Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt
Similar to KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt
- 1. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Disampaikan oleh: antonius sudarto, SH.,MH. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SDM JALAN RADEN PATAH NO. 1 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN
- 2. Prosedur perlu sederhana. Usaha kecil perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya Konsistensi ketentuan perlu dijamin Persaingan usaha yang sehat perlu didorong Produksi dalam negeri perlu ditingkatkan penggunaannya Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas 7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003 Ekonomi biaya tinggi dikurangi KEBIJAKAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI SE MENTERI PU 03
- 3. KEPPRES NO. 80/2003 PENGADAAN PENGADAAN PEMILIHAN PB/PJ PELAKSANAAN KONTRAK PELAKSANAAN FISIK KONSTRUKSI PELAKSANAAN FISIK KONSTRUKSI PELAKSANAAN STUDY, DESIGN, SUPERVISI TAHUN ANGGARAN I PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN T. A. II 3 / 6 Bulan Ket: - Min3 bln pek. Semi permanen - Min. 6 bln pek. Permanen HAN KUHPerdata KUHP
- 4. Mengelola Risiko Pengadaan (prakontrak s/d Kontrak) Risiko sebelum kontrak Risiko saat pendatanganan kontrak Risiko pelaksanaan kontrak Risiko pemutusan dan pengakhiran kontrak Risiko setelah kontrak berakhir
- 5. TAHAPAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA Merencanakan Pengadaan 1 Membentuk Panitia 2 Menetapkan Sistem Pengadaan 3 1) Merencanakan Pemaketan Pekerjaan 2) Merencanakan Jadual Pelaksanaan Pekerjaan 3) Biaya Pengadaan 4) Pelaksana Pengadaan, 5) Mengumumkan Paket-Paket Pengadaan 1) Panitia pengadaan diangkat oleh pengguna jasa. 2) Unsur panitia : a) personel yang memahami tatacara pengadaan, b) substansi pekerjaan dan c) hukum-hukum perjanjian/kontrak. 1) Metode pemilihan penyedia barang/jasa 2) Metode penyampaian dokumen penawaran 3) Metode evaluasi penawaran 4) Ringkasan pengadaan barang/jasa
- 6. Menyusun Jadual Pengadaan 4 Menyusun HPS/Owners’ Estimate 5 Menyusun Dokumen Pengadaan 6 1) Pembuatan jadwal disesuaikan dengan waktu yg diperlukan & memperhatikan alokasi waktu yang diperlukan untuk tiap tahapan proses pengadaan 2) Jadwal pengadaan mulai dari pengumuman s/d penunjukan penyedia barang/jasa. 1) Pembuatan/penyusunan HPS oleh panitia personel yg memahami dan di sahkan oleh Pengguna jasa. 2) sudah harus diperhitungkan penggunaan produksi dalam negeri 1) Dokumen pengadaan disiapkan oleh Panitia dan di sahkan oleh pengguna jasa 2) Nilai jaminan penawaran ditetapkan Panitia (1% - 3%) 3) Kepmen 257 Pengadaan Jakon
- 7. Melaksanakan Pengadaan 7 Menyusun kontrak 8 Melaksanakan Kontrak 9 1) Pakta Integritas 2) Pengumuman pengadaan di surat kabar kabupaten/kota untuk paket kecil dan surat kabar propinsi untuk paket besar 3) Menghapuskan segmentasi: 4) Memperluas kompetisi: 1) Dokumen kontrak harus berbahasa Indonesia 2) Kontrak > Rp 50 milyar perlu pertimbangan ahli hukum kontrak. 3) Jangka waktu pelaksanaan tidak boleh melampaui th anggaran. 4) Untuk kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya melampaui akhir th anggaran perlu izin multiyear dari Menkeu cq. DJ Anggaran. 5) Masa pemeliharaan boleh melampaui tahun anggaran. 1) Penandatanganan kontrak 2) Pelaksanaan Kontrak Barang/Jasa KEPMEN 349 PENYEL. KONTRAK JAKON
- 8. METODE PENGADAAN MENGGUNAKAN PENYEDIA jASA Pelelangan Umum • Diumumkan secara luas; • Yg berminat dan memenuhi kualifikasi dapat ikut. • Untuk menciptakan persaingan sehat; • Dilakukan berdasarkan metoda dan tata cara ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Pemilihan Langsung 1. Diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi utk penerangan umum. 2. se-kurang2 nya 3 penawar dari penyedia yg lulus prakualifikasi. 3. Dilakukan negosiasi teknis dan harga. Penunjukan Langsung 1. Panitia/pejabat pengadaan mengirimkan undangan kepada 1penyedia jasa, dilampiri dok. prakualifikasi dan dok. pemilihan penyedia jasa. 2. Dilakukan negosiasi teknis dan harga; Pelelangan Terbatas • Diumumkan secara luas dng mencantumkan penyedia barang/ jasa yg diyakini mampu, • BU yg mampu diberi kesempatan utk ikut. Prinsip pengadaan semua pekerjaan dilakukan melalui metoda pelelangan umum; - Prakualifikasi - Pascakualifikasi Kriteria Pemilihan Langsung : • Lelang tidak efisien dari segi biaya pelelangan, • Nilai pengadaan s/d Rp. 100 juta. Kriteria Penunjukan Langsung: • Dalam keadaan tertentu dan khusus • Penanganan darurat/mendesak seijin Menteri/Kep LPND/Gub/Bup/Wal; • Penyedianya tunggal; • Pengadaan dengan nilai dibawah 50 juta; Pelelangan terbatas dilakukan apabila penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu utk pekerjaan kompleks. Pemborongan/barang/jasa lainnnya
- 9. KRITERIA PENUNJUKAN LANGSUNG –B/P (LANJUTAN) Keadaan tertentu: 1. Penanganan darurat pertahanan negara, keamanan & keselamatan masy.yg pelaks tdk ditunda, penangan darurat akibat BA, dan atau kerusakan infrastruktur dpt membahayakan masy--pek sbg kelanjutan tatacara pbj dilaksanakan sesuai keppres dan perubahannya, dan/atau 2. Pek rahasia (pertahanan & keamanan) ditetapkan Presiden, dan/atau 3. Maksimal Rp 50juta dgn ketentuan: keperluan sendiri, d/atau tehnologi sederhana, resiko kesil, dilaksanakan pj usaha orang perorangan, d/a BU kecil termasuk koperasi kecil 4. Pengad barang dan pendistribusian logistik PILKADA S/d Juli 2005 5. Pelaksanaan PBJ yg pelaks secara cepat a)BRR NAD & kep NIAS ttg pek perumahan waktu pelaksanaan sebelum 1 JULI 2006 b)dlm rangka meneruskan pek perumahan yang dilaks pemb HIBAH yg penyelesaiannya paling lama 1 tahun setelah pemb hibah tdk mampu melaksanakan.
- 10. KRITERIA PENUNJUKAN LANGSUNG –B/P (LANJUTAN) Keadaan khusus: 1. Pek berdasarkan tarif resmi yg ditetapkan oleh pemerintah, atau 2. Pekerjaan/barang spesifik yg hanya dpt dilaksanakan oleh 1 penyedia b/j, pabrikan, pemegang hak paten, atau 3. Merupakan hasil produksi Usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yg telah memp pasar dan harga stabil, atau 4. Pekerjaan kompleks yg hanya dpt dilaks dgn tehnologi khusus dan atau hanya da satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.
- 11. METODE PENGADAAN MENGGUNAKAN PENYEDIA jASA Seleksi Umum • Diumumkan secara luas; • Yg berminat dan memenuhi kualifikasi dapat ikut. • Untuk menciptakan persaingan sehat; • Dilakukan berdasarkan metoda dan tata cara ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Seleksi Langsung 1. Diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi utk penerangan umum. 2. se-kurang2 nya 3 penawar dari penyedia yg lulus prakualifikasi. 3. Dilakukan negosiasi teknis dan harga. Penunjukan Langsung 1. Panitia/pejabat pengadaan mengirimkan undangan kepada 1penyedia jasa, dilampiri dok. prakualifikasi dan dok. pemilihan penyedia jasa. 2. Dilakukan negosiasi teknis dan harga; Seleksi Terbatas • Diumumkan secara luas dng mencantumkan penyedia barang/ jasa yg diyakini mampu, • BU yg mampu diberi kesempatan utk ikut. Prinsip pengadaan semua pekerjaan dilakukan melalui metoda seleksi umum Prakualifikasi Kriteria Seleksi Langsung : • Lelang tidak efisien dari segi biaya pelelangan, • Nilai pengadaan s/d Rp. 100 juta. Kriteria Penunjukan Langsung: • Dalam keadaan tertentu dan khusus • Penanganan darurat/mendesak seijin Menteri/Kep LPND/Gub/Bup/Wal; • Penyedianya tunggal; • Pengadaan dengan nilai dibawah 50 juta; Seleksi terbatas dilakukan apabila penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu utk pekerjaan kompleks. K O N S U L T A N S I
- 12. KRITERIA PENUNJUKAN LANGSUNG –KONSULTANSI (LANJUTAN) Keadaan tertentu dan keadaan khusus: 1. Penanganan darurat pertahanan negara, keamanan & keselamatan masy.yg pelaks tdk ditunda, penangan darurat akibat BA, dan atau kerusakan infrastruktur dpt membahayakan masy--pek sbg kelanjutan tatacara pbj dilaksanakan sesuai keppres dan perubahannya, dan/atau 2. Penyedia Jasa tunggal; dan/ atau 3. Pek rahasia (pertahanan & keamanan) ditetapkan Presiden, dan/atau 4. Maksimal Rp 50juta dgn ketentuan: keperluan sendiri, d/atau tehnologi sederhana, resiko kesil, dilaksanakan pj usaha orang perorangan, d/a BU kecil termasuk koperasi kecil 5. Pek yang mempunyai hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan atau 6. Pelaksanaan PBJ yg pelaks secara cepat a) dlm rangka pengembalian kekayaan negara yg penanganagnannya secara khusus dari pemerintah kepada Badan khusus dlm rangka penyehatan perbankan UU 7 Th 1992 sebagai telah diubah UU 10 1998 b)dlm rangka meneruskan pek perumahan BRR NAD & Nias pek design dan perencanaan sebelum 1 JULI 2006
- 13. Pemaketan pekerjaan Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri. Perluasan kesempatan bagi usaha kecil. Menetapkan sebanyak- banyaknya paket untuk usaha kecil. Dilarang memecah paket agar tidak lelang Dilarang menyatukan atau memusatkan yang tersebar di beberapa daerah Dilarang menyatukan atau menggabungkan paket pekerjaan yang menurut sifat dan besarannya seharusnya untuk usaha kecil
- 14. Pemaketan Jasa Pelaksana konstruksi NO. SEGMEN PASAR KUALIF. CATATAN 1 0-1.000 Juta Rp. Usaha Kecil K1, K2, K3 kecuali pekerjaan menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil 2 > 1.000 Juta Rp Bukan Usaha Kecil M, B2, B1 Dengan memperhatikan KD Mulai 1 Januari 2006 1 0-1.000 Juta Rp. Usaha Kecil K1,K2, K3 kecuali pekerjaan menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil 2 1.000-3.000 Juta Rp. Usaha Menengah K, M kecuali pekerjaan menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha Menengah Dengan memperhatikan KD 3 > 3.000 Juta Rp Bukan Usaha Kecil M, B2,B1 Dengan memperhatikan KD Sampai dengan 31 Desember 2005
- 15. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan Pejabat pembuat Komitmen wajib membuat jadual Jadual meliputi : pelaksanaan pemilihan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan waktu serah terima Penyusunan jadual memperhatikan batas akhir tahun anggaran
- 16. Biaya pengadaan Departemen/Pemda dll. wajib menyediakan biaya untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa : 1. Honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan dan staf proyek. 2. Pengumuman pengadaan barang/jasa. 3. Penggandaan dokumen pengadaan dan atau dokumen prakualifikasi. 4. Administrasi lainnya.
- 17. Pejabat pembuat komitmen Pemilik/Owner pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.
- 18. Tahap pelaksanaan: Menetapkan hasil pengadaan Menetapkan besar uang muka Tanda tangan kontrak Melaporkan pada atasan Mengendalikan pekerjaan Menyerahkan aset Menandatangani Pakta Integritas Tugas Pemilik Pekerjaan (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahap persiapan: Menyusun rencana Mengangkat panitia (Perpres 8/2006 dihapus) Menetapkan paket pekerjaan Menetapkan HPS, rencana pelaksanaan pengadaan
- 19. PENGUMUMAN RENCANA PENGADAAN Pengguna b/j wajib mengumumkan secara luas paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia b/j dimulai. Pengumuman sekurang-kurangnya memuat : a. Jenis pekerjaan yang akan diadakan (barang/ kontraktor/konsultan). b. Perkiraan nilai pekerjaan. c. Sumber dana d. Rencana waktu pengadaan (pemilihan penyedia b/j). e. Metode pemilihan penyedia b/j
- 20. Pengumuman Rencana Pengadaan. Di dalam melaksanakan pengumuman rencana pengadaan jasa konstruksi secara terbuka melalui media elektronik, media cetak, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum. Untuk di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah pengumuman tersebut juga harus ditayangkan dalam website www.kimpraswil.go.id dan untuk instansi lain menggunakan website yang ada di instansi yang bersangkutan.
- 21. PENGUMUMAN RENCANA PENGADAAN APBN TA … PADA KANTOR/SATUAN KERJA/ PROYEK/UNIT KERJA …………………. No Uraian Pekerjaan Nilai Rp juta Rencana Pengadaan Metode Pengadaan 1 Paket A 1.000 1 April Lelang Pasca Kwalifikasi 2 Paket B 400 1 April Lelang Pasca Kwalifikasi 3 Paket C 900 31 Maret Lelang Pasca Kwalifikasi 4 Paket D 6.000 1 April Penunjukan Langsung 5 Paket E 300 5 Juli Lelang Pasca Kwalifikasi 6 Paket F 50.000 31 Maret Lelang Terbatas 7 …….. DST ……… ……….. ……….. Satuan Kerja/Pengguna jasa …… ……..…………………
- 22. PENGUMUMAN LELANG pengumuman dilaksanakan sekurang- kurangnya selama 7 (tujuh) hari kerja di : papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali
- 23. ISI PENGUMUMAN LELANG Nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan umum; Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli; Perkiraan nilai pekerjaan; Syarat-syarat peserta lelang umum; Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan
- 24. Tim yang diangkat pengguna untuk memilih penyedia Wajib untuk pengadaan > Rp. 50 jt. PNS dari instansi pengguna/instansi lain Memenuhi persyaratan sbg anggota panitia. Panitia Pengadaan Pengadaan s/d Rp. 50 juta dapat dilakukan oleh seorang Pejabat Pengadaan
- 25. Anggota Panitia Pengadaan 1) 3 org anggota : s/d Rp. 500 juta utk barang/jasa pembrg, s/d Rp. 200 juta utk jasa konsultansi. 2) 5 org anggota : > Rp. 500 juta utk barang/jasa pembrg, > Rp. 200 juta untuk jasa konsultansi. 3) Optional: 1 orang pejabat pengadaan untuk pengadaan di bawah Rp. 50 juta.
- 26. 9 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan 1. Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; 2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); 3. Menyiapkan dokumen pengadaan; 4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- 27. 5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi; 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 7. Mengusulkan calon pemenang; 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa; 9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. 9 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan
- 28. Larangan menambah persyaratan: Panitia dilarang menambah persyaratan di luar yang telah ditetapkan dalam Keppres atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Larangan membuat kriteria dan persyaratan yang diskriminatif dan tidak obyektif. Larangan kepada departemen/ lembaga/ pemerintah daerah menambah persyaratan yang bertentangan dg Keppres.
- 29. cara Pelaksanaan Pengadaan Pemerintah Methode pemilihan pengadaan Pengadaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa (BU atau orang perseorangan) Pengadaan dengan swakelola (dilaksanakan sendiri) Jasa Konsultansi : •Seleksi Umum •Seleksi Terbatas •Seleksi Langsung •Penunjukan Langsung •Swakelola oleh Pejabat pembuat komitmen. •Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain. •Swakelola oleh Kelo,pok Masyarakat/LSM Penerima Hibah Pemborong/barang/jasa lainnya : •Pelelangan Umum •Pelelangan Terbatas •Pemilihan Langsung •Penunjukan Langsung
- 30. Metode penyampaian dokumen penawaran Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 1. Metode satu sampul 2. Metode dua sampul 3. Metode dua tahap Jasa konsultan 1. Metode satu sampul 2. Metode dua sampul 3. Metode dua tahap
- 31. Metode evaluasi penawaran Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 1. Sistem gugur 2. Sistem nilai 3. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis Jasa konsultan 1. Metode evaluasi kualitas 2. Metode evaluasi kualitas dan biaya 3. Metode evaluasi pagu anggaran 4. Metode evaluasi biaya terendah 5. Metode evaluasi penunjukan langsung
- 32. Berdasarkan bentuk imbalan: Lump sum Harga satuan Gabungan lump sum dan harga satuan Terima jadi (turn- key) Presentase Berdasarkan jangka waktu: • Tahun tunggal • Tahun jamak (multi years) Berdasarkan jumlah pengguna: • Kontrak pengadaan tunggal • Kontrak pengadaan bersama Jenis kontrak
- 33. Alokasi waktu : Pengumuman minimal 7 hari kerja Ambil dokumen minimal 1 hari sblm akhir pemasukan dokumen Pemasukan dok kualifikasi minimal 3 hari stl akhir penayangan pengumuman Penjelasan minimal 7 hari sejak tgl pengumuman Pengambilan dok penawaran 1 hari setelah dikeluarkan undangan, sampai dg 1 hari sebelum pemasukan Pemasukan penawaran dimulai 1 hari setelah penjelasan dan minimal 7 hari setelah pengumuman
- 34. PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 Pengumuman Prakulifikasi 7 hari 2 Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi 9 hari 3 Pemasukan dokumen prakualifikasi 9 hari 4 Evaluasi dokumen prakualifikasi tidak diatur 5 Pengumuman hasil prakualifikasi tidak diatur 6 Masa sanggah atas hasil prakualifikasi tidak diatur 7 Undangan Lelang tidak diatur 8 Pengambilan dokumen pemilihan penyedia tidak diatur lama pengambilan 9 Penjelasan (Aanwijzing) min 7 hr sejak pengumuman 10 Pemasukan dokumen penawaran 7 hari 11 Pembukaan dokumen penawaran hari terakhir pemasuk- kan dok. penawaran 12 Evaluasi dokumen penawaran tidak diatur 13 Penetapan pemenang tidak diatur 14 Pengumuman pemenang maks 2 hr setelah surat penetapan 15 Masa sanggah maks 5 hr sejak pengumuman 16 Penunjukan pemenang (SPPBJ) paling lambat 5 hr sejak pengumuman 17 Penandatanganan kontrak paling lambat 14 hr sejak SPPBJ No Uraian Kegiatan Keterangan Hari Kerja Ke-
- 35. PENYUSUNAN JADUAL …(Lanjutan) PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Pengumuman lelang min 7 hari 2 Pendaftaran dan pengambilan dokumen 13 hari 3 Penjelasan (Aanwijzing) paling cepat7 hr sejak tanggalpengumuman 4 Pemasukan penawaran min 7 hari 5 Pembukaan dokumen penawaran hariterakhir pemasuk-kan dok. penawaran 6 Evaluasidokumen penawaran tidakdiatur 7 Penetapan pemenang tidakdiatur 8 Pengumuman pemenang maks2 hr setelah surat penetapan 9 Masa sanggah maks5 hr sejak pengumuman 10 Penunjukan pemenang (SPPBJ) paling lambat5 hr sejak pengumuman 11 Penandatanganan kontrak paling lambat14 hr sejak SPPBJ HariKerja Ke- No Uraian Kegiatan Keterangan
- 36. PROSEDUR PELELANGAN UMUM Dengan Prakualifikasi : 1) pengumuman prakualifikasi; 2) Pengambilan dok. Pra; 3) Pemasukan dok.Pra; 4) Evaluasi dok. Pra; 5) Penetapan hasil Pra; 6) Pengumuman hasil pra, 7) Masa sanggah Pra; 8) Udg pst yg lulus Pra; 9) Pengambilan dok. Lelang umum; 10) Penjelasan; 11) Penyusunan BA penjelasan dok lelang dan perubahannya; 12) Pemasukan penawaran; 13) Pembukaan penawaran; 14) Evaluasi penawaran; 15) Penetapan pemenang; 16) Pengumuman pemenang; 17) Masa sanggah; 18) Penunjukan pemenang; 19) Penandatanganan kontrak. Dengan Pasca Kualifikasi : 1) pengumuman pelelangan umum; 2) Pendaftaran utk mengikuti pel; 3) Pengambilan dok. Lelang umum; 4) Penjelasan, 5) Penyusunan BA penjelasan dok lelang dan perubahannya; 6) Pemasukan penawaran; 7) Pembukaan penawaran; 8) Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi; 9) Penetapan pemenang; 10) Pengumuman pemenang; 11) Masa sanggah; 12) Penunjukan pemenang; 13) Penandatanganan kontrak.
- 37. Dokumen pengadaan 1. Undangan pengadaan barang/jasa, 2. Instruksi kepada peserta,--data lelang/seleksi 3. Syarat-syarat umum kontrak. 4. Syarat-syarat khusus kontrak, 5. Daftar kuantitas dan harga 6. Spesifikasi teknis dan gambar. ->KAK/TOR 7. Bentuk surat penawaran. 8. Bentuk kontrak. 9. Bentuk surat jaminan penawaran. 10. Bentuk surat jaminan pelaksanaan, 11. Bentuk surat jaminan uang muka. STANDAR DOK : PELELANGAN KONTRAK HARGA SATUAN SELEKSI KONSULTANSI
- 38. Persyaratan penyedia barang/jasa 1. Memenuhi ketentuan menjalankan usaha Memenuhi persyaratan aspek hukum 4. Tidak dlm pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dihentikan, tidak kena sanksi pidana 2. Secara hukum dapat menanda tangani kontrak 3. Memiliki NPWP
- 39. Persyaratan penyedia barang/jasa Memenuhi persyaratan kompetensi 1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial 3. Memiliki SDM, Modal, Peralatan, dan fasilitas yang diperlukan 5. Memiliki alamat tetap 4. Pernah memiliki kontrak/sub kontrak dlm 4 th terakhir 2. Tidak kena Black List
- 40. Persyaratan Dasar Penyedia Jasa Konstruksi a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia jasa; b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; c. Sertifikat tenaga ahli/trampil yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; d. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/ kompleks Pejabat Eselon I dapat menambahkan persyaratan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO. Persyaratan ini harus ditetapkan pada awal proses pengadaan.
- 41. HPS / OE Dasar perhitungan harga pasar, BPS dll Termasuk PPN, Overhead, profit Yang tidak boleh diperhitungkan: (biaya tdk terduga, biaya lain-lain, PPh). HPS jasa konsultansi: harga pasar, biaya non-personel max 40%, disusun oleh personel yg memahami.
- 42. Melaksanaan pengadaan Menghapuskan segmentasi: Tidak diatur penggolongan usaha yang dikaitkan dengan kemampuan melaksanakan paket pekerjaan yang didasarkan pada nilai paket. Tidak diatur pembidangan usaha untuk menentukan jenis usaha yang dapat ikutserta dalam pengadaan Memperluas kompetisi: Keikutsertaan hanya didasarkan pada kompetensi/ kemampuan usaha Tidak boleh menghalangi keikutsertaan badan usaha dari luar kabupaten/kota Kewajiban memberi waktu yang cukup
- 43. DOKUMEN KONTRAK 1. Surat perjanjian; 2. Surat penunjukan penyedia jasa; 3. Surat penawaran; 4. Adendum dokumen lelang (bila ada); 5. Syarat-syarat khusus kontrak; 6. Syarat-syarat umum kontrak; 7. Spesifikasi teknis; 8. Gambar-gambar; 9. Daftar kuantitas dan harga; 10. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak. Instruksi kepada peserta lelang dan analisa harga satuan mata pembayaran utama tidak menjadi bagian dari dokumen kontrak.
- 44. Kerangka surat perjanjian terdiri dari: a. Pembukaan (Komparisi), meliputi: 1) Judul kontrak; 2) Nomor kontrak; 3) Tanggal kontrak; 4) Kalimat pembuka; 5) Para pihak dalam kontrak; 6) Penandatanganan kontrak. Surat Perjanjian
- 45. b. Isi, meliputi: 1) Pernyataan bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan kontrak; 2) Pernyataan bahwa para pihak menyetujui besarnya harga kontrak; 3) Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak; 4) Pernyataan bahwa kontrak meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan kontrak; 5) Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, yang dipakai dokumen urutannya lebih dulu; 6) Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing; 7) Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tsb; 8) Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak.
- 46. c. Penutup, meliputi: 1) Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut; 2) Tandatangan para pihak dalam surat perjanjian bermeterai dan tanggal pada materai.
- 47. Setelah SPPJ diterbitkan, dananya cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sbb. : 1. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari setelah SPPJ dan setelah di serahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan sbb: a. Nilai jaminan dlm bentuk jaminan bank atau surety bond sesuai ketentuan dok. kontrak; b. Masa berlakunya jaminan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak s.d. 14 hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir. 2. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk menolak/ mengundurkan diri dg alasan yang tidak dpt diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka pengguna jasa membatalkan SPPJ, mencairkan jaminan penawaran dan penyedia jasa dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. Penandatanganan Kontrak
- 48. PELAKSANAAN KONTRAK A. DIREKSI PEKERJAAN, DIREKSI TEKNIS, WAKIL PENYEDIA JASA, PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK DAN PANITIA PENERIMA PEKERJAAN B. WEWENANG DAN KEPUTUSAN PENGGUNA JASA C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK D. RESIKO PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA E. JAMINAN F. ASURANSI G. PERPAJAKAN H. PEMBAYARAN I. PENYERAHAN LAPANGAN
- 49. LANJUTAN PELAKSANAAN KONTRAK J. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) K. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (PRE CONSTRUCTION MEETING) L. PROGRAM MUTU M. PEMERIKSAAN LAPANGAN BERSAMA N. PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN O. PEMBAYARAN UNTUK PERUBAHAN P. AMANDEMEN KONTRAK Q. MOBILISASI R. PELAKSANAAN PEKERJAAN
- 50. PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBORONGAN NO URAIAN BARANG JASA PEMBORONGAN JASA KONSULTANSI 1 2 3 4 5 6 7 Sistim Kontrak SBU Dukungan Bank Koreksi Aritmatik Izin Usaha Kemampuan Dasar Lampiran Surat Penawaran (khusus barang) Lump Sum Tidak perlu 5% Tidak mutlak SIUP 5 NPt POA (Power of Atturney) Surat keagenan tunggal. Brosur asli Surat pernyataan pabrikan atau agen tunggal jaminan pasokan suku cadang waktu tertentu. HS/LS Perlu. 10% Mutlak. IUJK 2 NPt HS/LS Perlu Tidak perlu Perlu IUJK 3NPt
- 51. NO URAIAN BARANG JASA PEMBORONGAN JASA KONSULTANSI 8 9 10. 11. Evaluasi teknis Sistim pengadaan/ lelang Jaminan penawaran Jaminan pelaksanaan Surat jaminan pasca jual Surat jaminan/barang baik /baru Asal barang Jadwal penyerahan barang Spek teknis barang Identitas barang (merk type, asal barang) Jumlah barang Brosur Kandungan lokal barang Pasca kualifikasi/ prakualifikasi Perlu Perlu Absolut Pasca kualifikasi/ prakualifikasi Perlu Perlu Scoring Prakualifikasi Tidak perlu Tidak perlu
- 52. NO URAIAN BARANG JASA PEMBORONG AN KONSULTANSI 10 Sistim evaluasi Gugur Merits sistim (gabungan biaya dan teknis) Umur ekonomis Gugur Merits sistim (gabungan biaya dan teknis) Umur ekonomis Pada umumnya sistim gugur kualitas Teknis dan biaya Biaya terendah Pagu anggaran Penunjukan langsung
- 53. Ketentuan Umum (PBJ yang dilaksanakan sendiri) Swakelola adalah pekerjaan yg direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola, tenaga ahli dari luar tidak > 50 % dari tenaga sendiri. Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola oleh: Pengguna barang/jasa. Instansi pemerintah lain non swadana (univ. negeri, lembaga penelitian/ilmiah, lembaga pelatihan) Penerima hibah (Kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah).
- 54. METODE PENGADAAN MENGGUNAKAN SWAKELOLA (direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri) Pejabat pembuat komitmen 3. Meningkatkan kemampuan teknis SDM instansi ybs sesuai dng fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa. 4. Pekerjaan yg secara rinci tidak dapat dihitung, sehingga resiko untuk penyedia jasa terlalu besar. 5. Pekerjaan yg rahasia bagi instansi ybs. Kelompok Masyarakat/LSM 1. Pekerjaan yg operasi dan pemelnya memerlukan partisipasi masyarakat setempat. Instansi Pemerintah lain Pekerjaan dilihat dari besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati. 1. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan. 2. Pekerjaan untuk proyek percontohan yg bersifat khusus utk pengemangan teknologi yg belum dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa. 3. Pekerjaan khusus yg bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistim tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi.
- 55. Ketentuan Pelaksanaan Swakelola. Oleh Pemilik Pekerjaan (Pejabat pembuat komitmen) sbb: a. Pengadaan bahan, sesuai ketetapan dlm Keppres ini, b. Pembayaran upah harian berdasarkan daftar hadir atau upah borong, c. Gaji TKA , berdasarkan kontrak konsultan perorangan, d. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat di laporan harian, e. Pengiriman bahan bertahap, sesuai kebutuhan, f. Panjar dipertangung jawabkan maksimal bulanan g. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi mingguan, h. Pengawas pekerjaan fisik oleh pelaksana yg ditunjuk.
- 56. Instansi pemerintah lain sbb : a. Pengadaan bahan dilaksanakan oleh pelaksana swakelola, sesuai ketetapan dlm Keppres ini, b. Pembayaran upah harian berdasarkan daftar hadir atau upah borong, c. Gaji TKA , berdasarkan kontrak konsultan perorangan, d. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat di laporan harian, e. Pengiriman bahan bertahap, sesuai kebutuhan, f. Panjar dipertangungjawabkan maksimal bulanan, g. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi mingguan, Pengawas pekerjaan fisik oleh pelaksana yg ditunjuk. h. Pengawas pekerjaan fisik oleh pelaksana yg ditunjuk oleh instansi penerima kuasa.
- 57. Kelompok masyarakat/LSM sbb: Pengadaan barang, dilakukan oleh penerima hibah, Penyaluran dana khusus utk pekerjaan konstruksi: 50 % penerima hibah telah siap, 50 % apabila pekerjaan mencapai 30 %. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yg dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada pengguna barang/jasa, Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh penerima hibah.
- 58. Pelaporan Pelaksanaan Swakelola Laporan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana swakelola kepada pengguna barang/jasa; Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh pengguna barang/jasa kepada Menteri/lembaga Non De./Gub./Bupati/ Walikota… pejabat terkait atau yg disamakan.