SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.567495/2019
TAHUN ANGGARAN 2019
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:0121-8278-6650-0824
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019
A. Dasar Hukum:
1. Kementerian Negara/Lembaga
2. Unit Organisasi
3. Provinsi
4. Kode/Nama Satker
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
: (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
(09): BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
(11): SUMATERA SELATAN
: (567495) BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
04 EKONOMI
04.10 LITBANG EKONOMI
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
Sebesar 14.781.411.000 ( EMPAT BELAS MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH )Rp.
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
:
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 14.781.411.000Rp.
018.09.12.1801 Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian 14.781.411.000Rp.
Jumlah Uang
Rp. Rp.
- Hibah Dalam Negeri Langsung
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
Rp.
0
C. Sumber Dana Berasal Dari :
Rp.
Rp.
Rp.
14.624.266.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Hibah Luar Negeri Langsung
0
02. PNBP
5. Hibah Langsung
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
1. Rupiah Murni
157.145.000
Rp.
PNBP TA Berjalan
0
06. SBSN PBS
- Hibah Dalam Negeri
Rp.
Rp.0
Rp.
0
0
0
0
Rp.
- Pinjaman Dalam Negeri
Rp.
Rp.1. KPPN PALEMBANG 14.781.411.000(014)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
ASKOLANI
Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NIP. 196606111992021001
ttd.
TAHUN ANGGARAN 2019
IA. INFORMASI KINERJA
Kode/Nama Satker (567495):
Halaman : 1IA.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (018)
(09)
(11)
Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Amirudin Pohan, M.Si.:
Bendahara Pengeluaran :
Pejabat Penanda Tangan SPM :
Erni Herawati, SE
Susilawati, SP, M.Si.
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019 DS:0121-8278-6650-0824
1
Sub Fungsi
Fungsi 14.781.411.000EKONOMI04
14.781.411.00004.10 LITBANG EKONOMI
018.09.12 14.781.411.000Program2 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan
01 Dimanfaatkannya inovasi teknologi pertanianSasaran Program
02 Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian
03 Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian
01 Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian
yang dihasilkan (5 tahun terakhir)
Indikator Kinerja Program 70 %
02 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balitbang Pertanian 3 Skala likert 1 - 4
03 Nilai pemeringkatan informasi publik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 90 Nilai
04 Nilai AKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian
83 Nilai
05 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) 93,5 Nilai
Output Program 04 Teknologi dan Inovasi Spesifik Lokasi
01 Jumlah Teknologi Spesifik Lokasi 197 TeknologiIndikator Output Program
02 Jumlah Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri 66 model
03 Jumlah Teknologi yang Didiseminasikan ke Pengguna 164 teknologi
04 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 34 rekomendasi
05 Jumlah Produksi Benih Sumber Padi, Jagung, dan Kedelai 600 ton
06 Jumlah Taman Sains Pertanian 1 provinsi
07 Jumlah Taman Teknologi Pertanian 4 kabupaten
1801 Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian 14.781.411.000Kegiatan
01 Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanianSasaran Kegiatan
02 Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian
03 Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian
01 Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)Indikator Kinerja Kegiatan
02 Rasio hasil paket teknologi pertanian terhadap paket teknologi pertanian yang dilakukan pada
tahun berjalan
TAHUN ANGGARAN 2019
IA. INFORMASI KINERJA
Kode/Nama Satker (567495):
Halaman : 2IA.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (018)
(09)
(11)
Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Amirudin Pohan, M.Si.:
Bendahara Pengeluaran :
Pejabat Penanda Tangan SPM :
Erni Herawati, SE
Susilawati, SP, M.Si.
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019 DS:0121-8278-6650-0824
03 Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkanIndikator Kinerja Kegiatan
04 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian (BB Pengkajian)
05 Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai
PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja,
evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar Pengkajian d
1801.201 Teknologi Spesifik Lokasi [PN] 507.436.0003 teknologiOutput Kegiatan
01 Jumlah Teknologi Spesifik LokasiIndikator Output Kegiatan 105 Teknologi
1801.202 Diseminasi dan Penyiapan Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna [PN] 2.460.897.0004 paket teknologiOutput Kegiatan
01 Jumlah paket teknologi yang termanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)Indikator Output Kegiatan 125 paket Teknologi
1801.203 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 59.925.0001 rekomendasi kebijakanOutput Kegiatan
01 Jumlah Rekomendasi KebijakanIndikator Output Kegiatan 34 Rekomendasi
1801.204 Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi [PN] 149.663.0002 modelOutput Kegiatan
01 Jumlah Model Pengembangan Inovasi Pertanian BioIndustriIndikator Output Kegiatan 66 Model
1801.219 Benih Padi [PN] 833.213.00048 tonOutput Kegiatan
01 Jumlah Produksi Benih PadiIndikator Output Kegiatan 306 Ton
1801.223 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian
52.900.0001 LayananOutput Kegiatan
01 Jumlah Layanan HumasIndikator Output Kegiatan 1 Layanan
1801.226 Koordinasi Manajemen Pengkajian 50.000.0001 Laporan/LayananOutput Kegiatan
01 Jumlah Laporan Koordinasi Manajemen PengkajianIndikator Output Kegiatan 1 Laporan
1801.228 Jejaring/Kerjasama penggkajian teknologi pertanian yang terbentuk 38.450.0001 LayananOutput Kegiatan
01 Jumlah dokumen kerjasama yang terbentukIndikator Output Kegiatan 33 dokumen kerjasama
1801.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.515.000.0001 LayananOutput Kegiatan
01 Jumlah Dukungan Manajemen Pengkajian dan Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik
Lokasi
Indikator Output Kegiatan 12 Bulan
1801.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 870.167.0001 LayananOutput Kegiatan
1801.994 Layanan Perkantoran 7.243.760.00012 LayananOutput Kegiatan
01 Jumlah Paket Layanan PerkantoranIndikator Output Kegiatan 12 Bulan
Ir. SYUKUR IWANTORO, MS., MBA.
NIP 195905301984031001
Jakarta, 05 Desember 2018
Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
ttd.
TAHUN ANGGARAN 2019
I B. SUMBER DANA
2. Rincian Pinjaman / Hibah :
Kode/Nama Satker (567495):
Halaman : 1I B.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (018)
(09)
(11)
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019 DS:0121-8278-6650-0824
1. Anggaran Tahun 2019
1. Rupiah Murni
5. Hibah Langsung
2. PNBP
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
6. SBSN PBS
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
14.781.411.000
14.624.266.000
157.145.000
0
0
0
0
Pagu Ekuivalen Rupiah
Ket : a. Pinjaman Luar Negeri
e. Hibah Luar Negeri Langsung
b. Hibah Luar Negeri
c. Pinjaman Dalam Negeri
d. Hibah Dalam Negeri
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
(1) Valuta Asing
(1) Valuta Asing
(2) RPLN
(2) RHLN
US$
US$
US$
US$
IDR
IDR
IDR
IDR
0
0
0
0
0
0
0
0
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
0
0
0
0
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
(dalam ribuan rupiah)
No. NPP/H per Tahun
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri
1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah
CARA PENARIKAN
1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -
Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019
TAHUN ANGGARAN 2019
II. RINCIAN PENGELUARAN
Kode/Nama Satker (567495): Halaman : 1II.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (018)
(09)
(11)
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
BELANJA
PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN
SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH
SELURUH
LOKASI/
KPPN
CARA
PENARIKAN/
REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:0121-8278-6650-0824
567495 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN 5.847.060 6.419.351 2.515.000 - - 14.781.411
018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 5.847.060 6.419.351 2.515.000 - - 14.781.411
1801 Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian 5.847.060 6.419.351 2.515.000 - - 14.781.411
1801.201 Teknologi Spesifik Lokasi [PN] - 507.436 - - - 507.436 11 00.
-- 507.436- 014507.436 -RM01
1801.202 Diseminasi dan Penyiapan Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna [PN] - 2.460.897 - - - 2.460.897 11 00.
-- 2.460.897- 0142.460.897 -RM01
1801.203 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian - 59.925 - - - 59.925 11 00.
-- 59.925- 01459.925 -RM01
1801.204 Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi [PN] - 149.663 - - - 149.663 11 00.
-- 149.663- 014149.663 -RM01
1801.219 Benih Padi [PN] - 833.213 - - - 833.213 11 00.
-- 676.068- 014676.068 -RM01
-- 157.145- 014157.145 -PNBP04
NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019
TAHUN ANGGARAN 2019
II. RINCIAN PENGELUARAN
Kode/Nama Satker (567495): Halaman : 2II.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (018)
(09)
(11)
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
BELANJA
PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN
SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH
SELURUH
LOKASI/
KPPN
CARA
PENARIKAN/
REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:0121-8278-6650-0824
1801.223 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian
- 52.900 - - - 52.900 11 00.
-- 52.900- 01452.900 -RM01
1801.226 Koordinasi Manajemen Pengkajian - 50.000 - - - 50.000 11 00.
-- 50.000- 01450.000 -RM01
1801.228 Jejaring/Kerjasama penggkajian teknologi pertanian yang terbentuk - 38.450 - - - 38.450 11 00.
-- 38.450- 01438.450 -RM01
1801.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 2.515.000 - - 2.515.000 11 00.
-150.000 150.000- 014- -RM01
-2.365.000 108502012.365.000- 014- -RMP03
1801.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker - 870.167 - - - 870.167 11 00.
-- 870.167- 014870.167 -RM01
1801.994 Layanan Perkantoran 5.847.060 1.396.700 - - - 7.243.760 11 00.
-- 7.243.7605.847.060 0141.396.700 -RM01
JUMLAH 5.847.060 6.419.351 2.515.000 - - 14.781.411
Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Ir. SYUKUR IWANTORO, MS., MBA.
ttd.
NIP 195905301984031001
Jakarta, 05 Desember 2018
TAHUN ANGGARAN 2019
KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH
SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
:
Provinsi
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
(11)
Unit Organisasi
(567495)
Kementerian Negara/Lembaga
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN(09)
Kode/Nama Satker
(018)
:
:
SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
:
1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)
1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:0121-8278-6650-0824
NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019
5674951. BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI
PERTANIAN SUMATERA SELATAN
1.726.414936.970709.894 2.315.8531.482.279 14.781.411410.838 1.454.120 1.333.655934.014555.651 1.670.5231.251.200RENCANA PENARIKAN DANA
51 BELANJA PEGAWAI 341.468 5.847.060346.731 377.720 480.628 461.333 709.833 552.547 510.448 689.368 338.545 515.711 522.728
52 BELANJA BARANG 59.058 6.419.351130.955 229.813 351.780 369.755 410.838 713.190 693.932 752.348 767.754 859.551 1.080.377
53 BELANJA MODAL 10.312 2.515.00077.965 102.361 101.606 105.882 130.529 216.542 249.740 284.698 227.356 295.261 712.748
018.09.12.1801 Pengkajian dan Percepatan Diseminasi
Inovasi Teknologi Pertanian
555.651 2.315.8531.670.5231.333.6551.726.4141.454.1201.482.2791.251.200936.970934.014709.894410.838 14.781.411
51 BELANJA PEGAWAI 341.468 5.847.060346.731 377.720 480.628 461.333 709.833 552.547 510.448 689.368 338.545 515.711 522.728
52 BELANJA BARANG DAN BARANG 59.058 6.419.351130.955 229.813 351.780 369.755 410.838 713.190 693.932 752.348 767.754 859.551 1.080.377
53 BELANJA MODAL 10.312 2.515.00077.965 102.361 101.606 105.882 130.529 216.542 249.740 284.698 227.356 295.261 712.748
14.96114.96114.961 14.95514.961 179.52614.961 14.961 14.96114.96114.961 14.96114.961PERKIRAAN PENERIMAAN
- PNBP (425112) 14.813 177.75014.813 14.813 14.813 14.813 14.813 14.813 14.813 14.813 14.813 14.813 14.807
- PNBP (425119) 50 60050 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
- PNBP (425131) 98 1.17698 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Ir. SYUKUR IWANTORO, MS., MBA.
NIP 195905301984031001
Jakarta, 05 Desember 2018
Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
ttd.
(dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN
IV A. B L O K I R
:Provinsi
:
Kode dan Nama Satker
[09]Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
SUMATERA SELATAN
[567495]
[11]
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
: KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN:
[018]
KODE URAIAN
TAHUN ANGGARAN 2019
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019
DS:0121-8278-6650-0824
Halaman : IV.A. 1
Jakarta, 05 Desember 2018
Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Ir. SYUKUR IWANTORO, MS., MBA.
NIP 195905301984031001
ttd.
(dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN
IV B. C A T A T A N
:Provinsi
:
Kode dan Nama Satker
[09]Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
SUMATERA SELATAN
[567495]
[11]
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
: KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN:
[018]
KODE URAIAN
TAHUN ANGGARAN 2019
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019
DS:0121-8278-6650-0824
Halaman : IV.B. 1
Jakarta, 05 Desember 2018
Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Ir. SYUKUR IWANTORO, MS., MBA.
NIP 195905301984031001
ttd.

More Related Content

What's hot

Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014Dpc Pkb Aceh Tamiang
 
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022  .docxJUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022  .docx
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docxNoLopi
 
Dpa papbd skpkd 2021
Dpa papbd skpkd 2021Dpa papbd skpkd 2021
Dpa papbd skpkd 2021DiskominfoPB
 
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013Endang Nurjaman
 
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetan
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetanKak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetan
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetanDecki Iswandi
 
Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010
Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010
Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010AgronomiPetanian
 
Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tp
Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tpPmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tp
Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tpmasdiet
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriM Ungang
 
PERATURAN MENPAN :35 permentan 2009
PERATURAN MENPAN :35 permentan 2009PERATURAN MENPAN :35 permentan 2009
PERATURAN MENPAN :35 permentan 2009AgronomiPetanian
 
Lampiran kebijakan pembiayaan perumahan
Lampiran kebijakan pembiayaan perumahan Lampiran kebijakan pembiayaan perumahan
Lampiran kebijakan pembiayaan perumahan Herry Akbar
 
Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)DiskominfoPB
 

What's hot (20)

pedoman slptt kedelai
pedoman slptt kedelaipedoman slptt kedelai
pedoman slptt kedelai
 
Revisi renstra 2020 2024 bptp sumatera selatan
Revisi renstra 2020 2024 bptp sumatera selatanRevisi renstra 2020 2024 bptp sumatera selatan
Revisi renstra 2020 2024 bptp sumatera selatan
 
DIPA 2016
DIPA 2016DIPA 2016
DIPA 2016
 
Lakip bptp sumsel 2010
Lakip bptp sumsel 2010Lakip bptp sumsel 2010
Lakip bptp sumsel 2010
 
Buku daftar informasi publik sumsel 2021
Buku daftar informasi publik sumsel 2021Buku daftar informasi publik sumsel 2021
Buku daftar informasi publik sumsel 2021
 
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
 
Dipa pok 2021
Dipa pok 2021Dipa pok 2021
Dipa pok 2021
 
Dipa awal 2021
Dipa awal 2021Dipa awal 2021
Dipa awal 2021
 
Renstra revisi bb pengkajian 2015 2019
Renstra revisi bb pengkajian 2015 2019Renstra revisi bb pengkajian 2015 2019
Renstra revisi bb pengkajian 2015 2019
 
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022  .docxJUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022  .docx
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx
 
Dpa papbd skpkd 2021
Dpa papbd skpkd 2021Dpa papbd skpkd 2021
Dpa papbd skpkd 2021
 
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
 
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetan
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetanKak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetan
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetan
 
Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010
Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010
Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010
 
Lakip aset 2015 1
Lakip aset 2015 1Lakip aset 2015 1
Lakip aset 2015 1
 
Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tp
Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tpPmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tp
Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tp
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
 
PERATURAN MENPAN :35 permentan 2009
PERATURAN MENPAN :35 permentan 2009PERATURAN MENPAN :35 permentan 2009
PERATURAN MENPAN :35 permentan 2009
 
Lampiran kebijakan pembiayaan perumahan
Lampiran kebijakan pembiayaan perumahan Lampiran kebijakan pembiayaan perumahan
Lampiran kebijakan pembiayaan perumahan
 
Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)
 

Similar to Dipa 2019 awal

DIPA-Induk-DJPB-2023 PEMERINTAH ri TAHUN 2024
DIPA-Induk-DJPB-2023 PEMERINTAH ri TAHUN 2024DIPA-Induk-DJPB-2023 PEMERINTAH ri TAHUN 2024
DIPA-Induk-DJPB-2023 PEMERINTAH ri TAHUN 2024AngelinaChizhova
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
 

Similar to Dipa 2019 awal (20)

DIPA2019.pdf
DIPA2019.pdfDIPA2019.pdf
DIPA2019.pdf
 
DIPA2020.pdf
DIPA2020.pdfDIPA2020.pdf
DIPA2020.pdf
 
DIPA BPTP Sumsel 2018
DIPA BPTP Sumsel 2018DIPA BPTP Sumsel 2018
DIPA BPTP Sumsel 2018
 
DIPA2018.pdf
DIPA2018.pdfDIPA2018.pdf
DIPA2018.pdf
 
DIPA 2021.pdf
DIPA 2021.pdfDIPA 2021.pdf
DIPA 2021.pdf
 
DIPA2017.pdf
DIPA2017.pdfDIPA2017.pdf
DIPA2017.pdf
 
2017
20172017
2017
 
2015
20152015
2015
 
DIPA2022.pdf
DIPA2022.pdfDIPA2022.pdf
DIPA2022.pdf
 
2022-01-018.09-567495-11-014-2-00.pdf
2022-01-018.09-567495-11-014-2-00.pdf2022-01-018.09-567495-11-014-2-00.pdf
2022-01-018.09-567495-11-014-2-00.pdf
 
DIPA+POK 2022.pdf
DIPA+POK 2022.pdfDIPA+POK 2022.pdf
DIPA+POK 2022.pdf
 
DIPA2016.pdf
DIPA2016.pdfDIPA2016.pdf
DIPA2016.pdf
 
Dipa 2016
Dipa 2016Dipa 2016
Dipa 2016
 
DIPA DITJEN HORTIKULTURA.pdf
DIPA DITJEN HORTIKULTURA.pdfDIPA DITJEN HORTIKULTURA.pdf
DIPA DITJEN HORTIKULTURA.pdf
 
DIPA-2022.pdf
DIPA-2022.pdfDIPA-2022.pdf
DIPA-2022.pdf
 
DIPA-2020.pptx
DIPA-2020.pptxDIPA-2020.pptx
DIPA-2020.pptx
 
RKAKL2022.pdf
RKAKL2022.pdfRKAKL2022.pdf
RKAKL2022.pdf
 
DIPA-Induk-DJPB-2023 PEMERINTAH ri TAHUN 2024
DIPA-Induk-DJPB-2023 PEMERINTAH ri TAHUN 2024DIPA-Induk-DJPB-2023 PEMERINTAH ri TAHUN 2024
DIPA-Induk-DJPB-2023 PEMERINTAH ri TAHUN 2024
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
RealisasiAnggarantw2 2021.pdf
RealisasiAnggarantw2 2021.pdfRealisasiAnggarantw2 2021.pdf
RealisasiAnggarantw2 2021.pdf
 

More from BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

More from BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN (20)

daftar-aset-2021.pdf
daftar-aset-2021.pdfdaftar-aset-2021.pdf
daftar-aset-2021.pdf
 
PENCEGAHAN COVID-19.pdf
PENCEGAHAN COVID-19.pdfPENCEGAHAN COVID-19.pdf
PENCEGAHAN COVID-19.pdf
 
MITIGASI BENCANA BANJIR.pdf
MITIGASI BENCANA BANJIR.pdfMITIGASI BENCANA BANJIR.pdf
MITIGASI BENCANA BANJIR.pdf
 
EVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdf
EVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdfEVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdf
EVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdf
 
Surat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdf
Surat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdfSurat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdf
Surat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdf
 
simak bmn.pdf
simak bmn.pdfsimak bmn.pdf
simak bmn.pdf
 
Laporan Keuangan 2021.pdf
Laporan Keuangan 2021.pdfLaporan Keuangan 2021.pdf
Laporan Keuangan 2021.pdf
 
NOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdfNOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdf
 
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdfNOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
 
SURAT PERNYATAAN LELANG.pdf
SURAT PERNYATAAN LELANG.pdfSURAT PERNYATAAN LELANG.pdf
SURAT PERNYATAAN LELANG.pdf
 
RealisasiAnggarantw1 2022.pdf
RealisasiAnggarantw1 2022.pdfRealisasiAnggarantw1 2022.pdf
RealisasiAnggarantw1 2022.pdf
 
STATISTIK LAP KEU 2022.pdf
STATISTIK LAP KEU 2022.pdfSTATISTIK LAP KEU 2022.pdf
STATISTIK LAP KEU 2022.pdf
 
REKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdf
REKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdfREKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdf
REKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdf
 
JUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdf
JUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdfJUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdf
JUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdf
 
Agenda KEG INSTANSI.pdf
Agenda KEG INSTANSI.pdfAgenda KEG INSTANSI.pdf
Agenda KEG INSTANSI.pdf
 
SURAT KELUAR DAN MASUK.pdf
SURAT KELUAR DAN MASUK.pdfSURAT KELUAR DAN MASUK.pdf
SURAT KELUAR DAN MASUK.pdf
 
Daftar Rancangan Peraturan.pdf
Daftar Rancangan Peraturan.pdfDaftar Rancangan Peraturan.pdf
Daftar Rancangan Peraturan.pdf
 
SE Larangan Mudik.pdf
SE Larangan Mudik.pdfSE Larangan Mudik.pdf
SE Larangan Mudik.pdf
 
SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...
SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...
SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...
 
7. Surat edaran piket outsorsing 5-30.pdf
7. Surat edaran piket outsorsing 5-30.pdf7. Surat edaran piket outsorsing 5-30.pdf
7. Surat edaran piket outsorsing 5-30.pdf
 

Recently uploaded

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 

Recently uploaded (13)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 

Dipa 2019 awal

  • 1. NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.567495/2019 TAHUN ANGGARAN 2019 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:0121-8278-6650-0824 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019 A. Dasar Hukum: 1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi 3. Provinsi 4. Kode/Nama Satker B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN (09): BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (11): SUMATERA SELATAN : (567495) BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN 04 EKONOMI 04.10 LITBANG EKONOMI Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : Sebesar 14.781.411.000 ( EMPAT BELAS MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH )Rp. Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : : Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 14.781.411.000Rp. 018.09.12.1801 Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian 14.781.411.000Rp. Jumlah Uang Rp. Rp. - Hibah Dalam Negeri Langsung D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 C. Sumber Dana Berasal Dari : Rp. Rp. Rp. 14.624.266.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri - Hibah Luar Negeri Langsung 0 02. PNBP 5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri 1. Rupiah Murni 157.145.000 Rp. PNBP TA Berjalan 0 06. SBSN PBS - Hibah Dalam Negeri Rp. Rp.0 Rp. 0 0 0 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. Rp.1. KPPN PALEMBANG 14.781.411.000(014) E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. ASKOLANI Jakarta, 05 Desember 2018 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NIP. 196606111992021001 ttd.
  • 2. TAHUN ANGGARAN 2019 IA. INFORMASI KINERJA Kode/Nama Satker (567495): Halaman : 1IA. Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (018) (09) (11) Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Amirudin Pohan, M.Si.: Bendahara Pengeluaran : Pejabat Penanda Tangan SPM : Erni Herawati, SE Susilawati, SP, M.Si. KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019 DS:0121-8278-6650-0824 1 Sub Fungsi Fungsi 14.781.411.000EKONOMI04 14.781.411.00004.10 LITBANG EKONOMI 018.09.12 14.781.411.000Program2 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 01 Dimanfaatkannya inovasi teknologi pertanianSasaran Program 02 Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 03 Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 01 Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir) Indikator Kinerja Program 70 % 02 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balitbang Pertanian 3 Skala likert 1 - 4 03 Nilai pemeringkatan informasi publik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 90 Nilai 04 Nilai AKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 83 Nilai 05 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) 93,5 Nilai Output Program 04 Teknologi dan Inovasi Spesifik Lokasi 01 Jumlah Teknologi Spesifik Lokasi 197 TeknologiIndikator Output Program 02 Jumlah Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri 66 model 03 Jumlah Teknologi yang Didiseminasikan ke Pengguna 164 teknologi 04 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 34 rekomendasi 05 Jumlah Produksi Benih Sumber Padi, Jagung, dan Kedelai 600 ton 06 Jumlah Taman Sains Pertanian 1 provinsi 07 Jumlah Taman Teknologi Pertanian 4 kabupaten 1801 Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian 14.781.411.000Kegiatan 01 Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanianSasaran Kegiatan 02 Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 03 Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 01 Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)Indikator Kinerja Kegiatan 02 Rasio hasil paket teknologi pertanian terhadap paket teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan
  • 3. TAHUN ANGGARAN 2019 IA. INFORMASI KINERJA Kode/Nama Satker (567495): Halaman : 2IA. Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (018) (09) (11) Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Amirudin Pohan, M.Si.: Bendahara Pengeluaran : Pejabat Penanda Tangan SPM : Erni Herawati, SE Susilawati, SP, M.Si. KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019 DS:0121-8278-6650-0824 03 Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkanIndikator Kinerja Kegiatan 04 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BB Pengkajian) 05 Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar Pengkajian d 1801.201 Teknologi Spesifik Lokasi [PN] 507.436.0003 teknologiOutput Kegiatan 01 Jumlah Teknologi Spesifik LokasiIndikator Output Kegiatan 105 Teknologi 1801.202 Diseminasi dan Penyiapan Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna [PN] 2.460.897.0004 paket teknologiOutput Kegiatan 01 Jumlah paket teknologi yang termanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)Indikator Output Kegiatan 125 paket Teknologi 1801.203 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 59.925.0001 rekomendasi kebijakanOutput Kegiatan 01 Jumlah Rekomendasi KebijakanIndikator Output Kegiatan 34 Rekomendasi 1801.204 Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi [PN] 149.663.0002 modelOutput Kegiatan 01 Jumlah Model Pengembangan Inovasi Pertanian BioIndustriIndikator Output Kegiatan 66 Model 1801.219 Benih Padi [PN] 833.213.00048 tonOutput Kegiatan 01 Jumlah Produksi Benih PadiIndikator Output Kegiatan 306 Ton 1801.223 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 52.900.0001 LayananOutput Kegiatan 01 Jumlah Layanan HumasIndikator Output Kegiatan 1 Layanan 1801.226 Koordinasi Manajemen Pengkajian 50.000.0001 Laporan/LayananOutput Kegiatan 01 Jumlah Laporan Koordinasi Manajemen PengkajianIndikator Output Kegiatan 1 Laporan 1801.228 Jejaring/Kerjasama penggkajian teknologi pertanian yang terbentuk 38.450.0001 LayananOutput Kegiatan 01 Jumlah dokumen kerjasama yang terbentukIndikator Output Kegiatan 33 dokumen kerjasama 1801.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.515.000.0001 LayananOutput Kegiatan 01 Jumlah Dukungan Manajemen Pengkajian dan Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi Indikator Output Kegiatan 12 Bulan 1801.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 870.167.0001 LayananOutput Kegiatan 1801.994 Layanan Perkantoran 7.243.760.00012 LayananOutput Kegiatan 01 Jumlah Paket Layanan PerkantoranIndikator Output Kegiatan 12 Bulan Ir. SYUKUR IWANTORO, MS., MBA. NIP 195905301984031001 Jakarta, 05 Desember 2018 Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ttd.
  • 4. TAHUN ANGGARAN 2019 I B. SUMBER DANA 2. Rincian Pinjaman / Hibah : Kode/Nama Satker (567495): Halaman : 1I B. Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (018) (09) (11) KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019 DS:0121-8278-6650-0824 1. Anggaran Tahun 2019 1. Rupiah Murni 5. Hibah Langsung 2. PNBP 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri 6. SBSN PBS 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 14.781.411.000 14.624.266.000 157.145.000 0 0 0 0 Pagu Ekuivalen Rupiah Ket : a. Pinjaman Luar Negeri e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing (1) Valuta Asing (2) RPLN (2) RHLN US$ US$ US$ US$ IDR IDR IDR IDR 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 0 No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING (dalam ribuan rupiah) No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) - Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
  • 5. NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019 TAHUN ANGGARAN 2019 II. RINCIAN PENGELUARAN Kode/Nama Satker (567495): Halaman : 1II. Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (018) (09) (11) KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA BELANJA PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:0121-8278-6650-0824 567495 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN 5.847.060 6.419.351 2.515.000 - - 14.781.411 018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 5.847.060 6.419.351 2.515.000 - - 14.781.411 1801 Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian 5.847.060 6.419.351 2.515.000 - - 14.781.411 1801.201 Teknologi Spesifik Lokasi [PN] - 507.436 - - - 507.436 11 00. -- 507.436- 014507.436 -RM01 1801.202 Diseminasi dan Penyiapan Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna [PN] - 2.460.897 - - - 2.460.897 11 00. -- 2.460.897- 0142.460.897 -RM01 1801.203 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian - 59.925 - - - 59.925 11 00. -- 59.925- 01459.925 -RM01 1801.204 Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi [PN] - 149.663 - - - 149.663 11 00. -- 149.663- 014149.663 -RM01 1801.219 Benih Padi [PN] - 833.213 - - - 833.213 11 00. -- 676.068- 014676.068 -RM01 -- 157.145- 014157.145 -PNBP04
  • 6. NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019 TAHUN ANGGARAN 2019 II. RINCIAN PENGELUARAN Kode/Nama Satker (567495): Halaman : 2II. Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (018) (09) (11) KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA BELANJA PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:0121-8278-6650-0824 1801.223 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian - 52.900 - - - 52.900 11 00. -- 52.900- 01452.900 -RM01 1801.226 Koordinasi Manajemen Pengkajian - 50.000 - - - 50.000 11 00. -- 50.000- 01450.000 -RM01 1801.228 Jejaring/Kerjasama penggkajian teknologi pertanian yang terbentuk - 38.450 - - - 38.450 11 00. -- 38.450- 01438.450 -RM01 1801.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 2.515.000 - - 2.515.000 11 00. -150.000 150.000- 014- -RM01 -2.365.000 108502012.365.000- 014- -RMP03 1801.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker - 870.167 - - - 870.167 11 00. -- 870.167- 014870.167 -RM01 1801.994 Layanan Perkantoran 5.847.060 1.396.700 - - - 7.243.760 11 00. -- 7.243.7605.847.060 0141.396.700 -RM01 JUMLAH 5.847.060 6.419.351 2.515.000 - - 14.781.411 Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Ir. SYUKUR IWANTORO, MS., MBA. ttd. NIP 195905301984031001 Jakarta, 05 Desember 2018
  • 7. TAHUN ANGGARAN 2019 KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN NO APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER : Provinsi BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN (11) Unit Organisasi (567495) Kementerian Negara/Lembaga BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN(09) Kode/Nama Satker (018) : : SUMATERA SELATAN KEMENTERIAN PERTANIAN : 1Halaman : III. (dalam ribuan rupiah) 1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:0121-8278-6650-0824 NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019 5674951. BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN 1.726.414936.970709.894 2.315.8531.482.279 14.781.411410.838 1.454.120 1.333.655934.014555.651 1.670.5231.251.200RENCANA PENARIKAN DANA 51 BELANJA PEGAWAI 341.468 5.847.060346.731 377.720 480.628 461.333 709.833 552.547 510.448 689.368 338.545 515.711 522.728 52 BELANJA BARANG 59.058 6.419.351130.955 229.813 351.780 369.755 410.838 713.190 693.932 752.348 767.754 859.551 1.080.377 53 BELANJA MODAL 10.312 2.515.00077.965 102.361 101.606 105.882 130.529 216.542 249.740 284.698 227.356 295.261 712.748 018.09.12.1801 Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian 555.651 2.315.8531.670.5231.333.6551.726.4141.454.1201.482.2791.251.200936.970934.014709.894410.838 14.781.411 51 BELANJA PEGAWAI 341.468 5.847.060346.731 377.720 480.628 461.333 709.833 552.547 510.448 689.368 338.545 515.711 522.728 52 BELANJA BARANG DAN BARANG 59.058 6.419.351130.955 229.813 351.780 369.755 410.838 713.190 693.932 752.348 767.754 859.551 1.080.377 53 BELANJA MODAL 10.312 2.515.00077.965 102.361 101.606 105.882 130.529 216.542 249.740 284.698 227.356 295.261 712.748 14.96114.96114.961 14.95514.961 179.52614.961 14.961 14.96114.96114.961 14.96114.961PERKIRAAN PENERIMAAN - PNBP (425112) 14.813 177.75014.813 14.813 14.813 14.813 14.813 14.813 14.813 14.813 14.813 14.813 14.807 - PNBP (425119) 50 60050 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - PNBP (425131) 98 1.17698 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Ir. SYUKUR IWANTORO, MS., MBA. NIP 195905301984031001 Jakarta, 05 Desember 2018 Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ttd.
  • 8. (dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN IV A. B L O K I R :Provinsi : Kode dan Nama Satker [09]Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga SUMATERA SELATAN [567495] [11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN : KEMENTERIAN PERTANIAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN: [018] KODE URAIAN TAHUN ANGGARAN 2019 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019 DS:0121-8278-6650-0824 Halaman : IV.A. 1 Jakarta, 05 Desember 2018 Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Ir. SYUKUR IWANTORO, MS., MBA. NIP 195905301984031001 ttd.
  • 9. (dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN IV B. C A T A T A N :Provinsi : Kode dan Nama Satker [09]Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga SUMATERA SELATAN [567495] [11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN : KEMENTERIAN PERTANIAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN: [018] KODE URAIAN TAHUN ANGGARAN 2019 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN NOMOR : DIPA- 018.09.2.567495/2019 DS:0121-8278-6650-0824 Halaman : IV.B. 1 Jakarta, 05 Desember 2018 Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Ir. SYUKUR IWANTORO, MS., MBA. NIP 195905301984031001 ttd.