Peraturan dan perundang - undangan dalam praktik KEBIDANAN   UNDANG - UNDANG no 4 tahun 2019 TENTANG KEBIDANAN BAB 1 PASAL 1  PELAYANAN KEBIDANAN UNDANG - UNDANG KEBIDANAN no 4 tahun 2019 BAB 1 PASAL 1 Peran Bidan Keadaan gawat darurat ( UU no 4 tahun 2019 tentang Kebidanan psl 59 Bab VI) IMPLEMENTASI HUKUM DALAM PELAYANAN KEBIDANAN   BAGAIMANA PENYELESAIAN SANKSI BAGI BIDAN YANG LALAI / MELANGGAR PERATURAN  Dampak Yang Terjadi bila BIDAN  melakukan pelanggaran :  TAKE HOME MASAGE Bidan Salah Satu Garda Terdepan Mengawal Generasi Unggul  Indonesia Maju

1. PERATURAN DAN
PERUNDANG - UNDANGAN
DALAM PRAKTIK KEBIDANAN
Dr. Ade Jubaedah, S.SiT, M.M, M.KM

2. UU NO 4 TAHUN 2019
Tentang Praktik
Kebidanan
TERDIRI ATAS :
XII BAB
80 Pasal

3. BAB I : KETENTUAN UMUM PSL 1-3
BAB II : PENDIDIKAN KEBIDANAN PSL 4-20
BAB III : REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK PSL
21-30
BAB IV : BIDAN LULUSAN LN PSL 31-33
BAB V : BIDAN WNA PSL 34-40
BAB VI : PRAKTIK KEBIDANAN PSL 41-59
BAB VII : HAK & KEWAJIBAN BIDAN PSL 60-64
BABVIII : ORGANISASI PROFESI PSL 65-67
BAB IX : PENDAYAGUNAAN BIDAN PSL 68
BAB X : PEMBINAAN&PENGAWASAN PSL 69
BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN PSL 70-77
BAB XII : KETENTUAN PENUTUP PSL 78-80
SISTIMATIKA
UU NO 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN

4. PELAYANANKEBIDANAN
UNDANG - UNDANG KEBIDANAN NO 4 TAHUN 2019 BAB 1 PASAL 1
Bagian integral dari
sistem pelayanan
kesehatan yang diberikan
oleh bidan
Dilakukan secara mandiri,
kolaborasi, konsultasi dan
rujukan
Ditujukan untuk
kesehatan reproduksi
perempuan sepanjang
siklus kehidupanya
termasuk bayi & anak
Balita.
Bidan adalah
Seorang perempuan yang
telah menyelesaikan
program pendidikan
kebidanan baik di dalam
negeri maupun di luar
negeri yang diakui
secarasah oleh pemerintah
pusat dan telah memenuhi
persyaratan untuk
melakukan praktik
kebidanan
DEFINISI BIDAN PELAYANAN
KEBIDANAN

5. REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK
UU NO 4 TAHUN 2019
TENTANG KEBIDANAN
BAB III :
PASAL 25 ->
Bidan yang akan menjalankan Praktik
Kebidanan wajib memiliki izin praktik (Surat
Ijin Praktik Bidan)
Bidan paling banyak mendapatkan 2 (dua)
SIPB.
1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Praktik Mandiri Bidan (PMB)
atau 2 (dua) Praktik Kebidanan
di Fasilitas pelayanan
Kesehatan selain PMB

6. PERAN BIDAN BERDASARKAN UU NO 4 TAHUN 2019
TENTANG KEBIDANAN PSL 43 PENGATURAN
PENYELENGGARAAN KEBIDANAN
( AYAT 1,2 DAN 3 )
1. BIDAN LULUSAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA HANYA
DAPAT MELAKUKAN PRAKTIK KEBIDANAN DI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
2. BIDAN LULUSAN PENDIDIKAN PROFESI DAPAT
MELAKUKAN PRAKTIK KEBIDANAN DI TEMPAT
PRAKTIK MANDIRI BIDAN DAN DIFASILITAS
KESEHATAN LAINYA
3. PRAKTIK MANDIRI BIDAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (2) DILAKUKAN HANYA PADA SATU (1)
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN (TPMB)
KEBIJAKAN DI INDONESIA TENTANG
PELAYANAN KEBIDANAN

7. Tugas dan Wewenang
( UU no 4 tahun 2019 tentang Kebidanan psl 46 Bab VI)
Pelayanan
kesehatan ibu
Pelayanan
kesehatan
anak
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
Perempuan
dan KB
Pelaksanaan tugas
berdasarkan
pelimpahan
wewenang
Pelaksanaan tugas
dalam keadaan
keterbatasan tertentu
Tugas Bidan ter
sebut dapat
dilaksanakan
secara bersama
atau sendiri.
Pelaksanaan
tugas sebagai
mana dimaksud
diatas dilaksana
kan secara ber -
tanggung jawab
dan akuntabel.

8. Peran Bidan
Pemberi Pelayanan
Kebidanan
Pengelola Pelayanan
Kebidanan
Penyuluhan dan
konselor
Pendidik, Pembimbing
dan fasilitator klinik
Penggerak peran serta masy
dan pemberdaya masy
Peneliti
Pemberi Pelayanan
Kebidanan
Pengelola Pelayanan
Kebidanan

9. PELIMPAHAN WEWENANG DALAM
KEADAAN TERTENTU
UU KEBIDANAN NO 4 TAHUN 2019 BAB VI
Pasal 53  Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(1) terdiri atas :
a. pelimpahan secara mandat; dan
b. pelimpahan secara delegatif.
Pasal 54
(1) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
huruf a diberikan oleh dokter kepada Bidan sesuai kompetensinya.
(2) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan secara tertulis.

10. Pasal 55 
(1) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dalam Pasal
53 huruf b diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
kepada Bidan.
(2) Pelimpahan wewenang secara delegative sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu; atau
b. program pemerintah.
(3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
PELIMPAHAN WEWENANG DALAM
KEADAAN TERTENTU
UU KEBIDANAN NO 4 TAHUN 2019 BAB VI

11. Pasal 56 
(1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) huruf e merupakan penugasan pemerintah
yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya
tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain di
suatu wilayah tempat Bidan bertugas.
(2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau
tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Bidan yang telah mengikuti
pelatihan dengan memperhatikan Kompetensi Bidan.
PELIMPAHAN WEWENANG DALAM
KEADAAN TERTENTU
UU KEBIDANAN NO 4 TAHUN 2019 BAB VI

12. Pasal 56 
(4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.
(5) Dalam menyelenggarakan pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dapat melibatkan Organisasi
Profesi Bidan dan/atau organisasi profesi
terkait yang diselenggarakan oleh
lembaga yang telah terakreditasi.
PELIMPAHAN WEWENANG DALAM
KEADAAN TERTENTU
UU KEBIDANAN NO 4 TAHUN 2019 BAB VI

13. (1) Dalam keadaan gawat darurat 1.
untuk pemberian pertolongan
pertama, Bidan dapat melakukan
pelayanan kesehatan diluar
kewenangan sesuai sesuai dgn
kompetensinya.
(2) Pertolongan pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk nenyelamatkan nyawa Klien.
(3)Keadaan gawat darurat sebagaimana di
maksud pada ayat (1) merupakan keadaan
yang mengancam nyawa Klien.
(4) Keadaan gawat darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bidan sesuai dengan hasil evaluasi
berdasarkan keilmuannya.
(5) Penanganan keadaan gawat darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sd ayat l4l dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
KEADAAN GAWAT DARURAT
( UU NO 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN PSL 59 BAB VI)

14. PMK NO 28 TAHUN 2017
Tentang Izin
dan
Penyelenggaraan Praktik
Bidan
TERDIRI ATAS :
VIII BAB
50 Pasal

15. BAB I : KETENTUAN UMUM PSL 1
BAB II : PERIZINAN PSL 2 – 14
BAB III : PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN PSL 15 - 29
BAB IV : PRAKTIK MANDIRI BIDAN PSL 30 - 44
BAB V : PENCATATAN & PELAPORAN PSL 45
BAB VI : PEMBINAAN&PENGAWASAN PSL 46
BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN PSL 47- 48
BAB XII : KETENTUAN PENUTUP PSL 49 - 50
SISTIMATIKA
PP NO 28 TAHUN 2017 TENTANG IZIN &
PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

16. SISTIMATIKA
PP NO 28 TAHUN 2017 TENTANG IZIN &
PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN
PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN PSL 15 – 29
Pasal 18 : Kewenangan Bidan :
 Pelayanan kesehatan ibu
 Pelayananan Kesehatan Anak
 Pelayanan Kesehatan reproduksi dan;
 Keluarga Berencana
 Pasal 28 ; Bidan wajib : untuk menghormati hak pasien , memberikan informasi
,merujuk kasus yang bukan wewenangnya meminta persetujuan, menyimpan rahasia,
melakukan pencatatan dan pelporan ,mematuhi standard profesi,standar pelayanan
,dan standar prosedur operasional
 Bidan memiliki hak : memperoleh perlindungan hukum , memperoleh informasi yang
lengkap dan benar dari pasien /keluarganya , melaksanakan tugas sesuai wewenang
dan menerima imbalan jasa profesi

17. IMPLEMENTASI HUKUM DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
IMPLEMENTASI
HUKUM

18. BIDAN HARUS MEMAHAMI & MENERAPKAN
LEGAL ASPEK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN (1)
1.Sudah Merupakan kebutuhan
Saat ini Tenaga Kesehatan baik dokter ,bidan ,perawat
sebagai subyek hukum, telah dijadikan target gugatan
atas pelayanan kesehatan yang dinilai merugikan pasien
2.Pasien sudah mengerti akan hak – haknya
Contoh : Pasal 58 UU no 36/2009 tentang Kesehatan :
Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap
seseorang tenaga kesehatan,dan/atau penyelengara
kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan
atau kelalaian dlm pelayanan kesehatan yang diterimanya

19. BIDAN HARUS MEMAHAMI & MENERAPKAN LEGAL ASPEK DALAM
PELAYANAN KEBIDANAN (2)
3. Agar terhindar dari Target gugatan ,bidan hendaknya
memperhatikan
 Keselamatan pasien ( Patient Safety )
 Pelayanan Prima ( Service ecxellent ) -> 3A ->
ATITTUDE-ATTANTION-ACTION
 Hak pasien & keluarga (Patient & Family Right)
- Evidence based,best research,clinical expertise
- Patient value/ nilai- nilai yang ada di masyarakat
- Memberi & menolak persetujuan PMK 290/2008,
dokumentasi PMK 269/2008 & second opinion
- Kewenangan & kompetensi bidan, dstnya

20. BAGAIMANA PENYELESAIAN
SANKSI BAGI BIDAN YANG LALAI / MELANGGAR PERATURAN
SANKSI PERDATA melalui :
 Proses pengadilan
 Dapat dilakukan di luar pengadilan :
• Mediasi
• Negosiasi
• Arbitrase , dll
SANKSI PIDANA melalui :
 Proses penyidikan -> Kepolisian/Polisi
 Penuntutan -> Kejaksaan/Jaksa
 Persidangan & eksekusi -> Pengadilan/Hakim

21. DAMPAK YANG TERJADI BILA BIDAN
MELAKUKAN PELANGGARAN :
1) Reputasi
Bidan dan
Organisasi
Profesi
terpengaruh
2) Kinerja
Bidan
tergangg
u
3) Ketenangan
& konsentrasi
kerja bidan
terganggu
4) Timbul “cost”
baru yang tidak
pernah di
alokasikan
sebelumnya

22. TAKE HOME MASAGE
Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh hukum, sejauh
yang bersangkutan :
Melaksanakan kewajibannya (prestasi) dengan memperhatikan :
Patient Centered ( Patient Safety, service Excellent ,Patient & family
Right )
Tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH)
Melaksanakan tugas profesinya sesuai standar profesi ,standar
pelayanan ,Standar prosedur operasional,etika dan kode etik
profesi serta sesuai kebutuhan pasien ( pasal 58 UU no 36/2014
tentang Tenaga Kesehatan )
PERLINDUNGAN HUKUM
bagi bidan yang mematuhi Aspek Legal
dalam melaksanakan pelayanan / asuhan kebidanan

23. Terima Kasih
BIDANSALAHSATU
GARDA TERDEPAN
MENGAWAL GENERASI
UNGGUL
INDONESIAMAJU
BIDAN KREATIF &INOVATIF
• Ibu Sehat
• AnakSehat
• Bangsa Sehat &Kuat