SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
Pengguna/Kuasa Pengguna
Anggaran
a. Nama
:
: dr. Tomas, MM
b. NIP
c. Jabatan
:
:
196810242002121001
Kepala Dinas
Kode Nama Formulir
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
10201
URUSAN PEMERINTAHAN : 102 Kesehatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Tahun Anggaran 2020
RKA-SKPD
Urusan Pemerintahan : Kesehatan
102
Organisasi : 10201 DINAS KESEHATAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening
Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN 11.899.901.706,00
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.899.901.706,00
4
1 1 Pendapatan Pajak Daerah 0,00
4
1 2 Hasil Retribusi Daerah 7.520.000.000,00
4
1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00
4
1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.379.901.706,00
4
2 DANA PERIMBANGAN 0,00
4
2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 0,00
4
2 2 Dana Alokasi Umum 0,00
4
2 3 Dana Alokasi Khusus 0,00
4
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00
4
3 1 Pendapatan Hibah 0,00
4
3 2 Dana Darurat 0,00
4
3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,00
4
3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00
4
3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00
4
3 6 Pendapatan Lainnya 0,00
4
5 BELANJA 80.607.497.970,00
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.270.697.544,00
5
1 1 Belanja Pegawai 28.270.697.544,00
5
1 2 Belanja Bunga 0,00
5
1 3 Belanja Subsidi 0,00
5
1 4 Belanja Hibah 0,00
5
1 5 Belanja Bantuan Sosial 0,00
5
1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 0,00
5
1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik 0,00
5
1 8 Belanja Tidak Terduga 0,00
5
2 BELANJA LANGSUNG 52.336.800.426,00
5
2 1 Belanja Pegawai 100.500.000,00
5
2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.403.323.526,00
5
2 3 Belanja Modal 8.832.976.900,00
5
Hal. 2
SIMRAL
Kode
Rekening
Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
Salak, 03 Desember 2019
dr. Tomas, MM
NIP.196810242002121001
Kepala Dinas
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (68.707.596.264,00)
Hal. 3
SIMRAL

More Related Content

What's hot (20)

Bpkpd
BpkpdBpkpd
Bpkpd
 
Bpbd
BpbdBpbd
Bpbd
 
Kec sttu jehe
Kec sttu jeheKec sttu jehe
Kec sttu jehe
 
Dinas pertanian
Dinas pertanianDinas pertanian
Dinas pertanian
 
Dinas perkim
Dinas perkimDinas perkim
Dinas perkim
 
Kec siempat rube
Kec siempat rubeKec siempat rube
Kec siempat rube
 
Bappeda
BappedaBappeda
Bappeda
 
Kec pggs
Kec pggsKec pggs
Kec pggs
 
Satpol pp
Satpol ppSatpol pp
Satpol pp
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 
Dinas pmdppa
Dinas pmdppaDinas pmdppa
Dinas pmdppa
 
Setwan
SetwanSetwan
Setwan
 
Dinas pmptsp
Dinas pmptspDinas pmptsp
Dinas pmptsp
 
Dinas pertanian
Dinas pertanianDinas pertanian
Dinas pertanian
 
Kec pagindar
Kec pagindarKec pagindar
Kec pagindar
 
Bappeda
BappedaBappeda
Bappeda
 
Setda
SetdaSetda
Setda
 
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipilDinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
 
Dprd
DprdDprd
Dprd
 
Kec salak
Kec salakKec salak
Kec salak
 

Similar to Dinas kesehatan

Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanDinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanDiskominfoPB
 
Polisi Pamong Praja
Polisi Pamong PrajaPolisi Pamong Praja
Polisi Pamong PrajaDiskominfoPB
 
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDiskominfoPB
 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDiskominfoPB
 
Dinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatikaDinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatikaDiskominfoPB
 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana DaerahDiskominfoPB
 

Similar to Dinas kesehatan (20)

Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Dinas sosial
Dinas sosialDinas sosial
Dinas sosial
 
Kec tinada
Kec tinadaKec tinada
Kec tinada
 
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanDinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 
Dinas pupr
Dinas puprDinas pupr
Dinas pupr
 
Polisi Pamong Praja
Polisi Pamong PrajaPolisi Pamong Praja
Polisi Pamong Praja
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
 
Dinas sosial
Dinas sosialDinas sosial
Dinas sosial
 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
 
Kec kerajaan
Kec kerajaanKec kerajaan
Kec kerajaan
 
Dinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatikaDinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatika
 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 
Kecamatan tinada
Kecamatan tinadaKecamatan tinada
Kecamatan tinada
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (13)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

Dinas kesehatan

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2020 Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran a. Nama : : dr. Tomas, MM b. NIP c. Jabatan : : 196810242002121001 Kepala Dinas Kode Nama Formulir RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ORGANISASI : DINAS KESEHATAN 10201 URUSAN PEMERINTAHAN : 102 Kesehatan
  • 2. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Tahun Anggaran 2020 RKA-SKPD Urusan Pemerintahan : Kesehatan 102 Organisasi : 10201 DINAS KESEHATAN Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 11.899.901.706,00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.899.901.706,00 4 1 1 Pendapatan Pajak Daerah 0,00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 7.520.000.000,00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.379.901.706,00 4 2 DANA PERIMBANGAN 0,00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 0,00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 0,00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 0,00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 4 3 1 Pendapatan Hibah 0,00 4 3 2 Dana Darurat 0,00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 4 3 6 Pendapatan Lainnya 0,00 4 5 BELANJA 80.607.497.970,00 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.270.697.544,00 5 1 1 Belanja Pegawai 28.270.697.544,00 5 1 2 Belanja Bunga 0,00 5 1 3 Belanja Subsidi 0,00 5 1 4 Belanja Hibah 0,00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 0,00 5 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 0,00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik 0,00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 0,00 5 2 BELANJA LANGSUNG 52.336.800.426,00 5 2 1 Belanja Pegawai 100.500.000,00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.403.323.526,00 5 2 3 Belanja Modal 8.832.976.900,00 5 Hal. 2 SIMRAL
  • 3. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 Salak, 03 Desember 2019 dr. Tomas, MM NIP.196810242002121001 Kepala Dinas JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (68.707.596.264,00) Hal. 3 SIMRAL