SlideShare a Scribd company logo

Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas

•
•
Pajeg Lempung
Pajeg Lempung

Pemerintah Indonesia berencana memperluas program vaksinasi COVID-19 ke seluruh provinsi. Targetnya, vaksinasi bisa mencakup seluruh warga Indonesia hingga akhir 2022. Hal ini penting untuk mencapai kekebalan komunitas dan memutus mata rantai penyebaran virus.

Government & Nonprofit
1 of 13
Download to read offline
Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas
Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas
Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas
Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas
Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas
Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas
Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas
Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas
Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas
Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas
Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas
Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas
Permenkumham no 1 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas

Recommended

Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPajeg Lempung
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPajeg Lempung
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPajeg Lempung
 
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPermen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPajeg Lempung
 
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPajeg Lempung
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Pajeg Lempung
 
Permen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPermen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPajeg Lempung
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Pajeg Lempung
 

Recommended

Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPajeg Lempung
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPajeg Lempung
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPajeg Lempung
 
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPermen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPajeg Lempung
 
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPajeg Lempung
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Pajeg Lempung
 
Permen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPermen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPajeg Lempung
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Pajeg Lempung
 
Permen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiranPermen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiranPajeg Lempung
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Pajeg Lempung
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPajeg Lempung
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desaPajeg Lempung
 
Indeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaIndeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaPajeg Lempung
 
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaBuku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaPajeg Lempung
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudesPajeg Lempung
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Pajeg Lempung
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Pajeg Lempung
 
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagiTata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagiPajeg Lempung
 
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Pajeg Lempung
 
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPajeg Lempung
 
Pp 43-2014 tentang-desa
Pp 43-2014 tentang-desaPp 43-2014 tentang-desa
Pp 43-2014 tentang-desaPajeg Lempung
 
Pp no. 22 tahun 2015 perubahan atas pp no. 60 tahun 2014
Pp no. 22 tahun 2015 perubahan atas pp no. 60 tahun 2014Pp no. 22 tahun 2015 perubahan atas pp no. 60 tahun 2014
Pp no. 22 tahun 2015 perubahan atas pp no. 60 tahun 2014Pajeg Lempung
 
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...Pajeg Lempung
 
Permen desa pdt-trans-nomor-9-tahun-2016-ttg-pelatihan-masyarakat-salinan
Permen desa pdt-trans-nomor-9-tahun-2016-ttg-pelatihan-masyarakat-salinanPermen desa pdt-trans-nomor-9-tahun-2016-ttg-pelatihan-masyarakat-salinan
Permen desa pdt-trans-nomor-9-tahun-2016-ttg-pelatihan-masyarakat-salinanPajeg Lempung
 
Permen desapdt trans-nomor-8-tahun-2016-ttg-prbhn-ats-prmn-21-2015
Permen desapdt trans-nomor-8-tahun-2016-ttg-prbhn-ats-prmn-21-2015Permen desapdt trans-nomor-8-tahun-2016-ttg-prbhn-ats-prmn-21-2015
Permen desapdt trans-nomor-8-tahun-2016-ttg-prbhn-ats-prmn-21-2015Pajeg Lempung
 
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desaPermendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desaPajeg Lempung
 
Permendes 2 2015 musdes
Permendes 2 2015 musdesPermendes 2 2015 musdes
Permendes 2 2015 musdesPajeg Lempung
 
Pp nomor 43 tahun 2014 (pp nomor 43 tahun 2014) penjelasan
Pp nomor 43 tahun 2014 (pp nomor 43 tahun 2014) penjelasanPp nomor 43 tahun 2014 (pp nomor 43 tahun 2014) penjelasan
Pp nomor 43 tahun 2014 (pp nomor 43 tahun 2014) penjelasanPajeg Lempung
 
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdfFKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdfarsalaryen411
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 

More Related Content

More from Pajeg Lempung

Permen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiranPermen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiranPajeg Lempung
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Pajeg Lempung
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPajeg Lempung
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desaPajeg Lempung
 
Indeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaIndeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaPajeg Lempung
 
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaBuku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaPajeg Lempung
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudesPajeg Lempung
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Pajeg Lempung
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Pajeg Lempung
 
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagiTata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagiPajeg Lempung
 
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Pajeg Lempung
 
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPajeg Lempung
 
Pp 43-2014 tentang-desa
Pp 43-2014 tentang-desaPp 43-2014 tentang-desa
Pp 43-2014 tentang-desaPajeg Lempung
 
Pp no. 22 tahun 2015 perubahan atas pp no. 60 tahun 2014
Pp no. 22 tahun 2015 perubahan atas pp no. 60 tahun 2014Pp no. 22 tahun 2015 perubahan atas pp no. 60 tahun 2014
Pp no. 22 tahun 2015 perubahan atas pp no. 60 tahun 2014Pajeg Lempung
 
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...Pajeg Lempung
 
Permen desa pdt-trans-nomor-9-tahun-2016-ttg-pelatihan-masyarakat-salinan
Permen desa pdt-trans-nomor-9-tahun-2016-ttg-pelatihan-masyarakat-salinanPermen desa pdt-trans-nomor-9-tahun-2016-ttg-pelatihan-masyarakat-salinan
Permen desa pdt-trans-nomor-9-tahun-2016-ttg-pelatihan-masyarakat-salinanPajeg Lempung
 
Permen desapdt trans-nomor-8-tahun-2016-ttg-prbhn-ats-prmn-21-2015
Permen desapdt trans-nomor-8-tahun-2016-ttg-prbhn-ats-prmn-21-2015Permen desapdt trans-nomor-8-tahun-2016-ttg-prbhn-ats-prmn-21-2015
Permen desapdt trans-nomor-8-tahun-2016-ttg-prbhn-ats-prmn-21-2015Pajeg Lempung
 
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desaPermendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desaPajeg Lempung
 
Permendes 2 2015 musdes
Permendes 2 2015 musdesPermendes 2 2015 musdes
Permendes 2 2015 musdesPajeg Lempung
 
Pp nomor 43 tahun 2014 (pp nomor 43 tahun 2014) penjelasan
Pp nomor 43 tahun 2014 (pp nomor 43 tahun 2014) penjelasanPp nomor 43 tahun 2014 (pp nomor 43 tahun 2014) penjelasan
Pp nomor 43 tahun 2014 (pp nomor 43 tahun 2014) penjelasanPajeg Lempung
 

More from Pajeg Lempung (20)

Permen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiranPermen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiran
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
 
Indeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaIndeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desa
 
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaBuku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
 
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagiTata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
 
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
 
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
 
Pp 43-2014 tentang-desa
Pp 43-2014 tentang-desaPp 43-2014 tentang-desa
Pp 43-2014 tentang-desa
 
Pp no. 22 tahun 2015 perubahan atas pp no. 60 tahun 2014
Pp no. 22 tahun 2015 perubahan atas pp no. 60 tahun 2014Pp no. 22 tahun 2015 perubahan atas pp no. 60 tahun 2014
Pp no. 22 tahun 2015 perubahan atas pp no. 60 tahun 2014
 
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...
 
Permen desa pdt-trans-nomor-9-tahun-2016-ttg-pelatihan-masyarakat-salinan
Permen desa pdt-trans-nomor-9-tahun-2016-ttg-pelatihan-masyarakat-salinanPermen desa pdt-trans-nomor-9-tahun-2016-ttg-pelatihan-masyarakat-salinan
Permen desa pdt-trans-nomor-9-tahun-2016-ttg-pelatihan-masyarakat-salinan
 
Permen desapdt trans-nomor-8-tahun-2016-ttg-prbhn-ats-prmn-21-2015
Permen desapdt trans-nomor-8-tahun-2016-ttg-prbhn-ats-prmn-21-2015Permen desapdt trans-nomor-8-tahun-2016-ttg-prbhn-ats-prmn-21-2015
Permen desapdt trans-nomor-8-tahun-2016-ttg-prbhn-ats-prmn-21-2015
 
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desaPermendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
 
Permendes 2 2015 musdes
Permendes 2 2015 musdesPermendes 2 2015 musdes
Permendes 2 2015 musdes
 
Pp nomor 43 tahun 2014 (pp nomor 43 tahun 2014) penjelasan
Pp nomor 43 tahun 2014 (pp nomor 43 tahun 2014) penjelasanPp nomor 43 tahun 2014 (pp nomor 43 tahun 2014) penjelasan
Pp nomor 43 tahun 2014 (pp nomor 43 tahun 2014) penjelasan
 

Recently uploaded

FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdfFKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdfarsalaryen411
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...tommysamudra4
 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022brogenius627
 
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdf
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdfPengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdf
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdfDilaOthman2
 
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxPROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxYouTubeContent
 
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.pptYuyunFitriani2
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdfFKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
 
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdf
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdfPengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdf
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdf
 
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxPROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
 
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx