Bab 2-metode-studi-

Penyusunan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP Strategis
Untuk evaluasi RTRW P R O V I N S I J A W A B A R A T
PT. ECOTERRA MULTIPLAN II- 1
BAB 2
URAIAN PENDEKATAN, METODE STUDI
DAN PROGRAM KERJA
2.1. Landasan Hukum Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Landasan hukum KLHS adalah Undang – Undang No.32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian yang berkaitan dengan
KLHS seperti tercantum pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:
a. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar keduanya.
b. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke
dalamnya.
c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program.
Pasal 15 memberikan amanah kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk
melaksanakan KLHS sebagaimana tercantum pada Gambar2.1, dimana;
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan
atau evaluasi;
a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana
pembangunan jangka panjang (RPJP), dan pencana pembangunan jangka
menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak
dan/atau risiko lingkungan hidup.

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi
lingkungan hidup di suatu wilayah;
b. Perumusan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
dan
c. Rekomendasi perbaikanuntuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana,
dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan Pasal 19 diketahui, bahwa tujuan KLHS adalah untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Sedangkan
manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan KLHS ini adalah :
a. Memperkuat proses pengambilan keputusan, baik berdasarkan informasi hasil
kajian, kondisi riil, maupun masukan dari para pemangku kepentingan.
b. Menjadi bahan akuntabilitas publik mengenai diintegrasikannya prinsip
pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan/rencana/ program.
c. Mengurangi implikasi negatif pada tingkat kegiatan usaha/proyek melalui
perbaikan arahan pada tingkat kebijakan/rencana/program.
d. Lebih memberikan kepastian bagi investasi pembangunan.
Pasal 16 menyebutkan, bahwaKLHS akan memuat kajian antara lain :
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Dengan demikian, KLHS akan menghasilkan rekomendasi dalam memenuhi
ketentuan pada Pasal 17, yaitu menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan dalam suatu wilayah.

Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah
terlampaui, maka:
a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki
sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
Selain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, peraturan yang melandasi
pelaksanaan KLHS adalah Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
terutama dari beberapa pasal berikut :
a. Rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota harus
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 19, 22,
25 dan 28).
b. Pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan
sesuai dengan standar kualitas lingkungan dan daya dukung dan daya tampung
lingkungan (Pasal 34).
c. Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
(Penjelasan Pasal 25)
2.2. Pedoman Teknis Penyusunan KLHS: PERMEN LH No.9 Tahun 2011
Pelaksanaan teknis penyusunan KLHS berpedoman pada Peraturan Menteri
(PERMEN) Negara Lingkungan Hidup No. 09 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Kajian
Lingkungan Strategis.
Merujuk pada pedoman umum tersebut, diketahui bahwa tahapan pelaksanaan
KLHS diawali dengan mengidentifikasi apakah perlu dilakukan KLHS terhadap suatu
kebijakan, rencana, dan/atau program. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang wajib
KLHS tanpa proses penapisan adalah RTRW dan rencana rincinya, serta RPJP dan RPJM
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.Mekanisme pelaksanaan KLHS seperti tercantum
pada Gambar 2.1.
Sesuai dengan tujuan KLHS yaitu untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, maka dalam rangka revisi
rencana tata ruang wilayah, KLHS menjadi salah satu instrumen untuk melakukan
perbaikan atau penyesuaian terhadap permasalahan atau issue lingkungan hidup.
Kerangka kerja penyusunan KLHS secara umum merupakan hubungan antara komponen
kerja KLHS, sesuai dengan tahapan kerja pada Gambar 2.2.
Uraian kerangka kerja KLHS secara umum adalah sebagai berikut;
a. Penapisan
Kegiatan penapisan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan KLHS terhadap
sebuah konsep/muatan rencana tata ruang.
b. Pelingkupan
Pelingkupan merupakan prosesyang sistematisdan terbuka untuk
mengidentifikasi isu-isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yang akan timbul
berkenaan dengan rencana KRP-RTR Wilayah dan Kawasan.
c. Telaah dan Analisis Teknis
Telaah dan analisis teknis adalah proses identifikasi, deskripsi, dan evaluasi
mengenai konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RTRW; serta pengujian
efektivitas RTRW dalam menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan.
d. Pengembangan Alternatif
Alternatif yang dikembangkan dapat mencakup: a) substansi pokok/dasar RTRW,
b) program atau kegiatan penerapan muatan RTRW, c) kegiatan-kegiatan operasional
pengelolaan efek lingkungan hidup.
e. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan dilakukan untuk memilih alternatif terbaik yang bisa
dilaksanakan, yang dipercaya dapat mewujudkan tujuan penataan ruang dalam kurun
waktu yang ditetapkan.
f. Pemantauan dan Tindak Lanjut
Pada dasarnya efektivitas penerapan rekomendasi KLHS berkaitan langsung
dengan efektivitas RTRW bagi wilayah rencananya, sehingga tata laksananya bisa
mengikuti aturan pemantauan efektivitas RTRW.
g. Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat
Seluruh rangkaian KLHS bersifat partisipatif, yaitu semua dalam bentuk
partisipasi dan konsultasi masyarakat. Bila KLHS diaplikasikan untuk tingkat kabupaten,
kota, atau kawasan, maka proses pelibatan masyarakat atau konsultasi publik harus

dilakukan sedini dan seefektif mungkin. Hal ini disebabkan cakupan muatan RTRW yang
bersifat operasional memiliki ragam penerapan yang variatif dan bersinggungan langsung
dengan kegiatan masyarakat. Secara spesifik, harus ada ketersediaan waktu yang cukup
bagi masyarakat untuk menelaah, memberikan masukan, dan mendapatkan tanggapan
dalam proses KLHS. Kegiatan ini juga mensyaratkan adanya tata laksana penyaluran
aspirasi masyarakat, termasuk pada tahap pengambilan keputusan.
h. Internalisasi KLHS dalam Proses Penyusunan RTRW
KLHS bisa dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari langkah-langkah pekerjaan
penyusunan RTRW, yaitu untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tahap
akhir proses perencanaan dan proses kerjanya bisa terpisah (stand alone).
Gambar 2.1. Mekanisme Pelaksanaan KLHS

Gambar 2.2. Kerangka Kerja KLHS
Sumber : Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai
Kerangka berfikir dalam Perencanaan Tata Ruang, Ir. Bambang Setyabudi, MURP
2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah
Pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
menyatakan bahwa :
(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari
ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas
wilayah kota.
(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 persen dari
luas wilayah kota.
Sedangkan menurut Pasal 18 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman diketahui, bahwa menyusun dan menyediakan

basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota adalah
kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup
dan sumber daya, oleh karenanya alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan
kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air
di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit lahan dan air yang mendukung
kegiatan pemanfaatan ruang. Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan
acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung
lingkungan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, maka
penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis,
efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan
kerjasama antar daerah.
2.4. Baku Mutu Lingkungan Hidup
Berdasarkan Pasal 20, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 antara lain diketahui
bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu
lingkungan hidup dan kegiatan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup
harus memenuhi persyaratan :
a. baku mutu lingkungan hidup; dan
b. izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Baku mutu lingkungan hidup yang akan menjadi acuan antara lain:
a. Baku mutu air
b. Baku mutu air limbah
Selain itu, kegiatan yang dilakukan tidak boleh menyebabkan kerusakan
lingkungan yang disyaratkan dengan kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana
ditentukan pada Pasal 21, antara lain:
a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
b. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Baku mutu air diatur dalam Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan tersebut memuat
kelas air yang dapat digunakan untuk penetapan baku mutu air sesuai dengan

peruntukannya. Selain itu telah ditetapkan berbagai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
tentang Baku Mutu Air Limbah.
Skema pada Gambar 2.3 berikut, menunjukkan kaitan antara Kelas Air dan Baku
Mutu Air serta Daya Tampung Beban Pencemaran Air, yang digunakan untuk keperluan
perizinan, seperti izin lokasi dan izin pembuangan limbah.
Gambar 2.3. Skema Alur Peraturan Perundang- Undangan Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

2.5. Daya Dukung Lahan dan Sumber Daya Air: PERMEN Lingkungan
Hidup No. 17 Tahun 2009
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009 tentang
Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penentuan Ruang Wilayah
menyebutkan, bahwa Penataan Ruang Wilayah mengatur daya dukung dan daya
tampung lahan (Gambar 2.4 dan Gambar 2.5). Selanjutnya, menurut peraturan menteri
tersebut, daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu:
a. kapasitas penyediaan (supportive capacity)
b. kapasitas tampung limbah (assimilative capacity).
Sesuai dengan definisi, daya dukung lahan adalah maksimum jumlah penduduk
yang didukung oleh sumberdaya pada suatu wilayah tanpa menimbulkan degradasi
sumberdaya tersebut. Perhitungan daya dukung yang menyangkut aspek penduduk
merupakan hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya menyangkut aspek fisik tetapi
juga berkaitan dengan aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya.
Berdasarkan PERMEN tersebut di atas pada Lampiran Bab IV, cara mengetahui
daya dukung lahan, yaitu melalui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan
bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah (Lampiran 1). Dengan metode ini dapat
diketahui gambaran umum apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan
surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat di
suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah
tersebut,sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat
sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut. Hasil
perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam
penyusunanrencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang, terkait dengan
penyediaan produk hayati secara berkelanjutan melalui upaya pemanfaatan ruang yang
menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pada Lampiran Bab IV PERMEN tersebut juga diketahui, cara menentukan daya
dukung sumber daya air adalah melalui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan
air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah (Lampiran 1).
Ketersediaan dan produktivitas lahan dikonversikan dengan beras, dimana
besarnya konsumsi beras yang diekivalensikan dengan besarnya jumlah penduduk
merupakan cara untuk mengetahui daya dukung. Hal ini juga dilakukan terhadap

air,dimana air dibutuhkan untuk jasa (transportasi, ruang kerja, perdagangan), tempat
tinggal, industri, penampungan limbah dan tempat rekreasi. Teknologi dan manajemen
yang menentukan produksi dan produktivitas dapat digunakan untuk meningkatkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan metode ini dapat diketahui secara umum
apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan
surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan
keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan
akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem
tata air harus dilestarikan. Hasil perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan
masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan
ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan
berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu,
kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.
Gambar 2.4. Skema Penentuan Daya Dukung Lahan

Gambar 2.5. Daya Dukung Lingkungan Sebagai Dasar Pembangunan
Berkelanjutan
(Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009)
Dengan demikian, kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan,
ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, sehingga penentuan daya dukung
lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 pendekatan, yaitu :
a. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang.
b. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan.
c. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.
2.6. Penentuan Daya Tampung Beban Pencemaran Air: KEPMEN LH
No. 110 Tahun 2003
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.1 Tahun 2010 menetapkan
sebuah metodologi perkiraan beban pencemaran untuk sumber titik dan sumber tersebar
(diffuse source). Pedoman teknis tersebut menunjukkan garis besar prosedur dan
metodologi sesuai dengan peraturan di atas dan memberikan tambahan penjelasan
seperti pada Lampiran 2. Perhitungan DTBP sungai mengacu pada Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup No.110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung
Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air. Perhitungan tersebut didasarkan pada debit air
sungai dan baku mutu air sungai/anak sungai atau mutu air sasarannya atau kriteria
kualitas air sesuai dengan pemanfaatan air sungai, dengan beberapa acuan sebagai
berikut:

a. Perhitungan daya tampung beban pencemaran air sungai juga mengacu pada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.1 Tahun 2010 tentang Pengendalian
Pencemaran Air, dimana dalam lampirannya memuat cara perhitungan daya
tampung beban pencemaran air sungai. Debit sungai musim kemarau diperoleh
dari data pemantauan Provinsi Jawa Barat;
b. RTRW serta kebijakan lainnya untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat.
c. Daya dukung dan daya tampung Ekoregion Jawa Barat.
Gambar 2.6. Skema Metode Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran
Air Sungai
2.7. Pelaksanaan Kajian KLHS Provinsi Jawa Barat
Pengkajian pengaruh RTRW, RPJP, RPJM dan KRP terhadap sumber daya alam
dan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui tahapan berikut
(Gambar2.7 dan Gambar 2.8):
REKOMENDASI
ALOKASI BEBAN PENCEMARAN
SUNGAI
Segmen: Kecamatan
Ruas: Sungai &Anak Sungai
Sektor: Industri, penduduk,dll
PENGUMPULAN DATA
SEKUNDER KARAKTERISTIK
SUNGAI
Debit Air
Kualitas Air
Pemanfaatan Air
PENGOLAHAN DATA
PERHITUNGAN DEBIT AIR
PERENCANAAN
Debit Minimal Periodik
PENGUMPULAN DATA
SUMBER DAN BEBAN
PENCEMARAN AIR
Point Source
Non Point Source (DAS)
PERSYARATAN
KUALITAS AIR
KELAS AIR
BAKUMUTU AIR
PERHITUNGAN DAYA
TAMPUNG SUNGAI
Berdasar Ruas Sungai
Point Source
Non Point Source (DAS)
PENGOLAHAN DATA
PERHITUNGAN BEBAN
PENCEMARAN AIR
Beban Pencemaran Sungai
PENGUKURAN
LAPANGAN
Debit Air Sungai
Kualitas Air
KoefisienPenguraianZat
Pencemaran Air

(1).Identifikasi kondisi lingkungan hidup dan permasalahannya, dengan melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta instansi terkait:
a. Identifikasi isu permasalahan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan
kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
b. Identifikasi peraturan, program dan kebijakan yang ada untuk dievaluasi dan
direvisi.
c. Evaluasi atau telaah peraturan, program dan kebijakan tersebut terhadap
sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menggunakan hasil kajian daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(2). Perumusan alternatif penyempurnaan peraturan, program dan kebijakan.
(3).Rekomendasi revisi RTRW, RPJP, RPJM dan KRP, termasuk pengendalian beban
pencemaran lingkungan, terutama dari sektor industri dan penduduk.

Gambar 2.7. Skema Pelaksanaan Kajian KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat
Kajian
Lingkungan
Hidup Strategis
KLHS
Rencana Tata
Ruang Wilayah
(RTRW)
Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang
(RPJP)
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
(RPJM)
Kebijakan,
Rencana, dan
Program yang
berpotensi
menimbulkan
Dampak dan Risiko
Lingkungan hidup
Sesuai Daya
Dukung
Lingkungan ?
Sesuai Daya
Tampung Beban
Pencemaran?
Perubahan/
Revisi Rencana
dan Program
Laksanakan
Rencana dan
Program
BML, BKL
Kapasitas
Lingkungan
Penduduk, Lahan,
Air, Sumber Daya
Alam, Beban
Lingkungan
UU 32/2009
PEMANFAATAN
PENGENDALIAN
RPPLH, KLHS
Pasal
12,13,14,15,16,1
7

Gambar 2.8. Skema Penyusunan Rekomendasi KLHS RTRW
Provinsi Jawa Barat
KEBIJAKAN PROVINSI
JAWA BARAT
RTRW
BEBAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN
BEBAN LINGKUNGAN
a. IPAL individual dan
komunal permukiman
b. IPAL individual dan
komunal pusat
perdagangan
c. IPAL industri dan
daur ulang limbah
d. Izin lokasi sesuai BPL
dan DTBPL
e. Revitalisasi TPA
sampah dan IPAL
leachate
PENINGKATAN DAYA
DUKUNG LINGKUNGAN
a. Pengembangan rasarana
jaringan drainage dan air
limbah
b. Penetapan ruas sungai
tertentu untuk penampung
limbah
c. Penetapan ruas sungai
tertentu untuk konservasi
dan penyediaan air baku
d. Zonasi lahan industri
sesuai BPL dan DTBL
e. Imbuhan air tanah
REVISI KEBIJAKAN,
RENCANA DAN
PROGRAM pada
RTRW
a. Zonasi
pemanfaatan lahan
sesusi DDL, DTBPL
b. Zonasi jenis
kegiatan sesuai
DDL, DTBPL
c. Pengendalian
konversi lahan
pertanian dan RTH
BAKU MUTU
& SYARAT
LINGKUNGAN
REKOMENDASI
KONSERVASI
LINGKUNGAN
DAYA DUKUNG & DAYA
TAMPUNG LINGKUNGAN

PT. ECOTERRA MULTIPLAN II - 16
2.7. Program Kerja
Program kerjakajian KLHS Provinsi Jawa Baratselamaenam
bulanterdiridarikegiatan berikut:
a. Persiapan;
Persiapan yang dilakukan adalah perumusan strategi rencana kerja dan menetapkan
metode studi yang akan dilakukan, serta koordinasi pekerjaan yang dilakukan oleh
tim agar terjadi sinergi sistem kerja.
b. Pengumpulan dokumen tata ruang, perencanaan pembangunan, dan dokumen lain
yang relevan;
Pengumpulan dokumen tata ruang mencakup naskah akademis RTRW Provinsi Jawa
Barat yang dilengkapi dengan peta-peta spatial, peta spatial merupakan aktualisasi
dari RTRW. Rencana pembangunan dan dokumen lainnya yang menunjang studi
KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat.
c. Survey lapangan yang diperlukan;
Survey lapangan diperlukan dalam rangka melakukan pengamatan dilapangan
sehingga akan dapat diketahui potensi dan permasalahan yang ada di Provinsi Jawa
Barat.
d. Penyusunan dan Pembahasan Laporan Pendahuluan;
Laporan pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah, maksud dan tujuan
studi, metode studi yang digunakan untuk KLHS evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat,
selain itu menjelaskan gambaran umum wilayah studi, serta ulasan singkat mengenai
RTRW Provinsi Jawa Barat.
e. Pelaksanaan sekurang - kurangnya 2 kali dialog partisipatif dengan para pemangku
kepentingan (FGD), yaitu pada:
(i) penghimpunan isu pembangunan berkelanjutan dan penetapan isu strategis;
(ii) penyepakatan rekomendasi perbaikan KRP;
f. Pelaksanaan kajian :
(i) Pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dilakukan melalui 4
(empat) tahapan:
 Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang mewakili:
pembuat keputusan, penyusun KRP, instansi terkait, masyarakat yang memiliki
informasi dan/atau keahlian, dan masyarakat yang terkena dampak.

 Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial,
ekonomi, dan lingkungan hidup atau keterkaitannya dan terfokus pada isu
utama.
Secara umum isu pembangunan berkelanjutan sangat beragam dan kompleks,
namun secara khusus beberapa isu utama diantaranya adalah masalah
masalah kawasan industri (terkait IPAL), pesisir (terutama terkait terminal
khusus pertambangan pasir besi di pantai selatan), pembangunan infrastruktur
strategis yang berindikasi berdampak besar terhadap daya dukung dan
tampung lingkungan, seperti infrastruktur permukiman (perumahan skala
besar, TPPAS),infrastruktur perhubungan (pembangunan bandara udara,
pelabuhan, KA), infrastruktur transportasi (jalan tol) dan infrastruktur lainnya
berskala regional maupun nasional yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat.
 Identifikasi KRP yang akan disusun maupun yang akan dievaluasi.
Identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau program baik yang akan disusun
maupun yang akan dievaluasi.Tujuan identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau
program yang akan disusun adalah mengetahui dan menentukan muatan dan
substansi rancangan kebijakan, rencana, dan/atau program yang perlu ditelaah
pengaruhnya terhadap lingkungan hidup dan diberi muatan pertimbangan
aspek pembangunan berkelanjutan. Sedangkan tujuan identifikasi kebijakan,
rencana, dan/atau program pada saat evaluasi adalah mengevaluasi muatan
dan substansi kebijakan, rencana,dan/atau program yang telah
diimplementasikan yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup.
Setiap kebijakan, rencana, dan/atau program memiliki unsur korelasi satu sama
lain yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dipahami unsur korelasi
tersebut, serta pada tingkatan apa (apakah pada tingkatan kebijakan, rencana,
atau program) pengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan dapat
terjadi. Contoh kekhasan unsur korelasi tersebut adalah pada rencana tata
ruang wilayah, dimana di dalamnya terdapat kebijakan, rencana, maupun
program, dan korelasi satu sama lain adalah bahwa kebijakan menjadi arahan
bagi rencana, serta rencana (yang berupa rencana pola ruang dan rencana
struktur ruang)menjadi arahan bagi indikasi program.
 Telaah pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat
menggunakan salah satu atau kombinasi dari kajian kapasitas daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup, perkiraan dampak dan resiko lingkungan
hidup, kinerja/layanan ekosistem, efisiensi pemanfaatan SDA, tingkat
kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan
potensi keanekaragaman hayati.
Tujuan telaahan pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap
kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah untuk mengetahui kemungkinan
dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap isu pembangunan
berkelanjutan di satu wilayah. Pada tahap ini, dilakukan telaahan terhadap isu
pembangunan berkelanjutan dan atau kondisi lingkungan di suatu wilayah yang
sudah diidentifikasikan pada tahap sebelumnya. Telaahan pengaruh ini diawali
melakukan identifikasi dan memahami komponen apa saja dalam kebijakan,
rencana, dan/atau program yang potensial berpengaruh terhadap isu
pembangunan berkelanjutan.
Telaahan komponen kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi
memberikan pengaruh pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan
sebagaimana contoh berikut:
No
Komponen Kebijakan,
Rencana dan/atau
Program
Potensi Pengaruh pada Pembangunan
Berkelanjutan
1 Penetapan struktur ruang,
misalnyapenetapan susunan
pusat permukiman
Dapat berakibat pada perubahan daya dukung
lingkungan hidup,yaitu berkurangnya kawasan
lindung
2 Penetapan sistem jaringan
jalan,
lingkungan hidup yaitu berkurangnya kawasan
resapan air, dan lain-lain
3 PenetapanKawasan
Strategis Provinsi
lingkungan hidup yaitu berkurangnya
berkurangnya kawasan lindung, dan lain-lain.
Sumber: Pedoman KLH tentang KLHS
(ii) Perumusan alternatif penyempurnaan KRP.
(iii) Rekomendasi perbaikan KRP dan pengintegrasian hasil KLHS, dengan kriteria:
bermanfaat bagi keberlanjutan pembangunan, sesuai dengan urgensi, konteks,
dan situasi KRP, rasional dan dapat dilaksanakan dengan ketersediaan SDA, dan
disusun secara jelas.
(iv) Pembuatan peta geospasial mengenai isu utama dan alternatif penyempurnaan
KRP.

Tabel 2.1. Alternatif Penyempurnaan KRP
No
Kebijakan,
Rencana
dan/atau
Program yang
Prioritas
untuk
Diperbaiki
Pengaruh
terhadap
Lingkungan
Hidup
Alternatif Penyempurnaan/Perbaikan
Kebijakan, Rencana dan/atau Program
Perbaikan
Rumusan
Kebijakan
Perbaikan
Muatan Rencana
Perbaikan
Materi
Program
1 2 3 4 5
1 Pembanguna
n Jalan Tol
Mengurangi
jasa
ekosistem:
penyediaan
produksi
pangan
Alternatif
jalan kereta
api
Pengalihan jalur
jalan tol pada
wilayah yang
tidak terdapat
sawah produktif
Kajian
program
2 Contoh
lain......
Tabel 2.2. Rekomendasi Perbaikan KRP
No
Komponen
Kebijakan,
Rencana
dan/atau
Program yang
Prioritas
untuk
Diperbaiki
Isu Strategis
yang prioritas
Mitigasi yang
diperlukan
Alternatif
Penyempurnaan
KRP
Rekomendasi
1 2 3 4 5
1 Pembangunan
Jalan Tol
Kecukupan air
Keanekaragaman
hayati
Alih fungsi lahan
Jalu jalan tol
diupayakan
tidak
memanfaatkan
resapan air
Pengalihan jalur
jalan tol
Pengalihan
jalur jalan tol
untuk tidak
menempati
area konservasi
2 Contoh lain......
g. Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kemajuan
h. Penyusunan dan Pembahasan Konsep Laporan Akhir
i. Penyusunan Laporan Akhir

1. Tenaga Ahli
No Nama Personil Perusahaan
Tenaga Ahli
Lokal/Asing
Lingkup
Keahlian
Posisi
Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Jumlah
Orang
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 DR. Ir. Badruddin Machbub,
Dipl, SE
PT. Ecoterra
Multiplan
Lokal Ahli Lingkungan Ketua Tim • Mengkoordinasikan Kegiatan
• Melaksanakan Diskusi Internal
• Melaksanakan Pembahasan / Rapat
• Melakukan Evaluasi Data Primer
• Melakukan Evaluasi Data Sekunder
• Membuat dan Koordinasi Laporan-Laporan
• Menyusun identifikasi potensi masalah isu
berkelanjutan
• Analisa daya dukung lingkungan dan daya
tampung lingkungan
• Menyusun rekomendasi, perbaikan rencana dan
program serta mitigasi pada KLHS RTRW
Provinsi Jawa Barat.
• Mengkoordinir tim
• Melaksanakan diskusi dengan pengguna jasa
• Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
yang dilaksanakan
6
2 Ir. Runtiarko, MT PT. Ecoterra
Multiplan
Lokal Ahli Geologi/GIS Tenaga Ahli
Geologi dan
GIS
• Melaksanakan evaluasi kondisi geologi
• Melaksanakan evaluasi geologis berkaitan
dengan KLHS
• Melaksanakan pengumpulan data dan informasi
tentang KLHS
• Menyusun evaluasi penilaian kriteria Proper-
aspek teknik geologi
• Penyusunan peta spatial dengan menggunakan
program GIS termasuk permasalahan kondisi
lahan di Provinsi Jawa Barat
6

Tenaga Ahli
Lokal/Asing
Lingkup
Keahlian
Posisi
Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Jumlah
Orang
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8
• Membantu ketua tim dalam mengkaji terhadap
daya dukung lahan terhadap aspek lingkungan
• Membantu ketua tim dalam menyusun
rekomendasi mitigasi, perbaikan muatan
rencana dan program pada KLHS RTRW Provinsi
Jawa Barat
• Menyusun bahan pembahasan dan laporan
kegiatan
3 Afi Yusuf Azhari, ST PT. Ecoterra
Multiplan
Lokal Ahli Planologi Tenaga Ahli
Planologi
• Melaksanakan evaluasi kondisi tata ruang
wilayah
• Menyusun evaluasi kebijakan tata ruang
wilayah Provinsi Jawa Barat
• Menyusun laporan mengenai dampak
lingkungan terhadap aspek tata ruang wilayah
• Membantu ketua tim dalam menyusun
rekomendasi, mitigasi, perbaikan muatan
rencana dan program pada KLHS RTRW Provinsi
Jawa Barat
6

2. Tenaga Pendukung
Tenaga
Ahli
Lokal/Asin
g
Lingkup
Keahlian
Posisi
Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Jumlah
Orang
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nesya Asmasari PT. Ecoterra
Multiplan
Lokal Administrasi/
Keuangan
Tenaga
Pendukung
• Melaksanakan tugas administrasi teknis dan
administrasi keuangan.
• Melaksanakan tugas kesektariatan.
• Melaksanakan tugas penyusunan pengetikan
bahan laporan.
• Membantu tugas kompilasi data lapangan.
• Melaksanakan tugas pengetikan bahan laporan
kegiatan.
6
2 Meldini Riandani PT. Ecoterra
Multiplan
Lokal Operator
Komputer
Tenaga
Pendukung
Menginput data dan membantu tim untuk
mengedit laporan
6

Bab 2-metode-studi-

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (17)

Similar to Bab 2-metode-studi-

Similar to Bab 2-metode-studi- (20)

Bab 2-metode-studi-