Presiden Sukarno membentuk kabinet koalisi empat partai untuk menstabilkan sistem parlementer yang tidak stabil pada 1950-1959. Ia memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin dan membentuk lembaga negara baru seperti MPRS, DPRS, dan DPAS berdasarkan UUD 1945 untuk mengatasi ketidakstabilan politik.
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
LKS MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN
1. Menuju demokrasi terpimpin
Untuk mengatasi jatuh bangun kabinet pada masa sistem pemerinthan parlementer (1950-1959),
Presiden Sukarno melakukan hal-hal sebagai berikut :
Membentuk kabinet yang beranggotakan 4 partai pemenang pemilu 1955 yaitu PNI, Masyumi,
NU, PKI.
Konsepsi presiden 1957 yang berisi :
tentang demokrasi terpimpin.
Membentuk DPRGR yang komposisinya berdasarkan partai pemenang pemilu dan
golongan fungsional /golongan karya.
3 Juli presidenSukarnomengumpulkantokoh-tokoh untukmendiskusikan masa depan bangsa.
5 Juli 1959 jam 17.00 di istana merdeka diadakan upacara 15 menit untuk membacakan dekrit
presiden. Yang isinya :
pembubarkan dewan konstituante.
Pemberlakuan Kembali kepada UUD 1945.
Pembentukan MPRS, DPRS dan DPAS