Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Inventarisasi Potensi 4T (IP4T) di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) oleh Direktorat PWP3T Kementerian ATR/BPN. IP4T diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung program pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut secara tepat sasaran mel

1. IMPLEMENTASI IP4T
WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU KECIL,
PERBATASAN DAN WILAYAH TERTENTU
(WP3WT)
BIMBINGAN TEKNIS
DIREKTORAT PWP3T
HOTEL MERCURE ANCOL, 10-13 MARET 2020
Oleh: Hesekiel Sijabat, S.T.

2. LATAR BELAKANG
• Cakupan wilayah WP3WT sangat luas, sebagai contoh wilayah pesisir tersebar di 33
provinsi, 302 kabupaten, 2162 kecamatan, dan 11.439 desa pesisir. Maka
mengoptimalkan pemerataan pembangunan adalah upaya yang tidak mudah.
• Kemiskinan juga seringkali terjadi pada masyarakat di pulau-pulau kecil karena
wilayahnya masih terisolasi (keterasingan), komunikasi dan transportasi sulit, listrik
yang terbatas sehingga menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok mahal.
• Di wilayah perbatasan ini juga sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antar kawasan
lindung dan budidaya maupun antar-kawasan budidaya seperti pertambangan dan
kehutanan.
• Sebagian besar di WP3WT kebutuhan akan pendidikan, layanan kesehatan dan sarana
prasarana mahal. Kondisi tersebut masih diperparah dengan kurangnya dukungan
politik dan jauh dari akses, pengambilan keputusan serta terbatasnya akses modal.

3. CONTOH POTRET KETIMPANGAN PENGUASAAN & PEMILIKAN TANAH DI
WILAYAH PERBATASAN
• Dari segi pemilikan tanah, hanya 48.33% dari total APL yang sudah
terdaftar.
• Yang terdaftar ada 16 bidang tanah, dimana 10 bidang tanah diantaranya
adalah Hak Guna Usaha.
• Total luas tanah terdaftar 12.510 Ha.
KECAMATATAN PURING KENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

4. KETIMPANGAN & KONFLIK AGRARIA
Berdasarkan luas lahan, konflik yang terjadi di
wilayah pesisir & pulau kecil cukup besar, 25%
dari keseluruhan
Walaupun ada penurunan RASIO GINI lahan dari tahun 2003-2013,
Namun konflik agraria terus mengalami peningkatan.

5. INDEKS GINI
Dimana:
IG = Indeks Gini.
Yi = proporsi jumlah penguasaan dan pemilikan tanah kumulatif ke i.
Yi-1 = proporsi jumlah penguasaan dan pemilikan tanah kumulatif ke i-1.
Fi = frekuensi luas tanah yang dimiliki kumulatif ke-i.
Penentuan Baseline
Baseline Indeks Gini Pemilikan Tanah ditentukan sebesar 0,48221 (asumsi hasil
perhitungan Litbang ATR/BPN Tahun 2018).
Dari nilai indeks gini di atas, maka diketahui bahwa
pada Tahun 2018 ada sekitar 1% penduduk menguasai
48% tanah di Indonesia.

6. ISU TERKAIT WP3WT DALAM RPJMN 2020-2024
PERUBAHAN IKLIM
RAWAN BENCANA
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR
WILAYAH
• Tinggi muka air laut pada tahun 2040 diproyeksikan akan
mengalami kenaikan hingga 50 cm.
• Daerah pemukiman yang berpotensi terkena efek abrasi
sepanjang 253 km. Sedangkan daerah pemukiman yang
perlu waspada akan dampak abrasi sepanjang 155 km.
• Kawasan rawan bencana harus dipertimbangkan sebagai
batasan dalam merencanakan pembangunan.
• Zona rawan bencana yang tinggi perlu diprioritaskan
menjadi kawasan lindung. Apabila sebagai kawasan
budidaya perlu didukung peningkatan upaya adaptasi dan
pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerugian.
• Upaya pemerataan adalah dengan pengembangan wilayah
penyangga (hinterland) .
• Wilayah penyangga tersebut antara lain adalah desa,
kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan
perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil, terluar dan
terdepan, serta daerah tertinggal
Sumber: Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024

7. ASPEK PENGENDALIAN
ASPEK PENATAAN
ISU STRATEGIS WP3WT DALAM
KEMENTERIAN ATR/BPN
TAHUN 2020-2024
Inventarisasi Data dan Penataan
Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan dan Wilayah
Tertentu

8. PERAN DATA IP4T
DATA IP4T
WP3WT
• Data bidang P4T (by name by address) WP3WT
• Data Potensi Desa/Kelurahan WP3WT
CUSTOMER PENGGUNA DATA
(untuk pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan)
Kementerian
Pertanian
Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian PDT
dan Transmigrasi
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
PEMDA Kementerian PUPR
• Data IP4T yang detail seharusnya dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk berbagai
program pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, agar program tersebut tepat
sasaran.
• Penanganan fakir miskin membutuhkan penanganan yang terpadu secara lintas sektor dan
berkelanjutan.
Kementerian Sosial
Ket: di Kemensos terdapat Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara

9. ONE MAP ONE DATA POLICY
PERPRES 9/2016
TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
SATU PETA
PERPRES 39/2019
TENTANG SATU DATA
INDONESIA
• Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan, perlu didukung dengan data
yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan
dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama,
terintegrasi, dan berkelanjutan
Salah satu Konsideran
• Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP)
pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
• Perpres ini menegaskan, bahwa Percepatan
Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala
1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta
yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu
standar, satu basis data, dan satu geoprtal guna
percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

10.  Jadikan kegiatan IP4T WP3WT sebagai pembuka akses dengan berbagai
pemangku kepentingan untuk mewujudkan program pemerataan kesejahteraan
masyarakat yang lebih tepat sasaran;
 Proses dan Tahapan IP4T WP3WT agar dilaksanakan dengan optimal, agar data
yang dihasilkan berkualitas dan lengkap.
 Libatkan berbagai stakeholder dan gali berbagai data sekunder untuk penguatan
analisis IP4T WP3WT khususnya terkait dengan potensi desa/kelurahan serta
analisis terkait kekhasan WP3WT.
 Sajikan dengan rapi dan apik, sehingga dapat menjadi bahan publikasi yang
informatif dan modern.
MASUKAN & SARAN
KEPADA PELAKSANA IP4T

11. TERIMA KASIH