Dokumen ini memberikan petunjuk pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis kinerja pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pembayaran dinilai berdasarkan tiga indikator yaitu angka kontak, rasio rujukan rawat jalan non spesialis, dan rasio peserta prolanis terkendali. Capaian indikator dievaluasi setiap tahun untuk menyesuaikan besaran kapitasi.
Jual Alat Bantu Sex Di Palangkaraya 081246444463 Pusat Alat Bantu Sex Toys
PPT KBK.pptx
1. Here is where your presentation begins
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS KINERJA
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
2. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama pada penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Kesehatan salah satunya dilakukan penerapan pembayaran berbasis kinerja
dalam bentuk kapitasi berbasis komitmen pelayanan. Puskesmas dan FKTP
non Puskesmas milik Pemerintah yang memenuhi syarat sesuai ketentuan
berdasarkan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor HK.01.08/III/980/2017 Tahun 2017
dan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran
KapitasiBerbasis Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama.
3. 01
untuk mengetahui tingkat aksesabilitas dan pemanfaatan
pelayanan primer di FKTP oleh Peserta berdasarkan jumlah
Peserta Jaminan Kesehatan (per nomor identitas peserta)
02
untuk mengetahui kualitas pelayanan di FKTP,
sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai
indikasi medis dan kompetensinya.
03
Untuk mengetahui optimalisasi penatalaksanaan
Prolanis oleh FKTP dalam menjaga kadar gula darah
puasa bagi pasien Diabetes Mellitus tipe 2 (DM) atau
tekanan darah bagi pasien Hipertensi Essensial (HT).
Pelaksanaan Pembayaran KBK dinilai berdasarkan pencapaian
indikator yang meliputi:
ngka Kontak (AK)
Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus
Non Spesialistik (RRNS)
Rasio Peserta Prolanis
Terkendali (RPPT)
4. Penilaian Capaian
Kinerja
indikator Angka Kontak (AK) dihitung
dengan formulasi perhitungan sebagai
berikut:
AK: jumlah peserta yang melakukan kontak X 1000
jumlah Peserta terdaftar d FKTP
Perhitungan Angka Kontak merupakan
perbandingan antara jumlah Peserta
terdaftar yang melakukan kontak dengan
FKTP dengan total jumlah peserta
terdaftar di FKTP dikali 1000 (seribu).
5. Penilaian Capaian
Kinerja
Indikator Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus
Non Spesialistik (RRNS) dihitung dengan
formulasi perhitungan sebagai berikut:
RRNS: jumlah rujukan kasus non spesialistik X 100%
jumlah rujukan FKTP
Perhitungan RRNS merupakan
perbandingan antara jumlah rujukan kasus
non spesialistik dengan jumlah seluruh
rujukan oleh FKTP dikali 100% (seratus
persen).
7. Penilaian Capaian
Kinerja
RPPT DM
RPPT DM : umlah peserta Prolanis DM terkendali x 100%
umlah peserta terdaftar di FKTP dengan diagnosa DM
Perhitungan Rasio Peserta Prolanis Terkendali DM
merupakan perbandingan antara jumlah pasien
DM yang terdaftar sebagai peserta Prolanis
dengan kadar gula darah puasa terkendali dengan
jumlah peserta terdaftar di FKTP dengan diagnosa
DM dikali 100% (seratus persen).
8. Penilaian Capaian
Kinerja
RPPT HT
RPPT HT : umlah peserta Prolanis DM terkendali x 100%
umlah peserta terdaftar di FKTP dengan diagnosa DM
Perhitungan Rasio Peserta Prolanis Terkendali DM
merupakan perbandingan antara jumlah pasien
DM yang terdaftar sebagai peserta Prolanis
dengan kadar gula darah puasa terkendali dengan
jumlah peserta terdaftar di FKTP dengan diagnosa
DM dikali 100% (seratus persen).
9. Penilaian Capaian
Kinerja
RPPT HT
RPPT HT : umlah peserta Prolanis DM terkendali x 100%
umlah peserta terdaftar di FKTP dengan diagnosa DM
Perhitungan Rasio Peserta Prolanis HT Terkendali
merupakan perbandingan antara jumlah pasien HT
yang terdaftar sebagai peserta Prolanis dengan
tekanan darah terkendali dengan jumlah peserta
terdaftar di FKTP dengan diagnosa HT dikali 100%
(seratus persen).
10. Perhitungan capaian Pembayaran KBK
Bobot indikator kinerja Pembayaran KBK adalah sebagai
berikut:
a) Indikator angka kontak adalah sebesar 40% (empat puluh persen)
b) Indikator Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus NonSpesialistik adalah sebesar 50% (lima
puluh persen)
c) Indikator Rasio Peserta Prolanis Terkendali adalah sebesar 10% (sepuluh persen)
Target Indikator KinerjaTarget indikator kinerja adalah nilai dari perhitungan pencapaian
indikator Pembayaran KBK dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Target indikator angka kontak adalah paling sedikit 150% (seratus lima puluh permil)
b) Target indikator Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik adalah paling banyak
2% (dua persen)
c) Target indikator Rasio Peserta Prolanis Terkendali adalah paling sedikit 5% (lima persen)
11. Perhitungan capaian Pembayaran KBK
Kriteria penilaian
Kriteria penilaian Pembayaran KBK dibagi dalam 4 kriteria rating berdasarkan target
indikator kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Kriteria penilaian angka kontak:
1) Kriteria rating 1 apabila capaian angka kontak <140%
2) Kriteria rating 2 apabila capaian angka kontak >140% -145%
3) Kriteria rating 3 apabila capaian angka kontak >145% - <150%
4) Kriteria rating 4 apabila capaian angka kontak >150%
12. Perhitungan capaian Pembayaran KBK
b) Kriteria penilaian Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik
1) Kriteria rating 1 apabila capaian RRNS >3%
2) Kriteria rating 2 apabila capaian RRNS >2,5% - 3%
3) Kriteria rating 3 apabila capaian RRNS >2% - 2,5%
4) Kriteria rating 4 apabila capaian RRNS < 2%
c) Kriteria penilaian Rasio Peserta Prolanis Terkendali
1) Kriteria rating 1 apabila capaian RPPT <3%
2) Kriteria rating 2 apabila capaian RPPT 3% - <4%
3) Kriteria rating 3 apabila capaian RPPT 4% - <5%
4) Kriteria rating 4 apabila capaian RPPT > 5%
13. Ketentuan mengenai penetapan target indikator kinerja dan penyesuaian besaran
kapitasi berdasarkan capaian kinerja akan dievaluasi setiap tahun dan dapat
disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan
Asosiasi FKTP.
14. Ketentuan mengenai penetapan target indikator kinerja dan penyesuaian besaran
kapitasi berdasarkan capaian kinerja akan dievaluasi setiap tahun dan dapat
disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan
Asosiasi FKTP.