E magz mei 2020 Kemenkop

1. Pelatihan Online
Menyasar Empat Juta UMKM
www.kemenkopukm.go.id Call Center 1500 587
H.10
Kredit 3,88 Juta
Debitur KUMKM Telah
Direstrukturisasi
H.12
Relaksasi bagi Koperasi yang
Terdampak Pandemi
H.16
KUMKM Berkenalan
dengan QRIS di Tengah
Pandemi
H.20
Dibuka, Kanal Konsultasi
Hukum Gratis bagi UMKM
Terdampak COVID-19
@KemenkopUKM
KEMENKOPUKM
Edisi No. 03 / Mei 2020
K E M E N T E R I A N K O P E R A S I D A N U K M R E P U B L I K I N D O N E S I A

2. Penanggung Jawab: Rully Indrawan Redaktur: Hariyanto Redaktur Pelaksana: Sahrul, Penyunting/Editor:
Muhammad Maulana, Muhammad Ali, I Gusti Putu Randy Desain: Adhiguna Suryadi, Mulyadi Fotografer: Topik,
Kurniawan, Tommy Sekretariat: Nurlailah, Ali Imron Rasidi, Melinda, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al
Hushori, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Muhammad Kamal, Wira Suanda.
2
Analisis asal San Fransisco, Amerika Serikat Thomas
Pueyo, mengemukakan sebuah teori tentang COVID-19 yakni
The Hammer and The Dance. Teori ini memuat apa saja yang
harus dilakukan pemerintah negara yang terpapar COVID-19
untuk memalu (The Hammer) kurva penyebaran corona
hingga selandai mungkin bahkan turun.
Pueyo juga mengungkapkan bahwa setelah kurva landai
akan ada masa The Dance, tari-tarian, atau ketika semua
orang harus menempuh jalan yang tidak mulus pasca-
kurva diketok sampai kemudian vaksin ditemukan. Teori ini
barangkali mirip dengan teori Flatten The Curve dari The
Washington Post dengan beberapa prediksi tambahan lain.
Namun dari situ, Indonesia setidaknya bisa belajar bahwa
pandemi tidak akan serta merta mengembalikan kehidupan
sebagaimana yang dulu lagi. Bahkan hidup normal seperti
sebelum pandemi boleh jadi tidak akan sama lagi.
Era the new normal yang mulai diadaptasi dalam kosakata
baru Bahasa Indonesia menjadi tatanan atau kenormalan
baru harus mulai dibangun di tanah air. Para pelaku UMKM
di Indonesia harus membiasakan diri untuk menerapkan
protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan dalam satu
waktu demi kebaikan bersama. Konsep-konsep baru bertema
Cleanliness, Health, and Safety yang diterapkan di ruang-
ruang publik termasuk dalam keseharian para pelaku UMKM.
Pelaku usaha harus mulai patuh pada konsep Cleanliness
(kebersihan) yang merujuk pada keadaan bebas dari kotoran,
termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Selain itu
kebersihan juga berarti besar dari virus, bakteri patogen, dan
bahan kimia berbahaya.
Mereka pun mesti juga patuh pada konsep Health
(kesehatan) dengan memberikan layanan yang menerapkan
aturan kesehatan terhadap manusia dan lingkungan
melalui kegiatan pencegahan, perawatan, pemantauan, dan
pengendalian.
Pelaku UMKM di tanah air juga harus paham untuk
mengedepankan konsep Safety (keselamatan) yakni keadaan
bebas dari risiko, bahaya, pencemaran, ancaman, gangguan
yang bersifat permanen dan nonpermanen, fisik dan nonfisik
di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengelola,
melindungi dan meningkatkan kewaspadaan konsumen,
masyarakat, hingga kualitas lingkungan.
Suka tidak suka, mau tidak mau, inilah kenormalan
baru yang dibawa COVID-19 untuk semua. Setelah era The
Hammer itu berlalu, selamat datang di masa The Dance.
Bersiaplah untuk menari bersama.
Tetaplah dalam semangat yang sama.
MEMBANGUN TRADISI
KENORMALAN BARU UMKM
08
14
18
Koperasi vs Tekad Tak Rugikan Anggota
Saat Pandemi
“Masker Kain untuk Semua”
Satu Gerakan, Dua Tujuan
Kemenkop UKM Luncurkan KUMKM Hub
Bersama Blibli.com
Daftar Isi

3. A
nda ingin belajar bagaimana membangun
brand? Atau Anda ingin belajar teknik
memasarkan produk melalui market
place? Jika Anda butuh belajar dapat
mengikuti pelatihannya melalui edukukm.id, wadah
pelatihan online secara gratis yang diselenggarakan
Kementerian Koperasi dan UKM. Pelatihan yang
sasarannya para pelaku UMKM dari seluruh Indonesia.
Sejumlah materi pelatihan yang disiapkan bertujuan
Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan pelatihan secara online
ini agar UMKM tetap dapat melakukan pembelajaran di masa pandemic
Covid-19. Semua materi dan modul pelatihan disusun oleh para professional
dibidangnya dan setiap materi disertai video pembelajaran.
edukukm.id
Pelatihan Online yang
Menyasar Empat Juta UMKM
meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dalam
berbisnis. Konten pelatihan terbagi dalam dua kelas,
yakni kelas e-Learning dan kelas online.
Dalam website edukukm.id, kelas e-Learning saat ini
menyediakan lima materi, yakni Total Quality Control
KUMKM, Tools Pendukung Promosi Online, Menciptakan
Branding dan Pengelolaan Promosinya Melalui Sosial
Media, Pemasaran Online Melalui Market Place dan
Bisnis Online, Mengenal Kelebihan dan Menggali
3Mei 2020
Laporan Utama

4. Kami mempersiapkan
pelatihan kewirausahaan,
manajemen koperasi, kejuruan
(vocational) dan standarisasi
secara online di masa pandemi
Covid-19 ini
“
agar peserta dapat memperoleh Surat Keterangan
Online untuk dapat digunakan untuk mendapatkan
fasilitas lanjutan di Kementerian Koperasi dan UKM.
Untuk tahap pertama pelatihan online, materi yang
akan diberikan kepada KUMKM meliputi kewirausahaan,
kejuruan (vocational) dan standarisasi. Kemudian,
pelatihan pemasaran berbasis e-Learning, pelatihan
kompetensi berbasis e-Learning.
“Setelah pelatihan, akan ditindaklanjuti dengan
mencoba menghubungkan dengan akses pasar.
Tentunya dengan mekanisme yang sudah ditentukan,”
kata Teten seraya berharap pelayanan pendidikan dan
pelatihan bagi koperasi dan UMKM menjadi semakin
mudah diakses, murah, nyaman, dan berkualitas.
Menurut Teten, pihaknya menginisiasi pelatihan
e-Learning dengan memperhatikan wawasan dan
ketrampilan yang sedang dibutuhkan pasar, seperti
pelatihan produksi masker dan APD, produksi herbal,
jualan online, dan sebagainya.
Ada enam tujuan dilaksanakannya pelatihan melalui
online ini, yakni pertama, memberikan sebuah solusi
sekaligus medium pembelajaran dan pelatihan yang
praktis, aplikatif, dan menyenangkan bagi pelaku KUKM.
Kedua, menuntun para pelaku KUKM untuk dapat
dengan cepat mengambil keputusan yang jitu. Ketiga,
memberikan kemudahan akses terhadap berbagai
sumber materi peningkatan ketrampilan dan wawasan.
Keempat, memonitor kinerja para pelaku KUKM secara
lebih mudah dan terukur. Kelima, para pelaku KUKM
dapat meningkatkan SDM di masa pandemi Covid-19.
Keenam, para pelaku KUKM dapat bertahan, berinovasi,
dan memperbaharui strategi peluang pemasaran di
masa pandemi Covid-19.
Empat Juta Peserta
Menurut Deputi Bidang Pengembangan SDM,
Kemenkop dan UKM Arif Rahman Hakim program
e-Learning menyasar pelaku usaha UMKM dengan
target peserta empat juta pelaku usaha. Jumlah ini jauh
lebih besar dari peserta pelatihan konvensional atau
tatap muka yang selalu diselenggarakan Kementerian
Koperasi dan UKM. Dalam satu kelas konvensional
biasanya hanya melayani 30 sampai 50 peserta. Namun
dengan sistem online sekali pelatihan diperkirakan
dapat diikuti hingga 500 peserta.
“Melalui pelatihan online ini saya mempunyai
optimisme usaha mikro dan kecil yang dilayani mungkin
bisa lebih dari empat juta orang. Akan dideteksi dari
sertifikat yang dikeluarkan,” tutur Arif.
Arif menegaskan peserta pelatihan online ini tidak
hanya menyasar daerah yang masuk dalam daftar zona
merah pandemic Covid-19, namun bersifat menyeluruh,
asalkan memenuhi syarat utama, yakni memiliki usaha.
Cara mengikuti pelatihan ini sangat sederhana,
Potensi Pasar Online.
Di kelas Bisnis Online, ada sejumlah materi, antara
lain, Peluang Menjadi Wirausaha di Sektor Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Diklat Menjadi Eksportir,
Pembuatan Baju Hazmat Medis Standar Kemenkes
dan materi lainnya. Materi pelatihan baik dalam kelas
e-Learning maupun kelas online akan terus berkembang
sesuai kebutuhan pelaku UMKM.
Sejumlah orang berpengalaman menjadi mentor
dalam pelatihan ini. Sebut saja, Andi Zabur Rachman
yang dikenal sebagai Procurement Specialist, Dirut
PT Nudira Sumber Daya Indonesia yang merupakan
eksportir sejak 1990, Yoyok Pitoyo seorang praktisi/
motivator UMKM yang mengisi materi cara membuat
baju Hazmat, serta professional di bidang marketing
yakni Amalia Prabowo, Rachmat W Suryo, Dinar Gusti
Putri dan para professional lainnya.
Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan
pelatihan secara online ini dengan tujuan UMKM tetap
dapat melakukan pembelajaran di masa pandemic
Covid-19.
“Kami mempersiapkan pelatihan kewirausahaan,
manajemen koperasi, kejuruan (vocational) dan
standarisasi secara online di masa pandemi Covid-19
ini,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
saat meluncurkan pelatihan e-Learning SDM KUMKM di
Jakarta, Kamis (30/4).
Semua materi dan modul pelatihan disusun oleh
para profesional dibidangnya dan setiap materi disertai
video pembelajaran. Dalam konsepnya, pelatihan ini
dilengkapi dengan kuis sebagai indeks pengujian akhir,
4

5. hanya dengan mendaftarkan nama, email, nomor
telepon, NIK serta upload KTP. Setelah mendaftar,
peserta bebas berseluncur di setiap kanal untuk
mengakses semua materi dan video yang ada di
dalamnya. Setiap materi pelatihan, gratis atau tidak
dipungut bayaran karena wadah edukukm.id langsung
dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
“Kami berharap dengan pelatihan ini, baik secara
online maupun offline yang selalu diselenggarakan
Kemenkop UKM akan memacu pelaku koperasi dan
UKM semakin maju dan mandiri,” kata Arif lagi.
Di dalam edukukm.id, terdapat berbagai modul
pelatihan dari beragam bidang usaha, dengan para
mentor dan tutor yang profesional di dalam bidangnya.
Platform ini dilengkapi dengan kuis sebagai indeks
hasil pelatihan yang wajib diikuti seluruh peserta di
tahap akhir setiap modul. Kuis merupakan syarat
mendapatkan surat keterangan penyelesaian modul.
Surat itu dapat digunakan untuk menerima fasilitas
tambahan berikutnya.
Arif menegaskan bahwa pihaknya akan terus
melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan
melakukan riset untuk dapat menyajikan materi yang
relevan dengan kondisi saat ini. Dan dapat menjadi
solusi dari berbagai macam permasalahan usaha.
“Kami percaya bahwa kekuatan teknologi dapat
memberikan solusi yang berdampak nyata dalam skala
besar,” tegas Arif.
Melalui program tersebut, diharapkan semakin
banyak UMKM yang bisa menjangkau materi
pembelajaran sehingga dapat terus dikembangkan.
Menurut Arif, kegiatan peningkatan kapasitas koperasi
dan UMKM harus terus berlangsung meski dalam
kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan
physical distancing.
Pada tahap awal pelatihan ini, akan difokuskan pada
kebutuhan di masa pandemi. “Kita ada modul pelatihan
di pemasaran online, bagaimana usaha mikro kecil
yang terkendala pemasaran bisa lakukan pemasaran
online supaya terhubung dengan platform digital, kita
dampingi,” jelas dia.
Pelatihan juga bakal diarahkan ke kegiatan ekspor.
Ia menilai, sekarang produk UMKM memiliki peluang
ekspor. Terlebih dengan kondisi nilai rupiah terdepresiasi
sehingga harga ekspor lebih murah. Karena itu, perlu
memberikan kemampuan kepada pelaku koperasi dan
UMKM untuk meningkatkan kapasitas dalam tata kelola
ekspor.
Pelatihan didesain dengan sistem first in first out,
yang daftar lebih dahulu yang akan kita layani. Ia
berharap semakin banyak pelaku usaha khususnya
mikro dan kecil yang mengikuti pelatihan online ini
untuk mendorong semangat mengembangkan usaha
semakin kuat.
5Mei 2020

6. B
eruntung mereka yang menjadi anggota
koperasi dari sebelum pandemi COVID-19
terjadi. Jadi, ketika semua diharuskan untuk
menghentikan usahanya demi menekan
penyebaran COVID-19, tabungan masih tersedia dan
siap dicairkan di koperasi.
Namun bayangan itu seringkali tak semanis yang
diimpikan. Sebab di lapangan, banyak koperasi pun
terdampak imbas COVID-19 bahkan sangat signifikan.
Padahal harapannya koperasi di saat pandemi
COVID-19 bisa menjadi solusi bagi banyak orang untuk
menyelesaikan masalah keuangannya.
Oleh karena itulah kemudian Kementerian Koperasi
dan UKM menggelar pertemuan secara virtual dengan
para pelaku koperasi simpan pinjam (KSP) terpilih
beberapa waktu lalu sebagai upaya membangun sinergi
Koperasi vs Tekad Tak Rugikan
Anggota Saat Pandemi
dan meminta mereka jangan merugikan anggotanya di
tengah pandemi COVID-19.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully
Indrawan dalam jumpa pers secara virtual tersebut
mengatakan pertemuan dengan para pelaku KSP
sebagai upaya untuk membangun sinergi antara pelaku
koperasi dengan pemerintah di tengah wabah corona
termasuk untuk menyosialisasikan pentingnya koperasi
agar tetap menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian.
“Kami bekerja sama dengan pihak kepolisian dan
aparat hukum lainnya, akan menindak tegas koperasi
yang nyata-nyata merugikan masyarakat di tengah
bencana pandemi ini,” kata Rully.
Kebutuhan keuangan masyarakat terus berjalan
bahkan akan meningkat sehingga manajemen koperasi
harus sudah mengantisipasi lonjakan kebutuhan itu.
#SiapBersamaKUMKM
6

7. “Jangan menghalangi-halangi anggota mendapatkan
anggota untuk mendapat hak sesuai peraturan,
agar koperasi mendapat kepercayaan anggota dan
masyarakat,” katanya.
Pihaknya memahami bahwa pandemi ini akan
menyebabkan koperasi mengalami kesulitan
likuiditasnya. Maka LPDB-KUMKM telah menyediakan
skema untuk itu meskipun tetap ada prosuder kehati-
hatian dan kepatutan jumlah yang diajukan.
Ia mengatakan di tengah keadaan seperti ini,
pemerintah menyadari tidak mungkin mampu
menyelesaikannya sendiri tanpa melibatkan seluruh
komponen bangsa sesuai dengan kapasitas dan
posisinya. Namun disadari bahwa belum seluruh
komponen masyarakat bisa diajak terlibat secara optimal
dalam menghadapi peliknya persoalan ini.
“Maka setidak-tidaknya pertemuan ini bertujuan,
selain untuk membangun sinergi antara program yang
digulirkan pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi
dan UKM, dengan pelaku Koperasi, khususnya KSP,”
katanya.
Selain itu juga mengajak agar KSP yang memiliki
nasabah dan cabang yang cukup banyak, untuk tidak
melakukan hal-hal yang membuat masyarakat resah, dan
merugikan masyarakat secara material dan immaterial.
“Hal itu justru dikhawatirkan akan berujung pada
menurunnya citra koperasi dan masyarakat,” kata Rully.
Pada kesempatan pertemuan virtual, pihaknya
berdialog dan menghimpun masukan dari para
pengurus 72 KSP yang tersebar di seluruh Indonesia.
Protokol Penanganan
Sementara itu Staf Khusus Menteri Bidang Hukum,
Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Kementerian
Koperasi dan UKM Agus Santoso mengatakan melalui
Surat Nomor 158 Tahun 2020 telah disampaikan kepada
Gubernur dan Kapolda seluruh Indonesia berkenaan
dengan perlindungan keberlangsungan usaha khususnya
bagi KSP.
“Hal itu agar transaksi dan ragam layanan Koperasi
sebagai badan usaha milik anggota dapat terus berjalan
dipadukan dengan protokol yang digariskan dalam
menanggulangi penyebaran COVID-19,” kata Agus.
Di sisi lain Kementerian Koperasi dan UKM telah
bekerja sama dengan penegak hukum dan juga OJK,
serta Kemenkumham untuk tidak memberi toleransi
pada koperasi yang melakukan tindakan moral hazard
dan melanggar hukum, apalagi yang dilakukan secara
terstruktur dan sistimatis.
Hal tersebut di masa lalu yang belum dilakukan,
karena keterbatasan payung hukum, dalam hal ini UU
Nomor 25 Tahun 1992, dalam hal penindakan hukum
oleh pihak Kementerian.
“Ke depan, sambil menunggu RUU Koperasi
disahkan, keadaan penyimpangan ini tidak bisa ditolerir.
Tidak boleh lagi, koperasi dimanfaatkan oleh pihak
yang sama sekali tidak bervisi dan berprinsip koperasi
yang benar. Kepentingan pragmatis dirasakan sudah
memasuki ranah koperasi yang kita sepakati sebagai
bangun luhur dalam menuju masyarakat sejahtera dan
mandiri,” katanya.
Momentum Ramadhan dan menjelang Hari
Raya Idul Fitri, pun kemudian harus dipahami selain
sebagai momentum beribadah bagi masyarakat yang
beragama Islam, juga sebagai waktu dimana anggota
membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.
Maka manajemen koperasi seyogyanya telah memiliki
kepekaan dan perencanaan yang matang tentang
hal ini, namun kondisi saat ini, disadari akan berbeda
dengan masa lalu karena adanya force majeure wabah
COVID-19.
“Sesulit apapun, harapan, hak, dan kebutuhan
anggota harus menjadi prioritas. Tentu ada
konsekuensinya likuiditas bagi koperasi,” kata Rully
Indrawan.
Dirut LPDB KUMKM Supomo menambahkan bahwa
Pemerintah melalui LPDB-KUMKM akan melakukan
dukungan dengan tetap memperhatikan kehati-hatian.
Ia mengatakan, peluang ini diharapkan dapat direspon
dengan positif dengan niatan yang baik dan tulus
untuk sama-sama keluar dari masalah dengan tidak
meninggalkan persoalan baru yang lebih parah.
“Mohon agar KSP dapat berkoordinasi dengan
bagian data untuk menghimpun data tentang kinerja
koperasi dan kondisi anggota koperasi,” kata Supomo.
Ia menegaskan bahwa LPDB KUMKM siap membantu
koperasi dari sisi pembiayaan agar koperasi tak kesulitan
likuiditas sehingga tekad mereka untuk memegang teguh
prinsip-prinsip koperasi tetap terjaga dengan baik.
Kami bekerja sama dengan
pihak kepolisian dan aparat
hukum lainnya, akan menindak
tegas koperasi yang nyata-
nyata merugikan masyarakat di
tengah bencana pandemi ini
“
7Mei 2020

8. Menjaga
Kelangsungan
Ekonomi Rakyat
dan Kestabilan
Harga Bahan
Pokok
U
paya-upaya untuk menjaga kelangsungan
ekonomi rakyat terus dilakukan
pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
Salah satu yang diinisiasi oleh Kementerian
Koperasi dan UKM adalah program Belanja di Warung
Tetangga. Program ini dijalankan untuk membantu
jaminan pasokan kebutuhan pokok masyarakat di
warung-warung tradisional dengan harga yang stabil.
“Program ini bertujuan untuk memastikan stok
kebutuhan masyarakat tersedia dan memperkuat
ekonomi pelaku usaha warung,” kata Menteri Koperasi
dan UKM saat peluncuran program Belanja di Warung
Tetangga baru-baru ini.
Untuk memasok kebutuhan di warung, Kementerian
Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Perum Bulog
dan sembilan klaster pangan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) meliputi RNI, Berdikari, Perindo, Perinus, PT
Garam, BGR, PPI, SHS, dan petani dalam program
tersebut. Mereka sebagai warehouse untuk warung
UMKM atau koperasi.
Kami berkolaborasi dengan BUMN untuk distribusi
bahan pangan masyarakat termasuk kebutuhan bahan
baku UMK (Usaha Mikro Kecil) melalui platform online,”
kata Teten.
Teten mengatakan program ini bertujuan
menghubungkan warung tradisional yang belum
terhubung dengan online platform. Dengan begitu
mengurangi mobilitas fisik, pemesanan dan pengantaran
via jasa antar.
Skema penyalurannya, adalah warung membeli
kebutuhannya melalui aplikasi. Program ini masih
hanya berlaku di Jakarta. Warung yang ingin masuk
dalam program Belanja di Warung Tetangga hanya
perlu melewati prosedur pendaftaran yang mudah
untuk pendataan dan verifikasi warung. Pemilik
warung cukup dengan melengkapi data NIK pemilik
warung dan foto warung. Warung yang memenuhi
persyaratan akan mendapat username dan password
aplikasi BRG.
Ia menambahkan, sasaran program tersebut
adalah Koperasi, UKM, dan masyarakat luas. Masa
program tahap pertama yakni April hingga Juni 2020,
kemungkinan berlanjut ke depan.
Pada tahap awal, program akan dilaksanakan di
area Jabodetabek dengan uji coba pada dua pekan
pertama April 2020 di tiga warung di Depok serta dua di
Cilandak. Kemudian berlanjut lima warung yang terdiri
dari dua SRC Cilandak, satu Hara Pangan Kebayoran,
satu Hara Pangan Mampang, juga satu Pondok Kelapa.
Kerja sama dengan BUMN yang tergabung pada
sembilan cluster itu dinilai strategis. Sebab, mereka
mempunyai gudang di berbagai daerah di Indonesia,
sehingga jika proyek percontohan itu berhasil akan
diimplementasikan di seluruh Indonesia.
Program warung tetangga itu untuk komoditas yang
tersedia pada tahap awal meliputi beras, telor, minyak,
gula, sarden, kurma, dan tepung. Teten menargetkan
program tersebut ke depan, bakal mengakomodasi
sekitar 30 ribu warung yang terdaftar, tentunya dengan
harga wajar.
Belanja di Warung Tetangga
8
#SiapBersamaKUMKM

9. Solusi Belanja Pas Karantina?
Ya #BelanjaDiWarungTetangga
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
@kemenkopukm www.kemenkopukm.go.id1500 587
Ayo ikut gerakan #BelanjaDiWarungTetangga
Daftarkan warung-warung sekitar rumahmu melalui link
Skema Penyaluran
Kebutuhan Pangan
Untuk Warung

10. P
andemi virus Corona jenis baru atau
Covid 19 berdampak sangat signifikan
bagi perekonomian di tanah air, termasuk
kelangsungan usaha para pelaku Koperasi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM).
Dari hasil pendataan terhadap KUMKM terdampak
Covid-19 di Kementerian Koperasi dan UKM per 13 Mei
2020 dengan sampel 2.322 Koperasi dan 185.184 UMKM
menunjukkan adanya pengaruh terhadap usaha KUMKM
seperti permintaan produk/penjualan turun drastis,
Kredit 3,88 Juta
Debitur KUMKM Telah
Direstrukturisasi
kesulitan permodalan, kesulitan bahan baku dan juga
hambatan distribusi.
Kendati demikian, ada juga aktivitas KUMKM yang
masih bisa bertahan. KUMKM ini umumnya melakukan
reorientasi usaha untuk menghasilkan produk-produk
yang terkait dengan pandemi Covid-19, seperti masker
kain, APD dan perlengkapan kesehatan lainnya seperti
hand sanitizer dan desinfektan.
Seperti diketahui bahwa peran KUMKM dalam
menjaga pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam
10
#SiapBersamaKUMKM

11. bervariasi tergantung pada penilaian bank terhadap
debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.
Jadi untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi, debitur
UMKM wajib mengajukan permohonan restrukturisasi
kepada bank tempat pengajuan kreditnya.
Kredit Terbesar
Asisten Deputi Perlindungan Usaha Deputi Bidang
Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM, Sutarmo
menambahkan, Bank BRI merupakan bank yang
melakukan restrukturisasi kredit UMKM terbanyak.
Di bank pelat merah ini jumlah debitur UMKM yang
direstrukturisasi mencapai 134.258 dengan total kredit
Rp14,9 triliun.
Posisi kedua, Bank Mandiri dengan jumlah debitur
10.592 dan total kredit senilai Rp 4,1 triliun. Posisi ketiga
Bank Tabungan Negara (BTN), dengan jumlah debitur
17.481 nilai kredit Rp 2,7 triliun.
Sutarmo menambahkan, setelah direstrukturisasi,
Pemerintah terutama Kemenkop dan UKM sebagai
kementerian yang menaungi KUMKM tidak tinggal diam.
Pemerintah telah meluncurkan lima program.
Program tersebut di antaranya, UKM kategori miskin
dan rentan menerima bantuan social, seperti Program
Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bansos tunai,
BLT desa, subsidi listrik dan Kartu Prakerja.
Pemerintah memberikan insentif pajak bagi UMKM
dengan omzet di bawah 4.8 miliar per tahun. Selain itu,
perluasan pembiayaan modal kerja bagi 23 juta UMKM
yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan/
perbankan.
Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan
ekonomi secara nasional berangsur pulih seperti
sebelum terjadinya musibah COVID-19.
rangka menggerakkan roda perekonomian terdampak
Covid-19. Karena itu, pemerintah terus berupaya
menahan laju penyebaran Covid-19 dan berharap
pandemi Covid-19 segera berlalu dan hilang agar
perekonomian menjadi normal kembali dan bahkan
meningkat dengan berbagai upaya pemulihan.
Upaya tersebut menurut Deputi Restrukturisasi
Usaha Kemenkop dan UKM, Eddy Satria berupa
pemberian stimulus. Pemerintah melalui Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan Stimulus
Perekonomian Nasional (SPN). Kebijakan ini sebagai
Countercyclical dampak penyebaran Covid-19.
Kebijakan ini, kata Eddy, sebagai upaya untuk
penguatan ketahanan UMKM terdampak Covid-19.
Melalui restrukturisasi, debitur UMKM dapat memiliki
ruang “bernapas” dalam menjaga keberlangsungan
usahanya dan bank dapat secara proaktif membantu
debitur-debitur menstabilitaskan keuangannya.
Berdasarkan informasi, hingga saat ini tercatat 88 bank
yang telah merealisasikan kebijakan restrukturisasi, dengan
3,88 juta debitur yang nilainya mencapai Rp 336,97 triliun,
dan sebagian besar adalah kredit UMKM yakni sebesar
Rp167,1 triliun dari 3,42 juta debitur (data OJK).
Eddy mengungkapkan, restrukturisasi terhadap
debitur UMKM ini sifatnya tidak otomatis. Nasabah harus
mengajukan permintaan sesuai dengan mekanisme
masing-masing bank/lembaga keuangan yang terkait.
Selain itu, juga ada ketentuannya seperti, pagu
kredit/pembiayaan UMKM maksimal Rp10 miliar;
debitur existing individual/perusahaan termasuk debitur
kendaraan bermotor roda dua/empat, peningkatan
kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancer setelah
direstrukturisasi.
“Pelaksanaan teknis restrukturisasi diserahkan kepada
bank/leasing dengan prinsip kehati-hatian. Jangka waktu
paling lama/maksimal 1 tahun; dan merupakan debitur
terdampak dan kredit lancar sebelum pemerintah
mengumumkan darurat Covid 19,” papar Eddy.
Terkait dengan mekanisme pengajuan restrukturisasi
kredit/pembiayaan bagi UMKM terdampak Covid-19,
tetap berpedoman pada kebijakan/peraturan OJK.
Mengenai bentuk restrukturisasi tersebut antara lain,
dengan penurunan suku bunga; perpanjangan jangka
waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan
tunggakan bunga; serta penambahan fasilitas kredit/
pembiayaan atau konversi kredit/pembiayaan menjadi
penyertaan modal sementara.
Kendati demikian, lanjut Eddy, dalam
implementasinya diserahkan sepenuhnya kepada bank
dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank
atas kinerja keuangan debitur atau pun penilaian atas
prospek usaha dan kemampuan membayar debitur
UMKM yang terdampak COVID-19.
Sedangkan jangka waktu restrukturisasi, sangat
Pelaksanaan teknis
restrukturisasi diserahkan
kepada bank/leasing
dengan prinsip kehati-
hatian. Jangka waktu paling
lama/maksimal 1 tahun;
dan merupakan debitur
terdampak dan kredit
lancar sebelum pemerintah
mengumumkan darurat
Covid 19
“
11Mei 2020

12. Relaksasi
bagi
Koperasi
yang
Terdampak
Pandemi
P
andemi COVID-19 menjadi sejarah
yang dicatatkan sejarah khusus yang
menyebabkan sendi-sendi kehidupan rontok
berguguran. Tak terkecuali koperasi di tanah
air yang perlahan tapi pasti terimbas wabah. Padahal
koperasi kerap kali menjadi rujukan bagi anggotanya di
saat sulit seperti ini. Sayangnya banyak dari mereka kini
justru dihadapkan pada risiko kredit macet yang besar.
Oleh karena itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-
KUMKM) menyiapkan kebijakan ekonomi khususnya
untuk pelaku usaha koperasi dan UMKM agar mampu
bertahan di tengah wabah COVID-19. Salah satunya
melalui kebijakan relaksasi dan kelonggaran pembiayaan
berupa program restrukturisasi pinjaman bagi penerima
dana bergulir LPDB-KUMKM.
Kebijakan kelonggaran dan relaksasi pembiayaan bagi
koperasi mitra LPDB-KUMKM merupakan upaya maksimal
guna menangkal dampak terburuk dari menyebarnya
COVID-19 terutama di sektor ekonomi mikro dan makro.
Pada masa pandemi corona, banyak koperasi yang
kesulitan memenuhi kewajibannya lantaran UMKM-
UMKM yang menjadi anggotanya sedang mengalami
krisis akibat usahanya banyak yang tidak berjalan.
“Jadi restrukturisasi ini diberikan kepada mitra LPDB-
KUMKM khususnya koperasi dan UMKM yang usahanya
benar-benar terdampak. Kalau yang sebelum adanya
COVID-19 bayar cicilannya sudah tersendat-sendat atau
macet, tidak akan kami berikan,” kata Direktur Utama
LPDB-KUMKM Supomo.
Supomo mengaku langkah restrukturisasi kepada
mitra-mitra koperasi di seluruh Indonesia yang
terdampak wabah COVID-19 sebagai tindak lanjut
instruksi Presiden Joko Widodo dan Surat Keputusan (SK)
Menteri Koperasi dan UKM yang terbit beberapa waktu
lalu. Restrukturisasi pinjaman yang digulirkan berupa
penundaan pembayaran cicilan pinjaman oleh koperasi
dan UMKM kepada LPDB-KUMKM hingga periode waktu
12 bulan sejak ditetapkan keputusan tersebut.
“Restrukturisasi diperlukan karena usaha anggota
koperasi merosot sehingga tidak bisa membayar
cicilan ke koperasi jadi LPDB-KUMKM harus melakukan
restrukturisasi kepada koperasi tersebut. Untuk mitra lain
seperti LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) sedang
dikaji oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” katanya.
Supomo mengatakan, saat ini sudah ada sekitar
40-50 mitra LPDB-KUMKM yang telah mengajukan
penangguhan pembayaran angsuran kepada LPDB-
KUMKM, dengan total outstanding mencapai Rp240
miliar. Koperasi-koperasi tersebut sedang dalam proses
verifikasi agar segera mendapatkan keringanan. Adapun
syarat untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi
pinjaman ini yaitu koperasi dan UMKM yang status
kolektibilitasnya lancar atau kurang lancar saat kebijakan
12
#SiapBersamaKUMKM

13. ini digulirkan.
Untuk koperasi yang sebelumnya mengalami kredit
macet ke LPDB-KUMKM terpaksa tidak bisa memanfaatkan
layanan tersebut. Koperasi penerima program
restrukturisasi juga wajib memberikan laporan kepada
LPDB-KUMKM sesuai hak dan kewajiban masing-masing.
“Sekarang sudah jalan prosesnya. Terkait dengan
jumlah restrukturisasi yang diberikan, masing-masing
mitra berbeda-beda tergantung cicilan dari koperasi dan
UMKM itu sendiri,” sambung Supomo.
Koperasi yang ingin mendapatkan fasilitas
restrukturisasi pinjaman dapat mengirimkan surat
permohonan yang ditujukan kepada Menteri Koperasi
dan UKM, dan ditembuskan ke Direktur Utama LPDB-
KUMKM di Jakarta. Surat permohonan restrukturisasi
pinjaman tersebut juga harus ditembuskan ke Dinas
yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
Optimalkan Penyaluran
Selain langkah restrukturisasi pinjaman, LPDB-
KUMKM juga terus mengoptimalkan penyaluran
pinjaman ke koperasi-koperasi di Indonesia. Hingga
April 2020, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana
bergulir sebesar Rp113,1 miliar atau 6,11 persen dari
target penyaluran pada 2020 yakni sebesar Rp1,85
triliun. Akumulasi penyaluran dana bergulir sejak 2008
hingga 2020 berjumlah Rp10,37 triliun, dengan jumlah
mitra yang disalurkan sebanyak 3.020 mitra.
“Selama pandemi LPDB-KUMKM tidak berhenti
salurkan pinjaman. Operasional kami tetap berjalan
terus. Target tetap, walaupun dengan kondisi yang
banyak keterbatasan seperti Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB), WFH (Work From Home),
dan social distancing. Kami mungkin akan
mencapai target penyaluran tersebut,
namun bisa juga target penyaluran
bertambah. Kita akan lihat situasi dan
perkembangan ke depan,” kata Supomo.
Supomo mengatakan, seluruh
jajarannya siap menyalurkan
pinjaman ke koperasi di seluruh
Indonesia. Meskipun pertumbuhan
ekonomi di Indonesia saat ini
sedang mengalami penurunan
bahkan menurun drastis akibat
penyebaran COVID-19,
namun LPDB-KUMKM
tetap mengoptimalkan
penyaluran pinjaman
ke mitranya dengan
meminimalisasikan
risiko penyebaran
virus tersebut.
LPDB-KUMKM memandang penting untuk hadir
di tengah masyarakat terutama untuk menjaga dan
melindungi keberadaan koperasi dan UMKM. Memang
tidak bisa dipungkiri, koperasi sejak dahulu merupakan
soko guru perekonomian terutama saat terjadinya
krisis ekonomi global dan nasional. Atas dasar inilah,
Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian
Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM fokus
menyasar koperasi dan UKM sebagai usaha kerakyatan
yang mampu mengangkat persoalan ekonomi saat ini.
Sasaran mitra yang menerima dana pinjaman
LPDB-KUMKM di tengah kondisi pandemi COVID-19,
di antaranya koperasi yang terkena dampak signifikan
akibat COVID-19, koperasi yang memiliki usaha berbasis
ekspor baik langsung maupun anggotanya, dan koperasi
bidang kesehatan terutama koperasi karyawan yang
mendukung operasional rumah sakit melalui pinjaman
dana BPJS atau produksi alat kesehatan.
Selain itu, koperasi yang bergerak dalam sektor
atau program prioritas Kementerian Koperasi dan
UKM, koperasi yang usahanya telah mendukung
perekonomian setempat, dan koperasi yang usahanya
di bidang substitusi import, juga menjadi sasaran utama
mitra penerima dana bergulir LPDB-KUMKM.
target penyaluran pada 2020 yakni sebesar Rp1,85
triliun. Akumulasi penyaluran dana bergulir sejak 2008
hingga 2020 berjumlah Rp10,37 triliun, dengan jumlah
mitra yang disalurkan sebanyak 3.020 mitra.
“Selama pandemi LPDB-KUMKM tidak berhenti
salurkan pinjaman. Operasional kami tetap berjalan
terus. Target tetap, walaupun dengan kondisi yang
banyak keterbatasan seperti Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB), WFH (Work From Home),
. Kami mungkin akan
mencapai target penyaluran tersebut,
namun bisa juga target penyaluran
bertambah. Kita akan lihat situasi dan
perkembangan ke depan,” kata Supomo.
Supomo mengatakan, seluruh
jajarannya siap menyalurkan
pinjaman ke koperasi di seluruh
Indonesia. Meskipun pertumbuhan
ekonomi di Indonesia saat ini
sedang mengalami penurunan
bahkan menurun drastis akibat
13Mei 2020

14. “Masker Kain untuk Semua”
Satu Gerakan, Dua Tujuan
P
andemi COVID-19 mendatangkan imbas
bukan saja dalam dunia kesehatan namun
juga kehidupan ekonomi hingga sosial
masyarakat. Para pelaku koperasi dan UMKM
yang dalam sejarahnya pernah menjadi penopang di
saat krisis justru terdampak paling awal.
Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten
Masduki menginisiasi sebuah terobosan satu langkah
untuk dua tujuan, yakni Gerakan Masker Kain untuk
Semua. Teten mengajak para pelaku koperasi dan
UMKM (KUMKM) Indonesia terutama yang bergerak di
bidang fesyen dan konveksi, untuk membantu program
pemerintah dalam gerakan penggunaan masker kain
dengan beralih seketika memproduksi lebih banyak
masker berbahan baku kain.
“Dalam kondisi ini, yang paling utama adalah
memastikan kesehatan masyarakat umum agar
penyebaran virusnya bisa dicegah. UMKM bisa hadir
dalam penyediaan masker kain tersebut, sekaligus
membantu perekonomian para pelaku usaha,” ujar Teten.
Teten mengungkapkan, kementeriannya akan
mendorong pelaku usaha dan koperasi untuk
memproduksi masker kain. Tak hanya itu, pihaknya juga
mulai mengumpulkan data terkait konveksi dan UMKM
yang memproduksi masker kain di seluruh tanah air.
“Kami melihat ada peluang dan kapabilitas koperasi
UMKM untuk memproduksi APD atau alat pelindung diri
termasuk masker bagi masyarakat tanpa mengganggu
ketersediaan persediaannya bagi tenaga medis,”
imbuhnya.
Lebih lanjut Teten mengungkapkan, bahwa
pihaknya sedang menggelorakan gerakan
#MaskerKainUntukSemua, yang berupa ajakan melalui
akun resmi @kemenkopukm kepada warganet untuk
ikut menyosialisasikan gerakan ini dengan memposting
swafoto mereka menggunakan masker.
Ia berharap, dengan adanya gerakan ini tingkat
kepedulian masyarakat terhadap urgensi penggunaan
masker kain jadi meningkat. Selain itu, tingkat
penyebaran COVID-19 diharapkan bisa ditekan,
sementara koperasi dan UKM menjadi terbantu, dan stok
masker medis tidak terganggu.
14
#SiapBersamaKUMKM

15. Jika ada masyarakat yang ingin mengikuti gerakan
tersebut, bisa juga mendaftarkan diri melalui website
www.maskeruntuksemua.com & Instagram @
kemenkopukm.
“Di sini publik bisa mengakses berbagai informasi
tentang masker kain, mulai dari informasi kesehatan,
sampai tutorial pembuatan masker kain secara mandiri.
Di website ini para pelaku UMKM juga bisa mendaftar
untuk ambil bagian dalam gerakan ini,” pungkasnya.
Sosialisasi ke PKL
Seolah mewujudkan komitmennya dalam
memasyarakatkan masker kain untuk semua, Menteri
Koperasi dan UKM Teten Masduki pun pekan lalu
menyambangi para pedagang kecil yang berjualan di
kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Sambil membagikan masker kain bagi para
pedagang, juga untuk para ojek konvensional maupun
ojek online yang sedang antri membeli makanan
di warung, Teten juga menyosialisasikan gerakan
mengenakan masker kain.
Dalam menyosialisasikan gerakan mengenakan
masker kain, Kemenkop dan UKM bekerja sama dengan
PT Mayora, PT Shirama Internasional, dan Komunitas
Solidaritas Berantas COVID-19. Tujuannya untuk
mengurangi permintaan pasar terhadap masker medis,
dan juga untuk menambah peluang penghasilan bagi
UKM yang memproduksi masker kain nonmedis.
“Gerakan mengenakan masker kain ini, yang
sekarang telah banyak diproduksi oleh UMKM, kita
distribusikan juga lewat LAZISNU yang membagikannya
ke pedagang pasar pelaku UMKM, dan juga para
pedagang di tengah jalan,” ujar Teten.
Arto Biantoro, salah seorang inisiator gerakan
mengenakan masker kain, mengatakan bahwa di tahap
pertama ini pihaknya fokus membagikan masker kain
kepada para pedagang di sekitar wilayah Jabodetabek.
Mengingat pasokan masker yang terus berdatangan,
pihaknya juga akan mendistribusikan ke daerah-daerah
lain melalui kerja sama dengan LAZISNU.
“LAZISNU memiliki cabang dan kekuatan untuk
masuk ke akar rumput sehingga perannya sebagai
distributor sangat penting untuk dapat menjangkau
wilayah tersebut,” papar aktivis brand lokal itu.
Edward, salah seorang pedagang yang ditemui
di lokasi, mengaku pendapatannya menurun drastis
di awal Bulan Ramadhan ini akibat adanya kebijakan
pembatasan jarak aman untuk mencegah penularan
COVID-19. Pembatasan kegiatan warga ini secara
langsung berdampak pada menurunnya animo pembeli.
Pedagang sate padang ini mendapatkan masker kain
gratis pemberian Menkop dan UKM Teten Masduki. Ia
memang sudah memiliki masker kain yang dibeli sendiri,
yang selalu dibawanya setiap keluar berdagang.
Kunjungan Menkop dan UKM Teten Masduki ke
lokasi ini mendapat sambutan positif dari pedagang
dan masyarakat sekitar. Teten didampingi oleh Direktur
Utama SMESCO Indonesia Leonard Theosabrata, dan
Staf Khusus Menkop dan UKM Fiki Satari.
Gerakan secara kontinyu itu kembali dilakukan
sepekan kemudian, dipimpin langsung oleh Sekretaris
Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan di
kawasan jalan Setia Budi, Jakarta Selatan.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully
Indrawan mengatakan, pembagian masker tersebut
dilakukan, karena masih banyak ditemui masyarakat
maupun para pedagang di kawasan tersebut yang tidak
mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan
masker.
“Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama
untuk memberikan kepastian dengan mengikuti
protokol kesehatan. Masker ini wajib dipakai tidak bisa
tidak, untuk kepentingan bersama,” tegas Sekretaris
Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, di Jalan
Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis (14/5/2020).
Menurut Rully, memakai masker adalah salah satu
protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh pelaku
UMKM dan masyarakat, ketika berada diluar rumah,
untuk memutus penularan virus corona.
“Memakai masker adalah bagian protokol kesehatan.
Masih banyak masyarakat yang belum menyadari
tentang pentingnya masker. Selain itu, masyarakat belum
semuanya mampu menyediakan masker secara jumlah
yang cukup,” katanya.
Ia berharap dengan distribusi langsung masker ke
pelaku UMKM dan masyarakat tersebut, maka akan
tumbuh kesadaran tentang manfaat, fungsi, maupun
peran menjaga kesehatan.
Rully Indrawan menjelaskan, pihaknya mendukung
penuh agar perekonomian masyarakat segera pulih,
namun tetap menjaga protokol kesehatan. Menurutnya,
masker yang diberikan merupakan produk dari UMKM di
Indonesia.
“Kami Kemenkop dan UKM mendukung agar
ekonomi masyarakat tetap pulih dan kesehatan tetap
terjaga. Ini yang dibagikan produksi UMKM. UMKM
untuk UMKM dan Indonesia,” tambahnya.
Ia mengatakan langkah untuk membagikan masker
gratis maupun alat pelindung diri kepada pelaku
UMKM, masyarakat, petugas medis, klinik, maupun
layanan kesehatan akan diteruskan. Para pedagang dan
masyarakat menyambut baik upaya pembagian masker
gratis yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM.
Seperti yang disampaikan Lilis, yang berjualan menu
buka puasa di jalan Setia Budi, Jakarta Selatan.
“Terima kasih Pak. Kebetulan masker saya sudah
lama tidak diganti,” katanya sambil melayani pembeli
jelang buka puasa.
15Mei 2020

16. K
etika belanja daring semakin menjadi pilihan
di tengah masa darurat COVID-19, maka
para pelaku koperasi dan UMKM yang mulai
“go online” perlu terobosan dalam hal cara
pembayaran yang aman dan mudah. Beruntung kini
ada QRIS, sebuah sistem standar QR Nasional Indonesia
yang diresmikan penggunaannya oleh Bank Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 2019 dan efektif berlaku per 1
Januari 2020.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
kemudian mendorong lebih banyak KUMKM untuk
berkenalan kemudian menggunakan QRIS dalam sistem
pembayaran nontunai bagi usaha mereka. Terlebih
kini, bisnis dari rumah melalui e-commerce semakin
menjadi primadona di tengah pandemi COVID-19 yang
mewajibkan setiap orang untuk menjaga protokol
kesehatan agar penyebaran wabah bisa ditekan.
“Kami memperkirakan bahwa ’ekonomi rumah
tinggal’ akan menjadi tren dalam waktu dekat,” ungkap
Teten Masduki, dalam satu seminar mengenai alat
pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard
(QRIS).
QRIS salah satunya bertujuan untuk mempercepat
perkembangan pembayaran secara global dan Bank
Indonesia yang memiliki wewenang terkait kegiatan
sistem pembayaran telah menerapkan kebijakan
QRIS. Berdasarkan data BI, saat ini sudah sebanyak
2,7 juta pedagang dengan QRIS terpasang, beberapa
di antaranya adalah usaha mikro (pedagang pasar
tradisional dan kios grosir).
Untuk perluasan instalasi dan penggunaan QRIS di
pedagang lain misalnya pedagang pasar tradisional,
warung kelontong, usaha mikro, toko koperasi, dan
lain-lain terutama dalam penggunaannya selama
pandemi COVID-19, Bank Indonesia dan Kementerian
Koperasi dan UKM akan berkolaborasi dan melibatkan
Kementerian Perdagangan dan Bank Pembangunan
Daerah untuk mendapatkan akses yang lebih luas ke
pasar tradisional di daerah.
“Saya ingin memanggil Anda semua, pelajar,
#SiapBersamaKUMKM
KUMKM Berkenalan dengan
QRIS di Tengah Pandemi
16

17. wirausahawan, untuk berpartisipasi dalam Gerakan
Koperasi ini. Bersama-sama kita akan menyaksikan
transformasi koperasi dari konvensional ke digital.
Digitalisasi memfasilitasi sinergi antara pemangku
kepentingan dan anggota koperasi,” kata Teten.
Wajib QRIS
QRIS sebagai setiap sistem atau jasa pembayaran
dalam perkembangannya diwajibkan oleh BI kepada
seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran,
khususnya yang nontunai seperti uang dan dompet
elektronik, untuk menggunakan QRIS.
Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM
Hanung Harimba Rachman menilai, QRIS adalah sarana
pembayaran yang sangat efektif bagi KUMKM. Sebab
nantinya sistem QRIS tersebut akan menyatukan semua
perusahaan jasa pembayaran non tunai.
“Jadi setiap orang yang ingin menggunakan atau
melakukan pembayaran nontunai di toko ritel hingga
unit usaha terkecil sekalipun melalui aplikasi bisa
menggunakan sistem QRIS,” kata Hanung.
Secara garis besar, aplikasi uang elektronik yang
dipunyai setiap orang akan bisa digunakan untuk
pembayaran melalui QR Code pada semua aplikasi uang
elektronik. Sistem QRIS nantinya juga akan mampu
mengintegrasi sistem keuangan nasional dan menjaga
kestabilan praktik bisnis yang sehat untuk aplikasi uang
elektronik dan dompet elektronik sehingga tidak kesan
eksklusif bagi tiap aplikasi uang elektronik.
Quick Response Code untuk pembayaran yang
selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode
dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi
pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan
atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau
piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data
alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk
memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui
pemindaian.
QRIS terdiri atas spesifikasi teknis dan operasional
yang dituangkan dalam dokumen QRIS yang
mencakup tiga bagian, yakni spesifikasi QR code untuk
pembayaran, spesifikasi interkoneksi, serta spesifikasi
teknis dan operasional lainnya.
Standar QRIS juga menjadi satu-satunya yang
berlaku di Indonesia yang harus dipatuhi oleh
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang
menyediakan layanan berbasis teknologi QR seperti
uang dan dompet elektronik misalnya OVO, Gopay,
Dana, dan lainnya.
QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi
pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR
Code Pembayaran. Transaksi QRIS dapat menggunakan
beberapa sumber dana seperti simpanan atau instrumen
pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan uang
elektronik server-based.
BI menyatakan kewajiban penggunaan QRIS dalam
setiap transaksi pembayaran juga berlaku bagi transaksi
pembayaran di dalam negeri yang difasilitasi dengan
QR Code pembayaran yang menggunakan sumber
dana atau instrumen pembayaran yang diterbitkan
di luar wilayah NKRI. Nominal transaksi QRIS dibatasi
paling banyak Rp2 juta per transaksi. Penerbit dapat
menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau
bulanan atas transaksi pengguna QRIS yang disesuaikan
dengan pertimbangan manajemen risiko kredit.
“Selain mempermudah transaksi juga memperluas
channel pembayaran. Dengan QRIS menjadikan transaksi
UMKM jadi tercatat, sehingga membentuk ‘historical
transaction’, yang kelak akan bermanfaat, misalkan
dalam membentuk ‘credit scoring’ ketika KUMKM akan
mengajukan pembiayaan ke bank juga manfaat lainnya
antara lain mengikuti tren sehingga meningkatkan
penjualan, menerima pembayaran secara higienis,
transaksi tercatat dan langsung masuk rekening, tidak
perlu uang kembalian, bebas risiko pencurian dan uang
palsu serta murah dan bebas biaya bagi usaha mikro,”
jelasnya.
Saat ini penyelenggara QRIS ada sebanyak 36 yaitu
22 bank (termasuk BPD dan bank syariah) dan 14 non-
bank. Per 10 Mei 2020 merchant QRIS sudah ada di
seluruh propinsi di Indonesia, di 376 kota/kabupaten,
dengan jumlah 3,5 juta, dimana 70% atau 2,4 juta
merupakan merchant mikro dan 16% merchant kecil
(574.009 usaha kecil).
“Jumlah ini baru mencapai 4,6 persen dari total
jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 64 juta unit.
Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM bersama-
sama dengan Bank Indonesia akan terus berupaya
agar KUMKM dapat memanfaatkan Qris dalam proses
transaksinya,” kata Hanung.
Ia mengatakan, infrastruktur jaringan dan literasi
pengguna uang elektronik yang belum maksimal di
beberapa daerah menyebabkan program QRIS belum
optimal. Oleh karena itu, perlu kampanye penggunaan
uang elektronik yang masif termasuk mengubah
pola pikir mayoritas UMKM yang selama ini berpikir
menerima pembayaran tunai lebih aman dan mudah.
Oleh karena itu lanjutnya, perlu kerja bareng antara
Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan
stakeholder lain termasuk Dinas yang membidangi
Koperasi dan UMKM di daerah serta asosiasi-asosiasi
yang ada untuk bersama-sama melakukan kampanye
literasi keuangan digital.
“Untuk meyakinkan KUMKM bahwa layanan
pembayaran digital itu mudah dan aman serta ikut
mencegah penyebaran COVID-19,” kata Hanung.
17Mei 2020

18. Kemenkop UKM Luncurkan KUMKM
Hub Bersama Blibli.com
W
abah pandemic Covid-19
menyebabkan terjadi penurunan
aktivitas ekonomi secara nasional.
Pemberlakuan PSBB dan social
distancing menyebabkan kegiatan masyarakat di luar
rumah jauh berkurang. Arahan pemerintah untuk bekerja
di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah
secara langsung mengurangi kesempatan KUMKM untuk
menjalankan aktivitasnya.
“Dilatarbelakangi kondisi ini, kami menginisiasi
program untuk menggerakkan roda perekonomian
KUKM dengan pemanfaatan digitalisasi. Pandemi ini
mengubah pola konsumsi masyarakat dari offline ke
online. Pemenuhan kebutuhan yang awalnya dilakukan
dengan cara konvensional bergeser ke digital. Adaptasi
wajib dilakukan KUKM dan pemerintah berperan sebagai
akselerator,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten
Masduki melalui video Conference peluncuran KUMKM
Hub di Jakarta, Rabu (20/5/2020).
Menurut Teten, era digitalisasi, khususnya ekonomi
digital, mendorong terjadinya sharing economy yang
dapat meningkatkan peluang berbagai pelaku usaha,
tidak terkecuali KUMKM, untuk ikut serta dalam dunia
usaha. Apalagi, peluang Indonesia sebagai pasar
e-commerce terbesar di Asia Tenggara, merupakan
kesempatan emas untuk mengembangkan digitalisasi
secara menyeluruh.
Teten mengatakan perubahan kegiatan ekonomi
masyarakat dari offline ke online memberi empat
manfaat, yaitu keuntungan finansial melalui peningkatan
penjualan, peningkatan lapangan kerja khususnya
sektor UMKM, keuntungan bagi pembeli karena
bisa menghemat hingga 11-25 persen dari ritel,
serta kesetaraan sosial di mana perempuan memiliki
kesempatan yang sama untuk memperoleh pendapatan
melalui e-commerce.
Menteri Koperasi dan UKM mengapresiasi dukungan
Blibli dalam program pemasaran produk KUMKM dalam
bentuk satu laman khusus yang dapat diakses melalui
aplikasi Blibli.com dari gadget. Diharapkan, platform
e-commerce seperti Blibli mampu mengoptimalkan
perannya untuk memperluas jaringan pemasaran dan
#SiapBersamaKUMKM
18

19. kesempatan bagi KUMKM tanpa terkecuali.
Komitmen Blibli sebagai salah satu platform
e-commerce yang mendukung Program Bangga Buatan
Indonesia dapat menimbulkan semangat bagi para
pelaku KUMKM di tanah air untuk dapat bangkit dan
mengembalikan kekuatan sebagai tulang punggung
perekonomian rakyat.
“Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan
Blibli, dengan adanya pemasaran khusus KUMKM Hub,
yang akan semakin mengoptimalkan penjualan UMKM
melalui online. Kami merasa penting untuk mendorong
UMKM kita masuk ke ekosistem digital, yang saat ini
baru mencakup 13 persen atau sekitar 8 juta. Saya
memberikan apresiasi agar berkembang menjadi
marketplace UMKM,” ujar Menkop UKM.
Apalagi menurutnya, upaya ini searah dengan
Gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia dan
Gerakan 100.000 UMKM Go Online.
“Pemerintah sedang menggerakkan program belanja
dan bangga buatan Indonesia. Pemerintah mencoba
ringankan beban keuangan UMKM. Kami dorong untuk
tetap bertahan dan tumbuh. Terbukti, sektor kuliner,
makanan dan bahan pokok adalah sektor yang tetap
tumbuh, dimasa Pandemi Covid-19,” tambahnya.
Sementara itu, CEO Blibli Kusumo Martanto
mengatakan, pihaknya senang mendapat kepercayaan
dari Pemerintah Indonesia, yaitu Kementerian Koperasi
& UKM untuk meluncurkan KUMKM Hub di Blibli.
Menurutnya, KUMKM memainkan peranan penting bagi
perekonomian Indonesia.
“Oleh karena itu Blibli percaya bahwa percepatan
transformasi digital dapat membantu para pelaku
KUMKM di Indonesia untuk mempertahankan usaha
mereka dan bangkit di situasi yang cukup menantang
saat ini. Tentunya hal Ini adalah bentuk komitmen
Blibli untuk terus berkolaborasi demi mendukung
pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Kusumo.
Menurut Kusumo, dengan ekosistem yang lengkap,
tim terbaik, serta teknologi yang handal, Blibli dapat
memberikan dukungan maksimal untuk mendorong
perkembangan industri UMKM sebagai penopang
ekonomi di Indonesia.
Dalam peluncuran program KUMKM HUB, Menteri
Koperasi dan UKM juga berkesempatan untuk berdiskusi
dengan tiga pelaku KUKM mengenai tantangan dan
peluang dalam menghadapi Covid-19. Yaitu Bakmi
Sundoro, Sweet Sundae Ice Cream dan Koperasi
Malay. Ketiga KUMKM ini telah mendapat fasilitasi dari
Kementerian Koperasi dan UKM dalam bentuk diklat
dan keikutsertaan pameran dalam maupun luar negeri.
Mereka berharap adanya kerja sama kedua belah
pihak dapat meningkatkan penjualan dan menambah
konsumen yang loyal pada produk lokal.
19Mei 2020

20. #SiapBersamaKUMKM
P
andemi COVID-19 membawa beragam
imbas bagi para pelaku UMKM di tanah air.
Bahkan tak jarang terkait persoalan hukum
mulai dari pembuatan kontrak kerja sama
hingga masalah utang piutang.
Oleh karena itu Kementerian Koperasi dan UKM
(KemenKopUKM) bekerja sama dengan Hukumonline
Group dalam menyediakan layanan konsultasi hukum
gratis bagi pelaku koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) yang usahanya terdampak pandemi
COVID-19, melalui platform digital yang disediakan oleh
Justika.com.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat
penandatanganan kerja sama dengan Hukum Online
dan Justika.com secara video conference di Jakarta,
Senin, 11 Mei 2020, menjelaskan bahwa saat pandemi
COVID-19 banyak koperasi dan pelaku UMKM yang
usahanya mengalami kesulitan ekonomi dan berpotensi
terjerat masalah hukum dengan pihak ketiga.
Oleh karena itu, pihaknya bermaksud untuk
memfasilitasi koperasi dan pelaku UMKM dengan
layanan konsultasi hukum gratis yang akan disediakan
oleh Hukum Online dan Justika.com.
“Pada situasi pandemi COVID-19 ini, UKM dan
koperasi sebagai penyokong ekonomi nasional juga
terdampak. Masalah yang dihadapi bisa merembet
ke masalah hukum, mulai dari kredit macet, pegawai
yang dirumahkan, pembatalan kontrak, yang
dampaknya juga dapat berpengaruh pada kehidupan
keluarga pelaku usaha,” kata Teten.
Ia mengatakan bahwa kementeriannya telah
sepakat bekerja sama dengan Hukumonline dan
Dibuka, Kanal
Konsultasi Hukum
Gratis bagi UMKM
Terdampak
COVID-19
Justika untuk melindungi koperasi dan UKM dalam
bidang hukum.
“Kami tidak mengeluarkan anggaran sama sekali
untuk kerja sama ini. Terima kasih kepada Hukumonline
dan Justika yang telah bersedia membantu koperasi dan
UKM untuk layanan hukum,” katanya.
Pada Januari 2020, OJK mencatatkan total kredit
UMKM sebesar lebih dari Rp1000 triliun. Para pelaku
koperasi dan UMKM ini juga memiliki akses layanan
hukum yang terbatas sehingga kata Teten, pihaknya
bermaksud untuk memfasilitasi koperasi dan pelaku
UMKM dengan layanan konsultasi hukum gratis yang
akan disediakan oleh Hukumonline dan Justika.com.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Ahmad Fikri
Assegaf, co-founder Hukum Online dan Justika.Com,
Jajaran Direksi dan Komisaris Hukumonline dan Justika.
com, dan perwakilan Advokat yang akan berpartisipasi
secara probono, antara lain Ike Farida, Ferry Nurwahyu,
Riza Hufaida dan David Tobing serta sederet advokat
ternama lainnya.
Platform Digital
Amrie Hakim, Direktur Hukum Online menjelaskan,
dalam kerja sama ini Hukumonline dan Justika.com, yang
telah memiliki pengalaman panjang dalam memberikan
layanan hukum secara digital, akan menyediakan
layanan konsultasi hukum gratis kepada koperasi dan
pelaku UMKM melalui platform digital yang disediakan
oleh Justika.com.
Hukumonline akan menyediakan informasi hukum
yang dapat diakses secara gratis melalui situsnya,
sedangkan Justika.com menyediakan konsultasi hukum
20

21. gratis melalui platform digital yang diberikan para
advokat terpilih yang menjadi mitra Justika.com.
Lebih lanjut Melvin Sumapung mengatakan,
platform yang akan digunakan untuk layanan
konsultasi hukum tersebut merupakan platform
berbasis teknologi yang dibuat oleh Justika.com. Di
dalam platform tersebut koperasi dan pelaku UMKM
dapat mengakses secara gratis layanan konsultasi
hukum dari para advokat dalam bentuk pesan
singkat digital (chat). Rencananya kerja sama ini
akan dilanjutkan untuk pemberian konsultasi hukum
dalam bentuk konsultasi telepon, serta konsultasi
dan layanan perizinan melalui Easybiz, apabila pelaku
Koperasi dan UMKM membutuhkannya.
Hukumonline merupakan perusahaan teknologi
di bidang hukum (legal-tech company) yang telah
berpengalaman selama 20 tahun dalam menyediakan
berita hukum terkini, pusat data peraturan, analisis hukum
bilingual, serta sarana edukasi dan konsultasi hukum
melalui Klinik Hukum, Chatbot Hukum, dan diskusi publik.
Sejak didirikannya, Hukumonline bertujuan untuk
mencerahkan dan mengedukasi masyarakat Indonesia
agar memiliki kesadaran hukum yang lebih baik. Saat
ini Hukumonline memiliki dua anak perusahaan yakni
Easybiz dan Justika.com.
Justika.com merupakan anak perusahaan
Hukumonline. Justika mengembangkan produk-produk
teknologi yang secara spesifik bertujuan mempermudah
pertemuan klien dan advokat. Justika memiliki basis data
ratusan advokat serta menerima ratusan aduan kasus.
Justika dengan teknologinya dapat memberikan harga
terjangkau serta akses cepat dan praktis pada advokat
profesional tanpa batasan ruang dan waktu.
Sedangkan, Easybiz didirikan untuk membantu UKM
dan Startup di Indonesia untuk membuat perusahaan
dan perizinan usahanya. Easybiz telah membantu lebih
dari 1.500 pendirian dan perizinan dari berbagai ukuran
dan model bisnis perusahaan.
21Mei 2020

22. w w w . k e m e n k o p u k m . g o . i d
Selamat Hari Raya
Idul Fitri
1 Syawal 1441 H
Mohon Maaf Lahir dan Batin