SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
( DPA SKPD ) 
INSPEKTORAT KABUPATEN 
TAHUN ANGGARAN 2014 
KODE NAMA FORMULIR 
R i n g k a s a n Do k ume n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a 
Perangkat Daerah 
Rinc ian Dokumen Pe l a k s ana an Angga r an Pendapa t an Sa tua n 
Kerja Perangkat Daerah 
R i n c i a n D o k ume n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k 
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Ri n c i a n Do k ume n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g 
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
DPA SKPD 
DPA SKPD 1 
DPA SKPD 2.1 
DPA SKPD 2.2 
DPA SKPD 2.2.1
Formulir 
DPA SKPD 
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
Tahun Anggaran 2014 
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 
Organisasi : 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT KABUPATEN 
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN 
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
(Rp) 
1 2 3 
5 BELANJA 4.048.118.328,00 
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.527.815.378,00 
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.527.815.378,00 
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.520.302.950,00 
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.438.189.850,00 
5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.113.100,00 
SURPLUS / (DEFISIT) (4.048.118.328,00) 
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN 
NO. URAIAN 
TRIWULAN 
I II III IV JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1 Belanja Tidak Langsung 726.987.060,00 718.619.493,00 603.065.295,00 479.143.530,00 2.527.815.378,00 
2.2 Belanja Langsung 426.419.050,00 443.884.800,00 344.249.650,00 305.749.450,00 1.520.302.950,00 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Salak, 15 January 2014 
Menyetujui 
SEKRETARIS DAERAH, 
Drs. HOLLER SINAMO, MM 
NIP. 196105081986021002 
Formulir DPA SKPD Halaman 1

More Related Content

What's hot

13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerahkabupaten_pakpakbharat
 
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerahkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerahkabupaten_pakpakbharat
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modalkabupaten_pakpakbharat
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasikabupaten_pakpakbharat
 
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklatkabupaten_pakpakbharat
 

What's hot (20)

15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
 
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah
 
11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja
 
1. Dinas pendidikan
1. Dinas pendidikan1. Dinas pendidikan
1. Dinas pendidikan
 
12. Dprd
12. Dprd12. Dprd
12. Dprd
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
 
14. Sekretariat daerah
14. Sekretariat daerah14. Sekretariat daerah
14. Sekretariat daerah
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 

Viewers also liked (16)

17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
Readme
ReadmeReadme
Readme
 
Hodges Digital Selected Portfolio
Hodges Digital Selected Portfolio Hodges Digital Selected Portfolio
Hodges Digital Selected Portfolio
 
Arbol genialogico
Arbol genialogicoArbol genialogico
Arbol genialogico
 
Readme
ReadmeReadme
Readme
 
23.pggs
23.pggs23.pggs
23.pggs
 
1. dinas pendidikan
1. dinas pendidikan 1. dinas pendidikan
1. dinas pendidikan
 
internet safety 2013
internet safety 2013internet safety 2013
internet safety 2013
 
Hd higher ed and other examples
Hd higher ed and other examplesHd higher ed and other examples
Hd higher ed and other examples
 
25.4rube
25.4rube25.4rube
25.4rube
 
e-commerce project II
e-commerce project IIe-commerce project II
e-commerce project II
 
20 Joomlasztuczek, które mogą CI się przydać
20 Joomlasztuczek, które mogą CI się przydać20 Joomlasztuczek, które mogą CI się przydać
20 Joomlasztuczek, które mogą CI się przydać
 
Invitaciones tio misa
Invitaciones tio misaInvitaciones tio misa
Invitaciones tio misa
 
E-Commerce Project
E-Commerce ProjectE-Commerce Project
E-Commerce Project
 
The Venice Mckinley Hill
The Venice Mckinley HillThe Venice Mckinley Hill
The Venice Mckinley Hill
 
Rubric for E-Commerce Project Prototype
Rubric for E-Commerce Project PrototypeRubric for E-Commerce Project Prototype
Rubric for E-Commerce Project Prototype
 

Similar to 18. Inspektorat kabupaten

13. kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. kepala daerah dan wakil kepala daerah13. kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. kepala daerah dan wakil kepala daerahkabupaten_pakpakbharat
 
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
32. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengahGalih Mahendra
 
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihankabupaten_pakpakbharat
 
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklatkabupaten_pakpakbharat
 
5. Badan perencanan pembangunan daerah
5. Badan perencanan pembangunan daerah5. Badan perencanan pembangunan daerah
5. Badan perencanan pembangunan daerahkabupaten_pakpakbharat
 
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerahkabupaten_pakpakbharat
 

Similar to 18. Inspektorat kabupaten (14)

13. kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. kepala daerah dan wakil kepala daerah13. kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. kepala daerah dan wakil kepala daerah
 
3. RSUD
3. RSUD 3. RSUD
3. RSUD
 
2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan
 
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
32. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
 
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
 
5. Badan perencanan pembangunan daerah
5. Badan perencanan pembangunan daerah5. Badan perencanan pembangunan daerah
5. Badan perencanan pembangunan daerah
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 

More from kabupaten_pakpakbharat

32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 

More from kabupaten_pakpakbharat (20)

Manual book v 3
Manual book v 3Manual book v 3
Manual book v 3
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
19. Kantor kepegawaian daerah
19. Kantor kepegawaian  daerah19. Kantor kepegawaian  daerah
19. Kantor kepegawaian daerah
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 

Recently uploaded (13)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 

18. Inspektorat kabupaten

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE NAMA FORMULIR R i n g k a s a n Do k ume n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah Rinc ian Dokumen Pe l a k s ana an Angga r an Pendapa t an Sa tua n Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k ume n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Ri n c i a n Do k ume n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2.1
  • 2. Formulir DPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT KABUPATEN Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 4.048.118.328,00 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.527.815.378,00 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.527.815.378,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.520.302.950,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.438.189.850,00 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.113.100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.048.118.328,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 726.987.060,00 718.619.493,00 603.065.295,00 479.143.530,00 2.527.815.378,00 2.2 Belanja Langsung 426.419.050,00 443.884.800,00 344.249.650,00 305.749.450,00 1.520.302.950,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salak, 15 January 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH, Drs. HOLLER SINAMO, MM NIP. 196105081986021002 Formulir DPA SKPD Halaman 1