SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
PENYAJIAN NERACA
AWAL
HAERATI
NUR AWALIAH
FATIMAH SYAHRAH M
ELVIONITA TALANTAN
KARTINI ARIF

(36111004)
(36111006)
(36111007)
(36111026)
(36111027)

KELOMPOK 5
3A-D3
Neraca
Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi
keuangan
suatu
entitas
pelaporan
mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada tanggal
pelaporan.
Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas
dana (net asset). Ekuitas dana merupakan selisih dari
aset setelah dikurangi kewajiban, atau dalam persamaan
akuntansi dapat dirumuskan:
•Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana
NERACA AWAL
Neraca yang disusun pertama kali oleh
pemerintah yang menunjukkan jumlahjumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pada tanggal neraca awal.
LANGKAH-LANGKAH
PENYUSUNAN NERACA AWAL

-

Menentukan ruang lingkup pekerjaan

-

Menyiapkan formulir-formulir berikut petunjuk
pengisiannya

-

Memberikan penjelasan kepada tim yang akan
melakukan penyusunan neraca awal

-

Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan
inventarisasi aset dan kewajiban

-

Melakukan pengolahan data dan klasifikasi aset
dan kewajiban sesuai dengan SAP

-

Melakukan penilaian aset dan kewajiban

- Mencantumkan akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas
berikut jumlahnya dalam format neraca
Aset

POS-POS NERACA YANG
DIINVENTARISASI

Aset Lancar
Kas di Kas Daerah  SKPKD
Kas di Bendahara Penerimaan  SKPKD/SKPD
Kas di Bendahara Pengeluaran  SKPKD/SKPD
Investasi Jangka Pendek  SKPKD
Piutang
Piutang Pajak  SKPKD
Piutang Retribusi  SKPKD/SKPD
Piutang Lainnya  SKPKD/SKPD
Persediaan  SKPKD/SKPD
Investasi Jangka Panjang  SKPKD
Aset Tetap  SKPKD/SKPD
Dana Cadangan  SKPKD
Aset Lainnya  SKPKD/SKPD
POS-POS NERACA
YANG DIINVENTARISASI
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek
Hutang PFK  SKPKD
Hutang Kepada Pihak Ketiga 
SKPKD/SKPD
Hutang Jangka Pendek Lainnya 
SKPKD/SKPD
Kewajiban Jangka Panjang  SKPKD
Ekuitas Dana  SKPKD/SKPD
1. Aset.
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat
diperoleh,
baik
oleh
pemerintah
maupun
oleh
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.
Aset lancar meliputi:

1)

kas dan setara kas;

2) investasi jangka pendek;
3) piutang; dan
4) persediaan
Kas Dan Setara Kas.
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu
investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan
menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang
pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal
perolehannya.
Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola
dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, dan ;
kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab
selain bendahara umum daerah.
Kas di bendahara umum daerah terdiri dari:
1) Saldo rekening kas daerah ;
2) Setara kas, a.l : SUN, dan deposito < 3 bulan, dan ;
3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
Kas di selain bendahara umum daerah :
1) Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas,
2) Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas berasal dari
sisa uang muka (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke
kas daerah per tanggal neraca.
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik
itu saldo akun di bank maupun saldo uang tunai, yang
berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan
yang
sumbernya
berasal
dari
pelaksanaan
tugas
pemerintahan.
Investasi Jangka Pendek.
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat
segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki
selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi
jangka
pendek
pemerintah
harus
memenuhi
karakteristik sebagai berikut :
1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
3) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi
jangka pendek, antara lain terdiri atas :
1) Deposito berjangka waktu 3 s/d 12 bulan,
2) Pembelian obligasi/ Surat Utang Negara (SUN),
3) Investasi jangka pendek lainnya.
Piutang.
Piutang umumnya terdiri atas :
Piutang Pajak ; Piutang Retribusi ; Piutang Denda ;
Bagian Lancar (pemberian) Pinjaman kepada … ;
Bagian lancar Tagihan Angsuran ; Bagian lancar
Tuntutan Ganti Rugi, dan ; Piutang lainnya  yang
diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah
tanggal pelaporan/tahun anggaran.
Persediaan.
Persediaan adalah barang atau perlengkapan ( supplies)
yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam
waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.
Persediaan dicatat sebesar :
 biaya perolehan bila diperoleh dengan
pembelian, atau ;
 biaya standar bila diperoleh dgn memproduksi
sendiri, dan ;
 nilai wajar bila diperoleh dgn cara lainnya
(donasi/rampasan). Biaya perolehan persediaan meliputi
harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan
dan biaya lainnya yang secara langsung dapat
dibebankan pada perolehan persediaan.
Investasi Jangka Panjang.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat
penanaman investasinya, yaitu :
(1) investasi nonpermanen, dan ;
(2) investasi permanen.
Aset Tetap.
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.
Aset tetap terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tanah
Peralatan dan mesin
Gedung dan Bangunan;
Jalan,irigasi, dan jaringan;
Aset Tetap Lainnya; dan
Kontruksi dalam Pengerjaan.
Dana Cadangan.
Dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran. Dana cadangan dirinci menurut
tujuan pembentukannya sesuai Peraturan
Daerah, misalnya : pembentukan dana cadangan
untuk pembangunan gedung
perkantoran, jalan, dan pembelian tanah.
Aset Lainnya.
Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak
dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi
jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
Aset lainnya antara lain terdiri dari :
1) Aset Tak Berwujud
2) Tagihan Penjualan Angsuran
3) Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
5) Aset Lain-lain
Kewajiban.
Kewajiban dapat muncul dari :
1) Transaksi Pertukaran
2) Transaksi Tanpa Pertukaran (ditentukan oleh
aturan/hukum)
3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (adanya
interaksi dengan lingkungan, misalnya : kerusakan
kepemilikan pribadi akibat aktivitas pemerintah)
4) Kejadian yang diakui Pemerintah yang membawa
konsekuensi keuangan (kriteria : adanya otorisasi
Legislatif dalam penggunaan sumber daya dan
terjadinya transaksi dengan pertukaran (misal :
perbaikan prasarana/sarana publik karena faktor
tidak terkendali)/transaksi tanpa pertukaran (misal :
pembayaran langsung kepada korban bencana alam
Pada saat penyusunan Neraca Awal, ada
beberapa jenis kewajiban yang perlu
diperhatikan, yaitu :
a. Utang Perhitungan Fihak ketiga (Utang PFK)
b.Bagian Lancar Utang jangka Panjang
c.Utang kepada Pihak Ketiga (accounts

payable).

d.Utang Bunga.
Ekuitas Dana.
Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca
pemerintah yang menampung selisih antara
aset
dan
kewajiban
pemerintah.
Pos
ekuitas
Dana
terdiri
dari
3
klasifikasi, yaitu:

1) Ekuitas Dana Lancar;
2) Ekuitas Dana Investasi; dan
3) Ekuitas Dana Cadangan.

More Related Content

What's hot

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Miftah Fadlilah
 
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAkuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAmelia Febiani
 
Contoh jurnal-akuntansi-belanja-barang
Contoh jurnal-akuntansi-belanja-barangContoh jurnal-akuntansi-belanja-barang
Contoh jurnal-akuntansi-belanja-barangDicky Setiawan
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasiAdi Jauhari
 
Akuntansi Aset lainnya - PEMDA
Akuntansi Aset lainnya - PEMDAAkuntansi Aset lainnya - PEMDA
Akuntansi Aset lainnya - PEMDAMahyuni Bjm
 
Manajemen kasda
Manajemen kasdaManajemen kasda
Manajemen kasdabagus_rv
 
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP AkrualAkuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP AkrualNoor Shiddiq
 
Pengurusan kewfv
Pengurusan kewfvPengurusan kewfv
Pengurusan kewfvaimm reka
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...Ahmad Abdul Haq
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAMahyuni Bjm
 
Makalah_Konsep Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Negara
Makalah_Konsep Anggaran dan Pengelolaan Keuangan NegaraMakalah_Konsep Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Negara
Makalah_Konsep Anggaran dan Pengelolaan Keuangan NegaraFox Broadcasting
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
UU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraUU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraAde ermawati
 
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan NegaraUU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negaraatambua
 
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAMahyuni Bjm
 
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...Fhadlii24
 

What's hot (20)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 
Manajemen Investasi Pemerintah
Manajemen Investasi PemerintahManajemen Investasi Pemerintah
Manajemen Investasi Pemerintah
 
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAkuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
 
Contoh jurnal-akuntansi-belanja-barang
Contoh jurnal-akuntansi-belanja-barangContoh jurnal-akuntansi-belanja-barang
Contoh jurnal-akuntansi-belanja-barang
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasi
 
Akuntansi Aset lainnya - PEMDA
Akuntansi Aset lainnya - PEMDAAkuntansi Aset lainnya - PEMDA
Akuntansi Aset lainnya - PEMDA
 
Manajemen kasda
Manajemen kasdaManajemen kasda
Manajemen kasda
 
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP AkrualAkuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
 
Pertemuan 7
Pertemuan 7Pertemuan 7
Pertemuan 7
 
Pengurusan kewfv
Pengurusan kewfvPengurusan kewfv
Pengurusan kewfv
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
 
Makalah_Konsep Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Negara
Makalah_Konsep Anggaran dan Pengelolaan Keuangan NegaraMakalah_Konsep Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Negara
Makalah_Konsep Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Negara
 
sisdur akuntansi penerimaan kas
 sisdur akuntansi penerimaan kas sisdur akuntansi penerimaan kas
sisdur akuntansi penerimaan kas
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
UU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraUU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan Negara
 
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan NegaraUU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 
Persamaan akuntansi
Persamaan akuntansiPersamaan akuntansi
Persamaan akuntansi
 
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
 
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
 

Similar to Presentation1

Modul 2009
Modul 2009Modul 2009
Modul 2009diengoes
 
Economic and accounting education
Economic and accounting educationEconomic and accounting education
Economic and accounting educationwanayuss
 
Analisis neraca pembayaran indonesia (full)
Analisis neraca pembayaran indonesia (full)Analisis neraca pembayaran indonesia (full)
Analisis neraca pembayaran indonesia (full)Arief Anzarullah
 
Neraca pembayaran
Neraca pembayaranNeraca pembayaran
Neraca pembayaranabdul ajid
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Cyrenia Dini
 
Aplikasi neraca pembayaran dalam bisnis
Aplikasi neraca pembayaran dalam bisnisAplikasi neraca pembayaran dalam bisnis
Aplikasi neraca pembayaran dalam bisnisWahono Diphayana
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxWien Sotya
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf 13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf
13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf 13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf 13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf
13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf 13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdfsikhwan
 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganAdi Jauhari
 
artikel Neraca pembayaran dan perdagangan
artikel Neraca pembayaran dan perdaganganartikel Neraca pembayaran dan perdagangan
artikel Neraca pembayaran dan perdaganganameer69
 
4- Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas.pptx
4- Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas.pptx4- Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas.pptx
4- Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas.pptxdominggussikalo872
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
 
Laporan arus kas
Laporan arus kasLaporan arus kas
Laporan arus kasAdi Jauhari
 

Similar to Presentation1 (20)

Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Modul 2009
Modul 2009Modul 2009
Modul 2009
 
PPT PALIP.pptx
PPT PALIP.pptxPPT PALIP.pptx
PPT PALIP.pptx
 
12.neraca pembayaran
12.neraca pembayaran12.neraca pembayaran
12.neraca pembayaran
 
Economic and accounting education
Economic and accounting educationEconomic and accounting education
Economic and accounting education
 
Analisis neraca pembayaran indonesia (full)
Analisis neraca pembayaran indonesia (full)Analisis neraca pembayaran indonesia (full)
Analisis neraca pembayaran indonesia (full)
 
Neraca pembayaran
Neraca pembayaranNeraca pembayaran
Neraca pembayaran
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4
 
Aplikasi neraca pembayaran dalam bisnis
Aplikasi neraca pembayaran dalam bisnisAplikasi neraca pembayaran dalam bisnis
Aplikasi neraca pembayaran dalam bisnis
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrual
 
Laporan keuangan
Laporan keuanganLaporan keuangan
Laporan keuangan
 
13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf 13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf
13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf 13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf 13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf
13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf 13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.pdf
 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan
 
Sutoto mkn 01
Sutoto mkn 01Sutoto mkn 01
Sutoto mkn 01
 
artikel Neraca pembayaran dan perdagangan
artikel Neraca pembayaran dan perdaganganartikel Neraca pembayaran dan perdagangan
artikel Neraca pembayaran dan perdagangan
 
4- Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas.pptx
4- Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas.pptx4- Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas.pptx
4- Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas.pptx
 
laporan arus kas
laporan arus kaslaporan arus kas
laporan arus kas
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
 
Laporan arus kas
Laporan arus kasLaporan arus kas
Laporan arus kas
 

Presentation1

  • 1. PENYAJIAN NERACA AWAL HAERATI NUR AWALIAH FATIMAH SYAHRAH M ELVIONITA TALANTAN KARTINI ARIF (36111004) (36111006) (36111007) (36111026) (36111027) KELOMPOK 5 3A-D3
  • 2. Neraca Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net asset). Ekuitas dana merupakan selisih dari aset setelah dikurangi kewajiban, atau dalam persamaan akuntansi dapat dirumuskan: •Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana
  • 3. NERACA AWAL Neraca yang disusun pertama kali oleh pemerintah yang menunjukkan jumlahjumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca awal.
  • 4. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN NERACA AWAL - Menentukan ruang lingkup pekerjaan - Menyiapkan formulir-formulir berikut petunjuk pengisiannya - Memberikan penjelasan kepada tim yang akan melakukan penyusunan neraca awal - Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan inventarisasi aset dan kewajiban - Melakukan pengolahan data dan klasifikasi aset dan kewajiban sesuai dengan SAP - Melakukan penilaian aset dan kewajiban - Mencantumkan akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas berikut jumlahnya dalam format neraca
  • 5. Aset POS-POS NERACA YANG DIINVENTARISASI Aset Lancar Kas di Kas Daerah  SKPKD Kas di Bendahara Penerimaan  SKPKD/SKPD Kas di Bendahara Pengeluaran  SKPKD/SKPD Investasi Jangka Pendek  SKPKD Piutang Piutang Pajak  SKPKD Piutang Retribusi  SKPKD/SKPD Piutang Lainnya  SKPKD/SKPD Persediaan  SKPKD/SKPD Investasi Jangka Panjang  SKPKD Aset Tetap  SKPKD/SKPD Dana Cadangan  SKPKD Aset Lainnya  SKPKD/SKPD
  • 6. POS-POS NERACA YANG DIINVENTARISASI Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Hutang PFK  SKPKD Hutang Kepada Pihak Ketiga  SKPKD/SKPD Hutang Jangka Pendek Lainnya  SKPKD/SKPD Kewajiban Jangka Panjang  SKPKD Ekuitas Dana  SKPKD/SKPD
  • 7. 1. Aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset lancar meliputi: 1) kas dan setara kas; 2) investasi jangka pendek; 3) piutang; dan 4) persediaan
  • 8. Kas Dan Setara Kas. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, dan ; kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah.
  • 9. Kas di bendahara umum daerah terdiri dari: 1) Saldo rekening kas daerah ; 2) Setara kas, a.l : SUN, dan deposito < 3 bulan, dan ; 3) Uang tunai di bendahara umum daerah. Kas di selain bendahara umum daerah : 1) Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, 2) Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas berasal dari sisa uang muka (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo akun di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
  • 10. Investasi Jangka Pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek pemerintah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut : 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan 3) Berisiko rendah. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas : 1) Deposito berjangka waktu 3 s/d 12 bulan, 2) Pembelian obligasi/ Surat Utang Negara (SUN), 3) Investasi jangka pendek lainnya.
  • 11. Piutang. Piutang umumnya terdiri atas : Piutang Pajak ; Piutang Retribusi ; Piutang Denda ; Bagian Lancar (pemberian) Pinjaman kepada … ; Bagian lancar Tagihan Angsuran ; Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan ; Piutang lainnya  yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan/tahun anggaran.
  • 12. Persediaan. Persediaan adalah barang atau perlengkapan ( supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar :  biaya perolehan bila diperoleh dengan pembelian, atau ;  biaya standar bila diperoleh dgn memproduksi sendiri, dan ;  nilai wajar bila diperoleh dgn cara lainnya (donasi/rampasan). Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
  • 13. Investasi Jangka Panjang. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu : (1) investasi nonpermanen, dan ; (2) investasi permanen.
  • 14. Aset Tetap. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan Bangunan; Jalan,irigasi, dan jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi dalam Pengerjaan.
  • 15. Dana Cadangan. Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya sesuai Peraturan Daerah, misalnya : pembentukan dana cadangan untuk pembangunan gedung perkantoran, jalan, dan pembelian tanah.
  • 16. Aset Lainnya. Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari : 1) Aset Tak Berwujud 2) Tagihan Penjualan Angsuran 3) Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5) Aset Lain-lain
  • 17. Kewajiban. Kewajiban dapat muncul dari : 1) Transaksi Pertukaran 2) Transaksi Tanpa Pertukaran (ditentukan oleh aturan/hukum) 3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (adanya interaksi dengan lingkungan, misalnya : kerusakan kepemilikan pribadi akibat aktivitas pemerintah) 4) Kejadian yang diakui Pemerintah yang membawa konsekuensi keuangan (kriteria : adanya otorisasi Legislatif dalam penggunaan sumber daya dan terjadinya transaksi dengan pertukaran (misal : perbaikan prasarana/sarana publik karena faktor tidak terkendali)/transaksi tanpa pertukaran (misal : pembayaran langsung kepada korban bencana alam
  • 18. Pada saat penyusunan Neraca Awal, ada beberapa jenis kewajiban yang perlu diperhatikan, yaitu : a. Utang Perhitungan Fihak ketiga (Utang PFK) b.Bagian Lancar Utang jangka Panjang c.Utang kepada Pihak Ketiga (accounts payable). d.Utang Bunga.
  • 19. Ekuitas Dana. Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos ekuitas Dana terdiri dari 3 klasifikasi, yaitu: 1) Ekuitas Dana Lancar; 2) Ekuitas Dana Investasi; dan 3) Ekuitas Dana Cadangan.