Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh ideologi dunia terhadap Indonesia khususnya liberalisme. 2. Ideologi liberal meletakkan nilai individu dan kebebasan sebagai yang tertinggi serta melihat adanya otonomi masyarakat sipil di luar negara. 3. Terdapat berbagai perspektif tentang hubungan antara negara dan masyarakat sipil dalam ideologi liberal.

1. Konsep Tannas sebagaimana dijelaskan di depan yang
merupakan suatu gambaran dari kondisi sistem
kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada suatu
saat tertentu. Dengan sendirinya berbagai aspek
tersebut memiliki sifat dinamis terutama dalam era
global dewasa ini. Konsekuensinya tiap-tiap aspek
senantiasa berubah sesuai dengan kondisi waktu,
ruang dan lingkungan sehingga interaksi dari kondisi
tersebut sangat kompleks dan sulit dipantau.

2. Sebagaimana dikemukakan oleh Rosenau bahwa
pergeseran dari tahap industrial ke tahap pasca
industrial telah mengubah kondisi global manusia.
Periode politik internasional dimana negara kebangsaan
mendominasi skenario global, telah digantikan dengan
periode politik pasca internasional, yaitu periode
dimana negara kebangsaan harus membagi panggung
pentasnya dengan berbagai organisasi internasional dan
transnasional dalam berbagai bidang, terutama dalam
bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan
lingkungan hidup.

3. Pengaruh ideologi dunia menjadi semakin kuat melalui
isu demokrasi dan penegakkan HAM dalam wujud
kekuatan-kekuatan yang ada pada elemen-elemen
masyarakat terutama Lembaga Swadaya Masyarakat
yang banyak mendapat dukungan kekuatan
internasional serta berbagai elemen infrastruktur
politik.

4. 1. Pengaruh aspek ideologi
secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang
pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-
hari, kata ‘idea’ disamakan artinya dengan ‘cita-cita’.
Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat
tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang
bersifat tetap itu sekaligus merupakan suatu dasar,
pandangan atau faham.

5. Ideologi menjadi vokabuler penting di dalam
pemikiran politik maupun ekonomi. Karl Marx
mengartikan ideologi sebagai pandangan yang
dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau
kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial
ekonomi.

6. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan
sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan-
keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh
dan sistematis yang menyangkut :
Bidang politik
Bidang sosial
Bidang kebudayaan
Bidang keagamaan

7. Maka ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau
cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem
kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang
bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas
kerokhanian yang antara lain memiliki ciri berikut :
• Mempunyai derajad yang tertinggi sebagai nilai hidup
kebangsaan dan kenegaraan.
• Oleh karena itu mewujudkan suatu asa kerokhanian,
pandangan dunia, pandngan hidup, pedoman hidup,
pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan dan
dilestarikan kepada generasi berikutnya.

8. •Liberalisme
paham liberalisme berkembang dari akar-akar
rasionalisme yaitu paham yang mendasarkan pada
rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi,
materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai
tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas
kebenaran fakta empiris (yang dapat ditangkap
melalui indra manusia), serta individualisme yang
meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai
tertinggi dalam segala aspek kehidupan masyarakat
dan negara.

9. Liberalisme tetap pada suatu prinsip bahwa rakyat
adalah merupakan ikatan dari individu-individu yang
bebas, dan ikatan hukumlah yang mendasari kehidupan
bersama dalam negara.

10. Pengaruh yang cukup kuat dari ideologi liberal
terhadap ketahan ideologi bangsa Indonesia adalah
konsepnya tentang hakikat masyarakat sipil atau civil
society yang seakan-akan berbeda dan terpisah dari
negara.

11. pertama, perspektif yang melihat posisi negara
sebagai yang mengungguli masyarakat sipil.
kedua, perspektif yang melihat adanya otonomi
dari masyarakat sipil di luar negara dan yang harus
diperjuangan dalam rangka mengimbangi kekuasaan
negara.

12. Selain kedua perspektif tersebut terdapat pula
pandangan yang bersifat eklektis yaitu yang
memadukan dua pandangan yang berbeda tersebut,
yaitu sebenarnya terdapat hubungan yang bersifat
fungsional antara negara dengan masyarakat sipil.
lanjut