SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
kenapa perempuan?
karena internet pada hakekatnya terbuka
                                      bagi setiap insan manusia untuk memperoleh
                                      hak asasinya akan informasi, pengetahuan,
                                      kebebasan berkumpul dan kebebasan
                                      mengungkapkan, tanpa mengalami
                                      diskriminasi maupun rasa terancam




image >> http://todayilearned.co.uk
jadi, kenapa perempuan?
karena dia tidak selalu merasa aman di internet
fakta 2011
119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan
yang ditangani oleh 395   lembaga layanan perempuan korban
kekerasan, baik yang dikelola lembaga negara maupun inisiatif
masyarakat, tersebar di 33 provinsi


Ranah personal mencatat kasus terbanyak, yaitu                  atau

Dari jumlah ini,                   atau               berupa kekerasan   terhadap
isteri, dan sebanyak 1.405 adalah kekerasan dalam pacaran

                   Di ranah publik, ada                 atau


                   Di ranah negara, ada               atau
mudah dihakimi                               mudah dimaklumi




                      bias gender hidup di budaya kita,
     melahirkan diskriminasi serta kekerasan yang cenderung diabsahkan

internet membuka keleluasaan baru untuk melakukan kekerasan dan kejahatan,
                  semata karena menawarkan "invisibility"
hampir 50%* dari penduduk Indonesia adalah perempuan
         tidak ada satu pun yang luput dari bias gender itu

   separuh dari manusia di negeri ini terancam ternihilkan

 tata-kelola internet yang melupakan fakta akan kerentanan perempuan
sebagai pengguna internet adalah tata-kelola internet yang mengabaikan
       prinsip kemasyarakatan internet, yakni kesadaran bersama
               dalam menghormati hak-hak asasi manusia**



            *BPS 2011   |   ** The Universal Declaration of Human Rights + CEDAW
The Internet is about opportunity, empowerment, knowledge and freedom. It has been built
           on these principles and its future success is dependent upon them. Basic and fundamental
           rights underpin these principles and the vision that “The Internet is for everyone”. We whole-
           heartedly support a more consistent application of these rights and do not support or con-
           done any activity that restricts or abuses human rights in any context, on the Internet or
           otherwise. The future of the Internet, and the future of those who will use the Internet, de-
           pends on our communal effort to ensure these rights are respected. ~ Internet Society



                                  Internet adalah peluang, pemampuan, wawasan dan kemer-
                                  dekaan. Internet dibangun di atas prinsip-prinsip ini dan ke-
                                  berhasilannya di masa mendatang akan bergantung pada
                                  prinsip-prinsip ini. Hak-hak asasi yang mendasar menjadi akar
                                  dari prinsip-prinsip ini serta juga visi "Internet adalah untuk
                                  semua orang". Dengan segenap hati kami mendukung terse-
                                  lenggaranya hak-hak ini secara lebih konsisten dan tidak
"Ketakutan bukanlah         mendukung atau membiarkan segala kegiatan yang membatasi
 keadaan yang wajar
  bagi suatu bangsa         atau melanggar hak-hak asasi manusia dalam konteks apa pun, di
      yang beradab."        Internet atau di mana pun. Masa depan Internet, dan masa depan
    ~ Aung San Sukyi
                            mereka yang menggunakan Internet, bergantung pada upaya
                            bersama dalam menjamin bahwa hak-hak asasi ini dihormati.
                                                                                     ~ Internet Society
menyikapi fakta akan kerentanan perempuan akan
diskriminasi dan kekerasan yang lahir dari bias gender,
maka pertanyaan yang mendesak bukan lagi
mengapa perempuan, melainkan:


"jungle law" atau "rule of law"?
"control" atau "awareness"?
"power over" atau "empower to do"?
"censorship" atau "social control"?
"gender-based" atau "gender-neutral"?
dan seterusnya


karena kita punya masalah — masalah yang diciptakan oleh bias gender kita
Jaringan Perempuan dan Hak Internet (JAPRI)
                                  k
                      sepenuhnya menjunjung tinggi
        pendekatan multistakeholders dalam tata-kelola internet
  yang melibatkan segala jajaran Pemerintah dan masyarakat sipil dalam
membangun masyarakat internet yang menghormati hak-hak asasi manusia,
     sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28,
    Universal Declaration of Human Rights dan Convention Eliminating
               All Forms of Discrimination Against Women
                                  k
             sepenuhnya siap untuk mengambil bagian dalam
        perumusan kebijakan-kebijakan tata-kelola internet yang
   berbasis bukti nyata (evidence-based policies) dengan mengacu pada
    pengalaman dan data yang terhimpun dari kedekatan kami dengan
           isu-isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia
                                  k
            sepenuhnya mendukung program-program yang
bertujuan memudahkan perempuan Indonesia mengakses dan memahami
  internet beserta teknologi-teknologi yang terkait agar mampu mandiri
   dalam menciptakan ruang-ruang di internet untuk menikmati penuh
           hak-hak asasi manusianya secara leluasa dan aman
tanpa menyertakan isu gender dalam wacana ICT, kita hanya berkhayal semua baik-baik saja
terima kasih…..yuk, kita hadapi bersama kenyataan.




                Jaringan Perempuan dan Hak Internet (JAPRI)
                        PO Box 8045 JKSTB 12080
                       japri.perempuan@gmail.com

More Related Content

What's hot

Aktivisme Digital di Abad Informasi
Aktivisme Digital di Abad InformasiAktivisme Digital di Abad Informasi
Aktivisme Digital di Abad InformasiDamar Juniarto
 
Situasi Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi di Indonesia
Situasi Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi di IndonesiaSituasi Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi di Indonesia
Situasi Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi di IndonesiaDamar Juniarto
 
SIM, Aswi Ruhana, Hapzi Ali, S1 Akuntansi,Implikasi Etis TI, Universitas Merc...
SIM, Aswi Ruhana, Hapzi Ali, S1 Akuntansi,Implikasi Etis TI, Universitas Merc...SIM, Aswi Ruhana, Hapzi Ali, S1 Akuntansi,Implikasi Etis TI, Universitas Merc...
SIM, Aswi Ruhana, Hapzi Ali, S1 Akuntansi,Implikasi Etis TI, Universitas Merc...aswi ruhana
 
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia Damar Juniarto
 
Data Pribadi dan Kebebasan Ekspresi di masa Pandemi COVID-19
Data Pribadi dan Kebebasan Ekspresi di masa Pandemi COVID-19Data Pribadi dan Kebebasan Ekspresi di masa Pandemi COVID-19
Data Pribadi dan Kebebasan Ekspresi di masa Pandemi COVID-19Unggul Sagena
 
PENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBAN
PENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBANPENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBAN
PENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBANMuhamad Yogi
 

What's hot (6)

Aktivisme Digital di Abad Informasi
Aktivisme Digital di Abad InformasiAktivisme Digital di Abad Informasi
Aktivisme Digital di Abad Informasi
 
Situasi Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi di Indonesia
Situasi Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi di IndonesiaSituasi Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi di Indonesia
Situasi Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi di Indonesia
 
SIM, Aswi Ruhana, Hapzi Ali, S1 Akuntansi,Implikasi Etis TI, Universitas Merc...
SIM, Aswi Ruhana, Hapzi Ali, S1 Akuntansi,Implikasi Etis TI, Universitas Merc...SIM, Aswi Ruhana, Hapzi Ali, S1 Akuntansi,Implikasi Etis TI, Universitas Merc...
SIM, Aswi Ruhana, Hapzi Ali, S1 Akuntansi,Implikasi Etis TI, Universitas Merc...
 
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
 
Data Pribadi dan Kebebasan Ekspresi di masa Pandemi COVID-19
Data Pribadi dan Kebebasan Ekspresi di masa Pandemi COVID-19Data Pribadi dan Kebebasan Ekspresi di masa Pandemi COVID-19
Data Pribadi dan Kebebasan Ekspresi di masa Pandemi COVID-19
 
PENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBAN
PENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBANPENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBAN
PENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBAN
 

Viewers also liked

idigf - hukum - apjii - teddy purwadi
idigf - hukum - apjii - teddy purwadiidigf - hukum - apjii - teddy purwadi
idigf - hukum - apjii - teddy purwadiIGF Indonesia
 
idigf - hukum - detiknas - zainal hasibuan
idigf - hukum - detiknas - zainal hasibuanidigf - hukum - detiknas - zainal hasibuan
idigf - hukum - detiknas - zainal hasibuanIGF Indonesia
 
Resume of ID-IGF National Dialogue 2014
Resume of ID-IGF National Dialogue 2014Resume of ID-IGF National Dialogue 2014
Resume of ID-IGF National Dialogue 2014IGF Indonesia
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014IGF Indonesia
 
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAMTata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAMIGF Indonesia
 
Pengantar Tata Kelola Internet - ICT Watch
Pengantar Tata Kelola Internet - ICT WatchPengantar Tata Kelola Internet - ICT Watch
Pengantar Tata Kelola Internet - ICT WatchIGF Indonesia
 
National ID-IGF Dialogue 2016 Summary
National ID-IGF Dialogue 2016 SummaryNational ID-IGF Dialogue 2016 Summary
National ID-IGF Dialogue 2016 SummaryICT Watch
 
Modul Tata Kelola Internet - APCICT
Modul Tata Kelola Internet - APCICTModul Tata Kelola Internet - APCICT
Modul Tata Kelola Internet - APCICTIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetIGF Indonesia
 

Viewers also liked (10)

idigf - hukum - apjii - teddy purwadi
idigf - hukum - apjii - teddy purwadiidigf - hukum - apjii - teddy purwadi
idigf - hukum - apjii - teddy purwadi
 
idigf - hukum - detiknas - zainal hasibuan
idigf - hukum - detiknas - zainal hasibuanidigf - hukum - detiknas - zainal hasibuan
idigf - hukum - detiknas - zainal hasibuan
 
Resume of ID-IGF National Dialogue 2014
Resume of ID-IGF National Dialogue 2014Resume of ID-IGF National Dialogue 2014
Resume of ID-IGF National Dialogue 2014
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014
 
Internet Governance
Internet GovernanceInternet Governance
Internet Governance
 
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAMTata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
 
Pengantar Tata Kelola Internet - ICT Watch
Pengantar Tata Kelola Internet - ICT WatchPengantar Tata Kelola Internet - ICT Watch
Pengantar Tata Kelola Internet - ICT Watch
 
National ID-IGF Dialogue 2016 Summary
National ID-IGF Dialogue 2016 SummaryNational ID-IGF Dialogue 2016 Summary
National ID-IGF Dialogue 2016 Summary
 
Modul Tata Kelola Internet - APCICT
Modul Tata Kelola Internet - APCICTModul Tata Kelola Internet - APCICT
Modul Tata Kelola Internet - APCICT
 
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
 

Similar to Kenapa Perempuan

Tata Kelola Internet Indonesia dan HAM [COPY]
Tata Kelola Internet Indonesia dan HAM [COPY]Tata Kelola Internet Indonesia dan HAM [COPY]
Tata Kelola Internet Indonesia dan HAM [COPY]Mahadiputra S
 
Tata Kelola Internet Berbasis Hak Asasi Manusia
Tata Kelola Internet Berbasis Hak Asasi ManusiaTata Kelola Internet Berbasis Hak Asasi Manusia
Tata Kelola Internet Berbasis Hak Asasi ManusiaICT Watch
 
Kasus Etika Profesi - Tugas Kampus
Kasus Etika Profesi - Tugas KampusKasus Etika Profesi - Tugas Kampus
Kasus Etika Profesi - Tugas KampusSTT Nurul Fikri
 
Literasi Digital Budaya dan Etika Digital Media Sosial.pdf
Literasi Digital Budaya dan Etika Digital Media Sosial.pdfLiterasi Digital Budaya dan Etika Digital Media Sosial.pdf
Literasi Digital Budaya dan Etika Digital Media Sosial.pdfMasyarakatInfrastruk
 
Sim,herli savitri,hapzi,implikasi etis ti,universitasmercubuana,2017.
Sim,herli savitri,hapzi,implikasi etis ti,universitasmercubuana,2017.Sim,herli savitri,hapzi,implikasi etis ti,universitasmercubuana,2017.
Sim,herli savitri,hapzi,implikasi etis ti,universitasmercubuana,2017.herlisavitri24
 
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali, Isu Etika,Sosial,Politik dalam Implementasi s...
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali, Isu Etika,Sosial,Politik dalam Implementasi s...SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali, Isu Etika,Sosial,Politik dalam Implementasi s...
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali, Isu Etika,Sosial,Politik dalam Implementasi s...Ranti Pusriana
 
Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...
Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...
Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...Yuli Dwi Astuti
 
SIM, ISNINATUR ROSIDAH, HAPZI ALI, IMPLIKASI ETIS TI, UNIVERSITAS MERCU BUANA...
SIM, ISNINATUR ROSIDAH, HAPZI ALI, IMPLIKASI ETIS TI, UNIVERSITAS MERCU BUANA...SIM, ISNINATUR ROSIDAH, HAPZI ALI, IMPLIKASI ETIS TI, UNIVERSITAS MERCU BUANA...
SIM, ISNINATUR ROSIDAH, HAPZI ALI, IMPLIKASI ETIS TI, UNIVERSITAS MERCU BUANA...Isninatur Rosidah
 
4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...
4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...
4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...JEMMY ESROM SERANG
 
11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...
11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...
11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...Titis Puspa
 
Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, isu etika sosial dan politik dalam sistem ...
Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, isu etika sosial dan politik  dalam sistem ...Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, isu etika sosial dan politik  dalam sistem ...
Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, isu etika sosial dan politik dalam sistem ...Danielwatloly18
 
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Fajar Muh Triadi Sakti
 
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Fajar Muh Triadi Sakti
 
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Fajar Muh Triadi Sakti
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...ICT Watch - Indonesia
 
SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof.Dr.HAPZI ALI. CMA,ISU SOSIAL DAN ETIKA DA...
SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof.Dr.HAPZI ALI. CMA,ISU SOSIAL DAN ETIKA DA...SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof.Dr.HAPZI ALI. CMA,ISU SOSIAL DAN ETIKA DA...
SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof.Dr.HAPZI ALI. CMA,ISU SOSIAL DAN ETIKA DA...sevrindaanggia
 
PENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdf
PENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdfPENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdf
PENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdfAbdiRahman552824
 

Similar to Kenapa Perempuan (20)

Newsletter la
Newsletter laNewsletter la
Newsletter la
 
Tata Kelola Internet Indonesia dan HAM [COPY]
Tata Kelola Internet Indonesia dan HAM [COPY]Tata Kelola Internet Indonesia dan HAM [COPY]
Tata Kelola Internet Indonesia dan HAM [COPY]
 
Tata Kelola Internet Berbasis Hak Asasi Manusia
Tata Kelola Internet Berbasis Hak Asasi ManusiaTata Kelola Internet Berbasis Hak Asasi Manusia
Tata Kelola Internet Berbasis Hak Asasi Manusia
 
Kasus Etika Profesi - Tugas Kampus
Kasus Etika Profesi - Tugas KampusKasus Etika Profesi - Tugas Kampus
Kasus Etika Profesi - Tugas Kampus
 
Literasi Digital Budaya dan Etika Digital Media Sosial.pdf
Literasi Digital Budaya dan Etika Digital Media Sosial.pdfLiterasi Digital Budaya dan Etika Digital Media Sosial.pdf
Literasi Digital Budaya dan Etika Digital Media Sosial.pdf
 
Sim,herli savitri,hapzi,implikasi etis ti,universitasmercubuana,2017.
Sim,herli savitri,hapzi,implikasi etis ti,universitasmercubuana,2017.Sim,herli savitri,hapzi,implikasi etis ti,universitasmercubuana,2017.
Sim,herli savitri,hapzi,implikasi etis ti,universitasmercubuana,2017.
 
Kelompok 5.pptx
Kelompok 5.pptxKelompok 5.pptx
Kelompok 5.pptx
 
10178 27513-1-sm
10178 27513-1-sm10178 27513-1-sm
10178 27513-1-sm
 
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali, Isu Etika,Sosial,Politik dalam Implementasi s...
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali, Isu Etika,Sosial,Politik dalam Implementasi s...SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali, Isu Etika,Sosial,Politik dalam Implementasi s...
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali, Isu Etika,Sosial,Politik dalam Implementasi s...
 
Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...
Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...
Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...
 
SIM, ISNINATUR ROSIDAH, HAPZI ALI, IMPLIKASI ETIS TI, UNIVERSITAS MERCU BUANA...
SIM, ISNINATUR ROSIDAH, HAPZI ALI, IMPLIKASI ETIS TI, UNIVERSITAS MERCU BUANA...SIM, ISNINATUR ROSIDAH, HAPZI ALI, IMPLIKASI ETIS TI, UNIVERSITAS MERCU BUANA...
SIM, ISNINATUR ROSIDAH, HAPZI ALI, IMPLIKASI ETIS TI, UNIVERSITAS MERCU BUANA...
 
4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...
4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...
4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...
 
11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...
11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...
11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...
 
Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, isu etika sosial dan politik dalam sistem ...
Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, isu etika sosial dan politik  dalam sistem ...Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, isu etika sosial dan politik  dalam sistem ...
Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, isu etika sosial dan politik dalam sistem ...
 
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
 
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
 
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
 
SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof.Dr.HAPZI ALI. CMA,ISU SOSIAL DAN ETIKA DA...
SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof.Dr.HAPZI ALI. CMA,ISU SOSIAL DAN ETIKA DA...SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof.Dr.HAPZI ALI. CMA,ISU SOSIAL DAN ETIKA DA...
SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof.Dr.HAPZI ALI. CMA,ISU SOSIAL DAN ETIKA DA...
 
PENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdf
PENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdfPENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdf
PENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdf
 

More from IGF Indonesia

ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanIGF Indonesia
 
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report IGF Indonesia
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanIGF Indonesia
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetIGF Indonesia
 
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderKebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...IGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security FrameworkIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance FrameworkIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat IGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan PenapisanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan PenapisanIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk KeluargaID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk KeluargaIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anakIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - IndorelawanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - IndorelawanIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala IndonesiaID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala IndonesiaIGF Indonesia
 

More from IGF Indonesia (20)

ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
 
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola Internet
 
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderKebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
 
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan PenapisanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk KeluargaID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - IndorelawanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala IndonesiaID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
 

Kenapa Perempuan

  • 2. karena internet pada hakekatnya terbuka bagi setiap insan manusia untuk memperoleh hak asasinya akan informasi, pengetahuan, kebebasan berkumpul dan kebebasan mengungkapkan, tanpa mengalami diskriminasi maupun rasa terancam image >> http://todayilearned.co.uk
  • 4. karena dia tidak selalu merasa aman di internet
  • 5. fakta 2011 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh 395 lembaga layanan perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola lembaga negara maupun inisiatif masyarakat, tersebar di 33 provinsi Ranah personal mencatat kasus terbanyak, yaitu atau Dari jumlah ini, atau berupa kekerasan terhadap isteri, dan sebanyak 1.405 adalah kekerasan dalam pacaran Di ranah publik, ada atau Di ranah negara, ada atau
  • 6. mudah dihakimi mudah dimaklumi bias gender hidup di budaya kita, melahirkan diskriminasi serta kekerasan yang cenderung diabsahkan internet membuka keleluasaan baru untuk melakukan kekerasan dan kejahatan, semata karena menawarkan "invisibility"
  • 7. hampir 50%* dari penduduk Indonesia adalah perempuan tidak ada satu pun yang luput dari bias gender itu separuh dari manusia di negeri ini terancam ternihilkan tata-kelola internet yang melupakan fakta akan kerentanan perempuan sebagai pengguna internet adalah tata-kelola internet yang mengabaikan prinsip kemasyarakatan internet, yakni kesadaran bersama dalam menghormati hak-hak asasi manusia** *BPS 2011 | ** The Universal Declaration of Human Rights + CEDAW
  • 8. The Internet is about opportunity, empowerment, knowledge and freedom. It has been built on these principles and its future success is dependent upon them. Basic and fundamental rights underpin these principles and the vision that “The Internet is for everyone”. We whole- heartedly support a more consistent application of these rights and do not support or con- done any activity that restricts or abuses human rights in any context, on the Internet or otherwise. The future of the Internet, and the future of those who will use the Internet, de- pends on our communal effort to ensure these rights are respected. ~ Internet Society Internet adalah peluang, pemampuan, wawasan dan kemer- dekaan. Internet dibangun di atas prinsip-prinsip ini dan ke- berhasilannya di masa mendatang akan bergantung pada prinsip-prinsip ini. Hak-hak asasi yang mendasar menjadi akar dari prinsip-prinsip ini serta juga visi "Internet adalah untuk semua orang". Dengan segenap hati kami mendukung terse- lenggaranya hak-hak ini secara lebih konsisten dan tidak "Ketakutan bukanlah mendukung atau membiarkan segala kegiatan yang membatasi keadaan yang wajar bagi suatu bangsa atau melanggar hak-hak asasi manusia dalam konteks apa pun, di yang beradab." Internet atau di mana pun. Masa depan Internet, dan masa depan ~ Aung San Sukyi mereka yang menggunakan Internet, bergantung pada upaya bersama dalam menjamin bahwa hak-hak asasi ini dihormati. ~ Internet Society
  • 9. menyikapi fakta akan kerentanan perempuan akan diskriminasi dan kekerasan yang lahir dari bias gender, maka pertanyaan yang mendesak bukan lagi mengapa perempuan, melainkan: "jungle law" atau "rule of law"? "control" atau "awareness"? "power over" atau "empower to do"? "censorship" atau "social control"? "gender-based" atau "gender-neutral"? dan seterusnya karena kita punya masalah — masalah yang diciptakan oleh bias gender kita
  • 10. Jaringan Perempuan dan Hak Internet (JAPRI) k sepenuhnya menjunjung tinggi pendekatan multistakeholders dalam tata-kelola internet yang melibatkan segala jajaran Pemerintah dan masyarakat sipil dalam membangun masyarakat internet yang menghormati hak-hak asasi manusia, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28, Universal Declaration of Human Rights dan Convention Eliminating All Forms of Discrimination Against Women k sepenuhnya siap untuk mengambil bagian dalam perumusan kebijakan-kebijakan tata-kelola internet yang berbasis bukti nyata (evidence-based policies) dengan mengacu pada pengalaman dan data yang terhimpun dari kedekatan kami dengan isu-isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia k sepenuhnya mendukung program-program yang bertujuan memudahkan perempuan Indonesia mengakses dan memahami internet beserta teknologi-teknologi yang terkait agar mampu mandiri dalam menciptakan ruang-ruang di internet untuk menikmati penuh hak-hak asasi manusianya secara leluasa dan aman
  • 11. tanpa menyertakan isu gender dalam wacana ICT, kita hanya berkhayal semua baik-baik saja
  • 12. terima kasih…..yuk, kita hadapi bersama kenyataan. Jaringan Perempuan dan Hak Internet (JAPRI) PO Box 8045 JKSTB 12080 japri.perempuan@gmail.com