1. HASIL AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Adanya amandemen menjadikan UUD 1945 mengalami beberapa perubahan, baik
yang bersifat penambahan, penyempurnaan, maupun penghapusan terhadap pasal-pasal yang
cukup mendasar. Adapun perubahan yang dimaksud adalah
A. MPR
-
Sebelum amandemen
1. Susunan
Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa anggota MPR terdiri dari
anggota DPR ditambah tusan daerah dan utusan golongan
2. Wewenang
Pasal 3 MPR menetapkan UUD dan GBHN
Pasal 6 ayat 2 presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara
terbanyak
Pasal 37 ayat 1 untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya
2/3 dari pada jumlah MPR harus hadir.
Ayat 2 putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada
jumlah anggota yang hadir.
-
Sesudah amandemen
1. Susunan
Pasal 2 :
a. MPR terdiri atas anggota DPR, anggota perwakilan daerah yang dipilih
melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan udang-udang
b. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara
c. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suaran terbanyak
2. Wewenang
Pasal 3
a. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD
b. MPR melantik presiden dan wakil presiden
c. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden
dalam masa jabatannya menurut UUD
B. PRESIDEN
-
Sebelum amandemen
1. Pengisian jabatan presiden
Pasal 6 ayat 2 presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Sedangkan
syarat untuk menjadi presiden hanya ditentukan orang indonesia asli pasal 6
ayat 1 UUD 1945.
2. 2. Kekuasaan presiden
Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif
a. Pasal 4 ayat 1 presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut
UUD.
b. Pasal 5 ayat 2 presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankan UU sebagaimana mestinya.
3. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif
Merupakan partner bagi DPR, artinya presiden bekerja sama dengan DPR
dalam tugas legislatif diantaranya :
a. Pasal 5 ayat 1 presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan
persetujuan DPR
b. Pasal 20 ayat 1 tiap-tiap UU menghendaki pesetujuan DPR
c. Pasal 21 ayat 1 anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan
Undang-undang
4. Wewenang presiden sebagai kepala negara
a. Pasal 10 presiden memegang kekuasaan atas AD, AL dan AU
b. Pasal 11 presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
c. Pasal 12 presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat
keadaan bahaya ditetapkan dengan UU
d. Pasal 13 ayat 1 presiden mengangkat duta dan konsul
e. Pasal 13 ayat 2 presiden menerima duta negara lain
f. Pasal 14 presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
g. Pasal 15 presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda
kehormatan.
-
Sesudah amandemen
1. Pengisian jabatan presiden
Pasal 6 : calon presiden dan wakil presiden harus seorang WNI, sejak
kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena
kehendaknya sendiri, tidak pernah menghianati negara, serta mampu secara
rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai presiden dan
wakil presiden.
Syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam
pasal 6A, yaitu :
a. Presiden dan wakil presiden dipilh dalam satu pasangan secara lansung
oleh rakyat
b. Pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan
parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu
3. c. Pasangan capres dan cawapres yang mendapat suara lebih dari 50% dari
jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi
yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di indonesia dilantik
menjadi presiden dan wakil presiden
d. Dalam hal tidak ada pasangan capres dan cawapres terpilih, dua pasangan
calon yang mempunyai suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu
dipilih oleh rakyat secara lansung dan pasangan yang memperoleh suara
rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
e. Tatacara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut
diatur dalam udang-undang
2. Kekuasaan presiden bidang eksekutif
a. Pasal 4 ayat 1 presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut
UUD
b. Pasal 17 ayat 1 presiden di bantuk oleh menteri-menteri negara
c. Pasal 17 ayat 2 menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
presiden
3. Bidang legislatif
a. Pasal ayat 1 presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang
dengan persetujuan DPR
b. Pasal 20 ayat 1 setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk
mendapat persetujuan bersama.
c. Pasal 21 ayat 1 jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tidak
disahkan oleh presiden, maka rancangan tadi tidak dapat diajukan lagi
dalam pesidangan DPR masa itu.
4. Wewenang presiden sebagai kepala negara
a. Pasal 11 ayat 1 presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang,
membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain
b. Pasal 11 ayat 2 presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya
menimbulkan akibat yang luas mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negaga, dan atau mengharuskan perubahan
atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR
c. Pasal 12 presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan
akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang
d. Pasal 13 ayat 3 presiden menerima penempatan duta negara lain dengan
memperhatikan pertimbangan DPR
e. Pasal 14 ayat 1 presiden memberikan grasi dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan DPR
4. f. Pasal 14 ayat 2 presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan DPR
g. Pasal 15 presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur dalam undang-undang
h. Pasal 16 presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya
diatur dengan undang-undang
C. DPR
-
Sebelum amandemen
1. Susunan
a. Pasal 19 ayat 1 susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang
pelaksanaan dari pasal tersebut dikeluarkan
b. UU No. 15 tahun 1969 jo No. 4 Tahun 1975 dan No.2 tahun 1980 tentang
pemilu anggota MPR dan DPR
c. UU No. 16 Tahun 1969 dan UU No. 5 Tahun 1975 tentang susunan dan
kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Dari kedua undang-undang tersebut dapat dipahami, bahwa cara yang dicapai
uttuk menetapkan anggota DPR dengan pemilu dan penunjukan /
pengangkatan
2. Tugas DPR
a. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 hubungan MPR dan DPR. DPR itu merangkap
sebagai anggota MPR
b. Pasal 20 ayat 1 DPR memberi persetujuan setiap pembentukan UU
c. Pasal 20 ayat 2 jika suatu rancangan UU tidak mendapat persetujuan DPR
maka rancangan UU tersebut tidak boleh diajukan lagi pada persidangan
DPR masa itu
d. Pasal 22 ayat 1 dalam hal ihwal kepentingan presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
e. Pasal 22 ayat 3 jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan
pemerintah itu harus di cabut.
-
Sesudah amandemen
1. Susunan
a. Pasal 19 ayat 1 anggota DPR dipilh melalui pemilu
b. Pasal 19 ayat 2 susunan DPR diatur dengan undang-undang
c. Pasal 19 ayat 3 DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
5. 2. Tugas
Pasal 20 ayat :
1. DPR memegang kekuasaan berbentuk UU
2. Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat
persetujuan bersama
3. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh
diajukan lagi pada persidangan DPR masa itu
4. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi
UU
5. Dalam hal RUU yang telah disetujui tersebut tidak disahkan oleh presiden
dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU itu disetujui, RUU tersebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Pasal 21 ayat :
1. Anggota – anggota DPR berhak mengajukan RUU
2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh
presiden maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
Pasal 20 A ayat :
1. DPR mempunyai
fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan
2. Dalam melaksanakan fungsinya selain hal yang diatur dalam pasal pasal
lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak
menyatakan pendapat
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap anggota
DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan
pendapat serta hak imunitas
D. MAHKAMAH AGUNG
-
Sebelum amandemen
1. Kedudukan MA
MA sebagai badan atau lembaga yang mempunya tugas menegakan tertib
hukum yang telah digariskan oleh rakyat, MA juga merupakan peradilan
kasasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan dibawahnya.
2. Hak menguji MA
Hak menguji formil adalah hak menguji MA untuk menilai apakah suatu
peraturan perundangundangan itu telah dibuat sebagaimana semestinya
menurut UUD
6. Hak menguji material adalah hak menguji dari MA untuk menentukan apakah
suatu lembaga negara itu isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi.
3. Lingkaran peradilan di bawah MA
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer.
-
Sesudah amandemen
1. Kedudukan MA
a. Pasal 24 ayat 1 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan
b. Pasal 24 ayat 2 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah
agung.
2. Hak menguji MA
Pasal 24 ayat 1 MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang undangan di bawah undang-undang.
3. Lingkungan peradilan di bawah MA
Pasal 24 ayat 2 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan
peradilan yang berada di bawahnya.
E. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
-
Sebelum amandemen
Kedudukan BPK menurut pasal 23 ayat 5 untuk memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa
keuangan yang
peraturannya ditetapkan dengan UU.
-
Sesudah amandemen
1. Kedudukan
Pasal 23 E ayat :
1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang kekuangan
2. Pemeriksaan diserahkan kepada DPR dan DPRD
3. Hasil pemeriksaan tersebut di tindak lanjuti oleh lembaga perwakilan
Pasal 23 F ayat :
1. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan petimbangan dari
presiden
2. Pemimpin BPK dipilh dari dan oleh anggota
Pasal 23 G ayat :
1. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan disetiap
provinsi
2. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam UU
7. F. DEWAN PERWAKILAN AGUNG
(Lembaga ini setelah UUD 1945 diamandemen dihilangkan)
G. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
1. Dewan perwakilan daerah (DPD)
Pasal 22 C ayat :
1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang- undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah
2. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah
3. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
4. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya bila melanggar
2. Mahkamah Konstitusi
Pasal 24 C
1. MK berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusan
2. MK wajib meberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh presiden
3. MK mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh
presiden
4. Ketua dan wakil ketua dipilh oleh hakim konstitusi
5. Hakim konstitusi harus mempunyai integrasi
6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi hukum acara serta
ketentuan lainnya diatur dalam UU
H. KOMISI YUDISIAL
Pasal 24 B ayat 1
1. Komisi yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim
2. Anggota komisi yudisial harus
mempunyai pengetahuan dan pengalaman di
bidang hukum
3. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan
persetujuan DPR
4. Susunan, kedudukan, keanggotaan komisi yudisial diatur dengan UU.
