SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
1
Hak Memperoleh
Informasi
2
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN
PENGGUNA INFORMASI
1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi
Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
2. Setiap orang berhak :
a) Melihat dan mengetahui informasi publik;
b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka
untuk umum untuk memperoleh informasi
publik;
c) Mendapatkan salinan informasi publik melalui
permohonan sesuai dengan Undang-Undang;
Hak Pemohon Informasi Publik :
3
d) Menyebarlusakan informasi publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak
mengajukan permintaan Informasi Publik disertai
alasan permintaan tersebut;
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak
mengajukan gugatan ke pengadilan apabila
dalam memperoleh Informasi Publik mendapat
hambatan atau kegagalan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang No. 14/2008.
Hak Pemohon Informasi Publik :
4
Kewajiban Pengguna Informasi Publik :
1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan
Informasi Publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan
sumber dari mana ia memperoleh informasi
publik, baik yang digunakan untuk kepentingan
sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
5
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
Hak Badan Publik :
1. Badan Publik berhak menolak memberikan
informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Badan Publik berhak menolak memberikan
informasi publik apabila tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh
Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada
angka (1) adalah:
6
a) Informasi yang dapat membahayakan negara;
b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha
tidak sehat;
c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak
pribadi;
d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia
jabatan dan/atau
e) Informasi publik yang diminta belum dikuasai
atau didokumentasikan.
77
Kewajiban Badan Publik :
1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan informasi publik yang
berada dibawah kewenangannya kepada
pemohon informasi publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik
yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
8
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus
membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan
secara tertulis setiap kebijakan yang diambil
untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi
publik;
9
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), antara lain memuat pertimbangan politik,
ekonomi, sosial, budaya,dan/atau pertahanan dan
keamanan negara;
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
Badan Publik dapat memanfaatkan sarana
dan/atau media elektronik dan nonelektronik;
10
Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan
kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan
11
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiHeriyanto Amd
 
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)Basuki Suhardiman
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikPengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikRimba Raya
 
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus PilkadaAli R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus PilkadaUniversitas Trisakti
 
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
 
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputraMayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputrafraksi balkon
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikAri Juliano Gema
 

What's hot (8)

Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasi
 
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
 
Presentasi uu kip
Presentasi uu kipPresentasi uu kip
Presentasi uu kip
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikPengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
 
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus PilkadaAli R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
 
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
 
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputraMayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
 

Similar to Hak Akses Informasi

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikSupri yanto
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfandrerizaldy1
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008CIkumparan
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kiptrianita hermawati
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikMuhammad Sirajuddin
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiSudadi Kom
 
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikRifky Indrawan
 
UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008Isal Kadal
 
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008dedemit lampung
 
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008ahmadefendi19
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipMitha Rusady
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfpikipardede1
 
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015Fakhri Nurullah
 
Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Kia tupoksi dan evaluasi 2013Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Kia tupoksi dan evaluasi 2013Liza Dayani
 
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-finalPer kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-finalmrisnain
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikIndrayadi Hatta
 
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...Indra Sofian
 
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptxppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptxAlexandermochammad
 

Similar to Hak Akses Informasi (20)

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
 
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008
 
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
 
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008
 
Uu 2008 14..
Uu 2008 14..Uu 2008 14..
Uu 2008 14..
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
 
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
 
Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Kia tupoksi dan evaluasi 2013Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Kia tupoksi dan evaluasi 2013
 
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-finalPer kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
 
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
 
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptxppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
 

Recently uploaded

Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 

Hak Akses Informasi

  • 2. 2 HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI 1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; 2. Setiap orang berhak : a) Melihat dan mengetahui informasi publik; b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik; c) Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang; Hak Pemohon Informasi Publik :
  • 3. 3 d) Menyebarlusakan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut; 4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14/2008. Hak Pemohon Informasi Publik :
  • 4. 4 Kewajiban Pengguna Informasi Publik : 1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  • 5. 5 HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK Hak Badan Publik : 1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:
  • 6. 6 a) Informasi yang dapat membahayakan negara; b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau e) Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
  • 7. 77 Kewajiban Badan Publik : 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; 2. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
  • 8. 8 3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; 4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
  • 9. 9 5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya,dan/atau pertahanan dan keamanan negara; 6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik;
  • 10. 10 Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan