This document discusses different systems of government. It begins by defining systems of government and describing presidential, parliamentary, and mixed systems. For presidential systems, power is divided between the executive and legislative branches, with the president acting as both head of state and head of government. Parliamentary systems give more power to the legislature, with the executive accountable to parliament. Mixed systems combine aspects of presidential and parliamentary models, with both a president and prime minister.

1. Anggota
Kelompok
Sistem
Pemerintahan
Negara
Tugas PPKn

2. Kelompok 3
Nama Anggota:
o Ainun Farichah
o Asma’ul Chusnah
o Fadwa Faradisa
o Lailatul Qori Dwi O
o M. Fajrul Falah
o Putri Anjasmoro
o Salsabila Putri Utomo

3. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Pengertian
Sistem
Pemerintahan
Sistem
Pemerintahan
Presidensial
Bentuk-Bentuk
Sistem
Pemerintahan
Negara
Sistem
Pemerintahan
Parlementer
Sistem
Pemerintahan
Campuran

4. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN
Sistem berasal dari bahasa inggris system berarti suatu keseluruhan yang
terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Sedangkan
pemerintahan awalnya berasal dari kata pemerintah. Pemerintah merupakan alat
negara yang dapat menetapkan aturan serta memiliki kekuatan untuk memerintah.
Pemerintahan dalam arti luas adalah lembaga-lembaga Negara yang
menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif
maupun yudikatif dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedang
dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan
lembaga eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan negara.
Sistem pemerintahan diartikan sebagai tatanan yang terdiri dari komponen
pemerintahan yang saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi
pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu
diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan
menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan,
kekuasaan Legislatif yang berati kekuasaan membentuk undang-undang, dan
Kekuasaan Yudikatif yang berati kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas
undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi
lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

5. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga
kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas
maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga
kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga
menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi
dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam
pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini
hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem
pemerintahan itu secara menyeluruh.
Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai
sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna
menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan
mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari
rakyatnya itu sendiri.

6. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Sistem pemerintahan presidential merupakan
sistem pemerintahan di mana kepala
pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh
presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab
kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung
jawab kepada presiden karena presiden
berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus
kepala pemerintahan. Beberapa negara yang
menganut sistem pemerintahan presidensial
diantaranya Amerika Serikat, Pakistan, Argentina,
Filiphina, termasuk Indonesia.

7. Ciri pemerintahan Presidensial:
- Pemerintahan Presidensial didasarkan pada
prinsip pemisahan kekuasaan.
- Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk
menyatu dengan Legislatif.
- Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.
- Eksekutif dipilih melalui pemilu.

8. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :
- Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada
parlemen.
- Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun,
Presiden Indonesia adalah lima tahun.
- Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka
waktu masa jabatannya.
- Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif
karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :
- Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga
dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
- Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
- Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar
antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan
tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

9. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu
sistem pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif)
bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem
pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang
besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana
menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Beberapa
negara yang menggunakan sistem pemerintahan ini
diantaranya kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, serta
Malaysia.
Ciri Pemerintahan Parlementer:
- Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip
pembagian kekuasaan.
- Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan
antara legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan
kabinet.
- Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan
persetujuan legislatif.

10. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
- Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat
karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara
eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan
eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau
koalisi partai.
- Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan public jelas.
- Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen
terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati
dalam menjalankan pemerintahan.

11. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :
- Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung
pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu
kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
- Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet
tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya
karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
- Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi
apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan
berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang
besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai
parlemen.
- Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan
eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen
dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi
menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan
legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan
tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam
sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat
secara terpisah.

12. SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN
Sistem pemerintahan campuran ini merupakan
kombinasi/campuran dari sistem pemerintahan
presidensial dan parlementer. Mengapa demikian?
Ini ditandai dengan adanya presiden sebagai
kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala
pemerintahan.Contoh Negara yang menggunakan
sistem pemerintahan campuran yaitu Perancis.

13. TERIMA KASIH