1. MASALAH E-REARDINESS DI
BENUA AFRIKA
Ir. Dwi Atmaji
E-Government in action
Richardus eko indrajit, Dudy Rudianto, Akbar
Zainuddin

2. E-REARDINESS
E-readiness : pemeringkatan utk menilai tingkat
kesiapan suatu negara dalam pemanfaatan
teknologi informasi, khususnya untuk pelaksanaan
e-Government
5 aspek penting penilaian :
1. Connectivity
2. E-leadership
3. Information society
4. Human capital
5. E-business climate

3. ARAH PELAKSANAAN
E-GOVERMENT
3 Prinsip Utama :
Melakukan proses efisiensi internal dg melakukan e-
administrasi
Membangun hubungan dg masyarakat melalui e-
citizens
Membangun hubungan dg pihak luar melalui e-
business

4. AFRICAN GOVERNMENT, 2002
Other Agencies Communities
Connecting
citizens
Improving Processes
Government  Citizens
Businesses
Customer
Government
Non-profits

5. E-ADMINISTRASI
Konsep : bagaimana pemerintah melalui
pemanfaatan teknologi onformasi bisa
menggunakan sumber daya manusia secara efektif
dan efisien
Pemanfaatan dalam :
a) Pemotongan biaya proses kerja pemerintah
b) Pengelolaan performa kinerja yg lebih baik
c) Membangun hubungan strategis antarbadan
pemerintahan
d) Pemberdayaan sumber daya manusia

6. E-CITIZENS AND E-SERVICE
E-citizens dan e-service : bagaimana pemerintah
membangun hubungan baik dengan masyarakat
dengan memberikan informasi dan layanan sesuai
kebutuhan dan aspirasi mereka
 Memberikan informasi
 Mendengarkan aspirasi masyarakat
 Meningkatkan layanan masyarakat pada berbagai
dimensi

7. E-SOCIETY
E-Society : bagaimana pemerintah membangun
hubungan dgn pihak luar, terutama dengan
kalangan bisnis melalui berbagai kerjasama,
meliputi :
1. E-procurement
2. Membangun komunitas sosial
3. Membangun kerjasama institusional

8. TANTANGAN PELAKSANAAN
1. Inisiatif e-government yang masih rendah
2. Kegagalan implementasi proyek e-government di
berbagai negara dan sektor pemerintahan yg
selama ini telah berjalan

9. CATATAN KE DEPAN
a. Memperbaiki faktor2 ygt menjadi elemen e-
readiness
b. Melibatkan badan2 internasional dlm inisiatif e-
government
c. Pembangunan infrastruktur hukum yg memadai
d. Membuat strategi implementasi yg sesuai dgn
negara dan kondisi masyarakat masing2