Pengadaan Ranjang Pasien BPJS Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Mintohardjo Jakarta APA ITU JKN DAN BPJS KESEHATAN ? YUK, KITA BAHAS BERSAMA Mulai 1 Januari 2014 sistem Jaminan Sosial terbaru atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) resmi diberlakukan. Namun masih banyak warga yang belum tahu apa itu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan JKN. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari warga yang masih bingung soal JKN dan BPJS seperti dikutip dari liputan6.com. 1. Apa itu JKN dan BPJS Kesehatan dan apa bedanya? JKN merupakan program pelayanan kesehatan terbaru yang merupakan kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Nasional yang sistemnya menggunakan sistem asuransi. Artinya, seluruh warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan. Bagaimana dengan rakyat miskin? Tidak perlu khawatir, semua rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi rakyat miskin untuk memeriksakan penyakitnya ke fasilitas kesehatan. Sementara BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS ini adalah perusahaan asuransi yang kita kenal sebelumnya sebagai PT Askes. Begitupun juga BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Antara JKN dan BPJS tentu berbeda. JKN merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggaranya yang kinerjanya nanti diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional). Untuk informasi daftar harga jual, brosur dan spesifikasi ranjang pasien BPJS Kesehatan dan JKN dapat dipesan melalui : Kontak person : Tn. Fuad Ahmad Mobile : 081279569563 / 081317498418 / 082125526000 / 081315904286 PIN BB : 2A77460B / 25E4FF83 / 267872B0 Email : dumedpower@yahoo.com dumedpower2008@yahoo.com Twitter : http://twitter.com/dumedpower Website : http://dumedpower.com/ http://dumedpower.co.id/ http://penyaluralatkesehatan.com/

1. Pengadaan Ranjang Pasien BPJS
Rumah Sakit TNI Angkatan Laut
Dr. Mintohardjo
APA ITU JKN DAN BPJS KESEHATAN ? YUK, KITA
BAHAS BERSAMA
Mulai 1 Januari 2014 sistem Jaminan Sosial terbaru atau JKN (Jaminan
Kesehatan Nasional) resmi diberlakukan. Namun masih banyak warga

2. yang belum tahu apa itu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
Kesehatan dan JKN. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari warga
yang masih bingung soal JKN dan BPJS seperti dikutip dari liputan6.com.
1. Apa itu JKN dan BPJS Kesehatan dan apa bedanya?
JKN merupakan program pelayanan kesehatan terbaru yang merupakan
kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Nasional yang sistemnya
menggunakan sistem asuransi. Artinya, seluruh warga Indonesia
nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan
kesehatan di masa depan.
Bagaimana dengan rakyat miskin? Tidak perlu khawatir, semua rakyat
miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) ditanggung kesehatannya oleh
pemerintah. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi rakyat miskin untuk
memeriksakan penyakitnya ke fasilitas kesehatan.
Sementara BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial. BPJS ini adalah perusahaan asuransi yang kita kenal sebelumnya
sebagai PT Askes. Begitupun juga BPJS Ketenagakerjaan merupakan
transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).
Antara JKN dan BPJS tentu berbeda. JKN merupakan nama programnya,
sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggaranya yang kinerjanya
nanti diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).
2. Siapa saja saja peserta JKN?
Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN), dengan adanya JKN, maka seluruh masyarakat
Indonesia akan dijamin kesehatannya. Dan juga kepesertaanya bersifat
wajib tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode
pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah.

3. 3. Berapa iuran untuk Karyawan, PNS, TNI/POLRI, pedagang, investor,
pemilik usaha atau perusahaan atau pihak yang bukan Penerima Bantuan
Iuran ?
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi
menjadi:
- Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan
tidak mampu).
- Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS,
Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai
negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong
langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.
- Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau
pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan,
penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak
yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta
yang bersangkutan.
Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima
Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara,
dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5
persen dari gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar
oleh pemberi kerja, dan 2 persen dibayar oleh peserta.
Tapi iuran tidak dipotong sebesar demikian secara sekaligus. Karena
secara bertahap akan dilakukan mulai 1 Januari 2014 hingga 30 Juni 2015
adalah pemotongan 4 persen dari Gaji atau Upah per bulan, dengan
ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5 persen dibayar
oleh Peserta.

4. Namun mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah
per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen
oleh Peserta.
Sementara bagi peserta perorangan akan membayar iuran sebesar
kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa:
- Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per
bulan
- Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per
bulan

5. - Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per
bulan
Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan
dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2
persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3
(tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama
dua tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
4. Fasilitas apa saja yang didapat jika ikut JKN?
A. Untuk peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)
- Pekerja penerima upah ( PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara,
Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta, akan
mendapatkan pelayanan kelas I dan II
- Pekerja bukan penerima upah (Pekerja di luar hubungan kerja atau
pekerja mandiri, karyawan swasta) akan mendapatkan pelayanan kelas I,
II dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih.
- Bukan pekerja (investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran,
perintis kemerdekaan serta janda, duda, anak yatim piatu dari veteran
atau perintis kemerdekaan. Termasuk juga wirausahawan, petani,
nelayan, pembantu rumah tangga, pedagang keliling dan sebagainya)
bisa mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai dengan
premi dan kelas perawatan yang dipilih.
B. Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang dibayarkan
preminya oleh pemerintah mendapatkan layanan kesehatan kelas III
5. Apakah sistem pelayanan BPJS misalnya mengurus obat bisa lama dan
dilempar sana-sini?
Direktur Kepersertaan BPJS, Sri Endang Tidarwati mengatakan bahwa
sistem pelayanan BPJS akan lebih baik karena didukung oleh SDM yang

6. banyak dan terlatih. Sementara bila semua data lengkap dan seluruh
isian dalam formulir sudah terisi dengan baik, pihak BPJS (Badan
penyelenggara Jaminan Sosial) mengklaim prosedur pendaftaran
menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) cukup 15 menit.
6. Apakah tenaga kesehatan akan bersikap ramah terhadap peserta JKN?
Menteri Kesehatan menyampaikan, bila ada satu RS yang dokternya
galak, maka pasien ini boleh pindah ke RS yang memiliki dokter yang
ramah dan melayani dengan baik. Menkes mengatakan, lama-lama
jumlah pasien di dokter galak tersebut akan berkurang. Sementara
dokter yang melayani dengan baik dan gembira, jumlah pasien dan
pendapatannya meningkat.
7. Manfaat dan layanan apa saja yang didapat peserta JKN?
Manfaat JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan
termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan
kebutuhan medis. Seperti misalnya untuk pelayanan pencegahan
(promotif dan preventif), peserta JKN akan mendapatkan pelayanan:
- Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai
pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri pertusis
tetanus dan Hepatitis B (DPT-HB), Polio dan Campak.
- Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi
dan tubektomi
- Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk
mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko
penyakit tertentu.
- Jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).
8. Alur pembuatan kartu BPJS Kesehatan seperti apa?

7. Direktur Pelayanan PT Askes Fadjriadinur mengatakan bahwa Anda bisa
datang ke kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kemudian
melakukan hal berikut:
1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Pembayaran premi
Anda akan diberikan virtual account atau kode bank untuk pembayaran
premi pertama yang bisa dilakukan melalui ATM atau bank terdekat yang
saat ini sudah bekerjasama yaitu bank BRI, BNI dan Mandiri.

8. Untuk biaya premi peserta mandiri dengan perawatan kelas 3, sebulan
hanya Rp 25.500 per orang, untuk perawatan kelas II sebulan Rp 42.500
per orang dan perawatan kelas I sebesar Rp 50.000 per orang.
Adapun besaran premi pada kelompok pekerja sebesar 5 persen dari gaji
pokoknya, 2 persen dibayarkan oleh yang bersangkutan dan 3 persen
dibayarkan oleh perusahaan tempat pekerja bekerja.
3. Mendapat kartu BPJS Kesehatan yang berlaku di seluruh Indonesia
Setelah membayar premi, nantinya Anda akan mendapat kartu BPJS
Kesehatan yang menjadi bukti bahwa Anda merupakan peserta JKN.
Saat ini fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah otomatis melayani
JKN. Sementara fasilitas kesehatan milik swasta yang dapat melayani JKN
jumlahnya terus bertambah. Hanya tinggal sekitar 30 persen saja yang
belum bergabung.
9. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan swasta?
Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan
kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas
kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
10. Bagaimana alur pelayanan kesehatan, katanya tidak boleh langsung ke
rumah sakit?
- Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas
kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang ditetapkan oleh BPJS
Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan
kabupaten/kota setempat.
- Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta
berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
- Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas
kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecuali berada di
luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar
atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

9. Direktur Pelayanan PT Askes Fadjriadinur menambahkan, bila sudah aktif
menjadi peserta, alur pelayanan menggunakan pola rujukan berjenjang
yang dimulai dari sistem layanan primer hingga tersier.
Ia mengatakan, layanan primer terdiri atas Puskemas, klinik dokter
pribadi serta klinik pratama (klinik swasta). Jadi nanti setiap orang mulai
berobat dari sistem layanan primer dulu sehingga menghindari
penumpukkan di satu rumah sakit. Khusus untuk keadaan darurat
seperti kecelakaan atau penyakit yang tidak bisa ditangani di layanan
primer, bisa langsung ke rumah sakit.
11. Siapa yang menjamin program JKN akan berlangsung baik tanpa
korupsi?
Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal.
Secara eksternal, pengawasan akan dilakukan oleh DJSN (Dewan
Jaminan Sosial Nasional) dan Lembaga pengawas independen. Dan
secara internal, BPJS akan diawasi oleh dewan pengawas satuan
pengawas internal.
12. Bagaimana jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran?
- BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran jaminan
kesehatan sesuai dengan gaji atau upah peserta.
- Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran
sebagaimana dimaksud, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis
kepada pemberi kerja dan atau peserta selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak diterimanya iuran.
- Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan
pembayaran iuran bulan berikutnya.
13. Bila peserta tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, kemana
harus mengadu?
Bila peserta tidak puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan yang
diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS

10. Kesehatan, maka peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada
penyelenggara pelayanan kesehatan dan atau BPJS Kesehatan. Atau
dapat langsung datang ke posko BPJS di kota dan desa. Ada juga hotline
servis BPJS di nomor kontak 500-400.
(KF-Vey)
Pemesanan hubungi : Tn. Fuad Ahmad
Mobile : 081279569563 / 081317498418
Kantor : 0213912902 / 02142802577
Website : www.dumedpower.com