Dokumen ini membahas hak dan pelayanan penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 dan respons masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Dokumen ini juga menyebutkan angka penyandang disabilitas di DIY tahun 2017 dan upaya yang dilakukan untuk memberdayakan penyandang disabilitas, seperti sekolah inklusi dan lembaga-lembaga penyandang disabilitas.
3. UU RI No 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
MEMUAT 22 HAK PENYANDANG DISABILITAS
DIANTARANYA :
1. HIDUP 6. KESEHATAN
2. BEBAS DARI STIGMA 7. POLITIK
3. PRIVASI 8. KEAGAMAAN
4. KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM 9. KEOLAHRAGAAN
5. PENDIDIKAN 10.PELAYANAN PUBLIK
5. MENURUT DINAS SOSIAL DIY TAHUN
2017
25.050 Jiwa
KULON PROGO
4.399
BANTUL
5.437
SLEMAN
5.535
GUNUNG KIDUL
7.860
KOTA
1.819
6. PERLU ADANYA PARTISIPASI DARI MASYARAKAT DAN
PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN TERCIPTANYA HAK
PENYANDANG DIFABEL
TERBENTUKNYA LEMBAGA DAN KOMUNITAS BAGI DIFABEL,
DIANTARANYA:
SEKOLAH INKLUSI
SIGAB ( Sasana Intregasi dan Advokasi Difabel)
YAKETUNIS ( Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam)
YAKKUM ( Yayasan Kristen untuk Kesejahteraan Umum)
DAC ( Deaf Art Community )
7. BUDAYA INKLUSI MERUPAKAN INDIKATOR YANG PALING FUNDAMENTAL,
KARENA BUDAYA MERUPAKAN KEBIASAAN YANG DIWARISKAN SECARA TURUN
TEMURUN.
4 INDIKATOR INKLUSIFITAS
1. PARTISIPASI
2. KETERSEDIAAN
3. AKSESIBILITAS
4. BUDAYA
10. Munculnya Islamophobia
Islamophobia dalam kehidupan masyarakat yang
diwujudkan dengan rasa takut dan kebencian terhadap islam dan
semua muslim. Islamophobia sering dihubungkan dengan jihad.
Jihad sering diasosiasikan dengan gerakan Islam radikal atau
bahkan identitas dengan teroris.
KEBERPIHAKAN DAN KEPEDULIAN
LINTAS IMAN UNTUK DIFABEL
11. AKSI KEPEDULIAN DAN KEBERPIHAKAN
LINTAS IMAN UNTUK DIFABEL
Mereduksi Islamophobia adalah dengan mengikuti sekolah lintas iman
ke-6 yang bergerak atas dasar kepedulian dan keberpihakan untuk difabel.
Menolak penggunaan istilah penyandang cacat karena dalam kultur
bangsa Indonesia sebutan itu sangat merendahkan derajat manusia.
Memperdayakan mereka dan menempatkan mereka agar mampu hidup
sejajar dengan manusia lainnya.
14. Referensi
Bayu Mitra A.Kusuma dan Zaen Musyirifin,”Keberpihakan dan Kepedulian Lintas
Iman untuk Difabel”,(Yogyakarta:Institut DIAN/Interfidei:2016)
Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016