Dokumen ini membahas upaya integrasi infrastruktur dan aplikasi eGovernment di Indonesia, termasuk rencana pembentukan pusat data pemerintah nasional dan platform bersama untuk berbagi sumber daya IT antar instansi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja IT, meningkatkan keamanan sistem, dan memfasilitasi kerja sama antar instansi pemerintah.

1. +
Infrastruktur & Aplikasi
eGovernment Terintegrasi
Bambang Dwi Anggono
Direktorat eGovernment Kemkominfo RI
KOMINFO

2. +
Apa yang membedakan?
?

3. +
Infrastruktur eGovernment
Incident&Websites&Domain&.id&
©"2015"|"Achmad"Syafa’at"|"Research"and"Development"Department"
Incident&Websites&
©"2015"|"Achmad"Syafa’at"|"Research"and"Development"Department"
1.Tidak memiliki data center
2.Memiliki data center namun
kurang memadai
3.Memiliki data center namun
sudah memadai
4.Memiliki data center yang
terintegrasi
Berdasarkan PeGI 2014, diperoleh data
DC/DRC:
- Hasil Quesioner: 40% Instansi memiliki
DC/DRC/Ruang Server
- Dari hasil Pendalaman, hanya 3% yang
memiliki DC/DRC dengan ISO, sisanya
adalah ruangan server dengan SLA
rendah (dibawah 90%)
Sumber: PeGI 2014
Kapasitas bandwidth pemerintahan
belum memadai, masih terjadi perbedaan
yang cukup besar (Gap) di antara
instansi pemerintah
Kantor pemerintahan membutuhkan
bandwidth yang lebih tinggi dari 1-2 Mb/s.
100 Mb/s - 1 Gb/s merupakan kebutuhan
layak (international practice)
Sumber : WB 2012, Jan van Rees, John Savageau
Jenis Serangan Jumlah
Malware 911
Web deface 629
Spamming 89
Phising 68
Network Incident 5
Lain2 (bug, Leak) 4
Jumlah 1.706
Domain Pemerintah merupakan domain yang
paling banyak tertembus serangan cyber
Sumber: id-Sirtii
Kemkominfo RI

4. +
Aplikasi dan implementasi
Komposisi Pemanfatan eGovernment :
- Internal Pemerintah 62%
- Publik 38%
Sumber: Kemenpanrb,2013
Pemanfaatan Operating System DC di lingkungan Pemerintah:
- Proprietary : 48%
- Open Source : 54%
Sumber: Detiknas, 2013
Jenis aplikasi yang
dikembangkan Pemerintah:
- Aplikasi Generik : 65%
- Aplikasi Spesifik : 35%
Sumber: Detiknas, 2013
Kemkominfo RI

5. +
Domain Instansi Penyelenggara Negara
2015
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus
.go.id 3390 3404 3417 3434 3450 3471 3490 3510
.desa.id 1243 1291 1513 1942 2169 2217 2239 2252
mil.id 259 261 264 267 267 268 270 272
Status Hosting
Pemerintah 2015
Dalam
Negeri
Luar
Negeri
Tidak
Terdeteksi
Sesuai dengan Permen 05/2015 tentang Registrar
Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara,
masih ditemukan banyak Instansi yang
menempatkan DC di luar negeri, menggunakan
DNS asing dan menggunakan IP alokasi negara
lain
Kemkominfo RI

6. +
Belanja IT Pemerintah
0
5
10
15
20
25
30
Aplikasi Infrastruktur
6
8
14
22
14
26
2013
2014
2015
*) Dalam Trilyun Rupiah
Sumber: Bappenas, 2015
Kemkominfo RI

7. +
Integration Era
Infrastructure
consolidation
Milestone eGovernment 2015 - 2019
S/d 2014
Development Era
2015 2016 2017 2018 Mulai 2019
Optimization Era
SILO SILO SILO
Database
consolidation
Consolidated
Application
Transisi
De-
bottlenecking
regulasi
IaaS
Infrastruktur eGov Nasional
Platform
Service
bus
Metadata
PaaS
SaaS
G2G,G2B,G2C,G2E
Inpres
3/2003
Permen
28/2006
Planning
Stragies
Budgeting
strategies
Bureaucracy
Reforms
National
DC/DRC
National
NOC
Bank
Identitas
Nasional
Govt
Service Bus
capacity
Apparatus
standardization
security
Information
Regulation
Leadership
Governance &
Institutional
Kemkominfo RI

8. +Skema Berbagi Pakai eGovernment Indonesia
Security
Govt Secure Internet
Govt Data Center
Mobility Analitic
Social
Media
Infrastructure as a service
Govt Platform as a Service
(OS, Db, Engine, dan lain-lain)
Govt Software as a Service 3rd Software
as a Service
Govt Services
Loket Loket Keliling Mobile Website
Aparatur
IT base-SOP
Regulasi
App store
Play store
Win store,
dllSI Pelayanan terpadu
SI Pajak
SI Kependudukan
SIMPEG, dll
InfrastrukturDasarLayananDasarSektorPelayanan
Suprastruktur
Kemkominfo RI
Negara
Hadir

9. +
Govt Enterprise Shared Resources Planning
DRC DC
PaaS
Iaa
S
SaaS
Generic Apps
interoperabilit
y
Govt Service Bus
interoperabilit
y
interoperabilit
y
Central Govt Province Regency/City
educational
institutions
counter Service
People
banking
health institution
Industry
Security as
a Service
G2G
G2B
G2C
G2E
E2E
Kemkominfo RI

10. +
Pembagian Kewenangan
(Bahan diskusi)
Kemkominfo RI

11. +
Manfaat
0
5
10
15
20
25
30
6 8
14
22
14
26
2013
2014
2015
Jenis aplikasi yang dikembangkan
Pemerintah:
- Aplikasi Generik : 65%
- Aplikasi Spesifik : 35%
Sumber: Detiknas, 2013
Efisiensi cost belanja aplikasi hingga
50%
Aplikasi eGovernment yang lebih
aman
Kejelasan kewenangan tata kelola
aplikasi
Integrasi SI eGovernment nasional
Instansi dapat lebih fokus pada
tupoksinyaKemkominfo RI

12. +
Terima Kasih
eGovernment Indonesia akan bangkit bila kita
legowo bekerjasama
KOMINFO
Bambang Dwi Anggono
ibenk@domain.go.id