Tes keperawanan calon siswi sekolah menengah dianggap melanggar hak pendidikan mereka dan akan memiliki dampak psikologis. Kebijakan ini juga bertentangan dengan undang-undang pendidikan dan hak asasi manusia Indonesia serta tidak efektif menangani perdagangan manusia atau perilaku berisiko remaja. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mengatasi isu ini secara bijak dan sesuai hukum.

1. Oleh: Lusi

2. Latar Belakang
Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak
mendapatkan pendidikan, tanpa pengecualian. Karena masa
depan dunia, khususnya Indonesia ada di tangan anak. Ini jelas
terlihat dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dalam
pasal 6 ayat (1).
Namun muncul problematika yang disebabkan oleh isu yang
menyatakan bahwa akan diterapkannya tes keperawanan bagi
calon siswi di SMA/SMK/Sederajat di Prabumulih. Banyak
kalangan yang mengecam kebijakan ini karena tidak yakinnya
masyarakat jika kebijakan itu menjadi cara jitu mengatasi human
trafficking ataupun pergaulan bebas kalangan pelajar kini. Di lain
sisi, akan muncul banyak lagi problema bagi remaja (calon siswi).
Sehingga tujuan pendidikan nasional tidak dapat dicapai dengan
maksimal.

3. Rumusan Masalah
Tujuan
1. Apa pengertian tes keperawanan
1.
bagi
calon
Untuk mengetahui pengertian
siswi
SMA/SMK/Sederajat
tes keperawanan bagi calon siswi
yang
SMA/SMK/Sederajat
yang
dimaksud dalam kebijakan isu
dimaksud dalam kebijakan isu
tersebut?
tersebut?
2. Apa landasan hukum yang terkait
2.
Untuk
mengetahui
landasan
dengan isu tes keperawanan bagi
hukum yang terkait dengan isu
calon siswi SMA/SMK/Sederajat?
tes keperawanan bagi calon siswi
3. Problematika
apa
yang
diakibatkan oleh tes keperawanan
bagi
calon
SMA/SMK/Sederajat?
siswi
SMA/SMK/Sederajat?
3.
Untuk mengetahui problematika
apa saja yang diakibatkan oleh
tes keperawanan bagi calon siswi
SMA/SMK/Sederajat?

4. Tes Keperawanan bagi Calon Siswi SMA/SMK/Sederajat
Tes keperawanan yang dimaksud adalah untuk mengatahui apakah
calon siswi yang akan melanjutkan pendidikan masih berstatus perawan
atau tidak. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Prabumulih, HM
Rasyid (Kemdikbud, 2013) mengakui, rencana rentan disalahartikan dan
bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Tapi di sisi lain berharap seluruh
siswi tak terjerumus ke hal negatif dan sindikat perdagangan manusia.
Karena itu mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan.
Sebenarnya, makna perawan dalam kamus bahasa Indonesia, atau virgin
dalam bahasa Inggris, maupun bikr dalam bahasa Arab, mempunyai arti
seseorang yang belum pernah disentuh atau belum pernah menikah dan
belum pernah berhubungan intim dengan lawan jenis maupun sesama
jenis. (Fahmina, 2013)
Biasanya tes keperawanan biasanya dibutuhkan untuk kasus-kasus
tertentu, seperti pada pemeriksaan kasus pemerkosaan atau syarat untuk
masuk instansi atau sekolah tertentu (Wahyuningsih, 2012). Diskriminasi
ini semakin kentara jika kita menyadari bahwa keperawanan seorang
remaja perempuan bisa hilang bukan hanya sekadar dengan cara
melakukan hubungan seksual belaka.

5. Landasan Hukum Pendidikan Terkait dengan Isu Tes
Keperawanan bagi Calon Siswi SMA/SMK/Sederajat
di Indonesia
Terkait dengan isu kebijakan untuk diterapkannya tes keperawanan
sebagai syarat masuk SMA/SMK/Sederajat maka banyak bertentangan
dengan landasan hukum pendidikan di Indonesia, seperti berikut:
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada Pasal 3
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada Pasal 4 ayat (1)
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada Pasal 5 ayat (1) dan (5)
4. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada Pasal 11 ayat (1)
5. Peraturan Pemerintah Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Kebijakan
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Nomor 5 Tahun 2011

6. Lanjutan
6. Undang - undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab
XIII Pasal 31 ayat (1) dan (2)
7. Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun
1945 Pasal 28B ayat (2)
8. Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun
1945 Pasal 28C ayat (1)
9. Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun
1945 Pasal 28H ayat (2)
10. Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun
1945 Pasal 28I ayat (2)
11. Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun
1945 Pasal 28J ayat (1)

7. Problematika Isu Tes Keperawanan bagi Calon Siswa
SMA/SMK/Sederajat di Indonesia
Banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan sehingga
pendidikan maka tidak merata di rasakan oleh setiap warga
negara karena sudah tentu melanggar hak anak.
Berdampak kepada psikologi siswi
Membengkaknya dana APBD
Tes keperawanan terhadap calon siswi adalah perilaku bias
gender dari para petinggi dunia pendidikan

8. Penutup
Kebijakan tes keperawanan yang merupakan syarat
masuk SMA/SMK/sederajat tidak sesuai dengan landasan
hukum pendidikan dan semua landasan pendidikan yang
lainnya. Kebijakan itu bukan merupakan cara terbaik
dalam penuntasan human trafficking ataupun pergaulan
bebas remaja masa kini.
Harapan terwujudnya kerjasama yang baik antar
elemen dalam kehidupan bermasyarakat untuk ikut
mengawasi pelaksanaan tanggung jawab negara termasuk
mengenai sebuah isu ini untuk lebih ‘dewasa’ lagi. Jika
benar kebijakan yang dibuat menyalahi atau bahkan
mengancam pendidikan di indonesia, jelas kita harus
menolak dengan cara yang benar.