Dokumen tersebut membahas tentang potensi masalah dalam pemutakhiran daftar pemilih di Indonesia. Potensi masalahnya adalah pemilih kehilangan hak pilih tanpa KTP elektronik atau surat keterangan, kelengkapan daftar pemilih yang tidak akurat, dan ketidakhadiran pemberitahuan memilih kepada sebagian pemilih. Untuk mengantisipasi masalah ini, dokumen menyebutkan langkah koordinasi dengan instansi terkait dan sosial

1. PEMETAAN MASALAH DALAM PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH
oleh :
FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH
Anggota KPU RI

2. Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29 – Jakarta
Telp : 021 – 319.37.223
REGULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT
wajib memiliki KTP Elektronik atau
surat keterangan dari Disdukcapil
setempat;
2. Pemilih yang tidak terdaftar dalam
DPT dapat menggunakan hak pilih
dengan menunjukan KTP
Elektronik atau surat keterangan
dari Disdukcapil setempat.

3. POTENSI MASALAH DAFTAR PEMILIH
1. Pemilih berpotensi kehilangan hak pilihnya apabila tidak mempunyai KTP
Elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat;
2. Kelengkapan & validitas daftar pemilih:
a. Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak
tercantum dalam DPT/DPS;
b. Penduduk tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tercantum dalam
DPT/DPS;
c. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; atau
d. Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam
DPT/DPS namun tidak mempunyai KTP Elektronik atau surat keterangan
dari Disdukcapil setempat
3. Pemilih yang terdaftar namun tidak mendapat pemberitahuan memilih
(Formulir Model C6);
4. Ketidaklengkapan data administrasi KPPS & PPS terkait pemilih yang tidak
menerima pemberitahuan memilih (Formulir Model C6);

4. Langkah Antisipatif
1.Bimtek kepada PPK, PPS & KPPS untuk
melakukan sosialisasi kepada masyarakat
pemilih tentang penggunaan KTP
Elektronik atau surat keterangan dari
Disdukcapil setempat pada saat
pemutakhiran daftar pemilih &
pemungutan suara;
2.Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau
Panwas Kabupaten/Kota serta Peserta
Pemilihan untuk menyamakan pemahaman
regulasi syarat pemilih.

5. TERIMA KASIH