Materi kuliah ini membahas tentang perancangan teknik prasarana dan sarana perkotaan. Terdapat penjelasan mengenai definisi prasarana, sarana, dan utilitas menurut undang-undang. Tujuan pembangunan prasarana dan sarana adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung pembangunan daerah. Proses pembangunan prasarana dan sarana meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, operasi dan pemelih

1. Andi Alifuddin. ST.MT
Staf Pengajar Jurusan Spil FT.UMI 1
MATERI KULIAH
PERANCANGAN TEKNIK PRASARANA
PERTMUAN KE-1

2. Andi Alifuddin. ST.MT
Staf Pengajar Jurusan Spil FT.UMI 2

3. Pengertian prasarana dan sarana berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun
1992 tentang perumahan dan permukiman adalah :
 Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang
berfungsi sdebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 Prasarana (nfrastruktur) adalah Jaringan/aset fisik yang
membentuk struktur untuk pelayanan sarana yang berpola sistem .
 Sarana adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk
penyelenggarakan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan
budaya.
 Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan yang
langsung dinikmati penggunan jasa (air bersih, listrik, supplay gas dan
lain-lain).
 Bidang pekerjaan umum (public works) merupakan akronim dari publik
service (pelayanan umum/publik/masyarakat) dan civil work (pekerjaan
sipil/konstruksi). Dalam konteks pekerjaan umum terbagi tiga yakni :
keairan, kebinamargaan, dan keciptakaryaan.
Andi Alifuddin. ST.MT
Staf Pengajar Jurusan Spil FT.UMI 3

4. Tujuan pembangunan prasarana dan
sarana adalah :
 Untuk meningkatan kualitas lingkungan
hunian;
 Untuk mendukung pembangunan /
produktivitas kawasan / daerah / wilayah;
 Untuk meningkatan kualitas lingkungan
kehidupan.
Andi Alifuddin. ST.MT
Staf Pengajar Jurusan Spil FT.UMI 4

5.  Peran prasarana dan sarana dalam paradigma
pembangunan ruang yang menjadi paradigma
pembangunan nasional, juga untuk bidang
permukiman dan prasarana wilayah.
Pembangunan ruang yang meliputi kawasan
lindung dan kawasan budi daya (sesuai UU no 24
tentang penataan ruang tahun 1992). Penataan
ruang didefinisikan sebagai proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Perwujudan ruang dapat
dilakukan oleh empat sarana :
 Manajemen fiskal
 Manajemen lahan
 Teknologi canggih’
 Prasarana dan sarana
Andi Alifuddin. ST.MT
Staf Pengajar Jurusan Spil FT.UMI 5

6. Pembangunan prasarana dan sarana
memilki tiga kekuatan (powers) yang
bersifat :
1. Untuk Perbaikan (direktive)
Pembangunan prasarana dan sarana memilki kekuatan untuk mengarahkan
(direktive) pembangunan. Hal ini terbukti, dimanan daerah terisolir secara cepat
berkembang apabila disediakan prasarana dan sarana dasar yang memadai.
2. Untuk Pengendalian (preventive)
Pembangunan prasarana dan sarana memiliki kekuatan mencegah pembangunan
(preventive). Apabila ada daerah yang tidak diprioritaskan dalam pembangunan,
dengan tidak memberikan prasarana dan sarana dasar, maka daerah tersebut akan
sulit berkembang.
3. Untuk Pengarah (curative)
Pembangunan prasarana dan sarana memiliki kekuatan memperbaiki
pembangunan (curative). Apabila suatu daerah”sakit” seperti kumuh,
semrawut/congestion/padat/, maka dengan pembangunan prasarana dan sarana,
daerah tersebut akan dapat diperbaiki, (contoh proyek perbaikan kampung,
pembangunan drainase dan lainnya).
Andi Alifuddin. ST.MT
Staf Pengajar Jurusan Spil FT.UMI 6

7.  Memberikan pelayanan bagi terpenuhinya
kebutuhan masyarakat akan prasarana dan sarana
dalam rangka memelihara/mempertahankan dan
mengembangkan hidup dan kehidupannya.
 Perwujudan pemanfaatan ruang yang akan
berdampak pada penataan ruang kabupaten/kota.
Dengan sendirinya berimplikasi pada wujud
struktural ruang dan kota, yang mencakup
kawasan hunian, kawasan masyarakat (ekonomi
dan sosial) dan kawasan lainnya.
Andi Alifuddin. ST.MT
Staf Pengajar Jurusan Spil FT.UMI 7

8.  Jalan Kota
 Drainase/pengendalian Banjir
 Sanitasi kota mencakup :
air limbah dan persampahan
 Lahan Kota
 Bangunan Kota
 Transportasi
 Air bersih
 Listrik
 Telekomunikasi
 Gas
Andi Alifuddin. ST.MT
Staf Pengajar Jurusan Spil FT.UMI 8
Kelompok
Sarana/Fasilita
s Kota
Kelompok
Prasarana
Kota
Kelompok
Utilitas Kota

9.  Pembangunan Prasarana dan Sarana adalah Suatu konsep
pengelolaan pembangunan yang berbasiskan manajemen
pembangunan prasarana dan sarana. Pada dasarnya konsep ini
secara hirarki merupakan penjabaran dari konsep”manajemen
perkotaan”
 Operasionalisasi kebijakan manajemen perkotaan melalui jalur
manajemen prasarana dan sarana.
Oprassionalisasi disini dimaksudkan manajemen pembangunan
berdasarkan pada rumusan-rumusan kebijakan melalui
pemrograman jangka menengah yang dijabarkan pada program dan
proyek tahunan.
 Pembangunan Prasarana dan sarana adalah penyelenggaraan
pembangunan Prasarana dan sarana yang sesuai dengan prinsip-prinsip
teknik pembangunan prasarana dan sarana.
“Prinsip pembangunan Prasarana dan sarana pada dasarnya merupakan
siklus pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)”
Andi Alifuddin. ST.MT
Staf Pengajar Jurusan Spil FT.UMI 9

10. Andi Alifuddin. ST.MT
Staf Pengajar Jurusan Spil FT.UMI 10
2. Pelaksanaan
Pembangunan
(Konstruksi)
3. Pengawasan
Pembangunan
4. Operasi dan
Pemeliharaan
5. Monitoring
dan Evaluasi
1. Perencanaan dan
Pemograman

11. Andi Alifuddin. ST.MT
Staf Pengajar Jurusan Spil FT.UMI 11
Nilai-Nilai Kemanusiaan
Pengembangan Partisipatif
Efisiensi Ekonomi
Berwawasan Lingkungan
Berkeadilan Sosial
Budaya Kota Dinamis
Kemandirian
Sustainable

12.  Belum Mantapnya sistem perkotaan nasional dalam mendukung
perkembangan ekonomi nasional
 “Urbanisasi Semu” yang melanda kota-kota besar akibat
kualifikasi migran yang tidak mendukung kegiatan industrialisasi
(jasa dan barang)
 Prasarana dan sarana kota serta sistem pel ayanan kota
mengalami degradasi karena minimnya biaya operasi dan
pemeliharaan dan masyarakat pengguna jasa tidak mampu dan
tidak dalam proses perencanaan dan pembangunannya
 Alokasi lahan dan pemanfaatan ruang yang kurang menunjang
fungsi kota, kurang produktif akibat rencana tata ruang kota yang
disusun kurang profesional, rasional, dan operasional.
 Mutu lingkungan (fisik/ekonomi/sosial) yang memburuk baik
akibat perencanaan tata ruangnya, institusi yang menangani.
Rencana tata ruang yang tidak konsisten dalam pelaksanaannya.
Andi Alifuddin. ST.MT
Staf Pengajar Jurusan Spil FT.UMI 12

13. GANTUNGKAN CITA-CITAMU SETINGGI
LANGIT
(AIM HIGH)
Andi Alifuddin. ST.MT
Staf Pengajar Jurusan Spil FT.UMI 13