Ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja dikeluarkan oleh Depnaker. CV AFITA CONSULTANT Griya Permata Blok B No 5 Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16969

1. IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH
DARI DINAS KETENAGAKERJAAN.
Berdasarkan pasal 66 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum
(business entities) dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung-jawab di bidang
ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No.Kep-101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, khususnya dalam pasal 2 dan pasal 3, bahwa
untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib memiliki izin
operasional dari instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan (c.q. Dinas
Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota) sesuai domisil perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
yang bersangkutan. Izin dimaksud berlaku di seluruh Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun, dan (selanjutnya) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Dengan demikian suatu perusahaan yang beroperasi di bidang penyedia jasa pekerja/buruh,
selain harus memiliki tanda daftar perusahaan (TDP) dari “Dinas Perdagangan“ (sesuai
pasal 5 dan 22 jo. pasal 11 dan pasal 12 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan), juga harus memiliki izin operasional sebagai perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh dari Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota sesuai lokasinya.
Jadi bukan “sertifikat penyedia jasa tenaga kerja dari Depnaker”. Demikian juga, “izin dari
Kadin”, menurut hemat kami hanya sebagai bukti keanggotaan perusahaan dalam organisasi
“Kamar Dagang dan Industri”, dan bukan sebagai persyaratan untuk beroperasi di bidang
penyedia jasa pekerja/buruh.
Untuk mendapatkan izin operasional dimaksud, perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
menyampaikan permohonan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan
persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
a. Copy pengesahan (Akta Pendirian dan Pengesahaannya) sebagai badan hukum berbentuk
PT atau Koperasi dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Koperasi (sesuai
bentuk entitynya);
b. Copy Anggaran Dasar (articles of association) yang memastikan kegiatan usahanya
sebagai penyedia jasa pekerja/buruh;
c. Copy SIUP sesuai dengan TDP (sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha
bisnis); dan
d. Copy – bukti - Wajib Lapor Ketenagakarjaan di Perusahaan (berdasarkan UU No. 7
Tahun 1981).
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-101/Men/VI/2004 tentang
Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;