membahas tenting kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah

2. Kedudukan Hukum Pemerintah
 Apakah perbedaan Pemerintah dan Pemerintahan
 Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan
oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan
masyarakat dan kepentingan negara. Dengan kata lain
Pemerintahan adalah bestuurvoering atau
pelaksanaan tugas Pemerintah
 Sedangkan Pemerintah adalah organ atau alat atau
aparat yang menjalankan pemerintahan

5.  Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan
hukum privat yang dilakukan oleh ahli hukum
Romawi, Ulpianus, ketika ia menulis “Publicum ius
est, quod ad statum rei romanea spectat, privatum quo
ad singulorum utitilatem” (hukum publik adalah
hukum yang berkenaan dangan kesejahteraan Negara
Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang
mengatur hubungan kekeluargaan),
 pengaruhnya cukup besar dalam sejarah pemikiran
hukum, sampai sekarang. Salah satu pengaruh yang
masih tersisa hingga kini antara lain bahwa kita tidak
dapat menghindarkan diri dari pembagian tersebut,
termasuk dalam mengkaji keberadaan pemerintah
dalam melakukan pergaulan hukum.

6.  Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa
pemerintah di samping melaksanakan kegiatan dalam
bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam
lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum,
pemerintah sering tampil dengan twee pet’en, dengan
dua kepala, sebagai wakil dari jabatan (ambt) yang
tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan
hukum (rechtspersoon) yang tunduk pada hukum
privat

7.  Prespektif hukum publik, negara adalah organisasi
jabatan yang menurut Logemann “dalam bentuk
kenyataan sosialnya, Negara adalah organisasi yang
berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud
dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci
dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi
ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi
jabatan”.
 Jabatan adalah lingkungan pekerjaan sendiri yang
dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan
tugas dan wewenang

8.  Menurut Bagir Manan : jabatan adalah lingkungan
pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang
secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja
suatu organisasi.
 Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap
dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara.
Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan
pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang
diadakan dan di gunakan guna kepentingan Negara.
Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan
(ambstdrager) dapat berganti-ganti

9.  Dalam ajaran hukum perdata dikenal istilah subjek hukum
 Menurut chidir ali ada 3 kriteria untuk menentukan status
badan hukum public
1. Dilihat dari pendiriannya, konstruksi hukum publik
(didirikan penguasa dengan UU atau peraturan-peraturan
lainnya
2. Lingkungan kerjanya (melakukan perbuatan publik)
3. Diberi kewenangan publik (membuat
peraturan/keputusan)
SUBJEK HUKUM
Natuurlijk person rechtspersoon
B.H Privat B.H Publik

10. Kedudukan Pemerintah Dalam
Hukum Publik
 Dalam perspektif hukum publik negara adalah
organisasi jabatan dan dari jabatan-jabatan
kenegaraan ini ada jabatan pemerintahan
 Perbedaan badan hukum dan organ-organnya
menurut van wijk yaitu badan hukum adalah
pendukung hak-hak kebendaan (harta kekayaan) yang
dimana badan hukum ini melakukan perbuatan
melalui organ-organnya yang mewakilinya
 Indroharto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga
hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri
dalam statusnya sebagai badan hukum(perdata).

11.  Lembaga-lembaga hukum publik tersebut merupakan
badan hukum perdata dan melalui organ-organnya
(Badan atau Jabatan TUN) menurut
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
dapat melakukan perbuatan/tindakan hukum perdata
 Meskipun organ atau jabatan pemerintahan dapat
melakukan perbuatan hukum perdata, mewakili
badan hukum induknya, hal yang terpenting dalam
konteks hukum administrasi adalah mengetahui organ
atau jabatan pemerintahan dalam melakukan
perbuatan hukum yang bersifat publik

12.  Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, ada beberapa
ciri yang terdapat pada jabatan atau organ
pemerintahan yaitu :
1. Organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama
dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian
modern, diletakkan sebagai pertanggung jawaban
politik dan kepegawaian atau tanggung jawab
pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ
pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggung
jawab.

13. 2. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan
mempertahankan norma hukum administrasi, organ
pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat
dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan,
banding, atau perlawanan.
3. Disamping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan
juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya
sebagai pengugat.
4. Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki
harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan
merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut
privat dengan harta kekayaannya. Jabatan Bupati atau
Walikota adalah organ-organ dari badan hukum
“Kabupaten”. Berdasarkan aturan hukum badan umum
inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ
pemerintahannya.

14.  Oleh karena itu, jika ada putusan hakim yang berupa
denda atau uang paksa (dwangsom) yang dibebankan
kepada organ pemerintah atau hukuman ganti
kerugian dari kerusakan, kewajiban membayar dan
ganti kerugian itu dibebankan kepada badan hukum
(sebagai pemegang harta kekayaan)

15.  Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan
hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk
melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak
dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan
perbuataan hukum, yang dilakukan melalui
perwakilan (vertegenwoordinging) yaitu pejabat
(ambtsdrager), yang bertindak atas jabatan itu.

16.  Menurut E. Utrecht oleh karena diwakili pejabat,
maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan
kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat.
Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya
 (jabatan walikota dapat berjalan dengan
konkret/menjadi bermanfaat bagi kota oleh karena
diwakili oleh walikota)

17.  P. Nicolai dan kawan-kawan menyebutkan bahwa : “
kewenangan yang diberikan kepada organ
pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga
dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan
fungsi organ tersebut yaitu para pejabat”.
 Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya
menjalankan tugas dan wewenang, karena pejabat
tidak “memiliki” wewenang. Yang memiliki wewenang
adalah jabatan

18.  Logemann mengatakan, “berdasarkan hukum tata
Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban,
yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum,
hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan
pergantian pejabat”

19.  Pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang
didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan adalah
lingkungan pekerjaan tetap, sementara pejabat
dapat berganti-ganti. Antara jabatan dengan pejabat
memiliki hubungan yang erat,
 namun di antara keduanya sebenarnya memiliki
kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah dan
diatur dengan hukum yang berbeda. Jabatan diatur
oleh hukum tata negara dan hukum administrasi,
sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum
kepegawaian

20.  Dalam Hukum Administrasi Negara, tindakan hukum
jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat
pemerintah. Dengan demikian kedudukan hukum
pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai
wakil (vertegenwoordiger) dari jabatan pemerintahan

21. Macam-Macam Jabatan
Pemerintahan
 Sesuai dengan konsep negara yang menganut konsep
welfare state, yang mana ruang lingkup kegiatan dari
administrasi negara atau pemerintahan itu sangat luas dan
beragam.
 Karena itu jabatan-jabatan pemerintahan selaku
penyelenggara kegiatan pemerintahan juga banyak dan
beragam, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tidak
semata-mata dijalankan oleh jabatan pemerintahan, tetapi
juga oleh badan-badan swasta. Hal itu dinyatakan oleh
Philipus M.Hadjon yaitu : “Wewenang Hukum Publik
hanya dapat dimiliki oleh Penguasa”

22.  Berdasarkan kenyataan ini, Indroharto menyebutkan
bahwa ukuran untuk dapat disebut badan atau pejabat
TUN merupakan fungsi yang dilaksanakan, bukan
nama sehari-hari, bukan pula kedudukan
strukturalnya dalam salah satu lingkungan kekuasaan
dalam negara. Selanjutnya mengelompokkan organ
pemerintahan atau tata usaha negara itu diantaranya:

23.  Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah
presiden sebagai kepala eksekutif.
 Instansi-instansi dalam lingkungan negara diluar
lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan
pemerintahan.
 Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh
pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan.
 Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pihak
pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan
tugas-tugas pemerintahan.
 Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan
melaksanakan tugas pemerintahan.

24.  Jabatan pemerintah dan pejabat mendapatkan tugas
dan wewenang berdasarkan hukum publik, sehingga
dalam menjalankan berbagai aktivitasnya tunduk
pada ketentuan hukum publik khususnya Hukum
Administrasi Negara
 Pejabat ini tidak bisa langsung dikategorikan sebagai
pejabat administrasi negara (sesuai kriteria dari SF.
Marbun)

25.  Dalam literatur hukum administrasi, badan hukum
keperdataan dapat dikategorikan sebagai administrasi
negara dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 Badan-badan itu dibentuk oleh organisasi publik.
 Badan-badan tersebut menjalankan fungsi
pemerintahan
 Peraturan perundang-undangan secara tegas
memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan dan dalam kondisi
tertentu berwenang menerapkan sanksi administratif.
H.D. Van Wijk menyebutnya sebagai pihak swasta
sebagai pemerintah (particuleren als overheid)

26. Kedudukan Pemerintah dalam
Hukum Privat
 Badan hukum adalah (kumpulan orang yaitu semua
yang didalam kehidupan masyarakat (dengan
beberapa perkecualian) sesuai dengan ketentuan
undang-undang dapat bertindak sebagaimana
manusia, yang memiliki hak-hak dan kewenangan-
kewenangan, seperti kumpulan orang (dalam suatu
badan hukum), perseroan terbatas, perusahaan
perkapalan, perhimpunan (sukarela) dan sebagainya

27.  Dalam kepustakaan hukum dikenal ada beberapa
unsur dari badan hukum yaitu :
 Perkumpulan orang (organisasi yang teratur)
 Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-
hubungan hukum.
 Adanya harta kekayaan yang terpisah
 Mempunyai kepentingan sendiri
 Mempunyai pengurus
 Mempunyai tujuan tertentu
 Mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban
 Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan

28.  Bila berdasarkan hukum publik negara, provinsi dan
kabupaten adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari
organ-organ kenegaraan dan pemerintahan,maka
berdasarkan hukum perdata negara, provinsi dan
kabupaten adalah kumpulan dari badan-badan hukum
yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemerintah
 Menurut pendapat ten berge “pemerintah sebagaimana
manusia dan badan hukum privat terlibat dalam lalu
lintas pergaulan hukum, pemerintah bisa menjual dan
membeli, menyewa atau menyewakan dll”

29.  Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan
keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum
perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari
badan hukum, bukan wakil dari jabatan
 Sehingga kedudukan pemerintah dalam pergaulan
hukum keperdataan tidak berbeda dengan seorang
atau badan hukum privat, yang tidak mempunyai
kedudukan istimewa dan dapat menjadi pihak dalam
sengketa keperdataan dengan seorang atau badan
hukum dalam peradilan umum

30.  Maka tindakan hukum pemerintah dibidang
keperdataan adalah sebagai wakil dari badan hukum
(rechtspersoon), yang tunduk dan diatur dengan
hukum perdata, dan kedudukan pemerintah dalam
hukum privat adalah sebagai wakil dari badan hukum
keperdataan
 Keberadaan pemerintah yang secara teroritis memiliki
dua fungsi, yaitu sebagai wakil dari jabatan dan badan
hukum, yang masing-masing diatur dan tunduk pada
hukum yang berbeda, hukum publik dan hukum
privat

31. Kewenangan Pemerintah
1. Asas legalitas dan Wewenang Pemerintahan
2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang
Pemerintahan

32. Asas legalitas (legaliteitsbeginsel)
 Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama
yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap
penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di
setiap negara hukum terutama bagi negara-negara
hukum dalam sistem kontinental
 Sistem kontinental di sini mempunyai pengertian
peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang
dan tersusun secara sistematis harus tercantum di
dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Hal ini
semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum

33.  Pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan
pajak oleh negara inggris terkenal dengan ungkapan
“No Taxation Without Representation”
 Di Amerika Serikat ada ungkapan “Taxition without
Representation is Robbery”
 Berdasarkan istilah diatas maka penarikan pajak hanya
boleh dilakukan setelah adanya Undang-Undang yang
mengatur pemungutan dan penentuan pajak.

34.  Istilah asas legalitas juga dikenal dalam hukum pidana
yaitu “nullum delictum sine praevia lege poenali”
 Dalam hukum islam bertumpu pada ayat “ma kaana
mu’adzibiina hatta nab’atsa rasuula” yang artinya kami
tidak menjatuhkan siksa sebelum kami mengutus
seorang rosul
 Selanjutnya dari ayat diatas melahirkan kaidah hukum
islam “la hukma li af’al al’uqola-i qobla wurud al-
nash” yang artinya tidak ada hukum bagi orang
berakal sebelum ada ketentuan nash

35.  Dalam hukum administrasi negara juga dikenal
dengan asas legalitas yaitu “dat het bestuur aan de wet
is onderworpen” artinya pemerintah tunduk kepada
undang-undang
 Atau “het legaliteisbeginsel houdt in dat alle
(algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet
moeten berusten” artinya asas legalitas menentukan
bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara
harus didasarkan pada undang-undang

36.  Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan
demokrasi dan gagasan negara hukum, dimana
gagasan demokrasi menuntut setiap bentuk undang-
undang dan berbagai keputusan mendapat
persetujuan dari rakyat melalui wakilnya dan sebanyak
mungkin memperhatikan kepentingan rakyat
 Dimana menurut Rousseau “undang-undang
merupakan personofikasi dari akal sehat manusia atau
aspirasi masyarakat”

37.  Dan juga asas legalitas merupakan prinsip negara
hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan
“het beginsel van wetmatigheid van bestuur” yakni
prinsip keabsahan pemerintah
 H.D Stout dengan mengutip pendapat Verhey bahwa
prinsip keabsahan pemerintah ini mengandung tiga
aspek yaitu aspek negatif, aspek formal-positif dan
aspek materiil-positif

38.  Aspek negatif
 Menentukan bahwa tindakan pemerintah tidak boleh
bertentangan dengan UU
 Aspek formal-positif
 Menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki
kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau
berdasarkan UU
 Aspek materiil-positif
 Menentukan bahwa UU memuat aturan umum yang
mengikat tindakan pemerintah, artinya bahwa
kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-
undangan dan juga kewenangan itu isinya ditentukan
normanya oleh UU

39.  Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan
demokrasi dan gagasan negara hukum
 Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk UU
dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan
dari wakil rakyat, seperti pendapat Rousseau “UU
merupakan personifikasi dari akal sehat manusia dan
aspirasi masyarakat”
 Gagasan negara hukum menuntut agar
penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintah
harus didasarkan pada UU dan memberi jaminan
terhadap hak-hak dasar rakyat

40. Penerapan asas
legalitas menurut
Indroharto akan
menunjang berlakunya
kesamaan perlakuan kepastian hukum

41.  Menurut H.D Stout asas legalitas dimaksudkan untuk
memberikan jaminan kedudukan hukum warga
negara terhadap pemerintah
 Sehingga pemerintah hanya dapat melakukan
perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau
didasarkan pada undang-undang yang merupakan
perwujudan aspirasi warga negara
 Dalam negara hukum demokrasi, tindakan
pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat
yang secara formal tertuang dalam undang-undang

42.  Akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan
pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas,
yang berarti didasarkan Undang-undang senantiasa
tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang
memiliki tingkat dinamika yang tinggi
 Salah satu kelemahan hukum tertulis adalah hukum
sebagai bagian dari kehidupan masyarakat
mencangkup semua aspek kehidupan yang sangat luas
dan kompleks, sehingga tidak mungkin seluruhnya
dijelmakan dalam peraturan perundang-undangan

43.  Oleh karena itu Prajudi Atmasudirdjo menyebutkan
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam
penyelenggaraan pemerintahan yaitu ;
• Kegiatannya harus mengenai
sasaran yang telah ditetapkan
Efektifitas
• Kegiatan administrasi negara
jangan sampai menimbulkan
heboh karena tidak dapat diterima
oleh masyarakat
legimitas

44. • Perbuatan pejabat administrasi negara
tidak boleh melanggar hukum
Yuridikitas
• Perbuatan atau keputusan administrasi
harus (tertulis) dalam arti luas, namun
apabila dijalankan dengan dalih “keadaan
darurat” maka harus dibuktikan
kemudian
Legalitas
• Moral dan ethik umum dalam masyarakat
wajib dijunjung tinggi
Moralitas

45. • Kehematan biaya dan
produktivitas wajib
diusahakan setinggi-tingginyaEfisiensi
• Pemanfaatan teknologi wajib
dipakai untuk
mengembangkan atau
mempertahankan mutu
prestasi
Teknik dan
Teknologi

46. Wewenang Pemerintahan
 Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama
yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap
penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di
setiap negara hukum
 Dimana setiap penyelenggaraan kenegaraan dan
pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu
kewenangan yang diberikan oleh undang-undang
 Dengan demikian substansi asas legalitas adalah
wewenang yakni kemampuan untuk melakukan
tindakan hukum tertentu

47.  Wewenang menurut H.D. Stout “keseluruhan hak dan
kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh
pembuat UU kepada subyek hukum publik”
 Menurut F.P.C.L Tonnaer “kewenangan pemerintah
dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk
melaksanakan hukum positif, dan dengan itu dapat
diciptakan hubungan hukum antara pemerintah
dengan warga negara”
 Dan dalam negara hukum yang menempatkan asas
legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan
pemerintah, wewenang pemerintah itu berasal dari
peraturan perundang-undangan

48. Sumber dan Cara Memperoleh
Kewenangan Pemerintahan
 Berdasarkan prinsip asas Legalitas maka
wewenang pemerintahan berasal dari peraturan
perundang-undangan
Kewenangan
diperoleh
melalui
Atribusi Delegasi Mandat

49.  Indroharto mengatakan atribusi terjadi
pemberian wewenang pemerintahan yang
baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan
 Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu
wewenang yang telah ada oleh badan atau
jabatan tata usaha negara yang telah
memperoleh wewenang pemerintah secara
atribusi kepada badan atau jabatan tata
usaha negara lainnnya

50.  Definisi atribusi, delegasi dan mandat menurut H.D van
Wijk dan Willem Konijnenbelt
 Atribusi  adalah pemberian wewenang pemerintah
oleh pembuat UU kepada organ pemerintah
 Delegasi  pelimpahan wewenang pemerintahan
dari satu organ pemerintahan kepada organ
pemerintahan lainnya
 Mandat  terjadi ketika organ pemerintahan
mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ
lain atas namanya

51.  Berbeda pendapat dari J.G Steenbeek yang
menyebutkan bahwa hanya ada dua cara
organ pemerintah memperoleh wewenang,
atribusi dan delegasi

52.  Syarat syarat pelimpahan wewenang pemerintahan
melalui delegasi adalah:
 Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak
dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah
dilimpahkan
 Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan
 Delegasi tidak kepada bawahan
 Kewajiban memberikan keterangan
 Peraturan kebijakan

53.  Dalam kajian HAN, mengetahui sumber dan cara
memperoleh wewenang organ pemerintah sangat
penting karena terkait dengan pertanggungjawaban
hukum dalam penggunaan wewenang tersebut
 Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah “tidak
ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban”
 Kewenangan atribusi bersifat asli dan berasal dari
peraturan perundang-undangan
 Kewenangan delegasi tidak ada penciptaan wewenang
 Kewenangan mandat hanya bertindak untuk dan atas
nama pemberi mandat

54.  Perbedaan kewenangan delegasi dan mandat
Pelimpahan
wewenang
Wewenang tidak
dapat dilakukan
oleh organ asli
kecuali ada
pencabutan
Delegasi
Perintah untuk
melaksanakan
Setiap saat dapat
menggunakan
sendiri
Mandat

55. Terjadi
peralihan
tanggung
jawab
Harus
berdasarkan
UU
Harus tertulis
Delegasi
Tidak terjadi
peralihan
tanggung
jawab
Tidak Harus
berdasarkan
UU
Dapat tertulis
dan tidak
tertulis
Mandat

56. Perbedaan Delegasi dan Mandat Menurut
Philipus M. Hadjon
Mandat Delegasi
Prosedur Pelimpahan Dalam hubungan rutin
atasan-bawahan, hal
biasa kecuali dilarang
secara tegas
Dari suatu organ
pemerintahan kepada
organ lain : dengan
peraturan perundang-
undangan
Tanggung jawab dan
tanggung gugat
Tetap kepada pemberi
mandat
Tanggung jawab dan
tanggung gugat beralih
kepada penerima delegasi
Kemungkinan si pemberi
menggunakan wewenang
itu lagi
Setiap saat dapat
menggunakan sendiri
wewenang yang
dilimpahkan itu
Tidak dapat
menggunakan wewenang
itu lagi kecuali adanya
pencabutan dengan
berpegang pada asas
“contrarius actus”

57.  Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai
sifat wewenang pemerintah yaitu terikat, fakultatif
dan bebas (indorharto)
 Terikat, apabila peraturan dasarnya menentukan
kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang
tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya
sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan
yang harus diambil

58.  Fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata
usaha negara yang bersangkutan tidak wajib
menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih
ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat
dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan
tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan
dasarnya.

59.  bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya
memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata
usaha Negara untuk menentukan sendiri mengenai isi
dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan
dasarnya memberikan lingkup kebebasan kepada
pejabat tata Negara yang bersangkutan.

60. Tindakan Pemerintahan
 Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai
subjek hukum, sebagai drager van de rechten en
plichten atau pendukung hak-hak dan kewajiban-
kewajiban
 Sebagai subyek hukum maka sering melakukan
tindakan baik tindakan nyata (feitelijkhandelingen)
dan tindakan hukum (rechtshandelingen)

61. Tindakan Nyata (Feitelijkhandelingen)
• Tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya
dengan hukum
Tindakan Hukum (Rechtshandelingen)
• Tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya
dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau
tindakan yang dimaksudkan untuk
menciptakan hak dan kewajiban (R.J.H.M
Huisman)

62.  Istilah rechtshandelingen berasal dari hukum perdata
yang kemudian digunakan dalam Hukum
Administrasi Negara
 Menurut H.J Romeijn tindakan hukum administrasi 
suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ
administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan
untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang
hukum administrasi negara
 Terdapat perbedaan terkait dengan sifat mengikatnya
dalam tindakan hukum perdata dan hukum
administrasi negara

63. Unsur-Unsur Tindakan Hukum
Pemerintahan (Muchsan)
Perbuatan dilakukan oleh aparat
pemerintahan
Dilaksanakan dalam rangka
menjalankan fungsi pemerintahan
Perbuatan tersebut menimbulkan akibat
hukum dalam bidang HAN
Perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka
pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat
Perbuatan hukum administrasi harus didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

64.  Dalam hal onbevoegd ada tiga kemungkinan
Tidak berwenang dari segi wilayah
Tidak berwenang dari segi waktu
Tidak berwenang dari segi materi
 Onbevoegd menurut P. de Haan dan kawan-
kawan
Onbevoegdheid absolut
Onbevoegdheid relatif

65. Macam-macam Tindakan Hukum
Pemerintahan
 Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek
hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan
pemerintahan dan badan hukum
 Berkaitan dengan tindakan hukum publik menurut
A.F.A. korsten dan F.P.C.L. Tonnaer mengatakan
Hukum
Publik
Bersifat
Sepihak
Bersifat Banyak
Pihak

66. Karakteristik Tindakan Hukum
Pemerintahan
 Perbuatan hukum yang terjadi dalam lingkup hukum
publik selalu bersifat sepihak
 (Indroharto)Tindakan hukum tata usaha negara
dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya
suatu tindakan hukum tata usaha negara yang
memiliki kekuatan hukum pada akhirnya tetap
tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau
jabatan tata usaha negara yang memiliki kewenangan
pemerintahan untuk berbuat demikian

67. Negara
hukum
Asas legalitas
Melahirkan
kewenangan
Kewenangan
hanya
diberikan
kepada organ
pemerintahan
tertentu
Bersifat
sepihak

68.  Dalam HAN hubungan hukum pemerintah (sebagai
wakil dari jabatan pemerintahan) dengan seseorang
atau badan hukum perdata tidak berada dalam
kedudukan yang sejajar
 Berbeda dengan hubungan hukum berdasarkan
hukum perdata yang bertumpu pada asas otonomi dan
kebebasan berkontrak
 Tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan
dengan melibatkan pihak swasta disebut tindakan
hukum campuran

69. Tindakan
Pemerintahan
Tindakan hukum publik
sepihak
Tindakan nyata
Tindakan hukum publik
Keputusan yang bersifat
konkret dan individual
Keputusan yang ditujukan
untuk umum
Tindakan hukum
Tindakan hukum
publik beberapa pihak
Tindakan hukum privat