Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan kualitas SDM untuk memanfaatkan citra satelit melalui pelatihan berkelanjutan. Format pelatihan secara luar jejaring lebih sesuai daripada daring karena dapat meminimalkan permasalahan. Citra satelit efektif untuk kebijakan berbasis bukti, dan dapat didapatkan dari BRIN secara gratis sesuai kebutuhan daerah.

1. Dr. Oetami Dewi
Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan
Riset dan Inovasi Daerah
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
KEBIJAKAN
PEMANFAATAN DATA
CITRA SATELIT DI
DAERAH
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
Citra Satelit Penginderaan Jauh Tahun 2023

2. PENYEDIAAN CITRA SATELIT PENGINDERAAN JAUH UNTUK NASIONAL
2012 2013 2018
PP No. 11 / 2018
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Penginderaan Jauh
Undang-undang No.21 / 2013
Tentang Keantariksaan
Dalam pasal 16 -
21, disebutkan
lembaga
melakukan kegiatan akuisisi,
pengolahan
dan
penginderaan
jauh
pengelolaan data
satelit untuk
kebutuhan nasional
• Citra satelit penginderaan jauh multi misi,
multi resolusi
• Pedoman pengolahan data
• Pembinaan/bimbingan teknis
Pengguna • Kementerian/Lembaga
• TNI, POLRI
• Pemerintah Daerah
• Masyarakat
Inpres No.6 / 2012
lembaga berkewajiban:
• menyediakan citra satelit penginderaan jauh
resolusi tinggi dgn lisensi Pemerintah Indonesia
• meningkatkan kapasitas dan operasi sistem
akuisisi citra
Diolah dari berbagai sumber

3. KETERSEDIAAN CITRA SATELIT
NASIONAL
CITRA SATELIT RESOLUSI RENDAH
CITRA SATELIT RESOLUSI SEDANG
CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI
Bisa didapatkan Pemda dengan tarif non-komersil
Bisa didapatkan Pemda dengan tarif non-komersil
Bisa didapatkan Pemda dengan tarif non-komersil
Pengadaan
Citra
Satelit
Secara
Periodik
PerBRIN No. 36 Tahun 2022 tentang Besaran,
Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif
sampai dengan Rp 0,00 atau 0% atas Jenis PNBP
yang Berlaku pada BRIN, Pasal 7 ayat (1), (2), dan
(3):
- Pengguna layanan berasal dari Instansi
Pemerintah
- Berdasarkan konstribusi yang telah disepakati
antara BRIN dan Instansi Pemerintah dan telah
dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- Diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi pemerintahan berdasarkan permohonan.
PerPres No. 78 Tahun 2021 tentang BRIN
Pasal 1
BRIN adalah lembaga yang menyelenggarkan penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapai, serta lnvensi dan inovasi, penyelenggaraan
ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasl.

4. REGULASI TERKAIT UNTUK PEMANFAATAN DATA CITRA
SATELIT DI DAERAH
Peraturan Daerah terkait
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah terkait
Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)
Peraturan
Daerah terkait
Batas Wilayah
Peraturan Daerah
terkait Perubahan Iklim
Peraturan Daerah terkait
Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
Diolah dari berbagai sumber

5. HARUSKAH DAERAH MELAKSANAKAN RISET/ MENGUMPULKAN
DATA SECARA MANDIRI?
Daerah memanfaatkan
hasil data, ilmu pengetahuan,
dan teknologi tersebut
Data dan Hasil
Riset dari
BRIN, Perguruan
Tinggi,
Lembaga Litbang
Swasta
Tersedianya data,
ilmu pengetahuan,
dan Teknologi yang
siap dimanfaatkan;
misalnya: citra
satelit, TTG, sistem,
dan berbagai aplikasi
teknologi lainnya

6. INSTANSI PENGGUNA DATA CITRA SATELIT
Jumlah Instansi yang menggunakan Data Citra Satelit
dari tahun 2015 - 2022 sebanyak 656 Instansi
PEMERINTAH DAERAH: 518 LAYANAN DATA
Perguruan Tinggi/SMA/SMK/SMP: 87 LAYANAN DATA
PEMERINTAH PUSAT: 43 LAYANAN DATA
79%
TNI / POLRI: 5 LAYANAN DATA
LAINNYA: 3 LAYANAN DATA
13%
7%
1%1%
Sumber: Data Pusdatin BRIN, Februari 2023

7. PETA SEBARAN LAYANAN DATA CITRA SATELIT PEMERINTAH
PROVINSI DI INDONESIA
34 PROVINSI SUDAH MENGGUNAKAN LAYANAN DATA
KALIMANTAN BARAT: 26, KALIMANTAN TIMUR: 25, JAMBI: 23,
DKI JAKARTA: 22, JAWA BARAT: 22, ACEH: 20
Sumber: Data Pusdatin, Februari 2023

8. Pemanfaatan Data
Dasar Citra Satelit
untuk Penyelesaian
Potensi/Problema
di Daerah
8 Februari 2023

9. SEBARAN PESERTA RAKORTEK BRIDA
“PEMANFAATAN DATA CITRA SATELIT”
No. Pemerintah Provinsi
1 Provinsi Gorontalo
2 Provinsi Gorontalo
3 Provinsi Jambi
4 Provinsi Jawa Timur
5 Provinsi Kalimantan Utara
6 Provinsi Lampung
7 Provinsi Maluku Utara
8
Provinsi Nusa Tenggara
Barat
9 Provinsi Palangka Raya
10 Provinsi Sulawesi Barat
11 Provinsi Sumatera Barat
12 Provinsi Sumatera Selatan
13 Provinsi Sumatera Utara
No. Pemerintah Daerah (Kota)
1 Kota Bima
2 Kota Bogor
3 Kota Bogor
4 Kota Bukittinggi
5 Kota Cianjur
6 Kota Dumai
7 Kota Jayapura
8 Kota Kalianda
9 Kota Kendari
10 Kota Makassar
11 Kota Malang
12 Kota Pangkalpinang
13 Kota Salatiga
14 Kota Semarang
15 Kota Surabaya
16 Kota Tidore Kepulauan
No. Pemerintah Daerah (Kabupaten) No. Pemerintah Daerah (Kabupaten)
1 Kabipaten Manggarai Barat 27 Kabupaten Madiun
2 Kabupaten Banggai 28 Kabupaten Magelang
3 Kabupaten Bangka Selatan 29 Kabupaten Maluku Tenggara
4 Kabupaten Bangka Tengah 30 Kabupaten Mamasa
5 Kabupaten Bangli 31 Kabupaten Merauke
6 Kabupaten Banyuasin 32 Kabupaten Muna
7 Kabupaten Banyumas 33 Kabupaten Nagekeo
8 Kabupaten Batu Bara 34 Kabupaten Nagekeo
9 Kabupaten Belitung Timur 35 Kabupaten Ngawi
10 Kabupaten Blitar 36 kabupaten Nias Selatan
11 Kabupaten Blitar 37 Kabupaten ogan komering ilir
12 Kabupaten Blitar 38 Kabupaten Pamekasan
13 Kabupaten Bogor 39 Kabupaten Pati
14 Kabupaten Bombana 40 Kabupaten Pegunungan Bintang
15 Kabupaten Bombana 41 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
16 Kabupaten Boyolali 42 Kabupaten Purbalingga
17 Kabupaten Cianjur 43 Kabupaten Sanggau
18 Kabupaten Cilacap 44 Kabupaten Sukabumi
19 Kabupaten Karimun 45 Kabupaten Sukabumi
20 Kabupaten Kaur 46 Kabupaten Sukabumi
21 Kabupaten Kepulauan Tanimbar 47 Kabupaten Sukabumi
22 Kabupaten Klungkung 48 Kabupaten Sukoharjo
23 Kabupaten Kolaka Utara 49 Kabupaten Sumenep
24 Kabupaten Kulon Progo 50 Kabupaten Wajo
25 Kabupaten Landak 51 Kabupaten Wonogiri
26 Kabupaten Lumajang 52 KabupatenTolitoli

10. Pemetaan Peruntukan
Kebutuhan Citra Satelit
di Daerah Yang
Dipergunakan Sebagai
Dasar Pengambilan
Kebijakan
Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, Februari 2023

11. Harapan Daerah
Terhadap
Pendampingan
Teknis
Pemanfaatan Citra
Satelit di Daerah
Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, Februari 2023

12. Perbandingan Peserta yang bersedia diadakan
pendampingan lebih lanjut dengan yang tidak
bersedia
Persentase Peserta Daerah yang Menginginkan
Bimtek Lanjutan
Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, Februari 2023

13. 2
1
3
4
Pemerintah daerah sebaiknya dapat
menganggarkan peningkatan kualitas SDM
yang dapat menggunakan dan
menganalisis citra satelit melalui
pendidikan dan pelatihan (diklat) yang
berkelanjutan
Format diklat yang dirasakan paling sesuai
dengan kebutuhan calon peserta dan dapat
meminimalkan berbagai permasalahan
yang muncul dalam pendampingan teknis
secara dalam jejaring (on-line) adalah
pelaksanaan secara luar jejaring (off-line)
Penggunaan citra satelit merupakan
salah satu sumber data yang efektif
dan efisien yang dapat dipergunakan
sebagai dasar penyusunan kebijakan
berbasis bukti (evidance based policy)
Pemerintah daerah dapat berkordinasi
dengan BRIN untuk mendapatkan citra satelit
terkini (up-to-date) yang sesuai dengan
kebutuhan secara cuma-cuma (gratis)
KESIMPULAN DAN
SARAN

14. TERIMAKASIH
Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan
Inovasi Daerah
J.L. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340