Kick Off Meeting penyusunan action plan TIK Depdiknas membahas rencana penyempurnaan master plan dan investment plan. PT Daya Makara UI akan melaksanakan proyek ini berdasarkan pengalaman mereka dalam penyusunan rencana strategis TIK untuk berbagai lembaga pemerintah.

1. Kick Off Meeting
Pekerjaan Penyusunan Action Plan TIK Depdiknas,
Penyempurnaan Master Plan dan Investment Plan
Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia
Disusun Oleh :
PT Daya Makara UI

2. Pengalaman Perusahaan
PT Daya Makara UI
 Beberapa proyek yang pernah dikerjakan antara lain:
 Grand Design SPIPISE BKPM (2008)
 IT Plan Inspektorat Jenderal Depkeu (2008)
 IT Strategic Plan Ditjen DIKTI (2007)
 IT Audit Dipenda DKI Jakarta (2007)
 Penyusunan SOP TI Depnakertrans (2007)
 Review IT Plan Bank Mandiri (2007)
 Grand Design Sistem Informasi (Enterprise Architecture) BPKP (2007)
 IT Blueprint Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2007)
 Audit TI Bank Mandiri berbasis COBIT (2007)
 IT Strategic Plan di Departemen Pertanian (2007)
 IT Strategic Plan di Bosowa Corporation (2007)
 Information Management Strategic Plan Bank Indonesia (2007)
 IT Strategic Plan Ditjen Bea Cukai (2006)
 Assessment Aplikasi Keuangan, Review IT Plan & Penyusunan TOR ERP PT. Angkasa
Pura I (2006)
 Penyusunan Struktur Organisasi & SOP TI di Jamsostek (2005)
 IT Plan Pemda Maluku (2005)
 Dalam penyusunan IT Plan, kami juga menyertakan usulan mengenai tatakelola-nya,
termasuk organisasi TI yang mendukung rencana strategis TI yang kami buat.
 Kami memiliki surat referensi keberhasilan pekerjaan dari klien-klien kami.

3. Daftar Isi
 Visi Pendidikan Nasional
 Misi Pendidikan Nasional
 Tiga Pilar Pendidikan Nasional
 Anatomi Pendidikan di Indonesia
 Tinjauan Awal Terhadap Pekerjaan
 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan
 Tinjauan :
 Draf PerMenDiknas Terkait Pengelolaan TIK di Lingkungan Depdiknas
 E-Administrasi
 E-Pembelajaran
 Jardiknas
 Perumusan Action Plan TIK

4. Visi Pendidikan Nasional
Visi Pendidikan Nasional :
 Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang
kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara
Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas
sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang
selalu berubah.
 Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas
berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan: INSAN
INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF (Insan
Kamil/Insan Paripurna)
Sumber : Renstra Depdiknas 2005-2009

5. Misi Pendidikan Nasional
Misi Pendidikan Nasional :
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara
utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan
masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan
untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan
sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan,
pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara
Kesatuan RI.
 Selaras dengan Misi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas untuk tahun
2005 - 2009 menetapkan Misi sebagai berikut: MEWUJUDKAN
PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSAN INDONESIA
CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF.
Sumber : Renstra Depdiknas 2005-2009

6. Tiga Pilar Pendidikan Nasional
1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing
3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas & Pencitraan Publik
Sumber : Renstra Depdiknas 2005-2009

7. Pilar Pertama Pendidikan Nasional
Pemerataan & Perluasan Akses Pendidikan
PEMERATAAN &
PERLUASAN AKSES
PENDIDIKAN
PenyediaanSarana&
PrasaranaPendidikan
Wajar
1.2
PenyediaanSarana&
PrasaranaPendidikan
Wajar
1.2
PendanaanBiaya
OperasiWajar
1.1
PendanaanBiaya
OperasiWajar
1.1
RekrutmenPendidikdan
TenagaKependidikan
1.3
RekrutmenPendidikdan
TenagaKependidikan
1.3
PerluasanAksesPendidikan
WajarpadaJalurNon-
Formal
1.4
PerluasanAksesPendidikan
Keaksaraanbagi Penduduk
usia > 15 tahun
1.5
PerluasanAksesSLB dan
SekolahInklusif
1.6
PengembanganSekolah
WajarLayananKhususbagi
DaerahTerpencil
/
Kepulauanyang
BerpendudukJarangdan
Terpencar
1.7
PerluasanAksesPAUD
1.8
PendidikanKecakapan
Hidup
1.9
PeningkatanPeranSerta
Masyarakatdalam
PerluasanAkses
SMA/SMK/SMTerpadu
, SLB,
dan PerguruanTinggi
1.13
PemanfaatanICT sebagai
Media Pembelajaran
JarakJauh
1.12
PerluasanAkses
PerguruanTinggi
1.11
PerluasanAksesSMA/SMK
dan SM Terpadu
1.10
PEMERATAAN &
PERLUASAN AKSES
PENDIDIKAN
PenyediaanSarana&
PrasaranaPendidikan
Wajar
1.2
PenyediaanSarana&
PrasaranaPendidikan
Wajar
1.2
PendanaanBiaya
OperasiWajar
1.1
PendanaanBiaya
OperasiWajar
1.1
RekrutmenPendidikdan
TenagaKependidikan
1.3
RekrutmenPendidikdan
TenagaKependidikan
1.3
PerluasanAksesPendidikan
WajarpadaJalurNon-
Formal
1.4
PerluasanAksesPendidikan
Keaksaraanbagi Penduduk
usia > 15 tahun
1.5
PerluasanAksesSLB dan
SekolahInklusif
1.6
PengembanganSekolah
WajarLayananKhususbagi
DaerahTerpencil
/
Kepulauanyang
BerpendudukJarangdan
Terpencar
1.7
PerluasanAksesPAUD
1.8
PendidikanKecakapan
Hidup
1.9
PeningkatanPeranSerta
Masyarakatdalam
PerluasanAkses
SMA/SMK/SMTerpadu
, SLB,
dan PerguruanTinggi
1.13
PemanfaatanICT sebagai
Media Pembelajaran
JarakJauh
1.12
PerluasanAkses
PerguruanTinggi
1.11
PerluasanAksesSMA/SMK
dan SM Terpadu
1.10
Sumber : Renstra Depdiknas 2005-2009

8. Pilar Kedua Pendidikan Nasional
Peningkatan Mutu, Relevansi, & Daya Saing
PENINGKATAN
MUTU, RELEVANSI
& DAYA SAING
PenjaminanMutu Secara
Terprogramdengan
MengacupadaSNP
2.2
PenjaminanMutu Secara
Terprogramdengan
MengacupadaSNP
2.2
Implementasidan
PenyempurnaanSNP &
BSNP
2.1
Implementasidan
PenyempurnaanSNP &
BSNP
2.1
Perluasandan Peningkatan
Mutu Akreditasi
2.3
Perluasandan Peningkatan
Mutu Akreditasi
2.3
PengembanganGuru
sebagaiProfesi
2.4
PengembanganKompetensi
Pendidikdan Tenaga
Kependidikan
2.5
PerbaikanSaranadan
Prasarana
2.6
PengembanganSekolah
BerbasisKeunggulanLokal
di setiapKabupaten/Kota
2.8
PerluasanPendidikan
KecapakanHidup
2.7
PenerapanTelematika
dalamPendidikan
PembangunanSekolah
BertarafInternasionaldi
setiapProvinsidan/atau
Kabupaten/Kota
2.13
PeningkatanJumlahdan
Mutu PublikasiIlmiahdan
HAKI
2.12
AkselarasiJumlahProdi,
Kejuruan, Vokasi& Profesi
2.11
MendorongJumlahJurusan
di PT Masukdalam100
Besar Asia atau 500
Besar Dunia
2.10
2.9
PENINGKATAN
MUTU, RELEVANSI
& DAYA SAING
PenjaminanMutu Secara
Terprogramdengan
MengacupadaSNP
2.2
PenjaminanMutu Secara
Terprogramdengan
MengacupadaSNP
2.2
Implementasidan
PenyempurnaanSNP &
BSNP
2.1
Implementasidan
PenyempurnaanSNP &
BSNP
2.1
Perluasandan Peningkatan
Mutu Akreditasi
2.3
Perluasandan Peningkatan
Mutu Akreditasi
2.3
PengembanganGuru
sebagaiProfesi
2.4
PengembanganKompetensi
Pendidikdan Tenaga
Kependidikan
2.5
PerbaikanSaranadan
Prasarana
2.6
PengembanganSekolah
BerbasisKeunggulanLokal
di setiapKabupaten/Kota
2.8
PerluasanPendidikan
KecapakanHidup
2.7
PenerapanTelematika
dalamPendidikan
PembangunanSekolah
BertarafInternasionaldi
setiapProvinsidan/atau
Kabupaten/Kota
2.13
PeningkatanJumlahdan
Mutu PublikasiIlmiahdan
HAKI
2.12
AkselarasiJumlahProdi,
Kejuruan, Vokasi& Profesi
2.11
MendorongJumlahJurusan
di PT Masukdalam100
Besar Asia atau 500
Besar Dunia
2.10
2.9
Sumber : Renstra Depdiknas 2005-2009

9. Pilar Ketiga Pendidikan Nasional
Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, & Pencitraan Publik
PENGUATAN TATA
KELOLA,
AKUNTABILITAS &
PENCITRAAN PUBLIK
3.2
Peningkatan SPI Berkoordinasi
dengan BPKP & BPK
3.1
Peningkatan Kapasitas &
Kompetensi Aparat dalam
Perencanaan dan Penganggaran
3.3
Peningkatan Kapasitas &
KompetensiManajerial Aparat
3.4
Peningkatan Ketaan Aparat
pada Peraturan
Perundang-undangan
3.5
3.6
3.7
Pelaksanaan Inpres no. 5 Tahun
2004 tentang Percepatan
Pemberantasan KKN
PenyelesaianTindak Lanjut
Temuan-temuan Pemeriksaan
Itjen, BPKP & BPK
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pemeriksaan oleh Itjen, BPKP
& BPK
Intensifikasi Tindakan-tindakan
Preventif oleh Itjen
3.9
Penataan Regulasi Pengeloaan
Pendidikan
PeningkatanKapasitas &
Kompetensi Pemeriksaan
Aparat Itjen
Peningkatan Kapasitasn &
KompetensiPengelola
Pendidikan
Pengembangan Aplikasi SIM
secara Terintegrasi
3.8
Peningkatan Pencitraan
Publik
3.10
3.11
3.12
3.13
PENGUATAN TATA
KELOLA,
AKUNTABILITAS &
PENCITRAAN PUBLIK
3.2
Peningkatan SPI Berkoordinasi
dengan BPKP & BPK
3.1
Peningkatan Kapasitas &
Kompetensi Aparat dalam
Perencanaan dan Penganggaran
3.3
Peningkatan Kapasitas &
KompetensiManajerial Aparat
3.4
Peningkatan Ketaatan Aparat
pada Peraturan
Perundang-undangan
3.5
3.6
3.7
Pelaksanaan Inpres no. 5 Tahun
2004 tentang Percepatan
Pemberantasan KKN
PenyelesaianTindak Lanjut
Temuan-temuan Pemeriksaan
Itjen, BPKP & BPK
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pemeriksaan oleh Itjen, BPKP
& BPK
Intensifikasi Tindakan-tindakan
Preventif oleh Itjen
3.9
Penataan Regulasi Pengeloaan
Pendidikan
PeningkatanKapasitas &
Kompetensi Pemeriksaan
Aparat Itjen
Peningkatan Kapasitas &
KompetensiPengelola
Pendidikan
Pengembangan Aplikasi SIM
secara Terintegrasi
3.8
Peningkatan Pencitraan
Publik
3.10
3.11
3.12
3.13
PENGUATAN TATA
KELOLA,
AKUNTABILITAS &
PENCITRAAN PUBLIK
3.2
Peningkatan SPI Berkoordinasi
dengan BPKP & BPK
3.1
Peningkatan Kapasitas &
Kompetensi Aparat dalam
Perencanaan dan Penganggaran
3.3
Peningkatan Kapasitas &
KompetensiManajerial Aparat
3.4
Peningkatan Ketaan Aparat
pada Peraturan
Perundang-undangan
3.5
3.6
3.7
Pelaksanaan Inpres no. 5 Tahun
2004 tentang Percepatan
Pemberantasan KKN
PenyelesaianTindak Lanjut
Temuan-temuan Pemeriksaan
Itjen, BPKP & BPK
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pemeriksaan oleh Itjen, BPKP
& BPK
Intensifikasi Tindakan-tindakan
Preventif oleh Itjen
3.9
Penataan Regulasi Pengeloaan
Pendidikan
PeningkatanKapasitas &
Kompetensi Pemeriksaan
Aparat Itjen
Peningkatan Kapasitasn &
KompetensiPengelola
Pendidikan
Pengembangan Aplikasi SIM
secara Terintegrasi
3.8
Peningkatan Pencitraan
Publik
3.10
3.11
3.12
3.13
PENGUATAN TATA
KELOLA,
AKUNTABILITAS &
PENCITRAAN PUBLIK
3.2
Peningkatan SPI Berkoordinasi
dengan BPKP & BPK
3.1
Peningkatan Kapasitas &
Kompetensi Aparat dalam
Perencanaan dan Penganggaran
3.3
Peningkatan Kapasitas &
KompetensiManajerial Aparat
3.4
Peningkatan Ketaatan Aparat
pada Peraturan
Perundang-undangan
3.5
3.6
3.7
Pelaksanaan Inpres no. 5 Tahun
2004 tentang Percepatan
Pemberantasan KKN
PenyelesaianTindak Lanjut
Temuan-temuan Pemeriksaan
Itjen, BPKP & BPK
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pemeriksaan oleh Itjen, BPKP
& BPK
Intensifikasi Tindakan-tindakan
Preventif oleh Itjen
3.9
Penataan Regulasi Pengeloaan
Pendidikan
PeningkatanKapasitas &
Kompetensi Pemeriksaan
Aparat Itjen
Peningkatan Kapasitas &
KompetensiPengelola
Pendidikan
Pengembangan Aplikasi SIM
secara Terintegrasi
3.8
Peningkatan Pencitraan
Publik
3.10
3.11
3.12
3.13
Sumber : Renstra Depdiknas 2005-2009

10. Anatomi Pendidikan di Indonesia
KONTEN
DAN
KURIKULUM
PROSES
BELAJAR
MENGAJAR
FASILITAS
DAN
SARANA
PRASARANA
SUMBER
DAYA
MANUSIA
INFRASTRUKTUR DAN SUPRASTRUKTUR PENDIDIKAN
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ADMINISTRASI LEMBAGA PENDIDIKAN
NILAI-NILAI BUDAYA DAN FILOSOFI PENDIDIKAN
VISI – MISI – TUJUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
IDEOLOGI
POLITIK
EKONOMI SOSIAL
BUDAYA
HANKAM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Sumber : Grand Design ICT Untuk Pembelajaran di Sekolah

11. Tinjauan Terhadap Pekerjaan [1]
 Bahwasanya pihak pustekkom menginginkan pekerjaan ini melingkupi
seluruh kegiatan terkait e-pendidikan yang merupakan tanggung jawab
Depdiknas.
 E-pendidikan yang dimaksud terdiri atas e-pembelajaran dan e-
administrasi
 E-pembelajaran adalah inisiatif depdiknas di dalam menciptakan
suatu kondisi dimana konten pembelajaran (materi pelajaran dan
bahan ajar) dapat di akses oleh siapa pun dimanapun dan kapan pun.
Selain perluasan dan kemudahan akses, inisiatif ini juga berusaha
menciptakan mekanisme berbasis TIK yang efekif dan efisien di
dalam mendapatkan, menyaring dan memilah, serta
menyebarluaskan konten pembelajaran.
 E-administrasi adalah inisiatif depdiknas sebagai lembaga
pemerintahan sekaligus lembaga pelayanan publik di dalam
menciptakan kegiatan administrasi baik pendidikan maupun
non pendidikan (back office) secara akuntabel dan transparan
serta memenuhi aspek good governance dan good government.
Depdiknas berharap untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
akan informasi terkait pendidikan yang berkualitas disamping
kebutuhan menteri dan pimpinan eselon untuk mendapatkan
informasi yang berguna di dalam menentukan kebijakan dan
pengambilan keputusan.

12. Tinjauan Terhadap Pekerjaan [2]
 Pekerjaan penyusunan Action Plan TIK Depdiknas,
penyempurnaan master plan, dan investment plan dilakukan
untuk mendukung e-pendidikan sebagai salah satu flagship
initiative nasional.
 Perumusan Action Plan akan merujuk pada rencana strategis
Depdiknas 2005-2009, bagaimana menerjemahkan renstra
tersebut ke dalam langkah nyata melalui roadmap untuk TIK
pendidikan nasional.
 Penyusunan Master Plan dilakukan dalam rangka menyusun
perumusan kondisi & situasi ideal terkait TIK, baik TIK
sebagai e-pembelajaran maupun TIK sebagai e-administrasi.
Master Plan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan
dalam pemanfaatan TIK bagi seluruh elemen yang terlibat
pada pembangunan pendidikan nasional demi terwujudnya e-
pendidikan.
 Perancangan Investment Plan akan kami lakukan setelah
penyusunan Master Plan dilakukan. Pengerjaan ini dilakukan
untuk menjamin bahwa investasi yang dikeluarkan oleh
Depdiknas terkait TIK dapat optimal dan lebih tepat sasaran

13. Pendekatan/Metodologi
Business Architecture Layer
Information Systems
Architecture Layer
Information Technology
Architecture Layer
IS/IT Management
& Organization
Business Architecture Layer
Information Systems
Architecture Layer
Information Technology
Architecture Layer
IS/IT Management
& Organization
Gap
Analysis
Business Architecture Layer
Information Systems
Architecture Layer
Information Technology
Architecture Layer
IS/IT Management
& Organization
Vision & Mission
Organization Strategy,
Policies, Objectives &
Project Portfolio
Financial (Budget & Invesmtent) Plan
Change management
Priorities & Schedules
Current Assessment Penyempurnaan Master Plan
Roadmap &
Implementation Plan
Perumusan Action Plan
Investment Plan

14. Tinjauan Terhadap Draf Per Men Diknas Terkait Pengelolaan TIK [1]
 Bahwa menurut pasal 7 ayat 8, ternyata pengadaan, pengembangan,
pemeliharaan dan pemutakhiran aplikasi menjadi tanggung jawab Satker
terkait.
Analisis:
 Untuk beberapa jenis aplikasi tertentu, seperti aplikasi keuangan dan
kepegawaian, yang pada dasarnya sama untuk seluruh unit utama (eselon
I), sebenarnya tidak perlu pengadaannya dilakukan secara terpisah.
Cukup disedakan satu aplikasi yang pengadaannya boleh dilakukan oleh
Sekretariat Jendral atau Pustekkom, dan penggunanya di-share mulai dari
Setjen sampai Setditjen/Sekretariat eselon 1 lainnya.
 Kemudian, untuk beberapa system software (apakah ini termasuk
aplikasi?), seperti lisensi DBMS, Datawarehouse, OLAP, BI, Workflow,
Antivirus, Collaboration tool, Document Management Systems, dsb, kami
pikir tidak perlu pengadaannya dilakukan untuk setiap/masing-masing unit
utama. Kami pikir, lisensi dari system software tersebut dapat di-
share/distribusikan ke banyak user di Depdiknas.

15. Pasal 7 ayat 1 : Jenis aplikasi terdiri atas Aplikasi Administrasi dan Aplikasi
Konten Pembelajaran serta Aplikasi Informasi dan Kebijakan Pendidikan.
Revisi :
Aplikasi dapat pula dibagi menjadi aplikasi yang dapat digunakan secara luas
oleh Depdiknas (Depdiknas-wide) seperti system software dan aplikasi
unik yang digunakan oleh unit utama
Pasal 7 ayat 1 : Pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran aplikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Satker
terkait.
Revisi : Pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran aplikasi unik masing-
masing satker menjadi tanggungjawab satker terkait.
Pasal 7 ayat 8 : Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan
dan pemutakhiran aplikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggungjawab Satker terkait.
Revisi : pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan
pemutkhiran aplikasi yang digunakan secara luas di lingkup Depdiknas,
pengadaannya cukup diadakan satu kali dengan lisensi Depdiknas dan
satker-satker dapat menggunakannya tanpa membeli lisensi lagi. Dengan
pengelola lisensi adalah Pustekkom.

16. Tinjauan Terhadap Draf Per Men Diknas Terkait Pengelolaan TIK [2]
 Bahwa menurut pasal 11 ayat 2, ternyata Unit Utama memberikan akses
data pendidikan dan non-pendidikan kepada PSP, berkoordinasi dengan
Pustekkom.
Analisis:
 Menurut pengalaman kami di berbagai organisasi pemerintahan, tanpa
aturan tegas yang mewajibkan penyerahan data kepada unit pengolah
data, sangat sulit sekali mewujudkan pangkalan data yang tunggal. Dalam
pasal 11 ayat 2 itu, tidak dijelaskan apakah unit utama wajib atau boleh
menyerahkan akses data kepada PSP.
 Banyak pasal-pasal yang menjelaskan bahwa setiap satker harus
berkoordinasi dengan Pustekkom. Hal ini sangat baik dalam memberikan
wawasan/masukan kepada setiap satker. Apabila wewenang dari
Pustekkom tidak dieksplisitkan, maka akan ada kemungkinan seluruh
nasehat dari Pustekkom tidak akan diperhatikan. Beberapa hal yang
mungkin terjadi adalah bahwa pihak yang memegang anggaran, dialah
yang menentukan jalan atau tidak jalannya suatu proyek TIK, tidak
tergantung apa saran/nasehat Pustekkom maupun standar yang
dikeluarkan Pustekkom.

18. Tinjauan Terhadap Draf Per Men Diknas Terkait Pengelolaan TIK [3]
 Mekanisme relasional seperti business-IT liason tidak ditemukan.
 Pola umum untuk hak pengadaan dan pengembangan aplikasi nampaknya
terdesentralisasi. Pola desentralisasi hak pengembangan aplikasi hanya
cocok untuk organisasi yang bisnis-bisnisnya kurang berhubungan.
Sedangkan untuk organsasi yang kegiatannya saling berhubungan,
sebaiknya pengembangan aplikasi untuk kegiatan yang berhubungan itu
dilakukan secara terpusat.

19. Institusi Pendidikan
Tinjauan Awal
Rich Picture e-Administrasi
PSP Balitbang
Data
Pendidikan
Menteri
Unit Utama Unit Utama
Data Non
Pendidikan
Data
Pendidikan
Kebijakan
Sekolah Perguruan Tinggi Pusat Pendidikan
Setjen
Data
Pendidikan
Data Non
Pendidikan
Dinas
Pendidikan Data Pendidikan &
Non Pendidikan

20. Institusi Pendidikan
Usulan Rancangan
e-Administrasi
Unit Utama
Data Non
Pendidikan
Sekolah Perguruan Tinggi Pusat Pendidikan
Setjen
Data
Pendidikan
finance H R
Mgt Aset
Data Warehouse
Non Pendidikan
Aplikasi
Aplikasi
Data Warehouse
Pendidikan
Executive Dashboard Menteri
Content Mgt
Knowledge Mgt
Portal
Non Pendidikan Pendidikan
PSP
Balitbang
Collaboration Tool
Data Pendidikan &
Non Pendidikan
IIP
IIP
Decission Support System
Dinas

21. Isu & Permasalahan Terkait e-Administrasi [1]
 Pengelolaan data pendidikan
 Bagaimana mekanisme pengumpulan data pendidikan dari institusi
pendidikan yang ada saat ini? (input, proses, output, kebijakan,
standar teknologi, dsb)
 Data-data pendidikan dan non pendidikan apa yang penting / kritikal
untuk masing-masing entitas? (untuk menteri, unit utama, dinas,
sekolah itu sendiri)
 Pengelolaan data non pendidikan
 Bagaimana peran setjen di dalam pengelolaan data non pendidikan?
 Bagaiman pola kolaborasi dan pertukaran data antara setjen dengan
setditjen?
 Bagaimana mekanisme kolaborasi antara setjen Depdiknas dengan
dinas pendidikan terkait data non pendidikan?
 Bagaimana peluang terciptanya aplikasi back office yang terintegrasi
di lingkup Departemen?

22. Isu & Permasalahan Terkait e-Administrasi [2]
 Proses Bisnis antar unit utama/satker di lingkungan
departemen.
 Bagaimana pola pertukaran data antar eselon satu di Depdiknas?
Adakah standar dan platformnya? Bagaimana data governance nya?
 Bagaimana mekanisme pertukaran data antar eselon 2 dalam satu
unit utama? Sudah adakah standar? Data governancenya bagaimana?
 Executive Information System dan Pangkalan Data
 Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk ada di Dashboard menteri?
Apakah pimpinan eselon juga membutuhkannya?
 Bagaimana kolaborasi data antara data administrasi pendidikan dan
non pendidikan?
 Bagaimana mekanisme keterhubungan antara data administasi
dengan data pembelajaran (e-learning) yang ada? Apakah data
administrasi menentukan jenis konten dsb?

23. Isu & Permasalahan Terkait e-Administrasi [3]
 Otorisasi dan peran Dinas Pendidikan terkait aliran data
pendidikan dan non pendidikan
 Data pendidikan apa saja dari institusi pendidikan yang harus
dikoleksi dinas pendidikan dan data apa saja yang langsung dikirim
ke PSP Balitbang.
 Aplikasi dan teknologi yang digunakan untuk mengirimkan data dari
sekolah (institusi pendidikan) dan dari dinas pendidikan.
 Seberapa besar kewenangan dinas pendidikan dibawah Pemda
terhadap kebijakan pendidikan. Bagaimana kontribusi Depdiknas?
 Bagaimana mekanisme pembiayaan untuk operasionalisasi pendidikan
di institusi pendidikan?
 Bagaimana pola pertukaran data antara Depdiknas dengan dinas
pendidikan di daerah? Adakah standar dan platformnya? Bagaimana
data governance nya?
 Adakah aturan untuk mewajibkan dinas untuk menyerahkan data ke
Depdiknas? Dan sebaliknya?

24. Tinjauan Awal Terhadap
Jardiknas

25. Pemanfaatan Jardiknas Sebagai infrastruktur e-Administrasi
 “Jardiknas sebagai infrastruktur e-Administrasi
telah dimanfaatkan untuk komunikasi antar
zona dan pelaporan-pelaporan kinerja yang
transparan, akuntabel, dan realtime yang
akan merupakan integrasi dari modul aplikasi
yang saat ini ada”
 “Integrasi SIM Depdiknas diharapkan dapat
memperkuat sistem pendukung keputusan
(Decission Support System) Depdiknas”
(Sumber : Keynote Mendiknas di Microsoft
Government Leader Forum (GLF),Asia Pacific,
Jakarta, 2008)
E-Pendidikan
E-Administrasi E-Pembelajaran
• Keuangan
• Perencanaan
• Kepegawaian
• Barang Milik Negara
• Rehabilitasi Sekolah
• Pengendalian Internal
• Data Induk Sekolah, Guru
dan Siswa
• Sekretaris Jenderal
• Inspektorat Jenderal
• Balitbang
• Pendidikan Tinggi
• Peningkatan Mutu
Pendidik & Tenaga
Kependidikan
• Pendidikan Non Formal &
Informal

26. Pemanfaatan Jardiknas Sebagai Infrastruktur e-Pembelajaran
 Jardiknas sebagai infrastruktur pembelajaran juga
telah dipergunakan untuk transaksi dan
transformasi ilmu pengetahuan.
 “Melalui e-Pembelajaran kita (Depdiknas) berharap
2 literasi yang membuat pendidik terkendala –
yaitu ICT Literacy dan English Literacy – dalam
meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya
dapat diatasi dan menjadi bagian dari Master Plan
TIK Depdiknas, Kedua literasi ini menjadi penting
karena merupakan bekal generasi dan bangsa
Indonesia untuk memenangkan kompetisi global di
Abad 21”
(Sumber : Keynote Mendiknas di Microsoft
Government Leader Forum (GLF),Asia Pacific,
Jakarta, 2008)
E-Pendidikan
E-Administrasi E-Pembelajaran
• Bimbingan Belajar Online
• Bank Soal Online
• Uji Kompetensi Online
• Smart School
• Digital Library
• Research Network
 Selain sebagai infrastruktur untuk
konten administrasi dan pembelajaran,
Jardiknas juga dimanfaatkan untuk
menginformasikan berbagai kebijakan
Depdiknas terkait berbagai hal seperti
Ujian Nasional (UN), Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP), Badan
Hukum Pendidikan (BHP), Sertifikasi
Guru.

27. Fasilitas Jardiknas
Fasilitas Jardiknas pada saat
ini meliputi :
 Akses Internet (200Mbps)
 Akses OpenIX
(2x100Mbps)
 Akses ke Data Center
Sistem Informasi
Depdiknas (Email,
Webhosting, Dapodik,
dll).
 Colocation Server
 Video Conferences
 Voice Intranet
 Call Center dan Dukungan
Teknis

28. Topologi Jardiknas

29. Topologi INHERENT

30. Isu & Permasalahan Terkait Jardiknas
 Tidak semua node INHERENT digabungkan secara penuh ke LAN
Perguruan Tinggi
 Keterbatasan SDM teknisi (terutama PTS)
 Akses jaringan ke daerah terpencil sulit & mahal
 Bagaimana memanfaatkan INHERENT sebagai backbone
Jardiknas?
 Bagaimana aturan di dalam pembatasan data yang mengalir di
backbone?
 Bagaimana penataan IP address  IPv6?
 Bagaimana koneksi sekolah-sekolah ke node INHERENT?

31. Tinjauan Awal Terhadap
E-Pembelajaran (E-Learning)

32. Permasalahan Pendidikan Nasional
1) Penyebaran SDM berkualitas yang tidak merata.
o Sekitar 70% SDM yang memiliki gelar Doktor dan Master berada di Jawa
(berada di 5 PT besar: UI, ITB, IPB, UGM, dan ITS).
o Menurut data Direktori Doktor Indonesia, saat ini tercatat sekitar 5.467 doktor
di Indonesia tersebar di sekitar 2.920 PTN & PTS. Asumsi ada 10.000 doktor di
seluruh Indonesia yang bekerja sebagai dosen, maka rata-rata hanya terdapat
4 doktor/PT. Jumlah doktor di PT ternama bisa mencapai 500-an.
o Solusi: Memanfaatkan e-Pembelajaran untuk optimalisasi penggunaan
(sharing) tenaga ahli
2) Tingkat partisipasi masuk institusi pendidikan yang masih rendah
o Data Ditjen Dikti tahun 2003 menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masuk PT
masih rendah (sekitar 12,8 %). Masih lebih rendah dari negara tetangga di Asia
Tenggara. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar empuk PT asing.
o Solusi: Memperbesar kapasitas akses ke PT tinggi nasional dengan
memanfaatkan e-Pembelajaran untuk credit earning, certification, ataupun
web-based educational program.
3) Pembangunan infrastruktur TIK yang timpang sehingga akses ke
informasi menjadi terbatas.
o Kajian Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna Internet
Indonesia mencapai 20 juta orang (Bisnis Indonesia, 2006). Infrastruktur TIK
masih berpusat di Jawa dan kota besar lain. Akses ke informasi berkualitas jadi
terbatas.
o Solusi: Membuka akses selebar mungkin dengan menggunakan Jaringan
Pendidikan Nasional dan Inherent.

33. 76,9 %
23,1 %
Belum pernah memanfaatkan internet
Pernah memanfaatkan internet antara 1 – 5 kali
Hasil Survey Pustekkom
Pemanfaatan Internet oleh Guru SMA (N = 196)
Sumber: Yuhetty, Harina
(Mantan Kepala Pustekkom)

34. 92,1 %
7,9 %
Pernah memanfaatkan e-dukasi.net
Belum pernah memanfaatkan e-dukasi.net
Hasil Survey Pustekkom
Pemanfaatan e-dukasi.net oleh Guru SMA (N = 196)
Sumber: Yuhetty, Harina
(Mantan Kepala Pustekkom)

35. Kondisi Pemanfaatan TIK di SMU
 Jumlah sekolah yang memiliki komputer dengan jumlah cukup dan
spesifikasi memadai hanya sekitar 1600 sekolah (sekitar 33 % jumlah
SMU).
 30 % SMU sudah mempunyai lab.
 Dari 9557 SMU di Indonesia, telah terkoneksi ke internet sekitar 400
SMU, dan yang memanfaatkan internet sebagai sumber belajar dan
media komunikasi hanya sekitar 100 sekolah.
 Sekolah-sekolah yang telah memanfaatkan ICT dalam pembelajaran
sekitar 250 sekolah. Sebagian kecil dari sekolah-sekolah tersebut telah
mengembangkan software pembelajaran secara mandiri.
Sumber : Widodo, et all., 2005

36. Layanan Terkait e-pembelajaran Yang Disediakan Pustekkom
Layanan Saat ini Akan datang
TV edukasi - Dasar & Menengah
- 1 Arah
- Dasar, Menengah, dan PT
- 2 Arah (digital)
E-dukasi.net - Repositori konten
menengah umum
- Sistem terpusat
- Repositori konten
menengah umum dan PT
- Sistem terdistribusi
PJJ - PSB untuk SMP dan SMA
Terbuka
- PJJ S1 PGSD
- Transfer kredit (SKS) antar
PT

37. e-Pembelajaran
Peran Pustekkom dalam e-Pembelajaran
PUSTEKKOM
DIV-2
DIKNAS
PUSTEKKOM
DIV-1
PERGURUAN
TINGGI
Mendefinisikan
kebutuhan
bersama
dan
menyerahkan
solusi
secara
kolektif
Membuat panduan detail mengenai usulan solusi
kerjasama e-Pembelajaran secara nasional
Mendukung dan mengawasi pelaksanaan inisiatif
atau gagasan kerjasama terkait
Memantau pembangunan, implementasi, dan
pengembangan manajemen operasional program
yang dicanangkan
Menyediakan infrastruktur dan layanan yang
dibutuhkan oleh seluruh instansi di bawah Diknas
SEKOLAH
DINAS
2
1
3
4
5

38. Diagram Konsep Berbagi kapabilitas Antar Perguruan Tinggi
KHAZANAH ILMU PENGETAHUAN DAN ASET INTELEKTUAL
Perguruan
Tinggi A
Memiliki
Dosen-Dosen
Praktisi Terbaik
Perguruan
Tinggi B
Memiliki
Materi Ajar
Berkualitas
Perguruan
Tinggi C
Memiliki
Kumpulan
Peneliti
Handal
Perguruan
Tinggi D
Memiliki
Beragam
Laboratorium
Industri
Perguruan
Tinggi E
Memiliki
Pustaka Jurnal
Terlengkap
Perguruan
Tinggi F
Memiliki
Jejaring
Kerjasama
Industri
Perguruan
Tinggi G
Memiliki
Lisensi
Sejumlah
Produk/Jasa
PT X PT Y PT X PT Y PT X PT Y
PT X PT Y PT X PT Y PT X PT Y
PT X PT Y PT Z PT P PT Q PT R
Sumber: Aptikom

39. Gambaran Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
Melalui E-Pembelajaran
pooling
pooling
sharing
sharing

40. Usulan Rancangan
e-Pembelajaran
sekolah
Institusi
Pendidikan
Tinggi
Balai
Pendidikan
Penerbit
Perpustakaan
Nasional
BSNP
Pusbuk
Depdiknas
Pangkalan Data Konten Pembelajaran Konten
Pembe
lajaran
Konten
Pembe
lajaran
Koordinasi Pustekkom
Entitas
Lainnya
Konten
Pembe
lajaran
Konten
Pembe
lajaran
Masyarakat
IIP
Content Mgt
Knowledge Mgt
Portal
Collaboration Tool
Data
Warehouse

41. Perumusan Action Plan TIK

42. Metodologi Perumusan IT Action Plan
Tinjauan terhadap
Renstra
Depdiknas
2005-2009
Pencapaian
Pada Saat Ini
(Realisasi)
Analisa
Kesenjangan
Perumusan
IT Action Plan
Mendefinisikan
sasaran strategis
Depdiknas,
ukuran kinerja
kunci, dan target
Melakukan
observasi tingkat
keberhasilan
sasaran strategis
Melakukan
analisa
kesenjangan
antara Renstra
dan Realisasi
Merumuskan
langkah-langkah
nyata terkait
dukungan TIK
terhadap
pencapaian
sasaran renstra
1 2 3 4

43. Prakiraan Hasil Akhir Pekerjaan
Sasaran
Pembangun
an
Kegiatan
Pokok
Pembangun
an
Ukuran
Kinerja
Kunci
Realisasi Analisa
Kesenjanga
n antara
Realisasi
dan Target
Kegiatan
Pokok
Pembangun
an
(tambahan)
Ukuram
Kinerja
Kunci
(tambahan)
/
Kebutuhan
data untuk
mengukur
IKU
Kebutuhan
Solusi TIK
Keterang
an
Pengelolaan
pendidikan
di Ditjen
Mendikdas
men
berbasis
ICT yang
handal
Program
perluasan
akses ke
ICT/TV
Based
Learning
Pendidikan
layanan
khusus
berbasis
ICT/TV
Edukasi
pada
minimal 30
%
kabupaten
terpencil…
Butuh data
hasil
observasi
Jumlah
televisi
daerah
yang
merelai
siara TV
Edukasi.
Jumlah
kabupaten
yang dapat
mengakses
internet
[contoh]
Penetrasi
infrastruktur
jaringan ICT
berskala
nasional
melalui
beberapa
metode.
Pemanfaatan
jaringan yang
sudah ada
Tinjauan terhadap
Renstra
Depdiknas
2005-2009
Pencapaian
Pada Saat Ini
(Realisasi)
Analisa
Kesenjangan
Perumusan
IT Action Plan