Profile UPTD Rusunawa Kota Mataram

1. Unit Pengelola Teknis Dinas
(UPTD) Rusunawa Mataram
Jl. SanDUBAYA No. 88 Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram Provinsi Nusa
Tenggara Barat
DINAS PKP
Kota Mataram
Jl. Sandubaya No. 8 Sweta , Bertais - Mataram

2. Rusunawa
Mataram
PENDAHULUAN
Rusunawa Mataram mulai dibangun pada tahun 2008/2009 Rusunawa
Selagalas, 2012/2013 Rusunawa Mandalika, 2014/2015 Rusunawa Montong
Are. Ke 3 Rusunawa terletak di sisi sebelah timur wilayah kota Mataram yakni
di Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Mandalika Kec. Sandubaya.
Rusunawa Mataram terdapat 4 Twin Blok yang dibangun oleh
Kementrian PU Ditjen Cipta Karya. diperuntukan untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan jumlah unit hunian sebanyak 396
unit.

3. Rusunawa
Rawa
Bebek
LATAR BELAKANG
Pemenuhan kebutuhan perumahan di Kota Mataram telah dilakukan oleh Pemeritah dan
Swasta. Dalam rangka penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
di Kota Mataram, pengembangan rumah susun sederhana menempati peran strategis
dalam merespon kebutuhan perumahan dan permukiman di kota metropolitan yang
mempunyai beban tekanan internal dan eksternal yang kuat.
Pada saat ini dan masa yang akan datang mengingat keterbatasan lahan dan tuntutan
mobilitas penduduk perkotaan yang semakin dinamis maka pengembangan rumah susun
berlantai banyak diperlukan dalam menjaga keseimbangan kebutuhan perumahan dan
permukiman.
Pemerintah Kota Mataram sejak tahun 2007-2015 telah menyiapkan rumah tapak dan
rusunawa sekaligus sebagai upaya menata permukiman kumuh serta merelokasi warga
akibat abrasi pantai.

4. Konsep penghunian rusun adalah hunian transit, artinya masa tinggal dirusun dibatasi oleh
aturan durasi waktu dan prasyarat lainnya, sehingga tinggal di rusun hanya sementara untuk
selanjutnya mencari dan menempati hunian permanen sesuai tingkat kebutuhannya.
• Berdasarkan Skema Rusun Sebagai Hunian Transit, minimal ada
3 (tiga) yang dimasud dengan transit dalam hunian sebagai
berikut:
1) Transit Dari Hunian Sewa Jangka Pendek Hunian Sewa Jangka Panjang;
2) Transit Dari Hunian Sewa Ke Hunian Milik;
3) Transit Dari Luas Hunian Kecil Ke Hunian Lebih Luas.

5. Dasar Hukum Mengenai
Pengelolaan
1. Undang-Undang RI No. 1 tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
2. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2011, tentang Rumah Susun
3. Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2018, tentang Bantuan Pembangunan
dan Pengelolaan Rumah Susun
4. Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2019, tentang Perubahan PERMEN
PUPR No. 01/PRT/M/2018 (Komponen Biaya pengelolaan)
5. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2017 tentang Tentang Pengelolaan Kekayaan
Daerah
6. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017, Retrebusi Jasa Usaha
7. Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2017 Tentang Tupoksi UPTD Rusunawa
Pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Mataram
8. Keputusan Walikota No. 1144/X/2018 Tentang Penetapan Tarif dan Kriteria
Menempati Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Mataram
9. Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Tata Tertib
Rumah Susun Umum Kota Mataram

6. Visi dan Misi
VISI
Terwujudnya Rumah susun
yang layak huni, terjangkau,
sehat, aman, harmonis dan
berkelanjutan.
MISI
• Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan
sarana dan prasarana Rumah Susun, sebagai
upaya menciptakan lingkungan yang bersih,
nyaman dan aman.
• Menyelenggarakan pengelolaan rumah susun
yang efektif dan efisien.

7. TUGAS
UNIT PENGELOLA RUMAH
SUSUN
Sesuai Perwal 21 Tahun 2017
Pasal 4 Ayat 1 Unit Pengelola
Rumah Susun mempunyai tugas
pokok : menyelenggarakan
pengelolaan rusunawa.

8. Fungsi
Unit
Pengelola
Rumah
Susun
Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan
bangunan rusunawa yg meliputi prasarana,
sarana dan utilitas
Pelaksanaan pemasaran dan promosi untuk
tercapai tingkat hunian rusunawa
Pelaksanaan kegiatan penyewaan
pembinaan dan layanan kepada penghuni
serta kenyamanan dan ketertiban
lingkungan
Penyusunan Rencana /Program Kerja dan
Anggaran Pengelolaan Rusunawa
Pelaksanaan penerimaan uang sewa dan
penerimaan lainnya serta penyetoran ke Kas
Umum Daerah sesuai ketentua peraturan
perundang-undangan

9. Fungsi
Unit
Pengelola
Rumah
Susun
Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota
melalui Kepala Dinas
Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang
dilimpahkan oleh kepala Dinas sesuai bidang
tugasnya
Pelaksanaan pengelolaan da pelayanan
administrasi keuangan, kepegawaian, rumah
tangga dan perlengkapan lingkup UPTD

10. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD RUSUNAWA MATARAM
KEPALA UPTD
KA. SUBBAG TATA USAHA
PEL. PEMEL DAN PERAWATAN
PEL. PEMASARAN DAN PENGHUNIAN
-
PEL. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
-
PEL. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

11. • Luas Kota Mataram 61,30 km2
• Ke 3 Rusunawa semua berada di sisi timur
Kota Mataram yakni di Kec. Sandubaya
Rusunawa Selagalas
1 TB/99 unit (Luas Lahan 60 are)
Rusunawa Mandalika
2 TB/19 Unit (Luas Lahan 80 Are)
Rusunawa Montong Are
1 TB/99 unit (Luas Lahan 45 are)
Peta Kota
Mataram
Renc. Pemb.
Rusunawa Bintaro
Tahun 2021
1 TB/44 unit (Luas
Lahan 2,1 Ha)

12. 1 Blok/99 Unit
Type 24
RUSUNAWA SELAGALAS

13. Cluster Bogenvile- 4 Blok
(A,B,C,D)
RUSUNAWA
MANDALIKA
2 BLOK/198 Unit
Type 24

14. 1 BLOK/99 Unit
Type 24
Rusunawa
Montong Are

15. PROSES
PENGHUNIAN
BERKAS PEMOHON
Mengisi Formulir dengan
Melampirkan :
1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK, Surat Nikah
3. Pas photo 3x4 (2 lembar)
4. Surat Keterangan belum
memiliki rumah dari
kelurahan
5. Surat Keterangan
Penghasilan
SOSIALISASI &
PENGUNDIAN
PENEMPATAN:
- BLOK
- LANTAI
- UNIT
LEGALISASI:
1. PERJANJIAN SEWA
2. PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENTAATI
TATA TERTIB PENGHUNI
PENYERAHAN
KUNCI
PENGHUNI
RUMAH
SUSUN
WARGA BER
KTP
MATARAM
Datang langsung
untuk melakukan
pendaftaran
Harus memiliki
surat rekomendasi
dari kelurahan/
Lingkungan
B
E
R
K
A
S
VERIFIKASI
DATA
SELEKSI
PENGHUNI

16. Tarif Sewa
No
.
Rumah Susun Sewa
Mataram
Tarif Sewa
Lt.1 Lt. 2 Lt.3 Lt. 4 Lt. 5
1 Selagalas Rp. 100.000 Rp. 115.000 Rp. 110.000 Rp. 105.000 Rp. 100.000
2 Mandalika Rp. 100.000 Rp. 115.000 Rp. 110.000 Rp. 105.000 Rp. 100.000
3 Montong Are Rp. 100.000 Rp. 115.000 Rp. 110.000 Rp. 105.000 Rp. 100.000
4

17. Serah Terima Aset/Barang
Milik Negara
• Rusunawa Selagalas : April 2017
• Rusunawa Mandalika : Desember 2019
• Rusunawa Montong Are : Februari 2021

18. PERMASALAHAN
DAN
SOLUSI
PERMASALAHAN
• Ada tiga hal penting setelah proses pembangunan Rusunawa selesai yakni :
1. segera dimanfaatkan untuk dihuni,
2. Kelengkapan administrasi untuk proses serah terima aset dan
3. Pengelolaan rusunawa yang baik
• Penerima bantuan rusunawa seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, pondok
pesantren dan lainnya dapat segera memanfaatkan bangunan Rusunawa dengan
berpedoman pada tiga dasar hukum. Yaitu :
1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara
2. PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PNK.06/2014 tentang tata cara Pelaksanaa
Pemanfaatan Barang Milik Negara.
• Proses serah terima aset dari pemerintah kepada penerima bantuan akan sulit dilakukan
jika penerima bantuan belum melengkapi beberapa syarat administrasi yang telah diatur
oleh kementerian. Padahal jika tidak segera diserahkan kepada penerima bantuan, maka
rusunawa itu akan tetap menjadi aset milik pemerintah dan biaya pemeliharaanya
menjadi beban keuangan negara.

19. PERMASALAHAN
DAN
SOLUSI
SOLUSI
• Dalam proses serah terima aset berupa hibah atau alih status Barang Milik Negara
seperti rusunawa dari Kementerian PUPR kepada penerima bantuan setidaknya ada
beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Antara lain :
1. Foto Copy sertifikat tanah
2. Foto Copy izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Surat Pernyataan Menerima Barang Milik Negara
4. Surat Keterangan badan pengelola dan
5. Foto copy Akte yayasan
• Selama menunggu keluarnya persetujuan Menteri Keuangan tentang serah terima aset
berupa hibah atau alih status, diharapkan rusunawa yang ada dapat segera dihuni
sesuai dengan peruntukan yang diusulkan saat mengajukan proposal bantuan.
Setidaknya dapat ditunjuk badan pengelola rusunawa, pengaturan penghunian calon
penghuni, menjaga fungsi dan kebersihan, ketertiban, pengawasan dan keamanan BMN,
serta menyampaikan laporan per tahun terkait pemanfaatan, perawatan dan
pemeliharaan Rusun yang telah dilakukan selama

20. RUSUNAWA MBR BINTARO
• Permohonan Pembangunan Rusunawa Bintaro ke Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia merupakan program berkelanjutan yang sudah
sejak lama digagas oleh Pemerintah Kota Mataram. Mengingat masih banyaknya
Masyarakat Berpengahsilan Rendah di Kota Mataram yang belum memeiliki rumah
khususntya yang berada diwilayah Kecamatan Ampenan yang juga berkeinginan utuk
tinggal dirusunawa.
• Maksud dan Tujuan Pembangunan Rusunawa Bintaro adalah tersedianya hunian yang
layak, sehat, aman dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang
tinggal dipesisir pantai, dan juga sekaligus sebagai pengembangan kawasan khusus “
“PENATAAN TERPADU KAWASAN BARU BINTARO KOTA TUA AMPENAN”
• Tujuan : Merelokasi warga yang tinggal dipesisir pantai, memperluas area sepadan pantai
dan melindungi warga dari gelombang pasang setiap tahunnya, mengurangi kawasan
kumuh khususnya dipesisir pantai.

21. • Data Teknis Pembangunan Rusunawa Bintaro :
1. Luas Lahan : 2,1 ha
2. Jumlah Tower : 1 Tower
3. Jumlah Lantai : 3 lantai
4. Jumlah Unit Hunian : 44 Unit
5. Type : 36 m2
6. SATKER : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I
7. Niali Kontrak : Rp. 19.986.066.000,-
8. Sumber Dana : APBN
9. Tahun Anggaran : 2021
10. Waktu Pelaksanaan : 240 hari kalender
11. Kontraktor pelaksana : PT. DEVI - BMAL (KSO)
12. Konsultan MK : PT. AMSEKON BERLIAN SEJAHTERA (KSO)
13. Akses jalan masuk penanganannya berada pada dinas PUPR

22. TERIMAKASIH