Presentasi Misi Persaudaraan Indonesia (MPI) untuk membangun kemitraan dengan Jaringan Indonesia Positif (JIP)

1. Orientasi, Arah & Tujuan
Misi Persaudaraan Indonesia (MPI)
Dalam
Penanggulangan AIDS
Abdullah Denovan, Ketua Presidium Nasional Misi Persaudaraan Indonesia

2. Apa & Siapa MPI?
• Misi Persaudaraan Indonesia (MPI) yang terdiri dari individu - individu penyintas AIDS termasuk
ko-infeksi TB, PCP, Hep C, Covid19 (survivor of multiple infection) sekaligus pegiat usaha sosial
kemanusiaan dari 16 Provinsi di Indonesia yang tergabung bersama dalam sebuah koalisi dengan
kepemimpinan Presidium Nasional
• Struktur awal MPI memiliki gol untuk menguatkan organisasi secara internal dan pada saat yang
sama mencetak kepemimpinan melalui ketrampilan konsultan, fasilitator perubahan (sipta kondisi)
dan pengendali gerakan sosial masyarakat.

3. Kenapa?
Berangkat dari niat untuk hidup lebih baik dan bermanfaat secara luas
di masyarakat; komitmen dan desikasi pengabdian pada bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia; membangun harmoni terhadap
mulianya praktik konsensus bernegara yang mengkolaborasikan sinergi
antara arus teknokratik, administrasi dan penyelenggaraan korporasi
yang berkeadaban.

4. Visi MPI
Mewujudkan Indonesia berkehidupan lestari adil beradab dengan
pembangunan berwawasan Nusantara.

5. Misi MPI
1. Memastikan pembangunan kehidupan lestari dilakukan
berkeadaban dengan melakukan advokasi kebijakan berbasis bukti
“driven by knowledge”;
2. merespon kemiskinan dan kondisi ekstrem penyerta terutama
(tidak terbatas) pada lingkup HIV, AIDS, penyakit infeksi lainnya,
narkotika dan zat adiktif;

6. Misi MPI
3. menyelenggarakan peran masyarakat pada sektor kelola sumberdaya alam,
Keuangan Negara dan pembangunan sebelum-pasca bencana;
4. melakukan pelibatan bermakna masyarakat pada pelestarian sumberdaya
alam, ketahanan pangan, restorasi-konservasi alam dan kegunaan tanaman
obat;
5. mengawal transformasi Sistim Pemerintahan dan Pembangunan Indonesia
berbasis elektronik dan dunia digital.

7. Bagaimana MPI akan melakukannya?
Memaduserasikan rencana kerja 2 tahun pertama perjalanan kendali
dan gerak organisasi dengan skema perencanaan organisasi lain yang
memiliki potensi penyelenggaraan kemitraan.

8. Mitra Potensial Organisasi Masyarakat Sipil MPI

9. Mitra Potensial Organisasi Masyarakat Sipil MPI
INDONESIA

10. Metodologi Rencana Advokasi Cepat TW I 2023
• Ide advokasi MPI datang dari proses rangkaian diskusi yang menghasilkan pokok - pokok pikiran;
yang kemudian diformulasikan untuk menghindari (maladjustment) melalui kajian peradaban
(inovasi ilmiah dan institusi sosial) dan budaya (teknologi, nilai - nilai dan ideologi);
• ide advokasi kebijakan muncul terhadap Kebijakan Penanggulangan AIDS Daerah (Provinsi),
pemilihan studi pada 3 Provinsi (Riau, Banten dan DI Yogyakarta) dipilih karena inisiator MPI awal
berasal dari wilayah ini;
• ujiukur dan pembandingan dilakukan antara skema penganggaran HIV/AIDS yang ada saat ini
dengan laju infeksi HIV baru yang terjadi pada tahun 2009 s/d tahun 2023.

11. Temuan : Potret Penganggaran Pemerintah Daerah Pada
Penanggulangan AIDS dengan Keberadaan Produk Kebijakan PERDA
HIV/AIDS Provinsi
• studi analisa cepat laju pertumbuhan jumlah kasus HIV pada Provinsi yang miliki PERDA AIDS
(termasuk Bab pembiayaan);
• kedalaman analisa dihindari sehingga dapat menghasilkan bacaan umum tentang kondisi dan
situasi Daerah.
• Penegasan perlunya Perencanaan bertanggung jawab pada penganggaran Program HIV/AIDS
Daerah sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2022 Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan
adaptasi strategis Kebijakan Pokok Fiskal 2023 pada UU NO 17 Tahun 2023 Tentang Keuangan
Negara.

12. Pertumbuhan Kasus HIV 2009 - 2022 VS Efektifitas Perda AIDS di
Provinsi Riau, Provinsi Banten dan Provinsi DI Yogyakarta
Temuan Karakteristik Persoalan 3 Provinsi :
1. Dasar pertimbangan PERDA yang tidak berorientasi pada
komitmen 3-Zero, fasilitasi prinsip dasar pemberdayaan
masyarkat N/A, tidak ada petunjuk yang memberi sinyal
arah respon (ketegasan urusan Konkuren Pemerintahan-
kesos, fakir miskin) dan tidak mencerminkan komitmen
yang diperintahkan UU 17 Tahun 2003;
2. setiap Surat Keputusan Terkait HIV dan AIDS oleh Pimpinan
Daerah, hanya berorientasi pada pelembagaan KPA dan
tidak punya gambaran directive program dan anggaran;
3. Tidak memberi jaminan kolaborasi sebagaimana
direfleksikan pada konsep Public Private Partnership atau
penegasan konsensus ber-Negara sehingga pendekatan
cenderung NOT CIVILIZED (where a society or country has a
well developed system of government, culture, and way of
life and that treats the people who live there fairly).
KONSEKUENSI :
Sumber, Laporan SIHA KEMENKES TW III Tahun 2022

13. Komentar :
• Kepemilikan kebijakan HIV/AIDS Daerah masih belum menjadi suatu penjaminan dalam penyelenggaraan
upaya Penanggulangan AIDS yang ada di Indonesia saat ini.
• Analisa umum efektifitas PERDA/Peraturan Pimpinan Daerah berbading laju pertambahan infeksi HIV baru
mengambarkan disorientasi urusan Konkuren Pemerintah, dapat dilihat bahwa pertambahan kasus seperti
berjalan dengan kepastian pertambahan kasus infeksi HIV baru.
• Penambahan anggaran dalam kerangka saat ini (dilakukan tanpa perubahan mendasar) pada konsep theory
of change dan kultur penyelenggaraan program serta kebijakan anggaran tidak akan mampu mendesakkan
keluaran yang mengambarkan bahwa masalah HIV dan AIDS dapat diselesaikan dengan target 3 Zero.
Pertumbuhan Kasus HIV 2017 - 2022 VS Efektifitas Perda AIDS di
Provinsi Riau, Provinsi Banten dan Provinsi DI Yogyakarta

14. Rekomendasi Umum :
1. Indonesia perlu formula baru dalam melakukan akselerasi penanggulangan AIDS men-targetkan capaian 3-
Zero, dan “Kuda Hitam” itu adalah arus amandemen PERDA AIDS di seluruh Indonesia termasuk
amandemen SK yang di gagas oleh NGO berkolaborasi dengan Pemerintah;
2. perlu studi kebijakan strategis yang didanai pada Perubahan postur APBD di tahun 2023 - tahun 2024;
3. JIP dan MPI dapat menjadi mitra kerja advokasi kebijakan di seluruh Indonesia.
Pertumbuhan Kasus HIV 2017 - 2022 VS Efektifitas Perda AIDS di
Provinsi Riau, Provinsi Banten dan Provinsi DI Yogyakarta

15. Hasil yang diharapkan:
Pengajuan kemitraan Misi Persaudaraan Indonesia dapat diterima sebagai sebuah Proposal untuk
melakukan Akselerasi Efektifitas (bukan reformasi) untuk memastikan tercapainya ‘3 Zero’ di
Indonesia pada 2030 atau bahkan lebih cepat dari itu.
Pertanyaan terbesar adalah, apa yang dapat dilakukan bersama - sama?
Bagaimana keberadaan MPI memberi manfaat bermakna bagi JIP?
Bagaimana asas mutualisme dalam kerangka kemitraan bisa dilakukan kedepan.
Terima Kasih