1. Briefing Paper
April 2012
TIDAK CUKUP HANYA SEKEDAR
MERUBAH REGULASI
1. Pengantar
Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam menangani pencegahan HIV
pada pengguna napza suntik (penasun) selama lebih dari sepuluh tahun. Banyak regulasi
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya pelaksanaan program pengurangan
dampak buruk penggunaan napza suntik (lebih dikenal dengan Harm Reduction) mulai
dari terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan hingga perubahan UU tentang Narkotika.
Perubahan UU tentang Narkotika ini lebih humanis terhadap penyalahguna yang terbukti
sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi
medis dan sosial. Selain itu telah tersedianya tersedianya layanan yang dibutuhkan bagi
seorang pecandu seperti layanan alat suntrik steril (LASS) di puskesmas, layanan subtitusi
(buprenorfin & metadon).
Namun, perubahan yang signifikan di area regulasi tidak diikuti dalam kebijakan
penganggaran, terutama alokasi anggaran belanja di pemerintah daerah (Propinsi dan
Kabupaten/Kota). SRAN 2010‐2014 menggambarkan adanya kecenderungan peningkatan

2. ketersediaan dana domestik dengan peningkatan proporsi pendanaan penanggulangan HIV
antara domestik dan bantuan luar negeri antara tahun 2004‐2008 yaitu dari 22% menjadi
39%. Pada tahun 2004, alokasi anggaran untuk penanggulangan HIV dan AIDS adalah sebesar
87 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2008 mencapai 198 milyar rupiah. Sumber
pendanaan untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia berasal dari dana domestik,
bantuan bilateral (USAID, AusAID), Global Fund dan mitra pembangunan lainnya.
Memang belum ada data yang lengkap untuk menggambarkan besaran peningkatan anggaran
berkaitan dengan program Harm Reduction, tapi mengacu SRAN 2010‐2014 menunjukkan
bahwa masih adanya ketergantungan program HIV dan AIDS, termasuk program Harm
Reduction terhadap bantuan pihak luar.
Salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya kesenjangan antara alokasi anggaran
dengan kebutuhan program penanggulangan HIV dan AIDS adalah program HIV dan AIDS,
masih belum menjadi prioritas dalam rencana pembangunan di banyak daerah.
Padahal, anggaran merupakan sebuah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan
kebijakan pemerintah, baik kebijakan sosial maupun ekonomi (Aman Khan & W. Bartley
Hildreth, 2002, Amina Salihu, 2005; Jae Shim dan Joel G Siegel 2005). Dalam hal ini APBN dan
APBD merupakan pernyataan resmi pemerintah tentang perkiraan penerimaan dan usulan
pada tahun berjalan, sehingga komitmen pemerintah maupun pemerintah daerah dalam
penanggulangan HIV dan AIDS khususnya untuk kalangan penasun dapat terlihat dari besarnya
alokasi anggaran yang disediakan untuk program Harm Reduction.
Oleh sebab itu, perlu adanya upaya mendorong komitmen pemerintah daerah dalam program
penanggulangan HIV dan AIDS terutama program Harm Reduction yang ditunjukkan dengan
peningkatan alokasi anggaran program penanggulangan HIV dan AIDS dalam anggaran
pembangunan daerah.
2. Dari pusat (mestinya ) turun ke .....
SRAN 2010‐2014 menargetkan pada akhir tahun 2014, kebutuhan pendanaan program HIV
dan AIDS sudah terpenuhi dan 70% bersumber dari dalam negeri. Ketersediaan dana program
merupakan salah satu indikator untuk menjamin terjadinya keberlangsungan program.
Untuk memenuhi target tersebut KPAN
melakukan berbagai upaya untuk
memastikan
ketersediaan
dana
program
untuk
menjamin
keberlangsungan program. Salah satu
upaya
yang
dilakukan
adalah
menyelenggarakan round table dengan
anggota DPR RI yang merupakan
serangkaian kegiatan KPAN dengan
UNODC untuk meningkatkan kualitas
dan akses terhadap pelayanan bagi
pengguna narkoba. (berita lengkap
baca di
http://www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/2011/01/hiv‐indonesia/ind/story.html)
Page 2 of 6

3. Kegiatan round table dihadiri 90 orang yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
staf parlemen, wakil masyarakat, badan‐badan PBB. Sebagai pembicara antara lain Pembicara
lain adalah Bapak Indradi Thanos (Badan Narkotika Nasional), Bapak Subuh (Kementerian
Kesehatan) dan Dr Nafsiah Mboi (KPAN).
Rangkaian diskusi round table dengan anggota DPR RI menghasilkan kesimpulan :
Mengurangi ketergantungan pada bantuan asing;
Peningkatan investasi pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk pencegahan AIDS
pada pengguna narkoba suntik umumnya dan khususnya, dalam rangka mencapai target
Millenium Development Goals pada tahun 2015;
Meningkatkan koordinasi antara penyedia layanan HIV/ AIDS untuk pengguna narkoba
suntikan dan penegakan hukum dalam mengurangi pasokan / permintaan narkotika di
masyarakat; dan
Meningkatkan penyediaan pelayanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu oleh
departemen terkait.
Kegiatan round table ini mampu membangun pemahaman bersama multi pihak untuk untuk
meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan bagi pengguna narkoba serta adanya
alokasi anggaran untuk menjamin keberlangsungan program.
Sayangnya, kegiatan model ini hanya berlangsung di tingkat pusat, padahal untuk
mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals pada tahun 2015 dukungan
pemerintah daerah sangat signifikan. Mestinya ada kegiatan yang sama diselenggarakan di
propinsi dan kabupaten/kota.
3. Membangunkan ’macan’ tidur
Sejak berlakunya Peraturan yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu Undang‐undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pengganti UU No. 22 Tahun 1999) dan
UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota) memperoleh kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. Otonomi
daerah ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan
dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan yang dimiliki daerah otonom membuka peluang bagi penyusunan kebijakan
publik di tingkat lokal dalam memecahkan persoalan‐persoalan spesifik lokal yang muncul di
masing‐masing daerah, termasuk masalah HIV dan AIDS.
Kewenangan ini juga membuka peluang bagi partisipasi seluruh masyarakat, terutama
kelompok rawan terinfeksi HIV untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan
kebijakan publik berkaitan dengan program penanggulangan HIV dan AIDS.
Namun, sayangnya pada era otonomi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung yang
menuntut para kepala daerah ini terlihat sukses di mata masyarakat sehingga mereka lebih
mengedepankan program‐program populis yang berjangka pendek. Pilihan kebijakan populis
Page 3 of 6

4. tersebut berdampak pada program‐program yang sifatnya investasi jangka panjang seperti
kesehatan, keluarga berencana ataupun penanggulangan HIV dan AIDS yang hasilnya baru
terlihat 10‐20 tahun kemudian.
Padahal belanja Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun terus meningkat seperti yang terlihat
pada grafik berikut :
(Sumber : http://dashboard.bappenas.go.id/view/apbn‐dan‐rinciannya)
Tren kenaikan belanja pemerintah daerah belum berdampak pada peningkatan alokasi
anggaran untuk program penanggulangan HIV dan AIDS. Berdasarkan Laporan KPA Nasional
2010 menunjukkan bahwa total dukungan pendanaan penanggulangan HIV dan AIDS
bersumber dari Pemerintah Daerah baik propinsi dan kab/kotas sebesar 73 Milyar (17 % dari
total dana dalam negeri), seperti terlihat pada tabel berikut ini :
Mestinya alokasi anggaran ini dapat meningkat dengan keluarnya Inpres Nomor 3 Tahun 2010
yang didalamnya tercantum secara tegas peningkatan dukungan pembiayaan upaya percepatan
pencapaian MDGs melalui APBN dan APBD dan indikator‐indikator pencegahan dan
Page 4 of 6

5. penanggulangan HIV dan AIDS yang harus dicapai setiap tahun untuk percepatan pencapaian
target‐target MDG. Disamping itu, Menteri Dalam Negeri menekankan kembali perlunya
dukungan pembiayaan program penanggulangan HIV dan AIDS melalui APBD Propinsi maupun
APBD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah yang salah satu pointnya memuat agar
Pemerintah Daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD
dengan kebijakan Nasional yaitu Program Pencapaian MDGs.
Walaupun telah ada kebijakan pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah untuk
mengalokasikan dana program penanggulangan HIV dan AIDS, namun faktanya masih banyak
pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan tersebut karena adanya anggapan persoalan HIV
dan AIDS bukan merupakan prioritas program pembangunan daerah.
Pada situasi seperti ini, organisasi masyarakat sipil harus mengambil peran aktif untuk mendorong
pemerintah daerah mengalokasikan program penanggulangan HIVdan AIDS.
4. Penjangkauan — Program Strategis yang Terlupakan
Paket program komprehensif bagi penasun merupakan upaya kesehatan yang terpadu
terintegrasi dan berkesinambungan dalam pencegahan, pengobatan dan pemulihan untuk
meningkatkan kualitas hidup penasun yang terdiri dari 9 komponen (WHO,UNODC, UNAIDS,
2009) yaitu : (1) Layanan Alat Suntik Steril (LASS); (2) Layanan Subtitusi ataupun program
rehabilitasi lainnya; (3) Konseling dan Test HIV; (4) Terapi ARV; (5) Pencegahan dan Pengobatan
Infeksi Menular Seksual (IMS); (6) Penggunaan Kondom bagi penasun dan pasangan seksualnya;
(7) Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi penasun dan pasangan; (8) Layanan
Hepatitis C; dan (9) Pencegahan dan Pengobatan TB.
Dari 9 komponen paket program komprehensif tersebut, program KIE merupakan program
strategis untuk meningkatkan kesadaran dan memotivasi penasun untuk berperilaku sehat dan
aman. Salah satu kegiatan program KIE yang efektif memberikan kesadaran bagi penasun adalah
program penjangkauan yang dilakukan petugas lapangan ke hotspot kelompok penasun.
Efektifitas kegiatan penjangkauan dapat terlihat dari hasil Survei Terpadu Biologi dan Perilaku
(STBP) tahun 2011yang menyatakan bahwa di antara populasi, penasun memiliki pengetahuan
komprehensif yang paling tinggi (44%). Sedangkan populasi yang memiliki pengetahuan
komprehensif paling rendah adalah Narapidana (WBP), yaitu 12%. Pengetahuan komprehensif
pada remaja yaitu sebesar 22% seperti terlihat pada grafik berikut :
Page 5 of 6

6. STBP 2011 juga menyajikan temuan bahwa sebagian besar responden mengaku sudah pernah
mendapatkan informasi tentang HIV‐AIDS. Televisi merupakan sumber informasi yang banyak
disebutkan oleh Remaja (99%), WPSTL (82%), dan Pria Potensial Risti (65%). Petugas kesehatan
adalah sumber informasi yang paling banyak disebutkan oleh WPSL (78%) dan WBP (92%). Teman
sebaya adalah informasi yang paling banyak disebutkan oleh waria (79%) dan LSL (53%). Petugas
Lapangan (PL) adalah informasi yang paling banyak disebutkan oleh Penasun (76%) seperti yang
terlihat pada tabel berikut :
Temuan ini membuktikan bahwa bagi kelompok penasun pendekatan KIE melalui kegiatan
penjangkauan sangat efektif untuk memberikan informasi dan membangun kesadaran penasun
untuk berperilaku sehat dan aman.
Walaupun kegiatan penjangkauan terbukti efektif, namun sayangnya belum ada jaminan
kesinambungan kegiatan ini. Oleh karena, pemerintah daerah baik propinsi maupun
kabupaten/kota belum mengalokasikan kegiatan penjangkauan dalam APBD Propinsi ataupun
APBD Kab/Kota.
Kondisi ini mendorong perlu adanya serangkaian kegiatan strategis untuk mempengaruhi berbagai
pihak (multi stakeholder) agar program harm reduction terutama kegiatan penjangkauan menjadi
bagian yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah yang tercermin dalam APBD
Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
5. Penutup
Anggaran merupakan sebuah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan
pemerintah, sehingga komitmen pemerintah terhadap sebuah isu dapat dilihat dari seberapa
besar pemerintah tersebut mengalokasikan anggaran belanja untuk mengatasi isu tersebut.
Perlu adanya serangkaian kegiatan strategis untuk mempengaruhi berbagai pihak (multi
stakeholder) agar program harm reduction terutama kegiatan penjangkauan menjadi bagian
yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah yang tercermin dalam APBD Propinsi
dan APBD Kabupaten/Kota.
Page 6 of 6