SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
[1]
Reviewe Jurnal Internasional mengenai Perang Turbot, sengketa perikanan
internasional antara Kanada dan Spanyol
(The Canada – European Union Turbot War : A Brief Game Theoretic
Analysis by Paul C.Misiios and Charles Plourde)
Introduction (Pendahuluan)
Industri perikanan adalah industri yang berkaitan dengan pengambilan,
pembudidayaan, pengolahan, pengawetan, penyimpanan, pengangkutan,
pemasaran atau penjualan ikan. Kegiatan komersial ini ditujukan untuk
pengiriman ikan dan produk laut lainnya sebagai konsumsi manusia. Lebih dari
500 juta masyarakat di negara-negara berkembang memiliki mata pencaharian
yang bergantung pada perikanan dan pembudidayaan laut, begitu juga yang terjadi
di Spanyol. Organisasi perikanan internasional seperti North Atlantic Fishery
Organization (NAFO), sudah mencoba segala cara untuk menyelesaikan masalah
dalam mengelola kompetensi kepentingan dalam memanen ikan yang populasinya
dinamis melalui perjanjian internasional. Ketika perjanjian tersebut disetujui oleh
negara-negara yang meliputi, hasil pemanfaatan sumber daya alam bersama
adalah seringkali lebih diinginkan pada kesejahteraan internasional dan konservasi
daripada kompetisi antar negara. Namun, dalam kekosongan dari perlunya
pengawasan dan menjaga ketertiban pada perjanjian-perjanjian ini, negara punya
insentif untuk menyimpang dari perjanjian, memancing melampaui kuota yang
mereka tugaskan dengan sedikit kekhawatiran terhadap hukuman, dengan
demikian meningkatkan kesejahteraan nasionalnya pada biaya dari mitra lain yang
menyetujui.
Pada bulan Febuari tahun 1995, 15 negara yang tergabung dalam NAFO
membentuk kesepakatan mengenai total kuota penangkapan Greenland Halibut
dan ikan laut yang diijinkan1, hal ini untuk menghadapi penurunan secara drastic
persediaan ikan laut, Kanada memberi 60% dari 27.000ton tangkapannya dan Uni
Eropa member 12,6%. Kuota tersebut mendapat dukungan dari sebagian besar
anggota utama, termasuk Rusia; Islandia; Norwegia dan Kanada, tapi tidak
imbang dengan Uni Eropa dan Negara Baltik. Dibawah NAFO, 60% yang dibagi
oleh Kanada pada tahun 1995 tersebut lebih sedikit daripada tahun-tahun
sebelumnya ketika Kanada mengalokasikan kurang lebih 85%. Dari tahun 1986-
1991, Uni Eropa menggunakan ketentuan NAFO, memenuhi objek kuota yang
didapat dan memberikannya secara sepihak kepada mereka sendiri jauh diatas
batas yang ditentukan oleh NAFO. Sebagai hasilnya, sekarang Uni Eropa
membagi penangkapan ikan laut jauh lebih besar dibanding kuota yang diatur oleh
NAFO, kadang lebih dari 75%. Pada akhir tahuh 1992, Kanada dan Uni Eropa
melakukan negosiasi perjanjian kerjasama untuk mengakhiri penangkapan ikan
yang berlebih, hal ini diratifikasi oleh Uni Eropa namun tidak bagi Kanada,
1 CraigTurner, Canada-Europe Flap Over Atlantic Fish Intensifies Environment, L.A. Times, Mey 13
2015
[2]
dimana selanjutnya Uni Eropa menyetujui untuk mengikuti kuota yang ditentukan
oleh NAFO. Selanjutnya Uni Eropa terlepas dari penangkapan ikan yang berlebih.
Pembagian penangkapan ikan laut oleh Kanada, sementara itu, mengalami
penurunan terus-menerus hanya 12% di tahun 1993, meskipun memiliki 91% total
penangkapan oleh NAFO, bukti mendukung satu lagi di Kanada memeiliki
strategi pengelolaan yang lebih berorientasi konservasi (pelestarian). Uni Eropa
menggunakan penurunan penangkapan yang dibagi oleh Kanada untuk
menjustifikasi secara sepihak pemberian itu sendiri 69% bagian dari penangkapan
yang diperbolehkan pada tahun 1995, diijinkan dibawah ketentuan NAFO.
Kegiatan armada penangkapan ikan menyebabkan konflik antara Spanyol
dan sejumlah negara lain, terutama Maroko dan Kanada. Konflik antara Spanyol
dan Kanada di sebut dengan perang Turbot (The Turbot War). Perang Turbot
adalah sengketa internasional penangkapan ikan antara Kanada, (yang didukung
oleh Inggris dan Irlandia) dengan Spanyol (yang didukung oleh Uni Eropa dan
Islandia) di mana Kanada menghentikan para nelayan Galician (Spanyol) yang
sedang menyebarkan pukat ikan di perairan internasional. Kanada mengklaim
bahwa kapal tersebut secara ilegal telah berlebihan dalam menangkap ikan di
Greenland. Apa yang berlangsung dinamakan “Turbot War atau Perang Turbot”,
dimana armada Spanyol dan Portugis melanjutkan penangkapan ikan di luar 200
mil batas Kanada, Grand Banks of Newfoundland, memimpin Kanada untuk
merebut perahu nelayan Spanyol pada 9 Maret 1995, dan kemudian memotong
jala dari perahu nelayan Spanyol lainnya. Memfokuskan pada kemungkinan
terjadinya lagi turbot dengan kolapsnya populasi ikan kod di pantai, Kanada
menggunakan rancangan undang-undang C-29. Memberikan Kanada kekuatan
untuk beraksi menghadapi kapal-kapal nelayan asing diluar 200 mil batas
yurisdiksi negara atas nama konservasi (pelestarian). Alasan yang diberikan untuk
aksi agesif tersebut adalah penangkapan ikan laut yang berlebih dan spesies
lainnya oleh negara lain, ukuran jalanya tidak sesuai hukum dari jala Uni Eropa,
dan kurangnya penegakan hukum dari penangkapan ikan yang berlebih tersebut.
Penangkapan oleh Uni Eropa, Spanyol dan Portugal, meliputi sebagian
besar dari penangkapan oleh asing ini. Pada waktu melakukan penyitaan, Kanada
mengira-ngira, penangkapan ikan laut oleh Uni Eropa sekitar 7.000 ton, lebih
banyak 3.400 ton dari ketentuan NAFO. Kanada juga menuduh Uni Eropa
menggunakan jarring yang ukurannya tidak sesuai aturan, yang mana dengan
jarring tersebut ikan kecil dan ikan yang dalam masa perkembangan juga
tertangkap, otomatis hal ini membawa pengaruh negative pada pesediaan ikan
yang sedang berkembang daripada memanen ikan yang sudah sesuai ukurannya
(ikan besar), dimana ditemukan dengan prosentase sebesar 70% ikan yang
berukuran masih dibawah 25cm sedangkan ikan yang seharusnya sudah siap
untuk ditangkap adalah yang memiliki ukuran sekitar 60-70cm. NAFO kemudian
memperbarui pengaturannya mengenai ukuran jala menjadi 130mm begitu juga
dengan hukum di Kanada yang sudah menggunakan aturan tersebut yaitu
menggunakan jala dengan ukuran 130mm sejak tahun 1984.
[3]
Dalam jurnal ini akan penulis mulai dengan menjelaskan kronologi lebih
jelas mengenai Perang Turbot atau sengketa perikanan internasional yang
melibatkan dua negara yaitu Kanada dan Spanyol. Setelah penjelasan kronologi
maka penulis akan mencoba menganalisa mengenai peristiwa tersebut dengan
didasarkan pada peraturan-peraturan yang terdapat di dalam UNCLOS. Serta akan
diakhiri dengan gambaran singkat mengenai perjanjian persediaan ikan dan
menggunakan sengketa yang terjadi antara Kanada dan Spanyol ini sebagai
argumentasi untuk ratifikasi ini.
Cross Cutting Issue (Permasalahan)
Konflik hak perikanan lintas batas, seperti halnya Perang Turbot, timbul
karena migrasi atau perpindahan lokasi yang sudah menjadi kebiasaan secara
alamiah dilakukan oleh ikan. Sebagai contohnya, turbot memiliki jarak antara
Greenland sampai Nova Scotia, namun juga dapat ditemukan di Gulf of St.
Lawrene, menurut Grand Banks of Newfoundland, 10% berada diperairan
internasional dimana konflik tersebut terjadi. Masalah ekonomi tertentu yang
terjadi dengan berkenaan pada perang turbot ini sepeti halnya sengketa perikanan
internasional lainnya ada empat yaitu :
1. Berapakah alokasi optimal atau kuota untuk semua negara yang
memaksimalkan pada kesejahteraan partisipan tanpa mengijinkan
persediaan ikan menurun hingga dibawah tingkat kritis ?
2. Apa yang seharusnya kuota antar negara lakukan untuk memenuhi
total kuota ?
3. Bagaimana bila tidak terdapat pengawasan serta penegakan hukum
dari aktivitas perikanan atau sedikitnya persetujuan yang mengikat,
mempengaruhi penyelesaian perundingan?
4. Apa yang terjadi jika persetujuan tersebut tidak tercapai ?
Analisi ekonomi tentang mengatur pembaharuan sumber daya perikanan
lintas bangsa tidaklah menjadi hal baru. Sebelumnya sudah banyak para tokoh
memberikan gambaran model mengenai penyelesaian perang turbot ini. Pada
akhirnya hasilnya adalah gambaran mengenai beberapa model tersebut diringkas
kemudian diterapkan dalam situasi perang turbot ini. Beberapa model tersebut
juga mengasumsikann bahwa setiap partisipan mengetahui secara pasti mengenai
banyaknya persediaan ikan setiap waktu, asumsi yang kuat dapat menjelaskan
mengapa banyak persediaan ikan dieksploitasi sampai pada titik kepunahan
meskipun pada kenyataannya bahwa ini bukan merupakan kepentingan satu pihak
saja, dengan asumsi tingkat diskon yang wajar.
Sehingga persetujuan itu haruslah mengikat baik secara ekonomi, sehingga
tidak ada alasan untuk menyimpang dari persetujuan sejak pembagian panen, atau
mengikat secara hukum dimana disana terdapat hukuman yang cukup signifikan
untuk mencegah pelanggaran perjanjian dalam hal penangkapan ikan yang
berlebih. Dalam kekosongan dalam beberapa hal tersebut, satu negara dapat
[4]
menerima suap untuk berhenti menangkap ikan di area tersebut. Pada waktu
perang turbot, yang bukan anggota NAFO mengawasi dan menegakkan hukum
mengenai aktivitas perikanan secara tidak bertanggung jawab, sebagai contoh
adalah kuota oleh NAFO dimana kuota tersebut ditentukan berdasar pada
kesepakatan, praktek yang masih kurang memadai. Yang hanya mengawasi
aktivitas perikanan pada kasus perang turbot adalah mereka yang menangkap ikan
di area tersebut termasuk Kanada, dan siapapun yang tidak memihak, tapi negara-
negara tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi armada kapal Eropa
(nelayan Eropa) dibawah kekuasaan hukum internasional.
Mengenai gambaran peristiwa perang turbot ini akan penulis jelaskan
berikut ini. Sengketa antara Kanada dan Spanyol sebenarnya terjadi ketika NAFO
membuat kuota pada tahun 1995 mengenai penangkapan ikan laut menjadi 16.300
ton untuk Kanada dan 3.400 ton untuk seluruh Uni Eropa yang mana Spanyol
adalah salah satu dari kelima belas anggota yang tergabung dalam NAFO.
Sementara anggota pemerintahan melanjutkan protes, para pejabat Kanada
memperkirakan bahwa kapal negara Eropa mengangkut 7.000 ton pada dua
minggu pertama di tahun 1995. Kanada juga menuduh Uni Eropa menggunakan
jarring yang ukurannya tidak sesuai aturan, yang mana dengan jarring tersebut
ikan kecil dan ikan yang dalam masa perkembangan juga tertangkap, otomatis hal
ini membawa pengaruh negative pada pesediaan ikan yang sedang berkembang
daripada memanen ikan yang sudah sesuai ukurannya (ikan besar), dimana
ditemukan dengan prosentase sebesar 70% ikan yang berukuran masih dibawah
25cm sedangkan ikan yang seharusnya sudah siap untuk ditangkap adalah yang
memiliki ukuran sekitar 60-70cm. Dengan demikian, Kanada pada tanggal 3
Maret, menamakannya enampuluh hari moratorium pada semua aktivitas
perikanan turbot selama konflik dalam proses penyelesaian. Setelah keinginannya
tersebut tidak dihiraukan, Brian Tobin selaku Menteri Perikanan Kanada,
mengumumkan pada tanggal 6 Maret bahwa Kanada akan merebut setiap
penemuan barang untuk aktivitas perikanan bagi ikan laut di pantai timur. Dengan
semua ini, kemudian negosiasi berlanjut dengan sia-sia.
Kemudian, berdasar pada amandemen undang-undang perikanan, Tobin
mengambil aksi penentu. Pada tanggal 7 Maret 1995, kapal-kapal perikanan
membawa tim dari Royal Canadian Mounted Police mendekati kapal Estai
Spanyol diluar ZEE dari Kanada dan berusaha untuk menaikinya. Ketika usaha
pertamanya gagal, kapal Spanyol memotong jaringnya dan berusaha untuk
melarikan diri dengan kapal Spanyol lainnya yang berusaha untuk membuat kesal
Kanada yang berusaha untuk menaiki kapal Estai. Pengejaran pun terjadi ketika
kapal tersebut saling mengelak selama empat jam di dalam kabut tebal dan pada
akhirnya pengajaran pun berhenti ketika kapal Kanada terbakar oleh ledakan
senapan mesin dari Estai. Pada kondisi ini Spanyol menyerah, dan Estai dipaksa
keluar dari laut bebas ke pelabuhan St. John di Newfoundland dimana kapten
kapalnya ditangkap dan kapalnya disita.2 Jaminan untuk kapten kapal adalah
2 John Demont, ConflictingEmotions,MACLEAN’s, May 17 2015
[5]
sebesar $8.000 dan jaminan yang ditujukan untuk kapalnya adalah sebesar
$500.000.
Pendek kata, situasi ini : kapal bendera Spanyol dibakar dan dihentikan
oleh kapal perang Kanada di perairan internasional, yang dinaiki oleh para pejabat
Kanada, dan dipaksa kembali ke pelabuhan Kanada. Permasalahan tersebut
kemudian muncul baik sebagai atau bukan sebagai tindakan hukum dibawah
hukum internasional.
Method (Metode)
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat yuridis normatif
yaitu dilakukan dengan menggunakan dasar bahan pustaka atau data sekunder
secara tidak langsung sehingga selanjutnya data tersebut dianalisis dengan
menggunakan pendekatan kualitatif atau dengan kata lain menggunakan metode
yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.
Penelitian normatif, pada penelitian ini menggunakan metode yang
sifatnya deskriptif. Penelitian normatif diartikan sebagai penelitian yang
mencakup ilmu kaidah dan ilmu pengertian atau yang biasa disebut dengan ilmu
dogmatic hukum.
Dalam penelitian ini metode yuridis normative yang dipergunakan
terutama adalah yang menunjuk pada sumber yang telah disebutkan yakni
penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai
perangkat peraturan perundang-undangan yang antara lain berupa konvensi
internasional seperti halnya UNCLOS dan juga peraturan perundang-undangan
nasional.
Analysis (Analisis)
Kanada tidak pernah meratifikasi UNCLOS. Namun, ketentuan yang
tertuang dalam UNCLOS yang mengatur mengenai ZEE telah begitu banyak
diadopsi oleh mereka dan sekarang dianggap sebagai bagian dari adat hukum
internasional. Pada bagian ini penulis akan menggunakan UNCLOS untuk
sengketa antara Kanada dengan Spanyol.
UNCLOS berupaya untuk memajukan penyebab persaingan kepentingan
melalui baik penegasan juga kebebasan yang terbatas dalam melakukan
penangkapan ikan di laut lepas selama secara nyata mendukung peningkatan
kedaulatan negara pantai. Pasal 87 merupakan contoh yang tepat dalam konvensi
tersebut yang mengatur mengenai “mare liberium”. Pasal 873 :
3 UNCLOS
[6]
(1) Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak
berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-
syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum
internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk
Negara pantai atau Negara tidak berpantai :
a. Kebebasan berlayar;
b. Kebebasan penerbangan;
c. kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan
tunduk pada Bab VI
d. kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya
yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan
tunduk pada Bab VI;
e. kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang
tercantum dalam bagian 2;
(2) Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua Negara, dengan
memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan Negara lain dalam
melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan
memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam Konvensi ini
yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan.
Kebebasan menangkap ikan di laut lepas dijelaskan secara tegas;
bersamaan dengan hal tersebut, negara yang melakukan aktivitas perikanan juga
harus memahami bahwa kebebasan ini dengan memperhatikan kepentingan
negara lain. Untuk Kanada, ini berarti bahwa moratorium dalam penangkapan
ikan. Hal ini menjadi ambigu karena sampai sekarang tidak ada penjelasan pasti
mengenai “dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara
lain”.
Pada kenyataannya, ketika kita melihat pada ketentuan lain di UNCLOS
dengan acuan kita mengenai sengketa antara Kanada dan Spanyol, hanya terbatas
pada perairan lanjut. Pada Pasal 89 “Tidak ada suatu Negara pun yang dapat
secara sah menundukkan kegiatan manapun dari laut lepas pada kedaulatannya.”4
Jika pasal ini kemudian digunakan sebagai pengawasan pada suatu situasi, Kanada
telah melanggar pasal ini dengan menyita Estai. Dengan demikian, aksi yang sama
yang muncul menjadi sanksi dari Pasal 87 adalah Pasal 89.
Contoh lain mengenai pencemaran air menjadi terlihat jelas ketika Pasal
110 menjadi acuan pertimbangan. Pasal 110 ayat (1)5 :
(1) Kecuali apabila perbuatan mengganggu berasal dari wewenang yang
berdasarkan perjanjian, suatu kapal perang yang menjumpai suatu
kapal asing di laut lepas, selain kapal yang memiliki kekebalan penuh
sesuai pasal-pasal 95 dan 96, tidak dibenarkan untuk menaikinya
kecuali kalau ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa :
4 UNCLOS
5 UNCLOS
[7]
a. kapal tersebut terlibat dalam perompakan;
b. kapal tersebut terlibat dalam perdagangan budak;
c. kapal tersebut terlibat dalam penyiaran gelap dan Negara bendera
kapal perang tersebut mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal
109;
d. kapal tersebut tanpa kebangsaan; atau
e. walaupun mengibarkan suatu bendera asing atau menolak untuk
memperlihatkan benderanya, kapal tersebut, dalam kenyataannya,
memiliki kebangsaan yang sama dengan kapal perang tersebut.
Semenjak tidak terdapat bagian yang mengatur mengenai kunjungan dari
kapal lain di laut lepas sebagaimana terjadi dalam sengketa anatara Kanada dan
Spanyol, analisis mengenai Pasal 110 muncul untuk menghukum aksi Kanada
yang bertentangan dengan perjanjian dan hukum internasional.
Tapi aksi tersebut terlihat hanya menghukum aksi yang dilakukan oleh
Kanada, pasal lain yang terdapat dalam konvensi tersebut terlihat untuk
mengurangi keseriusan aksi Kanada, contohnya Pasal 63 ayat (2) “Dimana
persediaan ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis
yang sama yang terdapat baik dalam zona ekonomi eksklusif maupun di luar
daerah dan yang berbatasan dengan zona tersebut, maka Negara pantai dan
Negara yang menangkap persediaan jenis ikan demikian di daerah yang
berdekatan harus berusaha baik secara langsung atau melalui organisasi sub-
regional atau regional yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan mengenai
tindakan yang diperlukan untuk konservasi persediaan jenis ikan di daerah yang
berdekatan tersebut.”6 Pada pasal ini menunjukkan bahwa negara pantai, dalam
jurnal ini yang dimaksudkan adalah Kanada, memiliki hak-hak di area sekitar
ZEE ketika pesediaan ikan tersebut berada atau berimigrasi antara ZEE dan laut
lepas. Pada bagian ini akan sangat berguna untuk memeriksa lebih jauh lagi
mengenai konsep kedaulatan negara dalam konteks ZEE.
Meskipun demikian, sebagaimana telah dituliskan secara konsisten, permasalahan
di UNCLOS tidak hanya terdapat pada kodifikasi dari kebiasaan hukum
internasional yang berkaitan dengan ZEE atau pengulangan tradisi mengenai laut
lepas. Melainkan, lebih kepada kelemahan UNCLOS yang melampirkan tugas
secara samar-samar dan pembatasan penangkapan ikan di laut bebas tanpa
menyarankan parameter kewajibannya. Biarkan penegakan rezime atau deretan
sanksi yang sesuai untuk menghukumnya. Prinsip kelemahan ini dapat dilihat
pada Pasal 116 “Semua Negara mempunyai hak bagi warganegaranya untuk
melakukan penangkapan ikan di laut lepas dengan tunduk pada : (a) kewajibannya
berdasarkan perjanjian internasional; (b) hak dan kewajiban maupun kepentingan
Negara pantai, yang ditentukan, inter alia, dalam pasal 63, ayat 2, dan pasal-pasal
64 sampai 67; dan (c) ketentuan bagian ini.7”
6 UNCLOS
7 UNCLOS
[8]
Pada akhirnya, sengketa perikanan antara Kanada dan Spanyol pada tahun
1995, atau yang biasa disebut dengan Perang Turbot, berfungsi sebagai catatan
sejarah yang menarik antara hubungan kedua belah negara tersebut. Meskipun,
juga harus diberikan contoh bagaimana perjanjian internasional masih sama-samar
dan tidak lengkap dapat memicu konflik di area sensitif. Hal ini juga dapat
dijadikan sebagai alasan yang kuat mengapa perjanjian dalam hal persediaan
perikanan harus di ratifikasi oleh seluruh bangsa di dunia.8
Kurangnya kebijakan yang mencukupi mengenai aktivitas perikanan yang
tak wajar merupakan hambatan yang signifikan untuk dilakukannya upaya
konservasi atau pelestarian, sebagai negara yang memiliki insentif lebih, kuota
yang ditetapkannya tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari rekan
atau mitra kerja mereka.
Pada kesimpulannya, jika ikan laut diusahakan untuk dikomersilkan,
terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, negosiasi mengenai
pemukiman harus menarik bagi para pihak, menyediakan secara insentif kepada
negara-negara untuk masuk dalam perjanjian tersebut. Kedua, banyak perjanjian
yang harus memuat ketentuan mengenai pengawasan dan penegakan hukum
aktivitas perikanan daripada memenuhi kuota pemukiman. Terakhir, harus
tersedia penalti terhadap kebiasaan diluar kerjasama yang memberikan disintensif
kepada pihak untuk menyimpang dari kuota yang sudah diatur dalam perjanjian.
8 IND INTL & COMP.L.REV, The Canadian-Spanish FishingDispute,vol 7-1, 18 May 2015

More Related Content

Viewers also liked

Process Book - Team Hydra
Process Book - Team HydraProcess Book - Team Hydra
Process Book - Team HydraMadison Lewis
 
Correcção da ficha de trabalho equipamento passivo de rede
Correcção da ficha de trabalho  equipamento passivo de redeCorrecção da ficha de trabalho  equipamento passivo de rede
Correcção da ficha de trabalho equipamento passivo de redey3vg3n
 
Royal Truck and Equipment's Innovative Safety Product Line
Royal Truck and Equipment's Innovative Safety Product LineRoyal Truck and Equipment's Innovative Safety Product Line
Royal Truck and Equipment's Innovative Safety Product LineBlissbranding
 
David Cunningham Linkedin Resume
David Cunningham Linkedin ResumeDavid Cunningham Linkedin Resume
David Cunningham Linkedin ResumeDavid Cunningham
 
Geografi politik negara kanada
Geografi politik negara kanadaGeografi politik negara kanada
Geografi politik negara kanadaRicky Ramadhan
 
Coneltiempo[2]
Coneltiempo[2]Coneltiempo[2]
Coneltiempo[2]daysita23
 

Viewers also liked (6)

Process Book - Team Hydra
Process Book - Team HydraProcess Book - Team Hydra
Process Book - Team Hydra
 
Correcção da ficha de trabalho equipamento passivo de rede
Correcção da ficha de trabalho  equipamento passivo de redeCorrecção da ficha de trabalho  equipamento passivo de rede
Correcção da ficha de trabalho equipamento passivo de rede
 
Royal Truck and Equipment's Innovative Safety Product Line
Royal Truck and Equipment's Innovative Safety Product LineRoyal Truck and Equipment's Innovative Safety Product Line
Royal Truck and Equipment's Innovative Safety Product Line
 
David Cunningham Linkedin Resume
David Cunningham Linkedin ResumeDavid Cunningham Linkedin Resume
David Cunningham Linkedin Resume
 
Geografi politik negara kanada
Geografi politik negara kanadaGeografi politik negara kanada
Geografi politik negara kanada
 
Coneltiempo[2]
Coneltiempo[2]Coneltiempo[2]
Coneltiempo[2]
 

Similar to Turbot War

Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleon
Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleonBeberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleon
Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleonDidi Sadili
 
Tidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah lautTidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah lautYasirecin Yasir
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hppHan Hanif
 
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Didi Sadili
 
195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf
195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf
195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdfBimaKumara1
 
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)AkbarYahyaYogerasi2
 
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi LobsterMenjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi LobsterLestari Moerdijat
 
Presentase Whaling_M Rizki Latjindung.pdf
Presentase  Whaling_M Rizki Latjindung.pdfPresentase  Whaling_M Rizki Latjindung.pdf
Presentase Whaling_M Rizki Latjindung.pdfKudaLaut4
 

Similar to Turbot War (13)

Sejarah Unclos III
Sejarah Unclos IIISejarah Unclos III
Sejarah Unclos III
 
Sejarah perkembangan
Sejarah perkembanganSejarah perkembangan
Sejarah perkembangan
 
Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleon
Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleonBeberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleon
Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleon
 
Tidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah lautTidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah laut
 
Ilegal fishing edit
Ilegal fishing editIlegal fishing edit
Ilegal fishing edit
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hpp
 
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
 
195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf
195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf
195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf
 
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
 
Askep archipelago
Askep archipelagoAskep archipelago
Askep archipelago
 
Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA
Askep archipelago  AKPER PEMKAB MUNA Askep archipelago  AKPER PEMKAB MUNA
Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA
 
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi LobsterMenjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster
 
Presentase Whaling_M Rizki Latjindung.pdf
Presentase  Whaling_M Rizki Latjindung.pdfPresentase  Whaling_M Rizki Latjindung.pdf
Presentase Whaling_M Rizki Latjindung.pdf
 

Recently uploaded

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 

Recently uploaded (12)

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 

Turbot War

  • 1. [1] Reviewe Jurnal Internasional mengenai Perang Turbot, sengketa perikanan internasional antara Kanada dan Spanyol (The Canada – European Union Turbot War : A Brief Game Theoretic Analysis by Paul C.Misiios and Charles Plourde) Introduction (Pendahuluan) Industri perikanan adalah industri yang berkaitan dengan pengambilan, pembudidayaan, pengolahan, pengawetan, penyimpanan, pengangkutan, pemasaran atau penjualan ikan. Kegiatan komersial ini ditujukan untuk pengiriman ikan dan produk laut lainnya sebagai konsumsi manusia. Lebih dari 500 juta masyarakat di negara-negara berkembang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada perikanan dan pembudidayaan laut, begitu juga yang terjadi di Spanyol. Organisasi perikanan internasional seperti North Atlantic Fishery Organization (NAFO), sudah mencoba segala cara untuk menyelesaikan masalah dalam mengelola kompetensi kepentingan dalam memanen ikan yang populasinya dinamis melalui perjanjian internasional. Ketika perjanjian tersebut disetujui oleh negara-negara yang meliputi, hasil pemanfaatan sumber daya alam bersama adalah seringkali lebih diinginkan pada kesejahteraan internasional dan konservasi daripada kompetisi antar negara. Namun, dalam kekosongan dari perlunya pengawasan dan menjaga ketertiban pada perjanjian-perjanjian ini, negara punya insentif untuk menyimpang dari perjanjian, memancing melampaui kuota yang mereka tugaskan dengan sedikit kekhawatiran terhadap hukuman, dengan demikian meningkatkan kesejahteraan nasionalnya pada biaya dari mitra lain yang menyetujui. Pada bulan Febuari tahun 1995, 15 negara yang tergabung dalam NAFO membentuk kesepakatan mengenai total kuota penangkapan Greenland Halibut dan ikan laut yang diijinkan1, hal ini untuk menghadapi penurunan secara drastic persediaan ikan laut, Kanada memberi 60% dari 27.000ton tangkapannya dan Uni Eropa member 12,6%. Kuota tersebut mendapat dukungan dari sebagian besar anggota utama, termasuk Rusia; Islandia; Norwegia dan Kanada, tapi tidak imbang dengan Uni Eropa dan Negara Baltik. Dibawah NAFO, 60% yang dibagi oleh Kanada pada tahun 1995 tersebut lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya ketika Kanada mengalokasikan kurang lebih 85%. Dari tahun 1986- 1991, Uni Eropa menggunakan ketentuan NAFO, memenuhi objek kuota yang didapat dan memberikannya secara sepihak kepada mereka sendiri jauh diatas batas yang ditentukan oleh NAFO. Sebagai hasilnya, sekarang Uni Eropa membagi penangkapan ikan laut jauh lebih besar dibanding kuota yang diatur oleh NAFO, kadang lebih dari 75%. Pada akhir tahuh 1992, Kanada dan Uni Eropa melakukan negosiasi perjanjian kerjasama untuk mengakhiri penangkapan ikan yang berlebih, hal ini diratifikasi oleh Uni Eropa namun tidak bagi Kanada, 1 CraigTurner, Canada-Europe Flap Over Atlantic Fish Intensifies Environment, L.A. Times, Mey 13 2015
  • 2. [2] dimana selanjutnya Uni Eropa menyetujui untuk mengikuti kuota yang ditentukan oleh NAFO. Selanjutnya Uni Eropa terlepas dari penangkapan ikan yang berlebih. Pembagian penangkapan ikan laut oleh Kanada, sementara itu, mengalami penurunan terus-menerus hanya 12% di tahun 1993, meskipun memiliki 91% total penangkapan oleh NAFO, bukti mendukung satu lagi di Kanada memeiliki strategi pengelolaan yang lebih berorientasi konservasi (pelestarian). Uni Eropa menggunakan penurunan penangkapan yang dibagi oleh Kanada untuk menjustifikasi secara sepihak pemberian itu sendiri 69% bagian dari penangkapan yang diperbolehkan pada tahun 1995, diijinkan dibawah ketentuan NAFO. Kegiatan armada penangkapan ikan menyebabkan konflik antara Spanyol dan sejumlah negara lain, terutama Maroko dan Kanada. Konflik antara Spanyol dan Kanada di sebut dengan perang Turbot (The Turbot War). Perang Turbot adalah sengketa internasional penangkapan ikan antara Kanada, (yang didukung oleh Inggris dan Irlandia) dengan Spanyol (yang didukung oleh Uni Eropa dan Islandia) di mana Kanada menghentikan para nelayan Galician (Spanyol) yang sedang menyebarkan pukat ikan di perairan internasional. Kanada mengklaim bahwa kapal tersebut secara ilegal telah berlebihan dalam menangkap ikan di Greenland. Apa yang berlangsung dinamakan “Turbot War atau Perang Turbot”, dimana armada Spanyol dan Portugis melanjutkan penangkapan ikan di luar 200 mil batas Kanada, Grand Banks of Newfoundland, memimpin Kanada untuk merebut perahu nelayan Spanyol pada 9 Maret 1995, dan kemudian memotong jala dari perahu nelayan Spanyol lainnya. Memfokuskan pada kemungkinan terjadinya lagi turbot dengan kolapsnya populasi ikan kod di pantai, Kanada menggunakan rancangan undang-undang C-29. Memberikan Kanada kekuatan untuk beraksi menghadapi kapal-kapal nelayan asing diluar 200 mil batas yurisdiksi negara atas nama konservasi (pelestarian). Alasan yang diberikan untuk aksi agesif tersebut adalah penangkapan ikan laut yang berlebih dan spesies lainnya oleh negara lain, ukuran jalanya tidak sesuai hukum dari jala Uni Eropa, dan kurangnya penegakan hukum dari penangkapan ikan yang berlebih tersebut. Penangkapan oleh Uni Eropa, Spanyol dan Portugal, meliputi sebagian besar dari penangkapan oleh asing ini. Pada waktu melakukan penyitaan, Kanada mengira-ngira, penangkapan ikan laut oleh Uni Eropa sekitar 7.000 ton, lebih banyak 3.400 ton dari ketentuan NAFO. Kanada juga menuduh Uni Eropa menggunakan jarring yang ukurannya tidak sesuai aturan, yang mana dengan jarring tersebut ikan kecil dan ikan yang dalam masa perkembangan juga tertangkap, otomatis hal ini membawa pengaruh negative pada pesediaan ikan yang sedang berkembang daripada memanen ikan yang sudah sesuai ukurannya (ikan besar), dimana ditemukan dengan prosentase sebesar 70% ikan yang berukuran masih dibawah 25cm sedangkan ikan yang seharusnya sudah siap untuk ditangkap adalah yang memiliki ukuran sekitar 60-70cm. NAFO kemudian memperbarui pengaturannya mengenai ukuran jala menjadi 130mm begitu juga dengan hukum di Kanada yang sudah menggunakan aturan tersebut yaitu menggunakan jala dengan ukuran 130mm sejak tahun 1984.
  • 3. [3] Dalam jurnal ini akan penulis mulai dengan menjelaskan kronologi lebih jelas mengenai Perang Turbot atau sengketa perikanan internasional yang melibatkan dua negara yaitu Kanada dan Spanyol. Setelah penjelasan kronologi maka penulis akan mencoba menganalisa mengenai peristiwa tersebut dengan didasarkan pada peraturan-peraturan yang terdapat di dalam UNCLOS. Serta akan diakhiri dengan gambaran singkat mengenai perjanjian persediaan ikan dan menggunakan sengketa yang terjadi antara Kanada dan Spanyol ini sebagai argumentasi untuk ratifikasi ini. Cross Cutting Issue (Permasalahan) Konflik hak perikanan lintas batas, seperti halnya Perang Turbot, timbul karena migrasi atau perpindahan lokasi yang sudah menjadi kebiasaan secara alamiah dilakukan oleh ikan. Sebagai contohnya, turbot memiliki jarak antara Greenland sampai Nova Scotia, namun juga dapat ditemukan di Gulf of St. Lawrene, menurut Grand Banks of Newfoundland, 10% berada diperairan internasional dimana konflik tersebut terjadi. Masalah ekonomi tertentu yang terjadi dengan berkenaan pada perang turbot ini sepeti halnya sengketa perikanan internasional lainnya ada empat yaitu : 1. Berapakah alokasi optimal atau kuota untuk semua negara yang memaksimalkan pada kesejahteraan partisipan tanpa mengijinkan persediaan ikan menurun hingga dibawah tingkat kritis ? 2. Apa yang seharusnya kuota antar negara lakukan untuk memenuhi total kuota ? 3. Bagaimana bila tidak terdapat pengawasan serta penegakan hukum dari aktivitas perikanan atau sedikitnya persetujuan yang mengikat, mempengaruhi penyelesaian perundingan? 4. Apa yang terjadi jika persetujuan tersebut tidak tercapai ? Analisi ekonomi tentang mengatur pembaharuan sumber daya perikanan lintas bangsa tidaklah menjadi hal baru. Sebelumnya sudah banyak para tokoh memberikan gambaran model mengenai penyelesaian perang turbot ini. Pada akhirnya hasilnya adalah gambaran mengenai beberapa model tersebut diringkas kemudian diterapkan dalam situasi perang turbot ini. Beberapa model tersebut juga mengasumsikann bahwa setiap partisipan mengetahui secara pasti mengenai banyaknya persediaan ikan setiap waktu, asumsi yang kuat dapat menjelaskan mengapa banyak persediaan ikan dieksploitasi sampai pada titik kepunahan meskipun pada kenyataannya bahwa ini bukan merupakan kepentingan satu pihak saja, dengan asumsi tingkat diskon yang wajar. Sehingga persetujuan itu haruslah mengikat baik secara ekonomi, sehingga tidak ada alasan untuk menyimpang dari persetujuan sejak pembagian panen, atau mengikat secara hukum dimana disana terdapat hukuman yang cukup signifikan untuk mencegah pelanggaran perjanjian dalam hal penangkapan ikan yang berlebih. Dalam kekosongan dalam beberapa hal tersebut, satu negara dapat
  • 4. [4] menerima suap untuk berhenti menangkap ikan di area tersebut. Pada waktu perang turbot, yang bukan anggota NAFO mengawasi dan menegakkan hukum mengenai aktivitas perikanan secara tidak bertanggung jawab, sebagai contoh adalah kuota oleh NAFO dimana kuota tersebut ditentukan berdasar pada kesepakatan, praktek yang masih kurang memadai. Yang hanya mengawasi aktivitas perikanan pada kasus perang turbot adalah mereka yang menangkap ikan di area tersebut termasuk Kanada, dan siapapun yang tidak memihak, tapi negara- negara tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi armada kapal Eropa (nelayan Eropa) dibawah kekuasaan hukum internasional. Mengenai gambaran peristiwa perang turbot ini akan penulis jelaskan berikut ini. Sengketa antara Kanada dan Spanyol sebenarnya terjadi ketika NAFO membuat kuota pada tahun 1995 mengenai penangkapan ikan laut menjadi 16.300 ton untuk Kanada dan 3.400 ton untuk seluruh Uni Eropa yang mana Spanyol adalah salah satu dari kelima belas anggota yang tergabung dalam NAFO. Sementara anggota pemerintahan melanjutkan protes, para pejabat Kanada memperkirakan bahwa kapal negara Eropa mengangkut 7.000 ton pada dua minggu pertama di tahun 1995. Kanada juga menuduh Uni Eropa menggunakan jarring yang ukurannya tidak sesuai aturan, yang mana dengan jarring tersebut ikan kecil dan ikan yang dalam masa perkembangan juga tertangkap, otomatis hal ini membawa pengaruh negative pada pesediaan ikan yang sedang berkembang daripada memanen ikan yang sudah sesuai ukurannya (ikan besar), dimana ditemukan dengan prosentase sebesar 70% ikan yang berukuran masih dibawah 25cm sedangkan ikan yang seharusnya sudah siap untuk ditangkap adalah yang memiliki ukuran sekitar 60-70cm. Dengan demikian, Kanada pada tanggal 3 Maret, menamakannya enampuluh hari moratorium pada semua aktivitas perikanan turbot selama konflik dalam proses penyelesaian. Setelah keinginannya tersebut tidak dihiraukan, Brian Tobin selaku Menteri Perikanan Kanada, mengumumkan pada tanggal 6 Maret bahwa Kanada akan merebut setiap penemuan barang untuk aktivitas perikanan bagi ikan laut di pantai timur. Dengan semua ini, kemudian negosiasi berlanjut dengan sia-sia. Kemudian, berdasar pada amandemen undang-undang perikanan, Tobin mengambil aksi penentu. Pada tanggal 7 Maret 1995, kapal-kapal perikanan membawa tim dari Royal Canadian Mounted Police mendekati kapal Estai Spanyol diluar ZEE dari Kanada dan berusaha untuk menaikinya. Ketika usaha pertamanya gagal, kapal Spanyol memotong jaringnya dan berusaha untuk melarikan diri dengan kapal Spanyol lainnya yang berusaha untuk membuat kesal Kanada yang berusaha untuk menaiki kapal Estai. Pengejaran pun terjadi ketika kapal tersebut saling mengelak selama empat jam di dalam kabut tebal dan pada akhirnya pengajaran pun berhenti ketika kapal Kanada terbakar oleh ledakan senapan mesin dari Estai. Pada kondisi ini Spanyol menyerah, dan Estai dipaksa keluar dari laut bebas ke pelabuhan St. John di Newfoundland dimana kapten kapalnya ditangkap dan kapalnya disita.2 Jaminan untuk kapten kapal adalah 2 John Demont, ConflictingEmotions,MACLEAN’s, May 17 2015
  • 5. [5] sebesar $8.000 dan jaminan yang ditujukan untuk kapalnya adalah sebesar $500.000. Pendek kata, situasi ini : kapal bendera Spanyol dibakar dan dihentikan oleh kapal perang Kanada di perairan internasional, yang dinaiki oleh para pejabat Kanada, dan dipaksa kembali ke pelabuhan Kanada. Permasalahan tersebut kemudian muncul baik sebagai atau bukan sebagai tindakan hukum dibawah hukum internasional. Method (Metode) Metode penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat yuridis normatif yaitu dilakukan dengan menggunakan dasar bahan pustaka atau data sekunder secara tidak langsung sehingga selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau dengan kata lain menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Penelitian normatif, pada penelitian ini menggunakan metode yang sifatnya deskriptif. Penelitian normatif diartikan sebagai penelitian yang mencakup ilmu kaidah dan ilmu pengertian atau yang biasa disebut dengan ilmu dogmatic hukum. Dalam penelitian ini metode yuridis normative yang dipergunakan terutama adalah yang menunjuk pada sumber yang telah disebutkan yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang antara lain berupa konvensi internasional seperti halnya UNCLOS dan juga peraturan perundang-undangan nasional. Analysis (Analisis) Kanada tidak pernah meratifikasi UNCLOS. Namun, ketentuan yang tertuang dalam UNCLOS yang mengatur mengenai ZEE telah begitu banyak diadopsi oleh mereka dan sekarang dianggap sebagai bagian dari adat hukum internasional. Pada bagian ini penulis akan menggunakan UNCLOS untuk sengketa antara Kanada dengan Spanyol. UNCLOS berupaya untuk memajukan penyebab persaingan kepentingan melalui baik penegasan juga kebebasan yang terbatas dalam melakukan penangkapan ikan di laut lepas selama secara nyata mendukung peningkatan kedaulatan negara pantai. Pasal 87 merupakan contoh yang tepat dalam konvensi tersebut yang mengatur mengenai “mare liberium”. Pasal 873 : 3 UNCLOS
  • 6. [6] (1) Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat- syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai : a. Kebebasan berlayar; b. Kebebasan penerbangan; c. kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI d. kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI; e. kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2; (2) Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua Negara, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan Negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam Konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan. Kebebasan menangkap ikan di laut lepas dijelaskan secara tegas; bersamaan dengan hal tersebut, negara yang melakukan aktivitas perikanan juga harus memahami bahwa kebebasan ini dengan memperhatikan kepentingan negara lain. Untuk Kanada, ini berarti bahwa moratorium dalam penangkapan ikan. Hal ini menjadi ambigu karena sampai sekarang tidak ada penjelasan pasti mengenai “dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain”. Pada kenyataannya, ketika kita melihat pada ketentuan lain di UNCLOS dengan acuan kita mengenai sengketa antara Kanada dan Spanyol, hanya terbatas pada perairan lanjut. Pada Pasal 89 “Tidak ada suatu Negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun dari laut lepas pada kedaulatannya.”4 Jika pasal ini kemudian digunakan sebagai pengawasan pada suatu situasi, Kanada telah melanggar pasal ini dengan menyita Estai. Dengan demikian, aksi yang sama yang muncul menjadi sanksi dari Pasal 87 adalah Pasal 89. Contoh lain mengenai pencemaran air menjadi terlihat jelas ketika Pasal 110 menjadi acuan pertimbangan. Pasal 110 ayat (1)5 : (1) Kecuali apabila perbuatan mengganggu berasal dari wewenang yang berdasarkan perjanjian, suatu kapal perang yang menjumpai suatu kapal asing di laut lepas, selain kapal yang memiliki kekebalan penuh sesuai pasal-pasal 95 dan 96, tidak dibenarkan untuk menaikinya kecuali kalau ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa : 4 UNCLOS 5 UNCLOS
  • 7. [7] a. kapal tersebut terlibat dalam perompakan; b. kapal tersebut terlibat dalam perdagangan budak; c. kapal tersebut terlibat dalam penyiaran gelap dan Negara bendera kapal perang tersebut mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 109; d. kapal tersebut tanpa kebangsaan; atau e. walaupun mengibarkan suatu bendera asing atau menolak untuk memperlihatkan benderanya, kapal tersebut, dalam kenyataannya, memiliki kebangsaan yang sama dengan kapal perang tersebut. Semenjak tidak terdapat bagian yang mengatur mengenai kunjungan dari kapal lain di laut lepas sebagaimana terjadi dalam sengketa anatara Kanada dan Spanyol, analisis mengenai Pasal 110 muncul untuk menghukum aksi Kanada yang bertentangan dengan perjanjian dan hukum internasional. Tapi aksi tersebut terlihat hanya menghukum aksi yang dilakukan oleh Kanada, pasal lain yang terdapat dalam konvensi tersebut terlihat untuk mengurangi keseriusan aksi Kanada, contohnya Pasal 63 ayat (2) “Dimana persediaan ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama yang terdapat baik dalam zona ekonomi eksklusif maupun di luar daerah dan yang berbatasan dengan zona tersebut, maka Negara pantai dan Negara yang menangkap persediaan jenis ikan demikian di daerah yang berdekatan harus berusaha baik secara langsung atau melalui organisasi sub- regional atau regional yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk konservasi persediaan jenis ikan di daerah yang berdekatan tersebut.”6 Pada pasal ini menunjukkan bahwa negara pantai, dalam jurnal ini yang dimaksudkan adalah Kanada, memiliki hak-hak di area sekitar ZEE ketika pesediaan ikan tersebut berada atau berimigrasi antara ZEE dan laut lepas. Pada bagian ini akan sangat berguna untuk memeriksa lebih jauh lagi mengenai konsep kedaulatan negara dalam konteks ZEE. Meskipun demikian, sebagaimana telah dituliskan secara konsisten, permasalahan di UNCLOS tidak hanya terdapat pada kodifikasi dari kebiasaan hukum internasional yang berkaitan dengan ZEE atau pengulangan tradisi mengenai laut lepas. Melainkan, lebih kepada kelemahan UNCLOS yang melampirkan tugas secara samar-samar dan pembatasan penangkapan ikan di laut bebas tanpa menyarankan parameter kewajibannya. Biarkan penegakan rezime atau deretan sanksi yang sesuai untuk menghukumnya. Prinsip kelemahan ini dapat dilihat pada Pasal 116 “Semua Negara mempunyai hak bagi warganegaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dengan tunduk pada : (a) kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional; (b) hak dan kewajiban maupun kepentingan Negara pantai, yang ditentukan, inter alia, dalam pasal 63, ayat 2, dan pasal-pasal 64 sampai 67; dan (c) ketentuan bagian ini.7” 6 UNCLOS 7 UNCLOS
  • 8. [8] Pada akhirnya, sengketa perikanan antara Kanada dan Spanyol pada tahun 1995, atau yang biasa disebut dengan Perang Turbot, berfungsi sebagai catatan sejarah yang menarik antara hubungan kedua belah negara tersebut. Meskipun, juga harus diberikan contoh bagaimana perjanjian internasional masih sama-samar dan tidak lengkap dapat memicu konflik di area sensitif. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai alasan yang kuat mengapa perjanjian dalam hal persediaan perikanan harus di ratifikasi oleh seluruh bangsa di dunia.8 Kurangnya kebijakan yang mencukupi mengenai aktivitas perikanan yang tak wajar merupakan hambatan yang signifikan untuk dilakukannya upaya konservasi atau pelestarian, sebagai negara yang memiliki insentif lebih, kuota yang ditetapkannya tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari rekan atau mitra kerja mereka. Pada kesimpulannya, jika ikan laut diusahakan untuk dikomersilkan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, negosiasi mengenai pemukiman harus menarik bagi para pihak, menyediakan secara insentif kepada negara-negara untuk masuk dalam perjanjian tersebut. Kedua, banyak perjanjian yang harus memuat ketentuan mengenai pengawasan dan penegakan hukum aktivitas perikanan daripada memenuhi kuota pemukiman. Terakhir, harus tersedia penalti terhadap kebiasaan diluar kerjasama yang memberikan disintensif kepada pihak untuk menyimpang dari kuota yang sudah diatur dalam perjanjian. 8 IND INTL & COMP.L.REV, The Canadian-Spanish FishingDispute,vol 7-1, 18 May 2015