Dokumen tersebut membahas berbagai upaya hukum di Indonesia, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi kecuali untuk putusan bebas. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan sebelumnya yang bertentangan dengan hukum. Peninjauan kembali memungkinkan terpidana mengajukan bukti baru untuk membatalkan putusan yang sudah berkeku

1. Untuk banding :
- Tidak ada syarat-syarat khusus kecuali tentang
tenggang waktu saja, pengadilan tingkat
banding (pengadilan tinggi).
- Meruapakan pengadilan tingkat terakhir karena
di MA nanti tidak ada pemeriksaan terhadap
bukti-bukti/berkas-berkas lagi.
- Semua putusan PN dapat dibanding kecuali 3
hal :
1. putusan bebas
2. putusan lepas dari segala hubungan hukum
karena kurang tepat penerapan hukum
3. putusan dalam acara cepat

2. Putusan bebas :
- Bebas murni, tidak terbukti dan tidak dapat
diajukan upaya hukum lagi
- Tidak murni, dapat diajukan upaya hukum
biasa langsung kasasi
Putusan bebas tidak murni menurut yurisprudensi
tersebut antara lain :
1. Jika terdapat kekeliruan dalam melakukan
penafsiran terhadap penyebutan tindak pidana
dalam surat dakwaan jadi kekeliruan dalam
penafsiran penyebutan tindak pidana.
2. Jika pengadilan telah melampau batas
wewenang dalam mengadili perkara.

3. Melampaui batas wewenang :
- Dilihat dari kompetensinya (absolut/relatif)
- Hakim dalam memutus perkara
pertimbangannya itu banyak yang dari aspek
yuridisnya yang mendukung putusan perkara
tersebut
KASASI (pasal 244 KUHAP)
Yaitu memecahkan/membatalkan putusan
pengandilan tingkat yang seblumnya untuk
mencapai suatu kesatuan hukum atau untuk
menciptakan suatu kesatuan penerapan hukum
dengan jalan membatalkan putusan pengadilan
sebelumnya yang bertentangan dengan uu atau
keliru dalam penrapan hukumnya.

4. Pada dasarnya semua putusan dapat diajukan
kasasi kecuali putusan bebas.
Kasasi diajukan ke MA melalui PN yang emeriksa
perkara tersebut, sebab yang memberitahukan
kasasi adalah PN tersebut, jadi kalau akan
kasasi/banding tidak langsung datang ke MA
atau PT tetapi diajukan ke PN dan nanti PN
yang menyerahkan berkas tersebut ke MA.
Kasasi adalah penting karena untuk
- menciptakan hukum
- menemukan hukum
- mempertahankan hukum

5. UPAYA HUKUM LUAR BIASA
- Kasasi demi kepentingan hukum :
Diajukan oleh pihak Kejaksaan Agung
terhadap putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetapi kecuali
putusan MA (pasal 254 KUHAP)
Kasasi dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Kasasi yang diajukan para pihak yaitu
disyaratkan putusan itu telah punya
kekauatan hukum tetap
2. Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Agung

6. Tujuannya adalah:
a. Utk mencapai kesatuan penafsiran hk oleh hk
yang diputuskan tersebut dapat dijadikan
pedoman bagi hakim lain yang lebih rendah
dari MA
b. Kasasi ini tidak boleh merugikan para pihak
jadi semata-mata demi hk
MA tidak dapat mengoreksi putusan pengadilan
yang lebih rendah kecauli dengan permohonan
karena uu tidak memberi penjelasan tentang
hal ini. Berarti putusan MA itu tidak bersifat
individual/umum.
Penafsiran MA ini dapat dijadikan novum (bukti
baru) bagi pihak terpidana yang mengajukan
Peninjauan Kembali (PK)

7. PENINJAUAN KEMBALI (PK)
Suatu upaya hukum yang diberikan kepada
terpidana atau ahli warisnya yang diberikan
oleh uu atas putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap
Syarat-syarat PK (pasal 263 ayat 1 KUHAP)
1. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum
tetap
2. Diajukan oleh terpidana/ahli waris
3. Tidak boleh diajukan kepada putusan
bebas/putusan lepas
4. PK ditujukan MA RI melalui PN yang
memeriksa/memutuskan kasus tersebut pada
Tingkat I

8. Untuk PK harus memenuhi alasan-alasan
(pasal 263 ayat 2a, 2b, 2c KUHAP) :
1. Ada novum/keadaan/bukti baru
2. Putusan telah terbuktitapi saling
bertentangan
3. Putusan tersebut memperlihatkan
kekeliruan/kekilafan yang nyata