Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan diperlukan agar pembangunan nasional benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang tidak transparan dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Upaya untuk mencegah hal tersebut meliputi penerapan asas-asas
Dokumen tersebut membahas tentang etika humas dalam pemerintahan. Menguraikan pengertian, peran, tugas, fungsi, dan tujuan humas pemerintah serta hubungannya dengan media massa. Juga membahas kode etik humas pemerintah dan contoh studi kasus tentang tuduhan kebohongan pemerintah oleh tokoh lintas agama.
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan diperlukan agar pembangunan nasional benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang tidak transparan dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Upaya untuk mencegah hal tersebut meliputi penerapan asas-asas
Dokumen tersebut membahas tentang etika humas dalam pemerintahan. Menguraikan pengertian, peran, tugas, fungsi, dan tujuan humas pemerintah serta hubungannya dengan media massa. Juga membahas kode etik humas pemerintah dan contoh studi kasus tentang tuduhan kebohongan pemerintah oleh tokoh lintas agama.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah sangat penting untuk mengukur kinerja pemerintahan yang optimal.
2. Transparansi pemerintah daerah perlu ditingkatkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang berbagai program dan pencapaian pemerintah.
3. Pemberdayaan aparat pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan tang
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasiSyifa Lailatul
Makalah ini membahas tentang fungsi dan tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, makalah ini menjelaskan pengertian tanggung jawab, warga negara, dan demokrasi. Kemudian juga membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta tanggung jawab-tanggung jawab yang harus dilaksanakan warga negara dalam mendukung proses demokrasi di tanah air."
Dokumen tersebut membahas tentang konsep governance dan good governance. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik, sedangkan good governance merupakan penggunaan wewenang secara efektif dan transparan untuk mengelola sumber daya negara guna kesejahteraan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Undang-undang ini membahas tentang keterbukaan informasi publik. Tujuannya antara lain untuk menjamin hak warga negara mendapatkan informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pemohon serta pengguna informasi publik, serta hak dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya anti korupsi. Ia menjelaskan tentang latar belakang masalah korupsi di Indonesia yang telah merusak berbagai aspek kehidupan, nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran dan tanggung jawab, serta prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi yang perlu diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005INSISTPress
Pelayaan kesehatan dasar sebagai bagian dari hak azasi manusia dan hak dasar warga negara_sehingga merupakan kewajiban negara yang tak dapat ditawar-tawar lagi_sudah menjadi keputusan politik dan hukum internasional, juga amanah konsultasi nasional.
Advokasi dibutuhkan untuk menjamin apakah pemerintah memang benar-benar telah melaksanakan kewajibannya tersebut? Jika selama ini belum, mengapa? Lalai? Korupsi? Salah-urus? Keliru cara-pandang? Sekadar kesalahan teknis, ataukah paradigmatis? Buku ini adalah panduan praktis untuk melakukan advokasi kebijakan pemerintah di sektor kesehatan masyarakat, ditulis berdasarkan dan dengan contoh-contoh pengalaman praktis selama beberapa tahun terakhir.
Sitasi: Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Tatanan kehidupan suatu masyarakat atau pemerintahan yang demokratis ditandai oleh kekuasaan, keadilan, dan keamanan yang diberikan kepada rakyat serta kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan."
Dokumen tersebut membahas fungsi pers dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebhinekaan serta memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi sebagai lembaga ekonomi dan media informasi.
Dokumen tersebut membahas tentang Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam mengakses informasi publik dan rencana kebijakan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. UU KIP juga mengatur tentang jenis informasi publik yang harus disedi
Dokumen tersebut membahas tentang hak-hak anak menurut instrumen HAM internasional dan nasional. Terdapat 14 hak dasar anak yang dijelaskan seperti hak hidup, hak atas nama, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Dokumen juga menjelaskan 4 prinsip perlindungan hak anak menurut undang-undang perlindungan anak Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah sangat penting untuk mengukur kinerja pemerintahan yang optimal.
2. Transparansi pemerintah daerah perlu ditingkatkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang berbagai program dan pencapaian pemerintah.
3. Pemberdayaan aparat pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan tang
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasiSyifa Lailatul
Makalah ini membahas tentang fungsi dan tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, makalah ini menjelaskan pengertian tanggung jawab, warga negara, dan demokrasi. Kemudian juga membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta tanggung jawab-tanggung jawab yang harus dilaksanakan warga negara dalam mendukung proses demokrasi di tanah air."
Dokumen tersebut membahas tentang konsep governance dan good governance. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik, sedangkan good governance merupakan penggunaan wewenang secara efektif dan transparan untuk mengelola sumber daya negara guna kesejahteraan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Undang-undang ini membahas tentang keterbukaan informasi publik. Tujuannya antara lain untuk menjamin hak warga negara mendapatkan informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pemohon serta pengguna informasi publik, serta hak dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya anti korupsi. Ia menjelaskan tentang latar belakang masalah korupsi di Indonesia yang telah merusak berbagai aspek kehidupan, nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran dan tanggung jawab, serta prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi yang perlu diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005INSISTPress
Pelayaan kesehatan dasar sebagai bagian dari hak azasi manusia dan hak dasar warga negara_sehingga merupakan kewajiban negara yang tak dapat ditawar-tawar lagi_sudah menjadi keputusan politik dan hukum internasional, juga amanah konsultasi nasional.
Advokasi dibutuhkan untuk menjamin apakah pemerintah memang benar-benar telah melaksanakan kewajibannya tersebut? Jika selama ini belum, mengapa? Lalai? Korupsi? Salah-urus? Keliru cara-pandang? Sekadar kesalahan teknis, ataukah paradigmatis? Buku ini adalah panduan praktis untuk melakukan advokasi kebijakan pemerintah di sektor kesehatan masyarakat, ditulis berdasarkan dan dengan contoh-contoh pengalaman praktis selama beberapa tahun terakhir.
Sitasi: Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Tatanan kehidupan suatu masyarakat atau pemerintahan yang demokratis ditandai oleh kekuasaan, keadilan, dan keamanan yang diberikan kepada rakyat serta kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan."
Dokumen tersebut membahas fungsi pers dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebhinekaan serta memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi sebagai lembaga ekonomi dan media informasi.
Dokumen tersebut membahas tentang Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam mengakses informasi publik dan rencana kebijakan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. UU KIP juga mengatur tentang jenis informasi publik yang harus disedi
Dokumen tersebut membahas tentang hak-hak anak menurut instrumen HAM internasional dan nasional. Terdapat 14 hak dasar anak yang dijelaskan seperti hak hidup, hak atas nama, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Dokumen juga menjelaskan 4 prinsip perlindungan hak anak menurut undang-undang perlindungan anak Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak atas keadilan sebagai hak asasi manusia. Terdapat tujuh sub-hak yang dijelaskan yaitu hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, hak untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan, hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum surut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak dituntut dua kali atas per
Materi 3 Hukum dan HAM: Hak untuk Menikah dan Melanjutkan Hidup.pptxRizalFaharuddin
Dokumen ini membahas hak untuk menikah dan melanjutkan keturunan sebagai hak alami dan hak yang diatur dalam instrumen HAM serta peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga membahas hak perempuan dalam perkawinan, isu pernikahan dini, dan poligami.
2. TUJUANPEMBELAJARAN
1. Pengertian dasar hakturut serta dalam pemerintahan sebagai bagiandari HakAsasi
Manusia
2. Instrumen HAM nasioanaldan Internasional
3. HakKonstitusional
4. HAM sebagai hakhukum
5. Kepentingan, pelayanan,partisipasi, dan institusipublic
6. Maknapemilihan umum
7. Jabatan publik
8. Pelaksanaanpemerintahan yang bersih, efektif dan efisien
9. Dikotomi kebijakandan pemerintahan interaktif
3. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Pengertiandasarhakturut sertadalampemerintahansebagai
bagiandari HakAsasiManusia
a. InstrumentHAM NasionaldanInternasional
b. HakKonstitusional
c. HAMsebagaiHak Hukum
4. KEPENTINGAN PUBLIK DALAMSUATU HAK
PARTISIPASI
a. Kepentingan publik
b. Pelayananpublik
c. Partisipasi publik
d. Institusi publik