SlideShare a Scribd company logo
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Dr.RizalF,SH.MH.
TUJUANPEMBELAJARAN
1. Pengertian dasar hakturut serta dalam pemerintahan sebagai bagiandari HakAsasi
Manusia
2. Instrumen HAM nasioanaldan Internasional
3. HakKonstitusional
4. HAM sebagai hakhukum
5. Kepentingan, pelayanan,partisipasi, dan institusipublic
6. Maknapemilihan umum
7. Jabatan publik
8. Pelaksanaanpemerintahan yang bersih, efektif dan efisien
9. Dikotomi kebijakandan pemerintahan interaktif
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Pengertiandasarhakturut sertadalampemerintahansebagai
bagiandari HakAsasiManusia
a. InstrumentHAM NasionaldanInternasional
b. HakKonstitusional
c. HAMsebagaiHak Hukum
KEPENTINGAN PUBLIK DALAMSUATU HAK
PARTISIPASI
a. Kepentingan publik
b. Pelayananpublik
c. Partisipasi publik
d. Institusi publik
KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DANWARGA
NEGARADALAMPENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
a. Maknapemiluhan umum
b. Jabatan publik
c. Pelaksanaanpemerintah yang bersih, efektif, dan
efisien
d. Dikotomi kebijakandan pemerintahan interaktif
THANK YOU
+62 85242073480 rizal.f@kejaksaan.go.id
HKUM4208

More Related Content

Similar to Materi 7 Hukum dan HAM.pptx

Pkn kebijakan publik
Pkn kebijakan publikPkn kebijakan publik
Pkn kebijakan publik
Esti Dyah
 
Ppt pkn
Ppt pknPpt pkn
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerahKontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Rustan Amarullah
 
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasiMakalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi
Syifa Lailatul
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
Shahril Budiman Png
 
keterbukaan informasi publik
keterbukaan informasi publik keterbukaan informasi publik
keterbukaan informasi publik
Fulham Ilham HinggaLepas
 
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEAAnggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
ajijogja
 
Uu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publik
Uu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publikUu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publik
Uu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publik
Nandang Sukmara
 
Uu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publik
Uu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publikUu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publik
Uu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publik
Nandang Sukmara
 
Keterbukaan dan keadilan
Keterbukaan dan keadilanKeterbukaan dan keadilan
Keterbukaan dan keadilan
Nadia Tsalisa
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
Eddy Siswanto
 
Ham
HamHam
Hamiypa
 
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005
INSISTPress
 
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptxPERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
MaszuzaSyahlevi2
 
Rpp ppkn sma xi bab 3 pertemuan 3
Rpp ppkn sma xi bab 3 pertemuan 3Rpp ppkn sma xi bab 3 pertemuan 3
Rpp ppkn sma xi bab 3 pertemuan 3
eli priyatna laidan
 
Demokrasi.yevvibudianto
Demokrasi.yevvibudiantoDemokrasi.yevvibudianto
Demokrasi.yevvibudianto
Yevvi Budianto
 
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikPergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Frans Dione
 
Finni fernanda pkn
Finni fernanda   pknFinni fernanda   pkn
Finni fernanda pkn
ElgradostSmancil
 
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-20192019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
TaufiqurokhmanTaufiq
 
Keterbukaan Pada Perjanjian/Kontrak
Keterbukaan Pada Perjanjian/KontrakKeterbukaan Pada Perjanjian/Kontrak
Keterbukaan Pada Perjanjian/Kontrak
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 

Similar to Materi 7 Hukum dan HAM.pptx (20)

Pkn kebijakan publik
Pkn kebijakan publikPkn kebijakan publik
Pkn kebijakan publik
 
Ppt pkn
Ppt pknPpt pkn
Ppt pkn
 
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerahKontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
 
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasiMakalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
keterbukaan informasi publik
keterbukaan informasi publik keterbukaan informasi publik
keterbukaan informasi publik
 
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEAAnggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
 
Uu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publik
Uu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publikUu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publik
Uu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publik
 
Uu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publik
Uu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publikUu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publik
Uu 14 th2008 ttg keterbukaan informasi publik
 
Keterbukaan dan keadilan
Keterbukaan dan keadilanKeterbukaan dan keadilan
Keterbukaan dan keadilan
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 
Ham
HamHam
Ham
 
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005
 
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptxPERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
 
Rpp ppkn sma xi bab 3 pertemuan 3
Rpp ppkn sma xi bab 3 pertemuan 3Rpp ppkn sma xi bab 3 pertemuan 3
Rpp ppkn sma xi bab 3 pertemuan 3
 
Demokrasi.yevvibudianto
Demokrasi.yevvibudiantoDemokrasi.yevvibudianto
Demokrasi.yevvibudianto
 
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikPergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
 
Finni fernanda pkn
Finni fernanda   pknFinni fernanda   pkn
Finni fernanda pkn
 
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-20192019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
 
Keterbukaan Pada Perjanjian/Kontrak
Keterbukaan Pada Perjanjian/KontrakKeterbukaan Pada Perjanjian/Kontrak
Keterbukaan Pada Perjanjian/Kontrak
 

More from RizalFaharuddin

Materi 9.pptx
Materi 9.pptxMateri 9.pptx
Materi 9.pptx
RizalFaharuddin
 
Materi 6 Hukum dan HAM .pptx
Materi 6 Hukum dan HAM .pptxMateri 6 Hukum dan HAM .pptx
Materi 6 Hukum dan HAM .pptx
RizalFaharuddin
 
Materi 4: HAK ATAS KEADILAN .pptx
Materi 4: HAK ATAS KEADILAN .pptxMateri 4: HAK ATAS KEADILAN .pptx
Materi 4: HAK ATAS KEADILAN .pptx
RizalFaharuddin
 
Materi 3 Hukum dan HAM: Hak untuk Menikah dan Melanjutkan Hidup.pptx
Materi 3 Hukum dan HAM:  Hak untuk Menikah dan Melanjutkan Hidup.pptxMateri 3 Hukum dan HAM:  Hak untuk Menikah dan Melanjutkan Hidup.pptx
Materi 3 Hukum dan HAM: Hak untuk Menikah dan Melanjutkan Hidup.pptx
RizalFaharuddin
 
Materi 2 Hukum dan HAM: Hak untuk Hidup.pptx
Materi 2 Hukum dan HAM:  Hak untuk Hidup.pptxMateri 2 Hukum dan HAM:  Hak untuk Hidup.pptx
Materi 2 Hukum dan HAM: Hak untuk Hidup.pptx
RizalFaharuddin
 
Materi 1 Hukum dan HAM: Pengantar HAM dan Humaniter.pptx
Materi 1 Hukum dan HAM:  Pengantar HAM dan Humaniter.pptxMateri 1 Hukum dan HAM:  Pengantar HAM dan Humaniter.pptx
Materi 1 Hukum dan HAM: Pengantar HAM dan Humaniter.pptx
RizalFaharuddin
 

More from RizalFaharuddin (6)

Materi 9.pptx
Materi 9.pptxMateri 9.pptx
Materi 9.pptx
 
Materi 6 Hukum dan HAM .pptx
Materi 6 Hukum dan HAM .pptxMateri 6 Hukum dan HAM .pptx
Materi 6 Hukum dan HAM .pptx
 
Materi 4: HAK ATAS KEADILAN .pptx
Materi 4: HAK ATAS KEADILAN .pptxMateri 4: HAK ATAS KEADILAN .pptx
Materi 4: HAK ATAS KEADILAN .pptx
 
Materi 3 Hukum dan HAM: Hak untuk Menikah dan Melanjutkan Hidup.pptx
Materi 3 Hukum dan HAM:  Hak untuk Menikah dan Melanjutkan Hidup.pptxMateri 3 Hukum dan HAM:  Hak untuk Menikah dan Melanjutkan Hidup.pptx
Materi 3 Hukum dan HAM: Hak untuk Menikah dan Melanjutkan Hidup.pptx
 
Materi 2 Hukum dan HAM: Hak untuk Hidup.pptx
Materi 2 Hukum dan HAM:  Hak untuk Hidup.pptxMateri 2 Hukum dan HAM:  Hak untuk Hidup.pptx
Materi 2 Hukum dan HAM: Hak untuk Hidup.pptx
 
Materi 1 Hukum dan HAM: Pengantar HAM dan Humaniter.pptx
Materi 1 Hukum dan HAM:  Pengantar HAM dan Humaniter.pptxMateri 1 Hukum dan HAM:  Pengantar HAM dan Humaniter.pptx
Materi 1 Hukum dan HAM: Pengantar HAM dan Humaniter.pptx
 

Materi 7 Hukum dan HAM.pptx

  • 1. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN Dr.RizalF,SH.MH.
  • 2. TUJUANPEMBELAJARAN 1. Pengertian dasar hakturut serta dalam pemerintahan sebagai bagiandari HakAsasi Manusia 2. Instrumen HAM nasioanaldan Internasional 3. HakKonstitusional 4. HAM sebagai hakhukum 5. Kepentingan, pelayanan,partisipasi, dan institusipublic 6. Maknapemilihan umum 7. Jabatan publik 8. Pelaksanaanpemerintahan yang bersih, efektif dan efisien 9. Dikotomi kebijakandan pemerintahan interaktif
  • 3. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN Pengertiandasarhakturut sertadalampemerintahansebagai bagiandari HakAsasiManusia a. InstrumentHAM NasionaldanInternasional b. HakKonstitusional c. HAMsebagaiHak Hukum
  • 4. KEPENTINGAN PUBLIK DALAMSUATU HAK PARTISIPASI a. Kepentingan publik b. Pelayananpublik c. Partisipasi publik d. Institusi publik
  • 5. KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DANWARGA NEGARADALAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAH a. Maknapemiluhan umum b. Jabatan publik c. Pelaksanaanpemerintah yang bersih, efektif, dan efisien d. Dikotomi kebijakandan pemerintahan interaktif
  • 6. THANK YOU +62 85242073480 rizal.f@kejaksaan.go.id HKUM4208