Menjelaskan tentang Kewarganegaraan dan Negara

1. KEWARGANEGARAAN
DAN NEGARA
RAHMAD KURNIA AJI SANTOSO
1IA20
55418810

2. HUKUM
 Pengertian
 Plato : Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur
dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat.
 Immanuel Kant : Hukum adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki
kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari
orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
 Achmad Ali : Hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang
dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis
maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan
dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu.

3. HUKUM
 Sifat
 Bersifat Mengatur
Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan baik
dalam bentuk perintah maupun larangan yg mengatur tingkah laku manusia dalam hidup
bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat
 Bersifat Memaksa
Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan
kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. hal ini dibuktikan dengan
adanya sanksi yg tegas terhadap orang-orang yg melakukan pelanggaran terhadap hukum.
 Bersifat Melindungi
Hukum dikatakan memiliki sifat melindungi karena hukum dibentuk untuk melindungi hak
tiap-tiap orang serta menjaga keseimbangan yg serasi antara berbagai kepentingan yg ada.

4. HUKUM
 Ciri-ciri
 Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
 Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
 Peraturan itu bersifat memaksa
 Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas
 Berisi perintah dan atau larangan
 Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang

5. HUKUM
 Sumber-sumber
 Sumber hukum materiil
Menurut Sudikno Mertokusumo , Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu
diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum,
misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan
keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan
internasional, keadaan geografis, dll.
 Sumber hukum formal
sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat
masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara
untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak
lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut.

6. HUKUM
 Pembagian
1. Menurut sumbernya :
 Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
 Hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.
 Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara suatu dalam perjanjian Negara.
 Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim.
 Hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana
hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.
2. Menurut bentuknya :
 Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan.
 Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan
masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

7. 3. Menurut tempat berlakunya :
 Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara.
 Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan hubungan hukum dalam dunia
internasional.
4. Menurut waktu berlakunya :
 Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat
tertentu dalam suatu daerah tertentu.
 Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.
 Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan
untuk segala bangsa di dunia.
5. Menurut cara mempertahankannya :
 Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan
hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan.
 Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara
melaksanakan hukum material.

8. 6. Menurut sifatnya :
 Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan
mutlak.
 Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang
bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.
7. Menurut wujudnya :
 Hukum obyektif, yaitu hukum dalam suatu Negara berlaku umum.
 Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang
tertentu atau lebih. Disebut juga hak.
8. Menurut isinya :
 Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain
dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.
 Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat
kelengkapannya ata hubungan antara Negara dengan warganegara.

9. NEGARA
 Pengertian
1. Prof. Miriam Budiarjo
Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah
terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari
kehidupan bersama itu.
2. Van Apeldoorn
Negara adalah suatu wilayah tertentu yang di dalamnya diam suatu bangsa di bawah kekuasaan
tertinggi.
3. Logeman
Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan mengatur
serta menyelanggarakan tata masyarakat.

10. NEGARA
 Tugas utama
1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial (saling bertentangan)
agar tidak berkembang menjadi antagonisme yang berbahaya bagi kelangsungan negara
2. Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan warga negara dan golongan-golongan ke arah
tercapainya tujuan seluruh masyarakat di dalam negara

11. NEGARA
 Sifat-sifat
 Memaksa
bahwa suatu negara memiliki kekuasaan/kewenangan untuk mewajibkan warga negaranya
supaya patuh dan taat pada peraturan yang ada dengan menggunakan alat paksa berupa polisi,
jaksa, hakim dan juga sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan.
 Monopoli
bahwa suatu negara juga memiliki kekuasaan/kewenangan yang mutlak untuk mengatur arah
perjuangan ataupun juga menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara yang bersangkutan.
 Menyeluruh/mencakup semua
bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan semua peraturan yang telah
dibuat oleh negara tersebut dan diperuntukkan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali atau
tanpa adanya diskriminasi.

12. NEGARA
 Bentuk negara
1. Negara kesatuan
Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal.
Kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.
Negara kesatuan terdiri dari beberapa negara yang menggabungkan diri sehingga
menjadi suatu negara yang mempunyai status bagian-bagian.
2. Negara serikat/federal
Negara serikat, negara federal, atau negara federasi adalah suatu negara
bersusun jamak yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat
sedangkan yang berdaulat adalah gabungan dari negara-negara bagian itu.
Pemerintah federal (pusat) hanya mengeluarkan kebijakan yang bersifat
membatasi dan hanya pemerintah pusat yang boleh mengadakan hubungan
dengan negara lain.

13. NEGARA
 Unsur-unsur
 Wilayah (daerah kekuasaan)
 Rakyat atau penduduk
 Pemerintah yang berdaulat
 Pengakuan dari negara lain (unsur deklaratif)

14. NEGARA
 Tujuan negara Republik Indonesia (Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 alinea ke-4)
 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia.
 Memajukan kesejahteraan umum.
 Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 Menjaga ketertiban masyarakat adalah tugas seluruh rakyat
bersama aparatur negara dalam hal ini adalah POLRI, TNI, BIN dan
lain lain.

15. PEMERINTAH
 Pengertian
 Suradinata
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di negara ini, termasuk urusan
publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara
 Wilson (1903:572)
Pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, tidak selalu dikaitkan dengan organisasi
angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang
diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan mereka,
dengan hal-hal yang memberikan perhatian urusan publik publik.
 Affan
Pemerintah adalah kegiatan terorganisir orang / warga di wilayah negara berdasarkan atas dasar
kedaulatan negara dan bersumber untuk mencapai tujuan dari orang / warga di daerah itu
sendiri.

16. PEMERINTAH
Perbedaan Pemerintahan Pemerintah
Dalam arti
luas
• Segala kegiatan atau usaha yang
terorganisir bersumber pada kedaulatan
dan berlandaskan dasar negara, mengenai
rakyat/penduduk dan wilayah demi
tercapainya tujuan negara
• Segala tugas, kewenangan, kewajiban
negara yang harus dilaksanakan menurut
dasar-dasar tertentu demi tercapainya
tujuan negara
Pemerintah adalah menunjuk kepada
alat perlengkapan negara seluruhnya
(aparatur negara) sebagai badan yang
melaksanakan seluruh tugas negara
atau melaksanakan pemerintahan
dalam arti luas
Dalam arti
sempit
• Jika mengikuti Montesquieu, maka tugas,
kewajiban, dan kekuasaan negara di
bidang eksekutif
• Jika mengikuti Vollenhovers, kekuasaan
negara di bidang bestuur
Pemerintah adalah hanya menunjuk
kepada alat perlengkapan negara yang
melaksanakan pemerintahan dalam arti
sempit

17. WARGA NEGARA
 Pengertian
 Koerniatmanto S
Anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan
hak & kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya.
 A.S. Hikam
Terjemahan dari “citizenship” yaitu merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas
yang membentuk negara itu sendiri.
 Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI )
Penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan
sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu.

18. WARGA NEGARA
 Kriteria
1. Kriteria Kelahiran, berdasarkan kriteria ini, dibedakan lagi
menjadi dua, yaitu :
1. menurut asas keibubapaan atau disebut juga ius sanguinis
Didalam asas ini seorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas
kewarganegaraan orang tuanya, dimanapun ia dilahirkan
2. menurut asas tempat kelahiran atau ius soli
Didalam asas ini seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat
dimana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warganegara dari negara tersebut.
2. Naturalisasi atau pewarganegaraan
Suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-
syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan negara lain.

19. WARGA NEGARA
 Orang-orang yang berada dalam suatu wilayah negara
Rakyat
Semua orang yang berada dan berdiam didalam suatu Negara atau
penghuni Negara yang tunduk pada kekuasaan itu.
Rakyat terbagi dua jenis yaitu Penduduk dan Bukan Penduduk
 Penduduk yaitu mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili
didalam suatu wilayah Negara atau menetap.
 Bukan Penduduk adalah mereka yang berada didalam suatu Negara
hanya untuk sementara waktu.

20. WARGA NEGARA
 Pasal tentang warga negara
Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-
undang.

21. WARGA NEGARA
 Pasal tentang hak dan kewajiban warga negara
Pembukaan UUD 1945
Hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Hal ini
tercantum jelas dalam pembukaan UUD 1945 karena Indonesia
mendukung penghapusan penjajahan di dunia yang tidak
berkeperimanusaan dan berperikeadilan.
Pasal 6 ayat 1 UUD 1945
Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Setiap
warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil
presiden yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam undang undang.
(baca : syarat menjadi presiden dan wakil presiden)

22. Pasal 23A UUD 1945
Kewajiban negara membayar pajak terhadap negara. Negara berhak untuk
memungut pajak dan pungutan resmi lainnya kepada warga negara sesuai dengan
undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tentu saja warga harus membayar
pajak ini.
Pasal 27
(1)Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.
Pasal 28 UUD 1945
Hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Warga negara berhak
membentuk organisasi, serikat, partai, lembaga, dan sebagainya untuk berbagai
tujuan yang sesuai dengan undang-undang.

23. DAFTAR PUSTAKA
 https://www.sepengetahuan.co.id/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html
 http://artonang.blogspot.com/2016/01/pengertian-unsur-ciri-sifat-tujuan-dan.html
 http://blogger-veryandriyanto.blogspot.com/2010/12/pengertian-sumber-dan-sifat-dari-ciri.html
 https://saveandsound.wordpress.com/2012/02/07/macam-macam-pembagian-hukum/
 https://ensiklopediasli.blogspot.com/2016/09/30-pengertian-negara-menurut-ahli.html
 http://anjarpriyasmoro.blogspot.com/2013/11/tugas-utama-negara-dan-warga-negara.html
 https://www.kitapunya.net/2015/07/sifat-sifat-negara.html
 http://hedisasrawan.blogspot.com/2015/08/2-macam-bentuk-negara-artikel-lengkap.html
 http://www.yuksinau.id/4-unsur-lengkap-terbentuknya-negara/
 https://www.gurupendidikan.co.id/11-pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/
 http://learnwitheritaku.blogspot.com/2014/01/bab-v-warganegara-dan-negara.html

24. DAFTAR PUSTAKA
 http://www.sumberpengertian.co/pengertian-warga-negara-menurut-para-ahli
 https://www.academia.edu/19809501/Warga_Negara_dan_Pemerintah_Indonesia
 http://titikpratiwi91.blogspot.com/2013/03/bangsa-negara-warga-negara-dan-penduduk.html
 http://limc4u.com/uud-1945/naskah-lengkap/pasal-26-uud-1945/
 http://limc4u.com/uud-1945/naskah-lengkap/pasal-27-uud-1945/
 https://guruppkn.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam-uud-1945
 Achmad Sanusi (1994), Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung, Tarsito.
 Van Apeldorn (1986), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prdanya Paramita.