Merupakan power point yang berisi terkait materi tentang pemerintahan di salah satu negara anggota ASEAN yaitu SINGAPURA. Dalam ppt tersebut terdapat sumber hukum, pengadilan, sistem pemerintahan hingga pengaturan agama yang ada di Negara Singapura. Ppt tersebut tentu sangat berguna bagi mahasiswa/pelajar yang tertarik untuk mempelajari sistem pemerintahan Singapura, sehingga dapat mempelajarinya dengan mudah melalui ppt tersebut karna banyak point-point penting dan ringkas yang mudah dipahami sehingga ppt tersebut sangat bermanfaat apabila ada kekurangan bisa kita telaah lebih lanjut pada artikel maupun jurnal terkait.

1. SISTEM HUKUM
NEGARA SINGAPURA
RAHAYU ARDANITA (2009113314)

2. Ketika Singapura dibom oleh pesawat udara Jepang pada 8 Desember
1941. Jepang menduduki Singapura pada 15 Februari 1942 dan mengganti
nama Singapura menjadi Syonan yang berarti Cahaya dari Selatan. Selama
tiga tahun Jepang berkuasa di Singapura. Inggris kemudian mengambil alih
kekuasaan kembali setalah tahun 1945. Ketika Pemilihan Umum pertama
diselenggarakan, Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri Singapura
pertama. People's Action Party (PAP) membentuk persekutuan dengan
kaum komunis untuk melawan Inggris. 27 Mei 1961, Perdana Menteri
Melayu, Tunku Abdul Rahman mengusulkan kerja sama politik dan ekonomi
antara Federasi Melayu, Singapura, Sarawak, Borneo Utara, dan Brunei.
Malaysia terbentuk pada 16 September 1963 dan terdiri atas federasi
Melayu, Singapura, Sarawak, dan Borneo Utara (sekarang Sabah). Namun,
karena perbedaan ideologi, Singapura memutuskan keluar dari Federasi
Malaysia menjadi berdaulat, demokratis dan merdeka pada 9 Agustus 1965.
Singapura menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 21
September 1965 dan menjadi anggota Negara Persemakmuran pada 15
Oktober 1965.
Singapura akhirnya menjadi negara Republik pada 22 Desember 1965
dengan Presiden Republik pertama Yusof bin Ishak.
SEJARAH SINGAPURA

3. November 1993 menandai pemberlakukan sebuah perundangan-
undangan yang sangat penting, yaitu UU Pemberlakuan Hukum
Inggris.
Tujuan dari UU Pemberlakuan Hukum Inggris:
• Menghapuskan ketidakpastian mengenai keberlakuan hukum
Inggris di Singapura
• Mengurangi ketergantungan pada hukum Inggris dan membuat
hukum perniagaan Singapura bebas atau tidak bergantung pada
perubahan-perubahan legislatif Inggris di masa mendatang.
• Meskipun sistem hukum Singapura ini telah meminjam banyak dari
hukum Inggris, namun sistem ini juga telah memperoleh pengaruh
dari sumber-sumber lain. Misalnya, Hukum Pidana dan Hukum
Acara Singapura meminjam dari India abad ke-19. Akhir-akhir ini,
Singapura meminjam sistem pencatatan Torrens dari Australia.
Hukum perusahaan Singapura juga lebih dekat dengan model
Australia daripada dengan model Inggris.
Penjajahan Inggris telah menempatkan hukum kasus Inggris di atas
hukum adat Melayu dan hukum Islam yang telah ada sebelumnya.
Namun, mengenai lapisan dasar dari kesatuan hukum ini tetap hukum
kasus Inggris yang dilimpahkan melalui warisan kolonial.
SEJARAH SISTEM HUKUM

4. SISTEM HUKUM
Negara Singapura
adalah negara yang
menganut sistem
hukum Anglo Saxon
atau yang disebut juga
Common Law.

5. EKSEKUTIF
Berada di tangan Perdana
Menteri yang ditunjuk
oleh Presiden.
LEGISLATIF
Berada di tangan parlemen
Singapura dengan
Presiden sebagai kepala.
YUDIKATIF
Kekuasaan penuh peradilan
dilaksanakan MA serta
peradilan dibawahnya oleh
konstitusi Singapura.
SISTEM PEMERINTAHAN

6. SISTEM HUKUM PERDATA
Singapura menganut sistem common law. sistem common
law Singapura mempunyai karakteristik doktrin judicial
precedent (stare decicis). Menurut doktrin tersebut, hukum
dibentuk oleh hakim melalui penerapan prinsip-prinsip hukum
terhadap fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa dalam kasus-
kasus yang terjadi.
● Singapore High Court (Pengadilan Tinggi)
● The District Court (Pengadilan Distrik)
● The Magistrate’s Court (Pengadilan Magistrat).

7. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (LITIGASI)
Proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur pengadilan (litigasi)
meliputi beberapa tahapan, yaitu:
1. Penyusunan dan pembahasan alasan-alasan hukum atau dasar-dasar
diajukannya gugatan (legal proceedings)
2. Pembelaan (pleadings – tahapan ini dalam sistem hukum yang dianut di
Indonesia disebut dengan tahap pengajuan jawaban oleh pihak tergugat)
3. Mengajukan bukti-bukti (discovery of documents – tahap pembuktian)
4. Menentukan pengadilan yang akan dituju (direction by the court –
menyangkut mengenai kewenangan mengadili)
5. Dan upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa secara damai
(interlocutory applications for interim or final relief – upaya damai).

8. SUSUNAN BADAN
PERADILAN
SINGAPURA:
The SubordinateCourts
yang meliputi: Small Claim
Tribunal, Coroners’ Court,
Family and Juvenile Court,
Magistrate Court, District
Court;
The SupremeCourt yang
terdiri dari: High Court dan
Court of Appeal.

9. — SUMBER HUKUM
“Sumber hukum acara perdata Singapura, terdapat dalam The Supreme
Court of Judicature Act (undang-undang tentang beracara di Supreme
Court), The Subordinate Courts Act (undang-undang Pengadilan
Subordinat), dan peraturan- peraturan lainnya yang mengatur proses
beracara atau bagian dari proses beracara, The Rules of Court (Aturan-
aturan tentang Pengadilan), petunjuk-petunjuk praktis, kasus hukum dan
kekuasaan pengadilan yang tidak terpisahkan.”

10. Prinsip-prinsip umum, unsur-unsur, dan hukuman
tindak pidana umum, diatur keluar di dalam KUHP.
Seperti: pencurian, kejahatan seks, penyerangan.
SISTEM HUKUM PIDANA
Hukum pidana Singapura sebagian besar bersifat
undang-undang dan secara historis sebagian
besar berasal dari Hukum Pidana India.
Singapura mempertahankan hukuman fisik (dalam
bentuk cambuk) dan hukuman mati (dengan cara
digantung) untuk pelanggaran berat.
Pelanggaran serius lainnya dibuat oleh Undang-
undang seperti: UU Penculikan, UU
Penyalahgunaan Narkoba, UU Vandalisme, dll.

11. • Pengadilan-pengadilan common law seperti di
Singapura pada umumnya mengambil pendekatan
yang berlawanan (adversarial approach) di dalam
proses litigasi antara para pihak yang bersengketa.
• Banyak prinsip-prinsip hukum yang telah
dikembangkan oleh para hakim.
• Konstitusi (Constitution, 1999 Rev Ed) adalah
undang-undang tertinggi di Singapura.
• Hakim di Singapura adalah arbiter baik dari segi
hukum maupun fakta.
• Wewenang yudisial diberikan kepada Mahkamah
Agung/Supreme Court (Pengadilan Banding
Singapura/Singapore Court of Appeal dan Pengadilan
Tinggi/High Court) dan kepada Pengadilan-
pengadilan Yang Lebih Rendah/Subordinate Courts.
SISTEM PERADILAN

12. PENGADILAN BANDING SINGAPURA
(Singapore Court of Appeal)
Pengadilan tertinggi di Singapura
adalah Pengadilan Banding
permanen/permanent Court of
Appeal, yang menangani kasus-
kasus banding baik perdata
maupun pidana, yang berasal dari
Pengadilan Tinggi/High Court dan
Pengadilan-pengadilan Yang Lebih
Rendah/Subordinate Courts.
01

13. PENGADILAN TINGGI SINGAPURA
(Singapore High Court)
Para Hakim Pengadilan Tinggi/High Court
Judges menikmati jaminan masa tugas
untuk jangka waktu tertentu, sementara
para Komisaris Yudisial/Judicial
Commissioners diangkat berdasarkan
kontrak jangka pendek. Wewenang yudisial
mereka meliputi yurisdiksi tingkat awal
(original) maupun tingkat banding
(appellate) baik untuk perkara perdata
maupun pidana.
02

14. PENGADILAN YANG LEBIH
RENDAH
Pengadilan-pengadilan Yang Lebih Rendah/Subordinate
Courts (yang terdiri dari Pengadilan Negeri/District
Courts, Pengadilan Magistrat/Magistrates’ Courts,
Pengadilan Anak-anak/Juvenile Courts, Coroners Courts
serta Tribunal Gugatan Kecil/Small Claims Tribunals) juga
telah dibentuk dalam hirarki yudisial Singapura untuk
melaksanakan keadilan dalam masyarakat. Dengan
adanya peningkatan kecanggihan dalam dunia transaksi
bisnis dan hukum, baru-baru ini telah dibentuk Pengadilan
Negeri Urusan Niaga Perdata dan Pidana/Commercial
Civil and Criminal District Courts dalam Subordinate
Courts, untuk menangani kasus-kasus yang lebih
kompleks.
03

15. PENGATURAN MENGENAI
AGAMA
• Pemerintah memproklamirkan Singapura
sebagai negara sekuler
• Sekuler yang dimaksud: pemisahan agama
dari politik atau arena publik
• Pemerintah mengatur dan mengawasi agama
Islam
• Pemerintah mengizinkan dan bahkan
mendorong pengamalan agama selama tidak
bertentangan dengan konstitusi, tidak masuk
ranah politik dan tidak mengancam
keharmonisan antar warga negara.

16. TERIMA KASIH !

17. DAFTAR PUSTAKA
Fakhriah, Efa Laela. (2007). Selayang Pandang Tentang Hukum Acara Perdata
Singapura. 3-7. Diakses 17 September 2022, Dari Universitas Padjajaran.
Hidayatullah, dkk. (2013). Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan. 2-5.
Diakses 17 September 2022, Dari Universitas Muslim Indonesia.
Irawan, dkk. (2022). Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Perspektif
Penerapan Hukum Indonesia dan Singapura. Siyasah Jurnal Hukum Tata
Negara, 1(1), 25-30. Diakses 17 September 2022, Dari Universitas Institut
Agama Islam Negeri Metro, Indonesia.
Putro, Bambang Dharwiyanto. (2021). Critical Review: Singapore: a
'NewAlexandria'of the Par East" dan " Cruel Temtation': A Case Study of a
Korean Drama and its Reception in the Singaporean Community”. 21(1),3.
Diakses 28 September 2022, Dari Universitas Udayana.
Riyanto, A. (2007). Sistem Hukun Negara-Negara Asia Tenggara. Jurnal Hukum
dan Pembangunan, 37(2), 287-291. Diakses 28 September 2022, Dari
Universitas Indonesia.