about implementation of pancasila for government policy

1. TUGAS PANCASILA
IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN
NEGARA DALAM BIDANG POLITIK
Oleh :
1. Michael Antoni R. M. (1513010081)
2. Suci Indah S. (1513010082)
3. Dhori Affandi (1513010083)
4. Pingkan Ernomo P. (1513010084)
5. Fatik Hanafi (1513010085)
6. Ester Mahyuni S. (1513010086)
7. Rafidan Alif Fakhri (1513010087)
8. Lina Rosyidah (1513010088)
9. Baby Novianis (1513010089)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN VETERAN JAWA TIMUR
2015

2. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN
NEGARA DALAM BIDANG POLITIK
A. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Standar Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Publik Kemenko Polhukam.
Implementasi dari sila ke 3 (Persatuan Indonesia), karena didalam sila ke 3 terdapat nilai
“Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, apabila diperlukan”. Dan
tujuan pedoman ini adalah tersusunnya standar pelayanan publik, terselenggaranya kinerja
pelayanan publik Kementerian Koordinator Bidang Politik Republik Indonesia yang lebih
berkualitas dan terciptanya instrumen untuk mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi,
responsivitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik.
B. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Hubungan Antar Unit Organisasi Kemenko
Polhukam.
- Implementasi dari sila ke 4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan), karena didalam sila ke 4 terdapat nilai “Mengutamakan
musyawarah dalam mengambil keputusan”. Dan koordinasi merupakan salah satu unsur
dalam musyarawah.
- Implementasi dari sila ke 5 (Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia), karena didalam sila ke
5 terdapat nilai “Kekeluargaan dan kegotongroyongan”. Dalam koordinasi antarunit
organisasi juga dapat menumbuhkan sikap kekeluargaan kegotongroyongan.
C. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Evaluasi Standar Operasional Prosedur
(SOP) Kemenko Polhukam.
Implementasi dari sila 3 (Persatuan Indonesia), karena didalam sila ke 3 terdapat nilai
“Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Dengan pemerintah menetapkan SOP itu sama dengan pemerintah sudah mejaga ketertiban
dunia.
D. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Per-
400/Menko/Polhukam/12/2010 Tentang Penetapan Peringkat/Grade Jabatan di Kemenko
Polhukam.
Implementasi dari sila 4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan”, karena didalam sila ke 4 terdapat nilai “Sebagai warga negara
dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban
yang sama”. Siapapun di negara ini yang mempunyai jabatan/kedudukan atau tidak, tetap
mempunyai hak sebagai warga negara dan mempunyai kewajiban menjaga dan membela
negaranya.

3. E. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan
Penerapan Standar Pelayanan Kemenko Polhukam
Implementasi dari sila ke 3 (Persatuan Indonesia), karena didalam sila ke 3 terdapat nilai
“Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara sebagai
kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan”. Tujuan pedoman ini adalah
untuk memberikan arah dalam penyusunan Standar Pelayanan dan terselenggaranya kinerja
pelayanan publik Kemenko Polhukam yang dapat memberikan kepastian, peningkatan kualitas
dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan
Penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat.