SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
coRoNA vrRus DrsEAsE (GOVTD-{g)
KOTA BEKASI
Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88961767 - 88959980
BEKASI
INSTRUKSI KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
COVID.1g KOTA BEKASI
NOMOR i 4 43 . L / L31 s/sEr. covrD-1 9
TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAilI PENANGGULANGAN CORONA WRUS
D,SEASE2019 (COVTD -19) Dr KOTA BEKAST
Menimbang
c.
a
b
2
3
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden
Republik lndonesia Nomor 99 tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam
rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease
2019 (covid-19);
bahwa dalam rangka penanggulangan Corona Virus
Drsease 2019 (covid -19) dan menjaga kesehatan
masyarakat Kota Bekasi, diperlukan percepatan
pelaksanaan Vaksinasi Covid -19 sesuai dengan
ketersediaan dan kebutuhan yang di tetapkan oleh
Pemerintah Kota Bekasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan lnstruksi
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penaganan Covid -19 Kota
Bekasi.
Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 2 tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat ll Bekasi
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3663);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4723);
Mengingat 1
Kepada
4. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 99 tahun
2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona
Virus Dr.sease 2019 (covid-l9) (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2020 Nomor 227);
5. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatian Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443lKep.476-
Hukham/2020 tentang Perpaniangan Kelima Pemberlakuan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di
Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah
Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, Dan Daerah Kota
Bekasi (Wilayah Bodebek) Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-1 9);
7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep. 396-
BPBDN!I|2O2O tentang Adaptasi tatanan Hidup Baru
Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019
(Covid -19) di Kota Bekasi;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.434-
BPBDM|U2020 tentang Perpanjangan Adaptasi Tatianan
Hidup Baru Masyarakat Produkif Aman Corona Virus
Disease 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi;
9. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.461-
BPBOAXI202O tentang Perpanjangan Kedua Adaptasi
Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona
Virus Disease 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi;
10. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.488-
BPBD/1X2020 tentang Perpanjangan Ketiga Adaptasi
Tatanan Hidup Baru Masyarakat ProduKif Aman Corona
Virus Disease 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi;
11. lnstruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid -19 di Kota Bekasi Nomor 443.1l1192lSet.Covid -19
tentang Pengendalian Penyebaran Corona Vr'rus Drsease
2019 (Covid -19) dalam Adaptasi Tatanan Hidup Baru
Masyarakat Produktif Aman Covid - 19 di Kota Bekasi;
MENGINSTRUKSIKAN :
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi ;
Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bekasi.
Camat se - Kota Bekasi;
Lurah se - Kota Bekasi.
1
2
3
4
5
Untuk :
KESATU : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi :
1. Melakukan kegiatan Vaksinasi Covid -19 di Kota Bekasi;
2
H:1tr:T"'[1ii#;:il.ffi
raksanaan Vaksinasi covid -
a. Kriteria dan skala prioritas penerima Vaksin;
b. Jadwal dan tahapan pemberian Vaksin Covid -19; dan
c. Standar pelayanan Vaksinasi.
3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Vaksinasi kepada Ketua
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 di Kota
Bekasi.
KEDUA : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi :
1. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi
dalam menetapkan Kriteria dan skala prioritas penerima
Vaksin Covid -19 di 56 kelurahan se - Kota Bekasi;
2. Memastikan warga masyarakat penerima Vaksin Covid -19 di
Kota Bekasi telah sesuai dengan kriteria dan skala prioritas
yang di tetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
KETIGA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi :
Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bekasi dan
Dinas Kesehatan Kota Bekasi terhadap data Warga masyarakat
yang terdaftar dalam penerima Vaksin Covid -19 adalah warga
masyarakat yang memiliki Nomor lnduk Kependudukan (NlK)
Kota Bekasi.
KEEMPAT : Camat dan Lurah se - Kota Bekasi :
Melakukan pendataan terhadap warga masyarakat Kota Bekasi
penerima Vaksin Covid -19 yang ada di wilayahnya masing -
masing, dengan rincian sebagai berikut : jumlah vaksin 480.000
untuk 56 kelurahan = 8.571 Jiwa / Kelurahan, adapun format
pendataan penerima Vaksin Covid -19 terlampir.
KELIMA : Proses dan tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
lnstruksi ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 14 okrober 2020
KETUA GUGUS TUGAS
ATAN PENANGANAN
co KOTA BEKASI,
DT. RAHMAT EFFENDI
Tembusan :
Yth. I . Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi;
2. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi.
Lampiran lnstruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan
penanganan Covid -19 Kota Bekasi
Nomor : 443.i./13i5lsET.covrD-t-9
Tentang : Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
(Covid -19) Di Kota Bekasi
DAFTAR PENERIMA VAKSIN COVID .19 KOTA BEKAS!
KECAMATAN :
KELURAHAN :
NO NAMA
TEMPAT TANGGAL LAHIR
(ustA) NlK ALAMAT KETERANGAN

More Related Content

What's hot

Salinan SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran
Salinan SKB 4 Menteri tentang Panduan PembelajaranSalinan SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran
Salinan SKB 4 Menteri tentang Panduan PembelajaranCIkumparan
 
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial MikroPerwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial MikroCIkumparan
 
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19CIkumparan
 
Kepgub no. 1430_th_2021
Kepgub no. 1430_th_2021Kepgub no. 1430_th_2021
Kepgub no. 1430_th_2021CIkumparan
 
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)Agaton Kenshanahan
 
Kmk no. hk.01.07 Tentang Penetapan Harga Pembelian Vaksin Sinopharm dan Tarif...
Kmk no. hk.01.07 Tentang Penetapan Harga Pembelian Vaksin Sinopharm dan Tarif...Kmk no. hk.01.07 Tentang Penetapan Harga Pembelian Vaksin Sinopharm dan Tarif...
Kmk no. hk.01.07 Tentang Penetapan Harga Pembelian Vaksin Sinopharm dan Tarif...CIkumparan
 
SK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang
SK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab SumedangSK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang
SK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab SumedangAulia Risyda Fauzi
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...UPTBLUDPUSKESMASAIKM
 
SK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran Kafe
SK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran KafeSK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran Kafe
SK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran KafeCIkumparan
 
PPT Pertemuan Sosialisasi POPM Cacingan Tahun 2022, edit.ppt
PPT Pertemuan Sosialisasi POPM Cacingan Tahun 2022, edit.pptPPT Pertemuan Sosialisasi POPM Cacingan Tahun 2022, edit.ppt
PPT Pertemuan Sosialisasi POPM Cacingan Tahun 2022, edit.pptHana317409
 

What's hot (13)

Salinan SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran
Salinan SKB 4 Menteri tentang Panduan PembelajaranSalinan SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran
Salinan SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran
 
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial MikroPerwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
 
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
 
Kepgub no. 1430_th_2021
Kepgub no. 1430_th_2021Kepgub no. 1430_th_2021
Kepgub no. 1430_th_2021
 
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
 
Kmk no. hk.01.07 Tentang Penetapan Harga Pembelian Vaksin Sinopharm dan Tarif...
Kmk no. hk.01.07 Tentang Penetapan Harga Pembelian Vaksin Sinopharm dan Tarif...Kmk no. hk.01.07 Tentang Penetapan Harga Pembelian Vaksin Sinopharm dan Tarif...
Kmk no. hk.01.07 Tentang Penetapan Harga Pembelian Vaksin Sinopharm dan Tarif...
 
SK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang
SK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab SumedangSK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang
SK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
 
PSBB JABAR
PSBB JABARPSBB JABAR
PSBB JABAR
 
SK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran Kafe
SK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran KafeSK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran Kafe
SK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran Kafe
 
Pergub PSBB Jawa Timur
Pergub PSBB Jawa TimurPergub PSBB Jawa Timur
Pergub PSBB Jawa Timur
 
PPT Pertemuan Sosialisasi POPM Cacingan Tahun 2022, edit.ppt
PPT Pertemuan Sosialisasi POPM Cacingan Tahun 2022, edit.pptPPT Pertemuan Sosialisasi POPM Cacingan Tahun 2022, edit.ppt
PPT Pertemuan Sosialisasi POPM Cacingan Tahun 2022, edit.ppt
 
PSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera BaratPSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera Barat
 

Similar to Vaksinasi Bekasi

Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Legal Akses
 
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020Bastaman Kusumadewa
 
Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Iqbal Maulana
 
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di Pesantren
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di PesantrenRevisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di Pesantren
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di PesantrenIqbal Maulana
 
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdffatiyaauliannisa
 
Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021CIkumparan
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020JalinKrakatau
 
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...HendriTAsworo
 
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...Muh Saleh
 
Permenkes nomor 9 tahun 2020
Permenkes nomor 9 tahun 2020 Permenkes nomor 9 tahun 2020
Permenkes nomor 9 tahun 2020 Legal Akses
 
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19Bastaman Kusumadewa
 
PMK No 10/2021 Pelaksanaan Vaksinasi
PMK No 10/2021 Pelaksanaan VaksinasiPMK No 10/2021 Pelaksanaan Vaksinasi
PMK No 10/2021 Pelaksanaan VaksinasiCIkumparan
 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Arif Efendi
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFCI kumparan
 
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresik
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresikSk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresik
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresikjune tumimomor
 
PSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RI
PSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RIPSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RI
PSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RIRafael Ryandika
 
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020Web Master
 
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020 Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020 shirizkiku
 
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19CIkumparan
 
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarPP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarAulia Risyda Fauzi
 

Similar to Vaksinasi Bekasi (20)

Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
 
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
 
Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020
 
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di Pesantren
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di PesantrenRevisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di Pesantren
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di Pesantren
 
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
 
Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
 
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
 
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
 
Permenkes nomor 9 tahun 2020
Permenkes nomor 9 tahun 2020 Permenkes nomor 9 tahun 2020
Permenkes nomor 9 tahun 2020
 
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
 
PMK No 10/2021 Pelaksanaan Vaksinasi
PMK No 10/2021 Pelaksanaan VaksinasiPMK No 10/2021 Pelaksanaan Vaksinasi
PMK No 10/2021 Pelaksanaan Vaksinasi
 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
 
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresik
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresikSk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresik
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresik
 
PSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RI
PSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RIPSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RI
PSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RI
 
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020
 
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020 Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
 
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
 
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarPP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
 

More from CIkumparan

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfCIkumparan
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfCIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfCIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxxCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxCIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxCIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfCIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfCIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357CIkumparan
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfCIkumparan
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranCIkumparan
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXCIkumparan
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023CIkumparan
 

More from CIkumparan (20)

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 

Vaksinasi Bekasi

  • 1. GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN coRoNA vrRus DrsEAsE (GOVTD-{g) KOTA BEKASI Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88961767 - 88959980 BEKASI INSTRUKSI KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID.1g KOTA BEKASI NOMOR i 4 43 . L / L31 s/sEr. covrD-1 9 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAilI PENANGGULANGAN CORONA WRUS D,SEASE2019 (COVTD -19) Dr KOTA BEKAST Menimbang c. a b 2 3 bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19); bahwa dalam rangka penanggulangan Corona Virus Drsease 2019 (covid -19) dan menjaga kesehatan masyarakat Kota Bekasi, diperlukan percepatan pelaksanaan Vaksinasi Covid -19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan lnstruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penaganan Covid -19 Kota Bekasi. Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat ll Bekasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3663); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723); Mengingat 1
  • 2. Kepada 4. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Dr.sease 2019 (covid-l9) (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 227); 5. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatian Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443lKep.476- Hukham/2020 tentang Perpaniangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, Dan Daerah Kota Bekasi (Wilayah Bodebek) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-1 9); 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep. 396- BPBDN!I|2O2O tentang Adaptasi tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi; 8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.434- BPBDM|U2020 tentang Perpanjangan Adaptasi Tatianan Hidup Baru Masyarakat Produkif Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi; 9. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.461- BPBOAXI202O tentang Perpanjangan Kedua Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi; 10. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.488- BPBD/1X2020 tentang Perpanjangan Ketiga Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat ProduKif Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi; 11. lnstruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 di Kota Bekasi Nomor 443.1l1192lSet.Covid -19 tentang Pengendalian Penyebaran Corona Vr'rus Drsease 2019 (Covid -19) dalam Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Covid - 19 di Kota Bekasi; MENGINSTRUKSIKAN : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi ; Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi; Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Camat se - Kota Bekasi; Lurah se - Kota Bekasi. 1 2 3 4 5
  • 3. Untuk : KESATU : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi : 1. Melakukan kegiatan Vaksinasi Covid -19 di Kota Bekasi; 2 H:1tr:T"'[1ii#;:il.ffi raksanaan Vaksinasi covid - a. Kriteria dan skala prioritas penerima Vaksin; b. Jadwal dan tahapan pemberian Vaksin Covid -19; dan c. Standar pelayanan Vaksinasi. 3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Vaksinasi kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 di Kota Bekasi. KEDUA : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi : 1. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam menetapkan Kriteria dan skala prioritas penerima Vaksin Covid -19 di 56 kelurahan se - Kota Bekasi; 2. Memastikan warga masyarakat penerima Vaksin Covid -19 di Kota Bekasi telah sesuai dengan kriteria dan skala prioritas yang di tetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi. KETIGA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi : Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bekasi dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi terhadap data Warga masyarakat yang terdaftar dalam penerima Vaksin Covid -19 adalah warga masyarakat yang memiliki Nomor lnduk Kependudukan (NlK) Kota Bekasi. KEEMPAT : Camat dan Lurah se - Kota Bekasi : Melakukan pendataan terhadap warga masyarakat Kota Bekasi penerima Vaksin Covid -19 yang ada di wilayahnya masing - masing, dengan rincian sebagai berikut : jumlah vaksin 480.000 untuk 56 kelurahan = 8.571 Jiwa / Kelurahan, adapun format pendataan penerima Vaksin Covid -19 terlampir. KELIMA : Proses dan tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. lnstruksi ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bekasi Pada tanggal, 14 okrober 2020 KETUA GUGUS TUGAS ATAN PENANGANAN co KOTA BEKASI, DT. RAHMAT EFFENDI Tembusan : Yth. I . Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi; 2. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi.
  • 4. Lampiran lnstruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid -19 Kota Bekasi Nomor : 443.i./13i5lsET.covrD-t-9 Tentang : Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Di Kota Bekasi DAFTAR PENERIMA VAKSIN COVID .19 KOTA BEKAS! KECAMATAN : KELURAHAN : NO NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR (ustA) NlK ALAMAT KETERANGAN