Recommended
More Related Content
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
Featured
Featured (20)
UDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH
- 2. Aceh story Aceh sebuah provinsi yang terletak di ujung sumatra yang memiliki nilai kekhususan dalam penerapan syariat islam serta dilatarbelakangi oleh peristiwa konflik dan tsunami. 2 Point pembahasan : •UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH •DANA OTONOMI KHUSUS ACEH •TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH
- 3. UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH (UU NO 11 TAHUN 2006) 21 15 Agustus 2005 MOU HELSINKI Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Isu Penting/Hukum Cambuk Konflik Aceh selama kurun 30 tahun menjadi alasan pemerintah pusat memberikan status otonomi khusus untuk Aceh sebagai satu-satunya jalan untuk menghentikan konflik antara GAM dan TNI. Pemberian status otonomi tersebut dilakukan melalui MoU Helsinki yang ditransformasikan dalam UU No. 11 Tahun 2006. Terdapat tiga poin utama dari MoU Helsinki yaitu, penerapan syari‟at Islam dan Lembaga Wali Nanggroe, pembentukan partai politik lokal, dan pembagian hasil minyak bumi dan gas alam sebesar 70 persen. Penerapan hukum cambuk di Aceh menuai kritik : •Hukum cambuk melanggar HAM •Tidak bermoral •Membatasi hak warga negara seperti LGBT. •Hukum cambuk alasan investor enggan berinvestasi ke Aceh. Akibatnya : gubernur mengeluarkan pergub pelaksanaan hukum cambuk di lapas. 3
- 5. Stakeholder : • Kementrian Keuangan • Kemendagri •DPR RI •Provinsi Terkait 5
- 6. Kasus Penyelewengan DOKA “Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf didakwa menerima uang suap sebesar Rp1,05 miliar dalam kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) “ 6 CCN Indonesia.com
- 7. Tata Kelola Keuangan Daerah Dasar Hukum UU No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan qanun no 10 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan aceh Prinsip Pengelolaan Berdasarkan prinsip keislaman secara tertib, amanah, mematuhi peraturan,eonomis, efisiens, efektif, transparan, dan akuntabilitas. Unsur Pengelolaan Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan. Pejabat Pengelola Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan aceh. 7
- 8. Thank You UTS Putri Marzaniar Mata Kuliah Seminar Administrasi Negara Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip UIN Ar-raniry