1. SKBDN diterbitkan dalam mata uang Rupiah namun dapat menggunakan valuta asing jika terkait dengan transaksi perdagangan internasional.
2. Persyaratan pengajuan SKBDN meliputi legalitas nasabah dan setoran jaminan berupa tunai, fasilitas kredit, atau penjaminan dari lembaga penjamin.
3. Terdapat mekanisme SKBDN sight dan usance yang melibatkan berbagai pihak seperti bank, penerima, dan perusaha
2. SKBDN
DOMESTIC TRADE:
Pengertian SKBDN berdasarkan PBI NOMOR : 5/6/PBI/2003
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) /LC lokal
adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon
(Applicant) yang mengikat Bank Pembuka (Issuing Bank) untuk :
a. Melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau
mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima;
b. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran
kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar
wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
c. Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang
ditarik oleh Penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang
persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi
3. a. SKBDN diterbitkan dalam Valuta Rupiah dan
diperbolehkan menggunakan Valuta Asing, sepanjang
SKBDN terkait dengan transaksi Perdagangan
Internasional.
b. PBI Lain yang berkaitan adalah PBI No.17/3/PBI/2015
tentang Kewajiban penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI)
c. Yang dimaksud terkait dengan transaksi Perdagangan
Internasional disini antara lain adalah :
• SKBDN diterbitkan untuk pembelian barang didalam
negeri yang TIDAK mengandung bahan impor,
tetapi terkait dengan produksi untuk tujuan ekspor;
atau
• SKBDN diterbitkan untuk pembelian barang didalam
negeri yang mengandung bahan impor baik untuk
keperluan perdagangan dalam negeri maupun untuk
1. SKBDN diterbitkan dalam mata uang Rupiah.
2. SKBDN dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang
SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan
internasional.
4. 1. SKBDN bersifat IRREVOCABLE yaitu tidak dapat diubah/ditarik
kembali/dibatalkan tanpa persetujuan dari Bank Pembuka, Bank
Pengkonfirmasi (Jika Ada) dan Penerima.
2. Jangka Waktu (Tenor) SKBDN harus disepakati oleh Pemohon dan Bank
Pembuka.
3. SKBDN harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila tidak dapat
dihindari dapat dibuat dalam bahasa Inggris.
5. Syarat Pengajuan SKBDN
Pada dasarnya Kebijakan Umum SKBDN dalam KUBI mengadopsi prinsip
dasar SKBDN yang diatur oleh PBI NOMOR : 5/6/PBI/2003. Beberapa hal
yang diatur dalam KUBI antara lain :
Persyaratan Nasabah :
a) Nasabah Pinjaman (Debitur) atau nasabah Simpanan
b) Untuk nasabah perorangan adalah WNI yang berdomisili di Indonesia
c) Untuk nasabah perusahaan harus berbadan hukum Indonesia dan
berdomisili di Indonesia, termasuk perusahaan Penanaman Modal
Asing (PMA) dan Perusahaan Patungan (Joint Venture)
d) Memiliki legalitas yang lengkap selaku Badan Hukum (Akta Pendirian
perusahaan dan perubahannya, Anggaran Dasar dan perubahannya,
legalitas lainnya, atau legalitas selaku perorangan (KTP,KK dan legalitas
lainnya) serta legalitas usaha (SIUP, SITU, TDP, NPWP dan perijinan
usaha lainnya yang masih berlaku sesuai ketentuan.
6. Setoran Jaminan
SKBDN:
Adalah setoran jaminan yang harus diberikan oleh Apllicant atas setiap
pembukaan SKBDN, dimana Applicant berkewajiban menyetor jaminan
sebesar nilai SKBDN yang akan dibuka.
Bentuk Setoran Jaminan :
1. Setoran Tunai (fully cash collateral)
2. Setoran Non Tunai (Fasilitas)
Berupa cash loan atau non cash loan (PJI / KMKI), pemberian
fasilitas ini tunduk pada peraturan perkreditan BRI yang berlaku
- Setoran Non Tunai lainnya
SBLC, kontra garansi dari bank dalam/luar negeri, tagihan SKBDN
yang sudah telah diakseptasi oleh opening bank
3. Setoran partial cash collateral
dimungkinkan setoran jaminan berupa kombinasi antara setoran
tunai dan setoran non tunai
4. Penjaminan dari Lembaga Penjaminan
Penjaminan dari perusahaan asuransi atau non asuransi