PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN TANAH UNTUK PEMASANGAN PAPAN IKLAN (BILLBOARD) (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. Halaman 1 dari 9
SURAT PERJANJIAN
Nomor : ___________________
Antara
PT. _____________________
Dengan
PT. __________________________
Tentang
SEWA MENYEWA LAHAN TANAH
UNTUK PEMASANGAN PAPAN IKLAN (BILLBOARD)
Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Tanah Untuk Pemasangan Papan Iklan (Billboard)
(selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini ditandatangani pada hari ,…... tanggal ……………
bulan............tahun.................................(Tgl-Bln-Thn), bertempat di …………………………..,
oleh dan antara:
1. PT. _____________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ........., beralamat di
....................................., yang dalam hal ini diwakili oleh ................. selaku Presiden
Direktur Perseroan, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan
(selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”); dan
2. PT. __________________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di ................................................, yang
dalam hal ini diwakili oleh ................. selaku Marketing Advisor yang dalam hal ini telah
memperoleh kuasa dari Direktur Perseroan sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa
tertanggal ……...…. yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan (selanjutnya
dalam hal ini di sebut sebagai “PIHAK KEDUA”)
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan
secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK”)
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik dari tanah yang berlokasi di …………........……….
sebagaimana ternyata dari Sertifikat...............………………….. (selanjutnya disebut
sebagai “Tanah”);
b. Bahwa melalui surat Nomor: ……………… tanggal .................... Perihal …………………
(selanjutnya disebut sebagai “Surat Permohonan”), PIHAK KEDUA telah mengajukan
permohonan untuk menyewa sebagian lahan Tanah milik PIHAK PERTAMA untuk
keperluan pemasangan papan iklan dengan tujuan komersial.
c. Bahwa atas Surat Permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut, PIHAK PERTAMA pada
prinsipnya bersedia untuk menyewakan sebagian lahan Tanah miliknya kepada PIHAK
KEDUA.
d. Bahwa guna melaksanakan maksud tersebut PARA PIHAK memandang perlu untuk
membuat dan menandatangani suatu surat perjanjian sewa menyewa lahan tanah untuk
keperluan pemasangan papan iklan tersebut.

2. Halaman 2 dari 9
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat
untuk saling mengikat diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:
Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
(1) PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan sebagian lahan dari Tanah
miliknya kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk
menyewa sebagian lahan Tanah tersebut dari PIHAK PERTAMA dalam rangka
pemasangan papan iklan dengan tujuan komersial.
(2) Sebagian lahan atas Tanah milik PIHAK PERTAMA yang akan disewakan kepada PIHAK
KEDUA sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) di atas adalah
seluas ……….. meter yang terletak di area ..........................................
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN PENYEWAAN TANAH
(1) Sebagian lahan atas Tanah yang akan disewa oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA
sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini adalah untuk maksud
dan tujuan penempatan tiang/kaki papan iklan dengan areal bentangan lebih kurang …......
(----------) meter dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
a. Ukuran Papan
Iklan (Billboard) = … meter x … meter
b. Jenis = Jenis reklame yang dipasang adalah neon box tanpa terlihat
rangka (tertutup di kedua sisi).
(selanjutnya disebut “Papan Iklan”)
(2) Dalam hal belum adanya klien PIHAK KEDUA yang berminat untuk memasang iklan pada
Papan Iklan tersebut, maka Papan Iklan tidak boleh kosong dan wajib diisi dengan nomor
telepon atau gambar dari PIHAK KEDUA.
(3) Seluruh perangkat Papan Iklan termasuk konstruksi dan instalasi listrik akan tetap menjadi
milik PIHAK KEDUA dan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya
Masa Sewa dan setelah dibongkarnya konstruksi dan instalasi listrik Papan Iklan oleh
PIHAK KEDUA.
Pasal 3
MASA SEWA
(1) PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu sewa atas sebagian lahan Tanah milik PIHAK
PERTAMA adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal .............. bulan ............
tahun ...................... (Tgl-Bln-Thn) sampai dengan tanggal ................. bulan ...............
tahun ........................ (Tgl-Bln-Thn) (selanjutnya disebut “Masa Sewa”).

3. Halaman 3 dari 9
(2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan Masa Sewa atas Perjanjian ini dengan
terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan Masa Sewa secara tertulis kepada
PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya
Masa Sewa ini.
(3) Persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan baru atas perpanjangan Masa Sewa
akan dirundingkan oleh Para Pihak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 25 (dua puluh
lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diajukannya surat permohonan perpanjangan Masa
Sewa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
(4) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya Masa Sewa, PIHAK
PERTAMA akan tetap memberikan kepada PIHAK KEDUA prioritas pertama hak untuk
menyewa kembali sebagian lahan atas Tanah milik PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur
di dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian, di mana penyewaan kembali tersebut akan diatur di
dalam suatu Perjanjian tersendiri.
Pasal 4
HARGA SEWA DAN MEKANISME PEMBAYARAN
(1) Harga sewa atas sebagian lahan atas Tanah milik PIHAK PERTAMA sebagaimana
disebut di dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp ..................,-
(..............................Rupiah) pertahun (selanjutnya disebut “Harga Sewa”).
(2) Harga Sewa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas adalah belum
termasuk biaya-biaya sebagai berikut:
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Harga Sewa sebesar 10% (sepuluh persen) dari
Harga Sewa pertahun; dan
b. Biaya listrik sebesar Rp ..................,- (.............................................. Rupiah), yang
sudah termasuk PPN atas biaya listrik sebesar 10% (sepuluh persen), yang wajib
dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya setiap
tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulannya (selanjutnya disebut “Biaya Listrik”).
c. Biaya Listrik tersebut akan berubah jika ada kenaikan tarif PLN yang besaran
persentasenya akan mengikuti dengan besaran persentase PLN.
(3) PARA PIHAK sepakat bahwa Harga Sewa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal
4 ayat (1) adalah tetap dan tidak akan berubah selama berlakunya Masa Sewa.
(4) Harga Sewa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas wajib
dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai
berikut:
4.1. Harga Sewa untuk Masa Sewa tahun pertama wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA secara penuh dan lunas seketika dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya Perjanjian ini.
4.2. Harga Sewa untuk Masa Sewa tahun kedua wajib dibayarkan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan (invoice)
oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

4. Halaman 4 dari 9
(5) Pembayaran atas Harga Sewa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) di
atas wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui mekanisme
transfer ke rekening Bank sebagai berikut:
No. Rekening : ................................................
Nama Pemilik Rekening : PT. _____________________
Bank : ................................................
Cabang : ................................................
Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Harga Sewa atas sebagian lahan Tanah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 4 Perjanjian ini secara tepat waktu.
(2) PIHAK PERTAMA berhak menerima kembali dari PIHAK KEDUA atas sebagian lahan
Tanah yang disewakannya kepada PIHAK KEDUA apabila Masa Sewa sebagian lahan
atas Tanah telah berakhir.
(3) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak apabila PIHAK
KEDUA melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini.
(4) PIHAK PERTAMA berhak untuk mengajukan klaim penggantian kerugian apabila selama
Masa Sewa berlangsung terjadi musibah-musibah yang timbul sebagai akibat dari adanya
pemasangan Papan Iklan tersebut.
(5) Selama berlangsungnya Masa Sewa, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan
listrik terhadap Papan Iklan milik PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
Daya Listrik : ......... (.........................................) watt.
Lighting Time : 6 (enam) jam terhitung sejak pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 23.30
WIB.
Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA berhak mengelola sebagian lahan Tanah untuk pemasangan Papan Iklan
yang disewanya dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal
1 Perjanjian ini selama berlangsungnya Masa Sewa.
(2) Selama berlangsungnya Masa Sewa atas sebagian lahan tanah, PIHAK KEDUA
berkewajiban memelihara dan memperbaiki kerusakan yang terjadi di dalam dan/atau di
sekitar lahan Tanah milik PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat dari adanya
pemasangan Papan Iklan oleh PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas Harga Sewa dan Biaya
Listrik kepada PIHAK PERTAMA secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan di dalam
Perjanjian ini.

5. Halaman 5 dari 9
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi larangan-larangan sebagaimana diatur di dalam
ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini.
(5) PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi seluruh ketentuan Perjanjian ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk juga
diantaranya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemasangan Papan Iklan dan
peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
(6) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengurus segala bentuk perizinan yang diperlukan dari
instansi-instansi yang terkait yang diperlukan untuk pemasangan Papan Iklan dengan
ketentuan bahwa seluruh beban biaya yang timbul atas hal tersebut akan menjadi
tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA. Setelah pengurusan izin-izin selesai, PIHAK
KEDUA berkewajiban untuk segera menyerahkan fotocopy bukti perizinan tersebut kepada
PIHAK PERTAMA.
(7) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan 1 (satu) bundel berkas dokumen terkait
dengan pendirian konstruksi tiang Papan Iklan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
(8) Setelah berakhirnya jangka waktu Masa Sewa, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
mengembalikan lokasi sebagian lahan Tanah yang disewanya dari PIHAK PERTAMA ke
kondisi semula seperti sebelum dibangun dan dipasangnya Papan Iklan.
(9) Selama berlangsungnya Masa Sewa atas sebagian lahan Tanah milik PIHAK PERTAMA
dan selama masa pemasangan Papan Iklan, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
bertanggung jawab terhadap:
a. Segala resiko yang timbul sebagai akibat dari pemasangan Papan Iklan termasuk
diantaranya apabila Papan Iklan tersebut menimbulkan korban jiwa dan/atau kerugian
baik secara materiil maupun immateriil terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau pihak
ketiga lainnya dengan cara melindungi pemasangan Papan Iklan tersebut dengan
asuransi(-asuransi) yang diperlukan dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan
fotocopy atas polis asuransi(-asuransi) tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
b. Kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi di dalam dan/atau diluar lahan Tanah milik
Pihak Pertama yang timbul sebagai akibat dari adanya pekerjaan konstruksi atau
pemasangan Papan Iklan yang menimpa PIHAK PERTAMA dan/atau pihak ketiga
lainnya.
c. Pemeliharaan dan/atau perawatan secara berkala terhadap Papan Iklan, di mana
PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk merawat kebersihan dan kekuatan Papan Iklan
dan/atau iklan milik klien PIHAK KEDUA dengan baik, memeriksa kelayakan konstruksi
setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau membongkar total konstruksi apabila, menurut
PIHAK PERTAMA dan/atau menurut instansi yang berwenang, secara teknis konstruksi
Papan Iklan akan dan/atau telah membahayakan lingkungan atau karena ketahanan
konstruksi Papan Iklan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi atau cacat
material dan lain-lain.
d. Biaya Listrik atas Papan Iklan.
e. Segala biaya pajak dan/atau biaya izin dan/atau biaya perpanjangan izin yang timbul
sebagai akibat dari pemasangan Papan Iklan.

6. Halaman 6 dari 9
Pasal 7
LARANGAN
Selama berlangsungnya Masa Sewa, PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan pemasangan
iklan bermuatan materi iklan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau norma kesusilaan dan/atau peraturan yang dikeluarkan oleh PIHAK
PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas pada iklan kondom, rokok dan/atau iklan properti
perkantoran lain.
Pasal 8
PEMBATALAN PERJANJIAN
PARA PIHAK sepakat bahwa apabila Papan Iklan yang telah dan/atau akan dipasang di lokasi
Tanah milik PIHAK PERTAMA tidak mendapat izin dari Pemerintah Provinsi DKI dan/atau izin-
izin lain yang diperlukan, maka PARA PIHAK sepakat untuk membatalkan Perjanjian ini dan
PIHAK PERTAMA akan mengembalikan 90% (sembilan puluh persen) Harga Sewa yang telah
dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak diberitahukannya penolakan terbitnya izin prinsip dan/atau perizinan lainnya
tersebut dengan syarat konstruksi reklame, yang telah dibangun dan/atau telah dipasang oleh
PIHAK KEDUA, telah dibongkar dan Tanah lokasi Papan Iklan tersebut telah dikembalikan
seperti keadaan semula. PARA PIHAK sepakat bahwa sisa pembayaran Harga Sewa sebesar
10% (sepuluh Persen) tersebut akan menjadi milik PIHAK PERTAMA sebagai sanksi denda
dari kegagalan PIHAK KEDUA dalam memperoleh izin-izin yang diperlukan tersebut.
Pasal 9
PEMBONGKARAN
(1) Setelah berakhirnya Masa Sewa dan PARA PIHAK tidak memperpanjang Masa Sewa dari
Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membongkar seluruh konstruksi
dan instalasi listrik dari Papan Iklan dan mengembalikan keadaan lokasi Tanah tempat
dibangunnya Papan Iklan tersebut kepada kondisi semula dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya Masa Sewa.
(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembongkaran dalam jangka waktu sebagaimana
diatur di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut, maka PIHAK PERTAMA, atas
kehendaknya sendiri, dapat melakukan pembongkaran atas seluruh konstruksi dan
instalasi listrik dari Papan Iklan dan segala biaya yang timbul sebagai akibat dari
pembongkaran tersebut akan menjadi tanggung jawab dari PIHAK KEDUA dan akan
ditagihkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan wajib dilunasi dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat
tagihan (invoice) oleh PIHAK PERTAMA.
(3) Setelah pekerjaan pembongkaran konstruksi dan/atau instalasi listrik Papan Iklan selesai,
maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan kondisi area lahan Tanah yang
dijadikan tempat pembangunan dan/atau pemasangan Papan Iklan oleh PIHAK KEDUA
dan/atau areal ............................... yang dibongkar menjadi seperti kondisi semula. Apabila
hal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya ganti rugi
atas kerusakan taman sebesar kerugian yang ditimbulkan.

7. Halaman 7 dari 9
Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA
(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang disebabkan
oleh kejadian-kejadian diluar kesalahan atau kekuasaan dari PARA PIHAK yang merintangi
atau menghalangi PIHAK yang terkena Keadaan Memaksa tersebut menjalankan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selanjutnya disebut “Keadaan Memaksa”)
(2) Yang termasuk ke dalam Keadaan Memaksa menurut Perjanjian ini adalah termasuk
namun terbatas kepada gempa bumi, topan, banjir, kebakaran besar, tanah longsor dan
wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, pemberontakan, dan/atau
kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter.
(3) Dalam hal Keadaan Memaksa yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ini
terjadi, maka PIHAK yang terkena Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya
Keadaan Memaksa dengan melampirkan keterangan resmi tentang terjadinya suatu
Keadaan Memaksa dari pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkannya.
(4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena Keadaan Memaksa dalam memenuhi
kewajiban melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3),
mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan
ayat (2) sebagai peristiwa Keadaan Memaksa oleh PIHAK lainnya.
(5) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ini dapat
diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh yang terkena Keadaan Memaksa apabila ketentuan pemberitahuan
sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 ayat (3) dipenuhi, di mana perpanjangan waktu
tersebut akan dibicarakan atau dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya akan disepakati bersama secara tertulis.
(6) Semua kerugian dan biaya-biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat
terjadinya Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggungjawab dari PIHAK lainnya.
Pasal 11
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
(1) Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat diinterpretasikan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia.
(2) Seluruh permasalahan, perselisihan, perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul
di antara PARA PHAK sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-
ketentuan dari Perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya akan terlebih dahulu diselesaikan
secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
permasalahan, perselisihan, perbedaan pendapat dan/atau sengketa tersebut terjadi
penyelesaian secara musyarah tidak dapat tercapai, maka PARA PIHAK sepakat memilih
domisili hukum yang tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

8. Halaman 8 dari 9
Pasal 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
(1) Perjanjian ini hanya dapat berakhir apabila:
a. Berakhirnya Masa Sewa dari Perjanjian ini; atau
b. Diakhirinya Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA sebelum berakhirnya Masa Sewa dari
Perjanjian ini; atau
c. Diakhirinya Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA sebelum berakhirnya Masa Sewa dari
Perjanjian ini; atau
d. Diakhirinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sebelum berakhirnya Masa Sewa dari
Perjanjian ini.
(2) Dalam hal pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang
melakukan pengakhiran Perjanjian berkewajiban melakukan pemberitahuan pengakhiran
Perjanjian secara tertulis dan disampaikan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian.
(3) Dalam hal PIHAK KEDUA memutuskan Perjanjian ini sebelum berakhirnya Masa Sewa
sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini dengan alasan apapun juga,
maka sisa pembayaran Harga Sewa yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA akan
menjadi milik dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan
pembongkaran atas seluruh konstruksi dan instalasi listrik Papan Iklan sesuai dengan
ketentuan Pasal 9 Perjanjian ini.
(4) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan
ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal diperlukannya
penetapan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian.
Pasal 13
PEMBERITAHUAN
(1) Seluruh pemberitahuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini wajib
disampaikan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:
Kepada PIHAK PERTAMA: Kepada PIHAK KEDUA:
PT. _____________________
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Telp : ............................................
Fax : ............................................
E-mail : ............................................
U.p. : ............................................
PT. ________________________
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Telp : ............................................
Fax : ............................................
E-mail : ............................................
U.p. : ............................................
(2) Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang
mengubah alamat wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut dilakukan.

9. Halaman 9 dari 9
Pasal 14
LAIN-LAIN
(1) Bea Materai untuk Perjanjian ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
(2) Perjanjian ini adalah merupakan keseluruhan perjanjian yang disepakati oleh PARA PIHAK
berkaitan dengan materi yang diperjanjikan dan Perjanjian ini membatalkan seluruh
kesepakatan dan/atau perjanjian lainnya baik secara lisan dan/atau tulisan yang pernah
dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK berkaitan dengan materi yang diperjanjikan di
dalam Perjanjian ini sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini.
(3) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau perubahan-perubahan dari Perjanjian ini akan
diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak dan akan
dituangkan dalam satu Addendum Perjanjian yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
(4) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat
bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang
memperoleh keuntungan daripadanya.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di awal
Perjanjian dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT._____________________ PT. __________________________
_____________________________ _____________________________
Nama: ................................. Nama: .............................
Jabatan: Presiden Direktur Jabatan: Marketing Advisor