Contoh Perjanjian Renovasi Ruko Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
SURAT PERJANJIAN RENOVASI RUKO
Surat Perjanjian Renovasi Ruko (untuk selanjutnya disebut sebagai: PERJANJIAN) ini dibuat
dan ditandatangani pada hari ..........., tanggal ......................., bulan ............, tahun dua
ribu ............... (Tgl-Bln-Thn) di ........., oleh dan antara:
1. ___________________, beralamat di Jl. ........................................................... (untuk
selanjutnya disebut sebagai: PIHAK PERTAMA)
2. _______________, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. ___________yang
beralamat di Jl. .................................................. (untuk selanjutnya disebut sebagai:
PIHAK KEDUA)
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK.
PARA PIHAK dengan ini telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu PERJANJIAN
dalam hal mengerjakan Proyek Renovasi Ruko 2 (dua) unit dengan syarat dan ketentuan
sebagai berikut:
Pasal 1
Jenis Kerja
PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa renovasi
bangunan Ruko 2 (dua) lantai No. 21-23 sebanyak 2 (dua) unit yang beralamat
di : ....................................................................... (Untuk selanjutnya disebut sebagai: Proyek)
Pasal 2
Nilai Proyek dan Cara Pembayaran
1. Besarnya Nilai Proyek yang akan dikerjakan terdiri dari 2 (dua) :
a. Nilai Proyek Renovasi Rp. ________.- (__________ Rupiah)
b. Nilai Accessoris kebutuhan proyek sebesar Rp. ______.- (__________ Rupiah)
Total keseluruhan nilai proyek Rp. ________ (_________ Rupiah).
2. Cara pembayaran akan dilakukan sebagai berikut:
a. Uang Muka/DP sebesar 50% dari total keseluruhan nilai proyek sebesar Rp. _______
(_____________ Rupiah) dibayar setelah penandatangan PERJANJIAN ini.

2. 2
b. Pembayaran kedua sebesar 35% dari total keseluruhan nilai proyek sebesar Rp.
________ (_________________ Rupiah) dilakukan setelah pekerjaan telah mencapai
50% selesai.
c. Pembayaran ketiga atau pembayaran terakhir sebesar 15% dari total keseluruhan nilai
proyek sebesar Rp. _________,- (_________ Rupiah) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari
pekerjaan telah mencapai 100% selesai.
3. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer rekening melalui
rekening PIHAK KEDUA:
No. Rekening : ..............................
Atas nama : _______________
Bank : ..............................
Pasal 3
Waktu dan Mutu Pekerjaan
1. Lamanya waktu pengerjaan renovasi Proyek adalah 2 (dua) bulan setelah
ditandatanganinya PERJANJIAN ini dengan diterimanya DP oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA harus tepat waktu dalam menyelesaikan Proyek sesuai dengan yang
telah disepakati bersama PIHAK PERTAMA dengan kualitas yang baik.
3. Pekerjaan akan dimulai oleh PIHAK KEDUA setelah pembayaran DP masuk ke rekening
PIHAK KEDUA. Schedule kerja harus diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dan
PIHAK PERTAMA dapat memberikan masukan atau perubahan dalam schedule kerja
dimaksud.
4. PIHAK PERTAMA berhak melakukan control atau pengawasan dalam proses pengerjaan
Proyek guna memastikan mutu pekerjaan yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA berhak mengklaim pekerjaan PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi
syarat sesuai dengan waktu, jumlah, spesifikasi yang telah disebutkan dalam Dokumen
Perjanjian. Dengan perhitungan yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA.

3. 3
Pasal 4
Dokumen Perjanjian
1. Dokumen-dokumen PERJANJIAN terdiri dari Surat Perjanjian, Desain (Desain dan surat
spesifikasi), syarat-syarat khusus, dan surat penawaran harga yang mencakup jumlah
material dan harga unit. Dokumen-dokumen tersebut sama pentingnya dan memiliki
kekuatan hukum yang saling melengkapi. Surat penawaran harga memiliki kekuatan
hukum yang sama dengan surat perjanjian karena akan menjadi tolok ukur dalam
penentuan jumlah pembayaran uang muka dan perubahan desain.
2. Apabila terdapat ketidakjelasan, kesalahan, dan kekurangan dalam ketentuan-ketentuan
dalam PERJANJIAN, PIHAK KEDUA segera memberitahukan hal tersebut kepada
PIHAK PETAMA secara tertulis dan PIHAK PERTAMA akan memberitahukan
perbaikannya kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 5
Perubahan atau Pemberhentian Proyek
1. PIHAK PERTAMA dapat melakukan tindakan pemberhentian sebagian atau seluruh
pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA atau mengubah desain dengan
pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis.
2. Apabila terjadi penambahan atau pengurangan pekerjaan yang disebabkan karena
perubahan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka harga unit yang diterapkan adalah
harga unit yang telah dilaporkan (nilai Proyek). Akan tetapi, bila harga unit yang
diterapkan naik karena perubahan desain yang diminta oleh PIHAK PERTAMA, maka
harga unit baru akan dihitung dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Apabila terdapat penambahan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA yang merupakan item
baru yang tidak terdapat dalam surat penawaran PIHAK KEDUA, maka harga unit akan
ditentukan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Biaya-biaya operasi dalam penambahan nilai Proyek mengikuti rasio terendah dari
perbedaan harga unit awal dengan harga unit yang dihitung pada waktu perubahan desain
terjadi.

4. 4
Pasal 6
Force Majeure
1. PIHAK KEDUA melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi
masalah bencana alam.
2. Apabila terjadi kerusakan yang menyangkut jumlah, spesifikasi yang disebabkan oleh
bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, longsor, yang diluar kehendak
PIHAK KEDUA termasuk ke dalam keadaan force majeure. Dalam keadaan force
majeure PIHAK KEDUA harus dengan segera memberitahukan keadaan tersebut kepada
PIHAK PERTAMA.
Pasal 7
Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak dan Denda Keterlambatan
1. PIHAK PERTAMA dapat memperpanjang waktu pengerjaan renovasi dengan PIHAK
KEDUA atas permintaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus membayar denda
keterlambatan sebesar 1/1,000 /per hari dari total nilai proyek.
2. PIHAK PERTAMA dapat meniadakan atau mengurangi sebagian denda keterlambatan
apabila keterlambatan itu disebabkan hal-hal berikut ini ;
a. bencana alam, dilarang masuk lokasi karena penyemprotan, embargo, perang, atau
larangan pemerintah atau karena sebagai akibat dari keadaan force majeure;
b. permintaan atau tanggungjawab yang berada di PIHAK PERTAMA;
Pasal 8
Penyelesaian Pekerjaan
1. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penyelesaian pekerjaan kepada PIHAK
PERTAMA dan PIHAK PERTAMA memeriksa seluruh pekerjaan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA harus memperbaiki kekurangan pekerjaan yang diminta oleh PIHAK
PERTAMA dan bila perbaikan tersebut melebihi masa waktu pengerjaan renovasi, maka
denda keterlambatan diterapkan sesuai ketentuan pasal 7.
Pasal 9
Jaminan Perbaikan
PIHAK KEDUA memberikan jaminan perbaikan pekerjaan sampai dengan 6 (enam) bulan

5. 5
setelah pemeriksaan pekerjaan selesai.
Pasal 10
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
PIHAK KEDUA wajib membuat laporan atau keterangan yang diminta oleh PIHAK
PERTAMA atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu tentang
pelaksanaan pekerjaan.
Pasal 11
Pembatalan Perjanjian
1. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan PERJANJIAN ini secara sebagian atau
keseluruhan bilamana PIHAK KEDUA melanggar ketentuan-ketentuan berikut ini:
a. PIHAK KEDUA tidak memulai pekerjaan dalam waktu yang ditentukan tanpa alasan
yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA;
b. PIHAK KEDUA memberhentikan pekerjaan tanpa alasan yang dapat diterima oleh
PIHAK PERTAMA;
c. Proses pekerjaan tidak sesuai dengan rencana yang dilaporkan yang dinilai sulit
menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan;
d. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan-ketentuan PERJANJIAN ini.
2. Apabila terjadi pembatalan PERJANJIAN karena ayat 1 di atas, maka PIHAK KEDUA
berkewajiban untuk mengembalikan segala pembayaran yang telah dibayarkan oleh
PIHAK PERTAMA selambatnya-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pembatalan
PERJANJIAN ini.
3. Apabila terjadi Pasal 11 ayat (1) di atas, PIHAK PERTAMA membayar atas pekerjaan
yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sampai saat pembatalan terjadi dengan cara
perhitungan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA tidak akan menuntut PIHAK PERTAMA atas pembatalan PERJANJIAN
yang disebabkan oleh pelanggaran ayat 1 di atas.

6. 6
Pasal 12
Pematuhan Ketentuan
PIHAK KEDUA melakukan proses izin yang terkait sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku. Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka PIHAK
KEDUA wajib mengganti rugi kepada PIHAK PERTAMA.
Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan
Segala bentuk perselisihan atau sengketa yang timbul diantara PARA PIHAK akan
diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat
tidak tercapai maka PARA PIHAK akan menempuh jalur pengadilan.
Pasal 14
Informasi Rahasia
PIHAK KEDUA wajib tidak memberitahukan informasi atau rahasia PIHAK PERTAMA
yang diperoleh dalam PERJANJIAN ini kepada pihak ketiga atau pihak lainnya.
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
(___________________) (_______________)