PowerPoint Presentation.pdf

Disampaikan oleh Dr. Wahyu Arijatmiko, S.Kom., M.T.
Kapokja Data dam Perencanaan PMP, PIC PDM-04
BBPMP Provinsi Jawa Timur

Bab 1:
Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data
2
Dalam sesi ini diharapkan peserta dapat:
Memahami tujuan kebijakan Merdeka Belajar
Memahami konsep Perencanaan Berbasis Data sebagai bagian dari Merdeka Belajar
01
02

3
Visi Pendidikan
Indonesia:
Indonesia memiliki Visi Pendidikan untuk menjadi negara maju yang berdaulat
dan mandiri
Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui
terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan
berkebinekaan global.
Target Indonesia sebagai negara maju
adalah menjadi 4 besar ekonomi dunia
pada 2050.
Target ini dapat tercapai apabila layanan
pendidikan bermutu dan merata.
Sumber: materi paparan menteri PANRB

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 4
Namun Indonesia mengalami krisis pembelajaran, terjadi peningkatan
akses tapi kualitas hasil belajar belum meningkat

5
Ditambah lagi dengan masalah Perundungan dan Kekerasan Seksual di satuan
pendidikan
*data bersumber dari AN seluruh jenjang (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/sederajat)
24,4 % peserta
didik
berpotensi mengalami
insiden perundungan di
satuan pendidikan
dalam satu tahun
terakhir*
22,4 % peserta
didik
menjawab “Pernah”
pada pertanyaan survei
yang menunjukkan
potensi insiden
kekerasan seksual*

Akselerasi dan
Pendanaan Satuan Pendidikan
Tahun 2022
Perluasan Program
Beasiswa Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan
6
Kebijakan Merdeka Belajar (MB) diluncurkan untuk transformasi pendidikan dalam
rangka peningkatan mutu pembelajaran
Pengganti UN
MB 1
Kampus Merdeka
MB 2
Penyesuaian
Kebijakan Dana BOS
MB 3
Program
Organisasi Penggerak
MB 4
Guru Penggerak
MB 5
Transformasi
Dana Pemerintah untuk
Pendidikan Tinggi
MB 6
Program
Sekolah Penggerak
MB 7
SMK Pusat
Keunggulan
MB 8
KIP Kuliah Merdeka
MB 9
Sekolah Aman
Berbelanja dengan SIPLah
MB 10
Kampus Merdeka
Vokasi
MB 11
MB 12
Transformasi Seleksi Masuk
Perguruan Tinggi
Merdeka Berbudaya
dengan Kanal Indonesiana
MB 13
Kampus Merdeka
dari Kekerasan Seksual
Kurikulum Merdeka
dan PMM
Merdeka Berbudaya
dengan Dana Indonesiana
Revitalisasi
Bahasa Daerah
Rapor Pendidikan Indonesia
Praktisi Mengajar
Dana Abadi
Perguruan Tinggi
Buku Bacaan
untuk Literasi Indonesia
MB 14
MB 15
MB 16
MB 17
MB 18
MB 19
MB 20
MB 21
MB 22
MB 23
Merdeka Belajar yang terkait
dengan Rapor Pendidikan dan
PBD
Informasi lebih rinci tentang kebijakan MB dapat dipelajari di website Kemendikbudristek
Transisi PAUD
ke SD yang menyenangkan
MB 24

Satuan pendidikan berpihak kepada
tumbuh kembang murid
7
Transformasi
Satuan Pendidikan
Terdapat 5 indikator terjadinya Transformasi satuan pendidikan
Satuan pendidikan
mengembangkan budaya
refleksi berbasis data
Satuan pendidikan menjalin
kemitraan dengan
orangtua/wali
Satuan pendidikan menciptakan
lingkungan belajar yang aman,
nyaman, menyenangkan dan
inklusif (menerima berbagai
bentuk keberagaman)
Peningkatan hasil belajar murid,
terutama kompetensi fondasi
seperti literasi, numerasi, dan
karakter*
*hanya berlaku untuk Dasmen

8
Transformasi satuan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran dimulai dengan
perencanaan dan penganggaran yang tepat melalui perencanaan berbasis data
Aktivitas Luaran Capaian Dampak
Seluruh Provinsi dan
Kabupaten/kota
melaksanakan perencanaan
berbasis data dengan
menggunakan capaian Profil
Pendidikan Daerah
Seluruh satuan pendidikan
melaksanakan perencanaan
berbasis data dengan
menggunakan capaian Profil
Pendidikan satuan pendidikan*
Perencanaan dan
penganggaran di
pemda dan satuan
pendidikan yang sudah
tepat
Terjadinya transformasi
satuan pendidikan
Peningkatan mutu
pendidikan murid
dengan karakter Profil
Pelajar Pancasila
*untuk PAUD menggunakan indikator
dalam Rapor Pendidikan

9
Kegiatan yang direncanakan berdasarkan data dari Rapor Pendidikan dianggarkan dalam ARKAS diharapkan dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran. Pemda bertanggung jawab untuk reviu dan menyetujui ARKAS.
Perencanaan Berbasis Data menjadi strategi penting dalam mengubah perilaku
perencanaan dan penganggaran untuk pemulihan dan transformasi pembelajaran

10
Kemendikbudristek bersama pemerintah daerah akan memfasilitasi satuan
pendidikan untuk melakukan perencanaan berbasis data
Advokasi dan pendampingan
perencanaan berbasis data
sepanjang tahun 2023 bekerjasama
dengan berbagai pemangku
kepentingan di pusat dan daerah
01
Dukungan materi untuk belajar
mandiri disiapkan sehingga
pemerintah daerah dan satuan
pendidikan dapat mendalami materi
perencanaan berbasis data
02
Pusat Bantuan disiapkan untuk
menjawab semua pertanyaan terkait
rapor pendidikan dan perencanaan
berbasis data, serta menerima
masukan untuk perbaikan
03

11
Bab 2:
Perjalanan pengguna (“user journey”)
Rapor Pendidikan Dinas
11
Memahami fitur-fitur dalam platform Rapor Pendidikan
Mengidentifikasi masalah berdasarkan Rapor Pendidikan
01
02
Melakukan refleksi untuk mendapatkan akar masalah dan kegiatan pemenuhan SPM
03

Terdapat 3 langkah sederhana dalam perencanaan berbasis data, yaitu Identifikasi,
Refleksi, dan Benahi (IRB)
12
Melakukan pembenahan
melalui perumusan kegiatan
dalam bentuk rencana kegiatan
dan anggaran satuan pendidikan
(BOS dan BOP) dan daerah (APBD)
untuk menyelesaikan akar
masalah
Melakukan refleksi
capaian, pemerataan, dan
proses pembelajaran di satuan
pendidikan dan daerah masing-
masing untuk menemukan akar
masalah
Mengidentifikasi
permasalahan berdasarkan
indikator prioritas SPM yang
ditampilkan di dalam Rapor
Pendidikan

13
Kemendagri dan Kemendikbud telah menetapkan
indikator prioritas SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota (1/2)
No Kelompok Indikator Indikator Prioritas SPM Provinsi
1 Kualitas Hasil Belajar
Kompetensi Literasi
Kompetensi Numerasi
2 Iklim Lingkungan Belajar
Iklim Keamanan
Iklim Kebinekaan
Iklim Inklusivitas
3 Kualitas Lulusan SMK
Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
Tingkat Kepuasan Dunia Kerja terhadap Lulusan SMK
4 Akses Angka Partisipasi Sekolah
Untuk mempelajari lebih rinci terkait indikator prioritas SPM, silakan pelajari Buku Saku Prioritas SPM 2024
Kemendagri dan Kemendikbudristek telah menetapkan indikator prioritas SPM Provinsi sebagai berikut:

14
No Kelompok Indikator Indikator Prioritas SPM Kab/Kota
1 Kualitas Hasil Belajar
Kompetensi Literasi
Kompetensi Numerasi
2 Iklim Lingkungan Belajar
Iklim Keamanan
Iklim Kebinekaan
Iklim Inklusivitas
3 Kualitas Layanan PAUD
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Min. B
Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV
4 Akses Angka Partisipasi Sekolah
Untuk mempelajari lebih rinci terkait indikator prioritas SPM, silakan pelajari Buku Saku Prioritas SPM 2024
Kemendagri dan Kemendikbudristek telah menetapkan indikator prioritas SPM Kab/Kota sebagai berikut:
Kemendagri dan Kemendikbud telah menetapkan
indikator prioritas SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota (2/2)

15
Pemerintah Daerah dapat melakukan perencanaan
berdasarkan platform Rapor Pendidikan dengan 2 metode
● Rangkuman ketercapaian indikator
● Memperlihatkan capaian indikator prioritas
● Digunakan untuk mengetahui masalah, akar
masalah, dan rekomendasi benahi
01
Dasboard Platform
Rapor Pendidikan
Metode
● Menunjukkan seluruh detail ketercapaian indikator
● Digunakan untuk melakukan analisis mendalam
pada setiap indikator
● Terdapat perbandingan data dengan satpen /
daerah lain yang setara
02
File Unduhan Excel
Metode

16
Untuk masuk ke dalam platform
Rapor Pendidikan
Pengguna mengisi akun belajar.id
dan kata sandi masing-masing

17
Metode 1
Perencanaan menggunakan
Dasbor Platform Rapor Pendidikan

18
Masuk dalam platform Rapor Pendidikan,
pelajari ringkasan kondisi dan capaian indeks SPM daerah Anda
Pada tampilan awal dalam platform Rapor Pendidikan Daerah, di bagian atas Anda dapat melihat nilai indeks SPM dam
ringkasan kondisi daerah Anda.
Pemerintah daerah dapat mengetahui capaian nilai indeks SPM daerahnya dan ringkasan kondisi daerah, apa
yang sudah baik, yang perlu ditingkatkan dan rekomendasi program/kegiatan.

19
Masuk dalam platform Rapor Pendidikan, eksplorasi ringkasan capaian
daerah Anda
Pada tampilan awal dalam platform
Rapor Pendidikan Daerah, di bagian
Tampilan Ringkas Anda dapat melihat
tampilan ringkas dari indikator
prioritas SPM tiap jenjang.
Tampilan (sebagian) beranda Rapor
Pendidikan Provinsi:
Langkah 1

20
Masuk dalam platform Rapor Pendidikan, eksplorasi dan identifikasi
masalah berdasarkan indikator prioritas SPM (1/2)
Pada tampilan awal dalam
platform Rapor Pendidikan
Daerah, di bagian Tampilan Detail
Anda dapat memilih indikator
prioritas SPM yang hendak
diketahui dan dipelajari.
Tampilan (sebagian) beranda
Rapor Pendidikan Provinsi:
Langkah 1

21
Pada tampilan awal dalam
platform Rapor Pendidikan
Daerah, digulirkan pada halaman
yang sama Anda dapat memilih
indikator prioritas SPM yang
hendak diketahui dan dipelajari.
Tampilan (sebagian) beranda
Rapor Pendidikan Provinsi:
Masuk dalam platform Rapor Pendidikan, eksplorasi dan identifikasi
masalah berdasarkan indikator prioritas SPM (2/2)
Langkah 1

22
Pelajari akar masalah dari
indikator prioritas dengan
mengklik tombol pelajari
akar masalah.
Pelajari akar masalah dari indikator prioritas terpilih
Langkah 2

23
Pelajari rekomendasi kegiatan
pemenuhan SPM untuk
membenahi akar masalah
dengan klik tombol Lihat
Contoh Pembenahan dari tiap
akar masalah.
Pelajari Rekomendasi Kegiatan Pemenuhan SPM Untuk
Membenahi Akar Masalah (1/3)
Langkah 3

24
Pelajari sebaran akar masalah di setiap kab/kota
dengan mengklik tombol Lihat Capaian per
Kab/Kota untuk memetakan dan
memprioritaskan daerah yang akan diintervensi.
Langkah ini hanya berlaku bagi Rapor Pendidikan
Provinsi.
Pelajari sebaran akar masalah berdasarkan capaian
per Kabupaten/Kota (2/3)
Langkah 3

25
Pelajari sebaran akar masalah dari setiap
satdik dengan klik tombol Lihat Sebaran
Satdik untuk memetakan dan
memprioritaskan satdik yang akan
diintervensi.
Pelajari sebaran akar masalah berdasarkan satuan pendidikan di
satu Kabupaten/Kota (3/3)
Langkah 3

26
Metode 2
Perencanaan menggunakan
file unduhan Excel

27
Identifikasi dan Refleksi dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis hasil
unduhan dalam format
Pada menu, klik Unduh untuk mengunduh laporan dalam format excel

28
Hasil unduhan masih menggunakan versi lama
File Excel Hasil Unduhan Rapor Pendidikan Terdiri Dari Kolom Nomor, Nama Indikator, Skor, Warna
Dan Label Capain, Perbandingan, Rentang Nilai, Dan Definisi Indikator

29
Pada file Excel terdapat beberapa lembar kerja yang terdiri dari 3 kelompok: Provinsi, Kabupaten
Kota, dan Satuan Pendidikan
Provinsi Kabupaten Kota Satuan Pendidikan
Provinsi - PAUD Kab Kota - PAUD
Dimensi A, B, C, D, E
Satpen - PAUD
Dimensi D, E
Provinsi - SD Sederajat Kab Kota -
Dasmen&Vokasi
Dim.A, B, C, D, E
Satpen -
Dasmen&Vokasi
Dim. A, B, C, D, E
Provinsi - SMP
Sederajat
Provinsi - SMA
Sederajat
Provinsi - SMK
Sederajat
1.Kelompok provinsi terdapat 5 lembar kerja yaitu 5
jenjang PAUD Dasmen. Setiap lembar kerja berisikan
seluruh indikator yang merupakan agregat dari
capaian kabupaten/kota.
2.Kelompok kabupaten/kota terdapat 10 lembar
kerja terdiri yang terdiri dari indikator 5 dimensi (A,
B,C,D, dan E) untuk khusus PAUD serta PAUD dan
Vokasi. Untuk PAUD, dimensi B dan C yang datanya
sudah tersedia. Setiap lembar kerja berisikan
indikator agregat tiap jenjang.
3.Kelompok satuan pendidikan terdapat 5 lembar
kerja yang terdiri dari Dasmen dan Vokasi dimensi A,
B, C, D, dan E. Setiap lembar kerja berisikan indikator
capaian tiap satuan pendidikan.

30
1. Buka lembar kerja kelompok Provinsi untuk kondisi indikator per jenjang untuk dimensi A dan B
2. Analisis capaian indikator dengan melihat mana yang rendah (merah), sedang (kuning), tinggi (hijau) pada tiap
jenjang
Contoh hasil analisis masalah kelompok Provinsi jenjang SD Serajat
Nama Indikator Nilai Provinsi Anda Capaian Proporsi Peserta Didik
Kemampuan Literasi 54.5 Rendah 55% dasar dan PIK
Kemampuan Numerasi 50 Rendah 76.5% dasar dan PIK
Karakter 68 Sedang
Kebinekaan global dan kemandirian dibawah rata-rata
dari 6 P3 (nilai 2)
Tidak ada kesenjangan literasi, numerasi, dan karakter
APK : 105.5%
APM : 94.43%
Analisis: Masalah terbesar di Provinsi adalah kemampuan numerasi yang rendah, dimana 76.5% siswa
berada di kompetensi dasar dan PIK
Cara umum melakukan identifikasi masalah Provinsi
Langkah 1

31
1. Lanjutkan melihat kondisi indikator per jenjang untuk dimensi C, D, dan E
2. Analisis capaian indikator dengan melihat mana yang rendah rendah (merah), sedang (kuning), tinggi (hijau)
pada tiap jenjang
3. Analisis akar masalah yang berpotensi menyebabkan masalah dengan memetakan capaian rendah (merah), dan
sedang (kuning)
Masalah Tingkat Provinsi SD
Sederajat
Akar Masalah Tingkat Provinsi
Dimensi D Dimensi C Dimensi E
Kemampuan numerasi rendah,
76.5 % peserta didik berada di
kemampuan dasar dan PIK
Kualitas pembelajaran - aktivasi kognitif
rendah
Belum tersedia Partisipasi warga sekolah
rendah
Refleksi dan perbaikan pembelajaran
rendah
Kepemimpinan instruksional rendah
Iklim keamanan, kebinekaan, dan
inklusivitas sedang
Cara Umum Refleksi Identifikasi Akar Masalah Provinsi
Langkah 2

Contoh hasil pemetaan masalah per jenjang di Kabupaten / Kota
Kabupaten/Kota
SD SMP SMA
lit num kar lit num kar lit num kar
Bulungan sedang sedang tinggi sedang sedang tinggi sedang sedang tinggi
Malinau sedang sedang sedang sedang sedang tinggi sedang sedang tinggi
Nunukan sedang sedang tinggi sedang sedang tinggi sedang sedang tinggi
Tana Tidung sedang sedang tinggi tinggi sedang tinggi tinggi sedang tinggi
Tarakan tinggi sedang tinggi tinggi sedang tinggi tinggi sedang tinggi
32
1. Buka lembar kerja kelompok Kab/Kota untuk kondisi indikator PAUD dimensi B serta Dasmen dan Vokasi dimensi A dan B
2. Analisis capaian indikator per jenjang dengan melihat mana yang rendah (merah), sedang (kuning), tinggi (hijau)
3. Petakan capaian indikator dimensi A dan B per jenjang di tiap Kabupaten/Kota
Cara Umum Melakukan Identifikasi Masalah Kab/Kota
Langkah 1

33
1. Pilih Kab/Kota yang akan dianalisis
3. Analisis akar masalah yang berpotensi menyebabkan masalah dengan memetakan capaian rendah (merah),dan
sedang (kuning)
Indikator SD SMP SMA
Kualitas pembelajaran - aktivasi kognitif rendah rendah rendah
Refleksi dan perbaikan pembelajaran sedang sedang rendah
Kepemimpinan instruksional sedang rendah rendah
Iklim Inklusivitas sedang sedang sedang
Partisipasi warga sekolah rendah rendah rendah
Kota Tarakan
Cara Umum Refleksi Identifikasi Akar Masalah Kab/Kota
Langkah 2

34
1. Buka lembar kerja kelompok satpen untuk kondisi indikator Dasmen dan Vokasi dimensi A dan B
2. Pilih Kabupaten/Kota dengan jenjang yang akan dianalisis lebih lanjut
3. Hitung sebaran jumlah satpen dengan capaian indikator rendah (merah), sedang (kuning), tinggi (hijau)
Nama Indikator Capaian Jumlah
Kemampuan Literasi
rendah 1
sedang 27
tinggi 42
Kemampuan Numerasi
rendah 3
sedang 65
tinggi 2
Cara Umum Melakukan Identifikasi Masalah Satpen
Langkah 1

35
2. Analisis akar masalah yang berpotensi menyebabkan masalah dengan memetakan capaian rendah (merah),dan
sedang (kuning
Masalah SD Sederajat di
Kab/Kota
Akar Masalah Tingkat Kab/Kota jenjang SD Sederajat
Dimensi D Dimensi C Dimensi E
Kemampuan numerasi
rendah, dibawah kompetensi
minimum
Kualitas pembelajaran: 23 rendah, 47
sedang
Belum
tersedia
Partisipasi warga
sekolah rendah, 14
rendah, 53 sedang
Refleksi dan perbaikan pembelajaran: 14
rendah, 30 sedang
Kepemimpinan instruksional rendah: 30
rendah, 16 sedang
Iklim keamanan: 1 rendah, 18 sedang
Cara Umum Melakukan Identifikasi Masalah Satpen
Langkah 2

36
36
Capaian Hasil
Belajar
Provinsi Kalimantan
Utara
Kabupaten/Kota Jumlah SD sederajat Jumlah SMP sederajat
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
numerasi
literasi
karakter
Kab. Bulungan
Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kab Tana
Tidung
Kota Tarakan
4
38
27
1
SDN 016 Pantai Amal
30401769
Kec. Tarakan TImur
5
data tidak memadai /
data belum tersedia
Ringkasan analisis jumlah satdik per wilayah berdasarkan kelompok masalah dan akar
masalah dapat dirangkum dengan bentuk tabular

37
37
L
L N K
Capaian Kualitas Hasil Belajar
Jenjang SD Sederajat
N K
L N K
L N K
Indeks SPM:
Tuntas Pratama
Indeks SPM:
Tuntas Pratama
L N K
L N K
Kota Tarakan
Kec. Tarakan Utara
Kec. Tarakan
Tengah
Kec.
Tarakan
Timur
Kec.
Tarakan
Barat
Legenda:
…atau ditampilkan secara geospasial per wilayah per jenjang

38
Dengan mengetahui jumlah satpen berdasarkan capaiannya, pemda dapat
menganggarkan kegiatan sesuai akar masalah dan jumlah satpen yang akan mendapatkan
intervensi
38
Capaian Literasi Numerasi Karakter
Baik 4 1 3
Cukup 38 1 61
Kurang 27 65 5
Sangat kurang 1 3 1
Data tidak memadai 5 5 5
Total SD kota Tarakan: 75 satuan pendidikan
Target
Intervensi
68 SD*
46 SD Negeri
22 SD wasta
Kecamatan To
t
N S
Tarakan Barat 18 12 6
Tarakan
Tengah
22 15 7
Tarakan TImur 20 13 7
Tarakan Utara 8 6 2
*28 SD dg literasi
kurang termasuk
dalam kelompok
numerasi kurang
Akar Masalah Kegiatan Tot. Satdik Frek/tahun PAGU
D1 xxx 23 48 IDR
D2 xxx 14 48 IDR
D3 xxx 30 12 IDR
D4 xxx 19 12 IDR
D8 xxx 48 12 IDR
D10 xxx 9 12 IDR
Akar Masalah Kegiatan Tot. Guru Frek/tahun PAGU
Proporsi guru
penggerak
xxx 40 1 IDR
Pemenuhan
kebutuhan guru
xxx 25 1 IDR
Distribusi guru xxx 30 1 IDR

39
Cara Umum Benahi Untuk Menentukan Program Dan Kegiatan
Langkah 3
1. Dari akar masalah yang sudah dirumuskan, tentukan program untuk
menyelesaikan akar masalah yang teridentifikasi.
2. Penentuan program dapat merujuk pada program program Merdeka Belajar
utama/prioritas yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek seperti sekolah
penggerak, kurikulum merdeka, optimalisasi platform merdeka mengajar,
komunitas belajar, dan program lainnya
3. Pilihlah benahi yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas daerah.
4. Pilihlah program yang memiliki potensi dampak paling tinggi untuk
mengatasi akar masalah dengan anggaran seefisien mungkin
1
2
3
4

Memahami manfaat PBD dalam perencanaan peningkatan nilai indeks SPM
40
Memahami program atau kegiatan yang dapat direncanakan untuk meningkatkan SPM
01
02
Bab 3:
Perencanaan Berbasis Data di Pemerintah Daerah

41
Prioritas belanja daerah adalah untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang
terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal
1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah
diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan
dengan Standar Pelayanan Minimal.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 (1), menyebutkan
bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
1. Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal: Standar Pelayanan
Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

42
No Judul Dokumen Deskripsi
1. Permendagri No 59 tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal
2. Kepmendagri No 50-5889 tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Surat Sekjen Kemdagri No 906/2114/SJ* Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Permendagri No 81 tahun 2022* Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah thn 2023
5. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi Nomor 311 tahun 2022
Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
6. Surat Mendikbudristek No 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Berikut merupakan daftar dokumen terkait indikator kinerja urusan pendidikan
*regulasi masih mengacu pada tahun sebelumnya

43
Berikut adalah kategori daerah berdasarkan capaian indeks SPM dan dampak
terhadap keleluasaan pemakaian anggaran
Penghitungan pencapaian SPM di daerah dijabarkan dalam lampiran Permendagri Nomor 59 tahun 2021
Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap
capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:
Capaian indeks SPM menjadi variabel dalam menentukan
keleluasaan pemanfaatan atau besaran anggaran
No Nilai Kategori
1 100 Tuntas Paripurna
2 90 - 99 Tuntas Utama
3 80 - 89 Tuntas Madya
4 70 - 79 Tuntas Pratama
5 60 - 69 Tuntas Muda
6 < 60 Belum Tuntas
No Jenis Dana Konsekuensi
1 DAU Keleluasaan pemanfaatan dana
2 DAK Keleluasaan pemanfaatan dana
3 DID Besaran dana
Leluasa/
Besar
Diatur / Kecil

44
Perencanaan berbasis data membantu pemerintah daerah untuk melakukan
perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan dengan
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
03
05
04
01 Pemerintah daerah membaca Rapor Pendidikan untuk mengidentifikasi kondisi
dan tantangan yang dihadapi
Alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar
(output).
Disdik dan pemangku kepentingan di daerah menentukan program dan kegiatan
untuk menyelesaikan akar masalah, menetapkan target capaian, dan
memasukkannya di dalam dokumen perencanaan.
Disdik dan pemangku kepentingan di daerah melaksanakan program dan kegiatan
yang sudah direncanakan
Disdik melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat keterlaksanaan kegiatan
dan melihat perubahan capaian di Rapor Pendidikan di tahun berikutnya
02 Disdik dan pemangku kepentingan di daerah melakukan refleksi diri untuk
menemukan akar permasalahan dari tantangan yang dihadapi

45
Proses Perencanaan Berbasis Data dimulai dengan mengetahui kondisi masing-masing
berdasarkan data sebagai dasar perbaikan
Satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah login
Platform Rapor Pendidikan
Mengidentifikasi masalah berdasarkan data yang
ada di Platform Rapor Pendidikan
Melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan
proses pembelajaran
Menyusun kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan
dan anggaran sebagai upaya perbaikan
Perencanaan Daerah
Perencanaan Sekolah
Rakortekrenbang
(Ranwal RKPD)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah (RKAS)*
*) Sedang dianalisa mekanisme pemantauan dokumen ARKAS

46
Jadwal perencanaan pemerintah daerah dimulai dari perencanaan pembangunan daerah
sampai disahkannya APBD
Ranwal
RKPD
Rancangan RKPD
Rancangan Akhir
RKPD
Perkada RKPD
KUA
PPAS
RKA
SKPD
Rancangan
APBD
APBD
Rancangan
APBD
eRakortek
tingkat
provinsi eRakortek
tingkat
kab/kota RKPD adalah dokumen perencanaan
dimana daerah memasukkan sub
kegiatan sampai dengan Rancangan
akhir RKPD ditutup
Dinas dapat memasukkan detail kegiatan
dari sub kegiatan yang ada
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

47
Prinsip perencanaan dan penganggaran perlu mempertimbangkan dampak dan anggaran yang
diperlukan untuk implementasinya
Anggaran rendah Anggaran tinggi
Prioritas Utama
Sekunder
Buang Waktu Buang waktu dan anggaran
Rencanakan dan anggarkan terlebih dahulu kegiatan yang berdampak tinggi terhadap peningkatan mutu
pendidikan dengan anggaran rendah
Dampak
rendah
Dampak
tinggi

48
Selain dari dana transfer daerah, anggaran dapat bersumber dari dana lain
Dengan semangat kolaborasi, berikut adalah contoh sumber dana yang dapat dimanfaatkan
untuk mendukung kegiatan urusan pendidikan:
1. Pos anggaran lain dalam anggaran daerah. Contoh: dana operasional kepala daerah
2. Anggaran dinas lain. Contoh: Dinas sosial, kesehatan, perhubungan, kemendesa
3. Dana CSR organisasi swasta di bidang pendidikan
4. Bantuan pihak lain yang peduli dengan pendidikan

49
Perencanaan Program/Kegiatan
Berdasarkan Prioritas SPM dalam Upaya
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
1. Perumusan berikut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai
referensi pemenuhan minimal dalam memilih masalah, merumuskan
akar masalah dan menetapkan kegiatan yang akan dilakukan. Pemerintah
daerah memprioritaskan perumusan minimal ini untuk dipilih dalam
perencanaan daerah.
2. Jika suatu daerah pemenuhan SPM nya sudah tercapai dan mempunyai
kemampuan keuangan lebih, maka dapat menambahkan kegiatan/sub
kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah di luar yang ditetapkan
dalam pemenuhan minimal ini

50
Indikator Prioritas SPM
Kelompok Indikator Indikator Prioritas Wewenang
Kualitas Hasil Belajar
Kompetensi Literasi
Provinsi dan Kab/Kota
Kompetensi Numerasi
Iklim Lingkungan Belajar
Iklim Keamanan
Provinsi dan Kab/Kota
Iklim Kebinekaan
Iklim Inklusivitas
Kualitas Lulusan SMK
Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
Provinsi
Tingkat Kepuasan Dunia Kerja terhadap Lulusan SMK
Kualitas Layanan PAUD
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Min. B
Kab/Kota
Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV
Akses Angka Partisipasi Sekolah Provinsi dan Kab/Kota

51
Indikator SPM: Kompetensi Literasi dan Numerasi - Identifikasi dan Refleksi
Apakah tersedia
perlengkapan
pembelajaran?
Apakah sekolah
sudah kondusif
untuk melakukan
pembelajaran?
Apakah kualitas
proses
pembelajaran
sudah baik?
Apakah kualitas
pendidik dan
tenaga
kependidikan
sudah baik?
Mengapa kompetensi literasi dan numerasi masih rendah?
Apakah jumlah
pendidik dan
tenaga
kependidikan
sudah
terpenuhi?
Apakah
distribusi
pendidik dan
tenaga
kependidikan
sudah merata?

52
Kompetensi Literasi dan Numerasi - Benahi
1. Pendataan dan analisis kebutuhan PTK untuk
setiap satuan pendidikan
2. Pengadaan PTK sesuai dengan hasil pendataan
dan analisis kebutuhan
3. Penempatan PTK sesuai dengan hasil pendataan
dan analisis kebutuhan
Rencana Kerja Tahunan
Mengapa kompetensi literasi dan
numerasi masih rendah
Apakah jumlah pendidik
dan tenaga
kependidikan sudah
terpenuhi?
Perhitungan dan Pemetaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK) Satuan
Pendidikan
1. Pendataan dan analisis kelebihan dan
kekurangan jam mengajar pada setiap mata
pelajaran untuk setiap satuan pendidikan
2. Penempatan Pendidik dari Satuan Pendidikan
yang kelebihan jam mengajar pada mata
pelajaran tertentu ke Satuan Pendidikan yang
kekurangan jam
Refleksi Benahi Kegiatan
Apakah distribusi
pendidik dan tenaga
kependidikan sudah
merata?
Perhitungan dan Penataan
Pendistribusian Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
(PTK) Satuan Pendidikan

1. Sosialisasi dan promosi tentang keuntungan menjadi
guru penggerak serta fasilitasi pendidik dan pelatihan
guru penggerak bagi pendidik
2. Pemetaan kebutuhan kepala sekolah dengan cara
menghitung satuan pendidikan yang belum
mempunyai kepala sekolah dibandingkan dengan
jumlah guru penggerak dan pengangkatan guru
penggerak menjadi Kepala Sekolah
3. Peningkatan kualifikasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang dapat dilakukan melalui
pemberian beasiswa dalam peningkatan
kualifikasi/mendapatkan sertifikasi pendidik dan/atau
fasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan dalam rangka memenuhi kualifikasi dan
kompetensi yang dipersyaratkan.
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Apakah kualitas
pendidik dan tenaga
kependidikan sudah
baik?
53

1. Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan
mandiri dan/atau melihat video inspirasi di
Platform Merdeka Mengajar (PMM)
2. Memberikan dukungan finansial untuk mengikuti
pelatihan peningkatan kapasitas di luar Platform
Merdeka Mengajar
3. Menyelenggarakan pelatihan/ bimbingan teknis
untuk peningkatan kapasitas pengawas dan PTK
4. Pemberian beasiswa untuk pemenuhan kualifikasi
dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
yang belum S1
5. Pelaksanaan pelatihan / seminar / lokakarya
penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
untuk refleksi pembelajaran
Bimbingan Teknis,
Pelatihan,
dan/atau Magang/PKL
untuk Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
Apakah kualitas
pendidik dan tenaga
kependidikan sudah
baik?
54
Kegiatan

1. Identifikasi kebutuhan topik dan tema pelatihan TIK bagi
pendidik dan tenaga kependidikan dengan tujuan
pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan
2. Penyelenggaraan pelatihan TIK untuk pembelajaran dan
pengelolaan satuan pendidikan untuk pendidik dan tenaga
kependidikan.
Pembinaan Penggunaan
Teknologi, Informasi dan
Komunikasi (TIK) untuk
Pendidikan
Apakah kualitas proses
pembelajaran sudah
baik?
55
Fasilitasi Komunitas
Belajar Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
1. Penetapan SK Komunitas Belajar, termasuk di dalamnya
tujuan, kegiatan, linimasa pelaksanaan, susunan organisasi,
dsb terkait komunitas belajar
2. Melakukan pengawasan/monitoring atas komunitas belajar
yang telah dibentuk minimal 3 bulan sekali dan, atau kegiatan
lainnya yang relevan

1. Memberikan pelatihan terkait dengan
pengembangan konten digital
2. Menyediakan wadah bagi pendidik dan tenaga
kependidikan untuk bertukar pikiran dalam
mengembangkan konten digital melalui komunitas
belajar
3. Mendorong satuan pelaksana Program Sekolah
Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam
pengembangan konten digital kepada satuan
pendidikan lain
4. Mengadvokasi guru dalam mengunggah aksi
nyata (konten digital) pada Platform Merdeka
Mengajar (PMM)
Pengembangan
konten digital untuk
pendidikan
Apakah kualitas
proses pembelajaran
sudah baik?
56

1. Melakukan sosialisasi terkait dengan
aplikasi/platform bidang pendidikan seperti
platform Rapor Pendidikan, Platform Merdeka
Mengajar (PMM), SIPLah, dll
2. Memberikan pelatihan kepada pendidik dan
tenaga kependidikan dalam menggunakan
aplikasi di bidang pendidikan
3. Mendorong satuan pelaksana Program Sekolah
Penggerak untuk melakukan pengimbasan
dalam penggunaan aplikasi bidang pendidikan
kepada satuan pendidikan lain
Pelatihan
Penggunaan
Aplikasi Bidang
Pendidikan
Apakah kualitas
proses pembelajaran
sudah baik?
57

1. Identifikasi kebutuhan buku bacaan teks dan non teks
penunjang kemampuan literasi dan numerasi
2. Identifikasi target atau sasaran pemberian buku bacaan
3. Pengadaan buku bacaan teks dan non teks penunjang
kemampuan literasi dan numerasi
Pengadaan buku teks dan
non teks bagi peserta
didik
Apakah tersedia
perlengkapan
pembelajaran?
58
Pengadaan Alat Praktik
dan Peraga Peserta Didik
Melakukan
pendataan sekolah
yang belum memiliki
peralatan TIK
Diusulkan untuk
menerima DAK Fisik
Pemerintah daerah
mengalokasikan dana
dalam APBD
dan/atau

59
Indikator SPM: Kualitas Lingkungan Belajar: Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan, Iklim
Inklusivitas - Identifikasi dan Refleksi
Mengapa kualitas lingkungan belajar belum kondusif?
Apakah satuan
pendidikan aman dari
perundungan, kekerasan
seksual, dan hukuman
fisik?
Apakah satuan
pendidikan
mempromosikan
toleransi antar peserta
didik dan warga sekolah?
Apakah satuan
pendidikan
mengakomodasi
kebutuhan peserta didik
yang beragam?

1. Regulasi Tingkat Daerah
Melakukan pengembangan regulasi dan
program terkait pencegahan perundungan,
kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik,
serta pembinaan dalam pendidikan kesehatan
(kesehatan psikis, fisik, dan pola hidup sehat).
1. Pemda mendorong satuan pendidikan dalam
identifikasi tata tertib, penyusunan dan
pengembangan tata tertib, serta
pengembangan program yang berkaitan dengan
pencegahan perundungan, kekerasan seksual,
narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam
pendidikan kesehatan (kesehatan psikis, fisik,
dan pola hidup sehat).
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah
Apakah satuan
pendidikan aman
dari perundungan,
kekerasan seksual,
dan hukuman fisik?
60
Iklim Keamanan - Benahi
Mengapa masih terdapat kasus perundungan,
kekerasan seksual, dan hukuman fisik di satuan
pendidikan

1. Sosialisasi, bimbingan teknis atau workshop
tentang konsep perundungan dan kekerasan untuk
meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang
perundungan dan pencegahannya, termasuk
kesehatan psikis, fisik, dan gaya hidup sehat
2. Melakukan kampanye anti perundungan dan
kekerasan agar tercipta kesadaran tentang
pentingnya pencegahan perundungan dan
kekerasan.
3. Mengidentifikasi satuan pendidikan yang rawan
terjadi tindak perundungan dan kekerasan
4. Melakukan pendampingan pada satuan pendidikan
di atas, dapat dilakukan dengan mengacu pada
program roots
5. Mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler.
Pemberian layanan
pendampingan bagi
satuan pendidikan
untuk pencegahan
perundungan dan
kekerasan
Apakah satuan
pendidikan aman
dari perundungan,
kekerasan seksual,
dan hukuman fisik?
61
pendidikan

Solusi Platform Merdeka Mengajar (PMM)
1.Meningkatkan kapasitas guru melalui
pemanfaatan PMM
2.Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan
mandiri di PMM
3.Mendorong guru untuk melihat video inspirasi di
PMM
Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas
PTK terkait pencegahan
dan penanganan
perundungan, kekerasan
seksual, narkoba,
hukuman fisik, serta
pembinaan dalam rangka
pendidikan kesehatan
Apakah satuan
pendidikan aman
dari perundungan,
kekerasan seksual,
dan hukuman fisik?
62
1.Dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan
peningkatan kapasitas diluar PMM (bootcamp,
seminar, dan lainnya)
2.Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan
kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan

Sosialisasi, bimbingan teknis, atau workshop tentang
konsep intoleransi untuk meningkatkan pemahaman
warga sekolah tentang intoleransi dan pencegahannya.
Pemberian layanan
pendampingan bagi
satuan pendidikan
untuk pencegahan
perundungan,
kekerasan, dan
intoleransi
Apakah satuan
pendidikan
mempromosikan
toleransi antar
peserta didik dan
warga sekolah?
63
Iklim Kebinekaan - Benahi
Mengapa masih ditemukan adanya perbedaan
perlakuan/intoleransi di satuan pendidikan?
1. Mengidentifikasi satuan pendidikan yang rawan
terjadi tindak perundungan, kekerasan, dan
intoleransi.
2. Melakukan pendampingan pada satuan
pendidikan tersebut di atas, dapat dilakukan
dengan mengacu pada program roots.
3. Melakukan kampanye anti perundungan,
kekerasan, dan intoleransi agar tercipta kesadaran
tentang pentingnya pencegahan perundungan,
kekerasan dan intoleransi.

Solusi Platform Merdeka Mengajar (PMM)
1. Meningkatkan kapasitas guru melalui
pemanfaatan PMM
2. Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan
mandiri di PMM
3. Mendorong guru untuk melihat video inspirasi di
PMM
4. Dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan
peningkatan kapasitas diluar PMM (bootcamp,
seminar, dan lainnya)
Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Bidang Pendidikan
Apakah satuan
pendidikan
mengakomodasi
kebutuhan peserta
didik yang beragam?
64
Iklim Inklusivitas - Benahi
Mengapa belum semua peserta didik
terakomodasi kebutuhan pembelajarannya?
Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan
kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan

65
Indikator SPM: Kualitas Lulusan SMK - Identifikasi dan Refleksi
Apakah tata
kelola SMK (LSP,
BKK, Teaching
Factory) sudah
optimal?
Apakah sudah
ada sertifikasi
kompetensi
PTK dan
peserta didik?
Apakah fasilitas
peningkatan
kompetensi
lulusan SMK
tersedia?
Mengapa kualitas lulusan SMK belum optimal?
Apakah
tersedia data
keterserapan
lulusan?
Apakah sudah
ada kemitraan
antara SMK
dengan dunia
kerja?

Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan
tracer study
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi
dan Evaluasi Layanan di Bidang
Pendidikan
Apakah tersedia data
keterserapan
lulusan?
66
Kualitas Lulusan SMK - Benahi
Refleksi
Mengapa kualitas lulusan SMK belum
optimal?
1. SMK melaksanakan Link and Match
dengan DUDI
2. Melaksanakan Job Matching dan job fair
Apakah sudah ada
kemitraan antara
SMK dengan dunia
kerja?
Pembinaan kelembagaan dan
manajemen SMK Manajemen Bursa Kerja Khusus (BKK)
Magang/PKL untuk peningkatan
Kapasitas Bidang Pendidikan
Pembinaan kelembagaan dan
manajemen SMK
1. Magang guru di industri
2. Mendatangkan Guru Tamu dari Industri
Benahi Kegiatan

Pembinaan talenta kompetensi keahlian
melalui lomba LKS, FLS2N, KOSN
Pembinaan Minat, Bakat, dan
Kreativitas siswa
Apakah fasilitas
peningkatan
kompetensi lulusan
SMK tersedia?
67
1.Upskilling dan reskilling PTK
2.Magang PTK di industri
Magang/PKL untuk peningkatan
Kapasitas Magang siswa di Industri
Rehabilitasi Ruang Praktik
Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Rehabilitasi/Renovasi/Revitalisasi ruang
praktik sesuai standar industri
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peralatan praktik sesuai kompetensi keahlian
optimal?

1. Pendataan siswa yang belum tersertifikasi
2. Melaksanakan uji sertifikasi berstandar
BNSP
Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik
Apakah sudah ada
sertifikasi
kompetensi PTK dan
peserta didik?
68
Melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
Sertifikasi kompetensi Pendidik
Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen SMK Pendirian LSP P1 SMK
optimal?

Berapa banyak anak
yang ingin mengikuti
PAUD tetapi berasal
dari keluarga miskin?
Apakah daya tampung
yang disediakan telah
memadai?
Apakah daftar anak
usia 5-6 tahun yang
tidak bersekolah
tersedia?
Ada berapa jumlah anak usia 5-6 tahun
yang tidak bersekolah?
69
Indikator SPM: Angka Partisipasi Sekolah PAUD - Identifikasi dan Refleksi
Mengapa APS belum 100%?

1. Melakukan pendataan anak usia dini yang
tidak bersekolah
2. Mendorong satuan pendidikan di daerahnya
untuk mendapatkan izin menyelenggarakan
pendidikan
Koordinasi,
Perencanaan, Supervisi
dan Evaluasi Layanan di
Bidang Pendidikan
Apakah daftar anak
usia 5-6 tahun yang
tidak bersekolah
tersedia?
70
Angka Partisipasi Sekolah PAUD - Benahi
1. Supervisi/pendampingan kepada satuan
pendidikan melalui workshop teknis
pemutakhiran Dapodik, minimal 2 (dua) kali
setahun.
2. Verifikasi dan validasi Dapodik dari satuan
pendidikan yang sesuai dengan kondisi terkini.

1. Membuat analisis kebutuhan penambahan unit sekolah
baru pada daerah yang membutuhkan.
2. Survei Kelayakan lokasi calon pembangunan unit sekolah
baru.
3. Melakukan pembangunan unit kelas baru (termasuk
perlengkapan/mebel sesuai standar sarpras) di
daerah/lokasi yang telah ditetapkan, baik secara
swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Pembangunan USB (Unit
Sekolah Baru)
Apakah daya tampung
memadai?
71
1. Melakukan pendataan kebutuhan penambahan ruang
kelas pada satuan pendidikan yang membutuhkan.
2. Melakukan pembangunan ruang kelas baru (termasuk
perlengkapan/mebel sesuai standar sarpras) pada satuan
pendidikan yang telah ditetapkan
Pembangunan Ruang
Kelas Baru

1. Melakukan identifikasi tingkat kerusakan pada
gedung/ruang kelas/ruang guru pada satuan PAUD.
2. Memberikan bantuan berupa anggaran dan/atau SDM
untuk melakukan rehabilitasi gedung/ruang
kelas/ruang guru kondisi rusak sedang/berat pada
satuan PAUD sesuai dengan NPK PAUD Berkualitas
serta ketentuan lain yang berlaku.
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru PAUD
Apakah daya tampung
memadai?
72
Mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan hasil
pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan
pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai rasio
guru dengan rombel dan kewenangannya)
Penyediaan Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan PAUD

1. Identifikasi peserta didik yang menjadi sasaran penerima
perlengkapan penunjang pembelajaran
2. Penyusunan pedoman pemberian perlengkapan
penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang
menjadi sasaran
3. Pengadaan dan penyaluran perlengkapan penunjang
pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Pengadaan
Perlengkapan Peserta
Didik
Berapa banyak anak
yang ingin mengikuti
PAUD tetapi berasal
dari keluarga
miskin?
73
1. Pendataan peserta didik penerima biaya pendidikan dari
keluarga tidak mampu.
2. Penyusunan pedoman pemberian biaya pendidikan
kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.
3. Menyalurkan biaya pendidikan kepada peserta didik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Penyediaan Biaya
Personil Peserta Didik
PAUD

Apakah ada
keterbatasan akses ke
layanan pendidikan
tinggi?
Bagaimana kualitas
sumber daya manusia
yang ada di satuan
PAUD?
Apakah kondisi kualitas
lingkungan belajar
satuan PAUD sudah
memadai?
Apakah satuan PAUD
sudah mengerti
tentang kualitas
layanan PAUD?
74
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini - Identifikasi dan Refleksi
Mengapa jumlah satuan PAUD minimal
akreditasi B masih rendah?
Mengapa jumlah guru PAUD
S1/D-IV masih rendah?

1. Pendampingan konsultatif maupun pendampingan
sesuai kebutuhan PAUD dalam hal kelembagaan dan
manajemen untuk mencapai PAUD Berkualitas.
2. Pendampingan teknis dan pelaksanaan kegiatan
dalam hal kelembagaan dan manajemen untuk
mencapai PAUD Berkualitas
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen PAUD
Apakah satuan PAUD
sudah mengerti
tentang kualitas
layanan PAUD?
75
Jumlah satuan PAUD minimal akreditasi B
masih rendah - Benahi
1. Sosialisasi penguatan evaluasi sistem pendidikan
anak usia dini untuk penyelenggaraan PAUD
berkualitas
2. Advokasi satuan pendidikan dalam menyusun
perencanaan berdasarkan indikator PAUD berkualitas
Sosialisasi dan Advokasi
Kebijakan Bidang
Pendidikan

1. Pemberdayaan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah,
dan pengawas/penilik sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut.
2. Memberikan referensi rencana kegiatan belajar yang bisa dilakukan di
komunitas belajar melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan
Website PAUDPEDIA
Fasilitasi Komunitas Belajar
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Apakah kondisi
kualitas lingkungan
belajar satuan PAUD
sudah memadai?
76
1. Melakukan identifikasi tingkat kerusakan pada sarana, prasarana dan
utilitas PAUD yang ada pada satuan.
2. Memberikan bantuan berupa anggaran dan/atau SDM rehabilitasi
sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang sesuai dengan NPK PAUD
Berkualitas
Rehabilitasi Sedang/Berat
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
PAUD
Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa PAUD
1. Melakukan identifikasi alat praktik dan peraga yang belum dimiliki
satuan
2. Memberikan bantuan berupa anggaran dan/atau SDM kepada satuan
PAUD untuk menyediakan alat praktik dan peraga untuk siswa PAUD di
satuannya yang sesuai dengan NPK PAUD berkualitas

1. Fasilitasi pelatihan/ seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah
dan guru dalam proses pembelajaran
2. Fasilitasi peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru dalam mengakses
aplikasi bidang pendidikan
Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Bidang Pendidikan
Bagaimana kualitas
sumber daya manusia
yang ada di satuan
PAUD?
77
1. Memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital
2. Menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk bertukar
pikiran dalam mengembangkan konten digital melalui komunitas belajar
3. Mengadvokasi guru dalam mengunggah aksi nyata (konten digital) pada
Platform Merdeka Mengajar (PMM)
Pengembangan konten
digital untuk pendidikan
Pelatihan Penggunaan
Aplikasi Bidang Pendidikan
1. Melakukan sosialisasi terkait dengan aplikasi/platform bidang pendidikan
seperti platform Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar (PMM),
SIPLah, dll.
2. Memberikan pelatihan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam
menggunakan aplikasi di bidang pendidikan.
3. Mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan
pengimbasan dalam penggunaan aplikasi bidang pendidikan kepada satuan
pendidikan lain

● Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan
bagi pendidik PAUD untuk mendapatkan sertifikasi
pendidik.
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan PAUD
Apakah ada
keterbatasan akses ke
layanan pendidikan
tinggi?
78
Jumlah Guru PAUD S1/D IV
masih rendah- Benahi
Mengapa guru PAUD S1/D-IV
masih rendah?
● Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan
dalam peningkatan kualifikasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan.
● Fasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD dalam rangka memenuhi
kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan

Apakah karena isu
sosial budaya atau
adat istiadat?
Apakah anak usia
tertentu tersebut
tidak bersekolah
karena terkendala
biaya?
Apakah jumlah
ruang kelas
dan/atau sekolah
sudah mencukupi?
Siapa saja anak usia sekolah yang tidak
bersekolah?
79
Indikator SPM: Angka Partisipasi Sekolah Dasmen - Identifikasi dan Refleksi

80
Siapa saja anak
usia sekolah
yang tidak
bersekolah?
Pendataan
warga negara
yang tidak
bersekolah
1. Sensus
2. Koordinasi dan bekerjasama dengan
dinas terkait
3. Kerjasama dengan kepala desa atau
kecamatan untuk melakukan
pendataan ATS di daerahnya
4. Analisis data sekunder
Angka Partisipasi Sekolah Dasmen - Benahi

81
Pembangunan USB
(Unit Sekolah Baru)
1. Membuat analisis kebutuhan penambahan USB pada
daerah yang membutuhkan.
2. Survei kelayakan lokasi calon pembangunan USB.
3. Melakukan pembangunan unit kelas baru di daerah/lokasi
yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun
kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apakah jumlah
ruang kelas
dan/atau sekolah
sudah
mencukupi?
Pembangunan Ruang
Kelas Baru
1. Pendataan kebutuhan penambahan ruang kelas pada
satuan pendidikan yang membutuhkan.
2. Melakukan pembangunan ruang kelas baru pada satuan
pendidikan yang telah ditetapkan, baik secara swakelola
maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembangunan Ruang
Kelas Baru
1. Pendataan kebutuhan rehabilitasi ruang kelas pada
satuan pendidikan yang membutuhkan yang dilakukan
berdasarkan jumlah ruang kelas kondisi rusak sedang/berat
yang telah diinputkan dalam Dapodik.
2. Melakukan rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak
sedang/berat pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

82
Apakah anak usia tertentu
tersebut tidak bersekolah
karena terkendala biaya?
Refleksi
Penyediaan Biaya Personil
Peserta Didik PAUD/Sekolah
Dasar/ Sekolah Menengah
Pertama/Nonformal/
Kesetaraan/Sekolah
Menengah Atas/Kejuruan/
Pendidikan Khusus
Benahi
1.Pendataan peserta didik
penerima biaya pendidikan
dari keluarga tidak mampu.
2.Penyusunan pedoman
pemberian biaya
pendidikan kepada peserta
didik dari keluarga tidak
mampu.
3.Menyalurkan biaya
pendidikan kepada peserta
didik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Kegiatan

83
Hasil tahapan Identifikasi, Refleksi, dan Benahi dapat dituangkan dalam dokumen
perencanaan
● Setiap provinsi dan kab/kota dapat memilih rumusan identifikasi, refleksi, dan benahi yang beragam sesuai dengan
capaian rapor pendidikan masing masing dan kondisi kondisi lainnya seperti sumberdaya dan lain-lain
● Setiap provinsi dan kab/kota diharapkan mempunyai ide-ide program inovatif namun masuk akal untuk dapat
dijalankan di daerah masing masing
● Kolaborasi antar pihak dalam satu provinsi dan kab/kota menjadi nilai utama dalam proses perencanaan berbasis data
● Tata cara perumusan dalam perencanaan satu provinsi dan kab/kota dapat menjadi pembelajaran bagi provinsi dan
kab/kota lain.
● Menyusun kegiatan yang akan dilakukan UPT agar program dapat diimplementasikan
● Menentukan penanggung jawab pelaksana (PIC) kegiatan dari tiap PIC dan tenggat waktu
No Identifikasi Refleksi Benahi Kegiatan PIC Tenggat
Waktu
Masalah Akar Masalah Program Kegiatan Detail

84
No Identifikasi Refleksi Benahi Kegiatan PIC Tenggat Waktu
1 A.1. Kemampuan
literasi masih rendah
(1,2; merah)
D.2. Kemampuan guru
melakukan refleksi
masih rendah (32;
merah)
D.3. Kepemimpinan
instruksional belum
baik (45; kuning)
1. Mendorong adanya
komunitas belajar di
sekolah dan daerah
untuk meningkatkan
budaya refleksi guru
dan peningkatan
kualitas kepala
sekolah
2. Pelatihan guru dan
kepala sekolah
dengan
memaksimalkan PMM
(terutama terkait
refleksi guru dan
kualitas kepala
sekolah)
1. Identifikasi sekolah yang
belum mengaktifkan kombel
2. Identifikasi alasan mengapa
kombel belum ada/aktif
3. Persiapan acara
sosialisasi/kampanye manfaat
kombel bagi sekolah
4. Identifikasi kepsek yang aktif
melakukan kombel untuk
diminta berbagi praktik baik
dalam acara sosialisasi /
kampanye
5. Pelaksanaan acara
sosialisasi/kampanye
Semua Kabid
Semua Kabid
Sekdis, BPMP,
BGP, MKKS
Kabid PTK
Sekdis
Nov 2022
Des 2022
Jan 2023
Jan 2023
Feb 2023
Contoh hasil Identifikasi, Refleksi, dan Benahi

85
Contoh hasil Identifikasi, Refleksi, dan Benahi
No Identifikasi Refleksi Benahi Kegiatan PIC Tenggat
Waktu
2 D.4.. Indeks
keamanan sekolah
masih rendah (30%,
merah)
D.4.3 Perundungan
masih tinggi (merah)
1. Program kampanye
anti perundungan
untuk seluruh sekolah
2. Memastikan adanya
mekanisme
pelaporan
perundungan di
sekolah dan daerah
1. Identifikasi sekolah dengan
perundungan tinggi
2. Observasi secara acak ke sekolah
dengan perundungan tinggi
3. Membuat materi kajian hasil
observasi
4. Kerjasama dengan tokoh
masyarakat dan organisasi non
pemerintah untuk membuat
program kampanye anti
perundungan
5. Pelatihan pada guru dan kepsek
tentang mekanisme pencegahan
dan tindak lanjut kasus
perundungan di sekolah
Seluruh Kabid
Seluruh
Kabid, BPMP,
BGP
Kabid PTK,
BGP
Nov 2022
Nov 2022
Des 2022
Feb 2023
Mar 2023

86
Seluruh kegiatan dan anggaran dimasukkan dalam ke dalam format RKA SKPD dalam
aplikasi SIPD
No Urusan Kinerja Urusan Indikator Kinerja Urusan Satuan
Target Nasional Capaian
Daerah
Target Daerah
2022 2023 2022 2023
1.01 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN
Terpenuhinya
kebutuhan dasar
SPM bidang
pendidikan
Jumlah Warga Negara Usia 16-
18 tahun yang berpartisipasi
dalam Pendidikan Menengah
% 100 76.28 84.78 85.12
Dukungan Sub Kegiatan Berdasarkan Prioritas
Daerah
Catatan
Daerah
Catatan K/L Catatan
Bangda
Catatan
Bappenas
Kesepakatan
Pembahasan
Kesepakatan
Rencana Target
Daerah
Sub Kegiatan Kinerja Indikator Target Satuan Pagu
1.01.02.1.03.02-
Penambahan Ruang Kelas
Sekolah
Ruang Kelas Sekolah
Bertambah
Jumlah Ruang Kelas Sekolah
yang Bertambah
6 ruang 1.277.304.000,00
Peta indikator prioritas SPM dengan sub kegiatan terdapat pada lampiran 3 dan 4 materi ini, atau dalam surat MM

87
Bab 4:
Monitoring dan Evaluasi
Memahami bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
01

88
Tahapan
Tujuan
Tahapan:
● Mengunduh data realisasi kegiatan dan anggaran
dari platform RKA SKPD atau bentuk lan
● Melakukan review ketercapaian pelaksanaan
kegiatan dan serapan anggaran
● Merumuskan rekomendasi perbaikan
Tahapan:
● Membuat perbandingan berbagai perubahan yang
diperkirakan merupakan hasil dari kegiatan yang
telah dilaksanakan
● Membuat dokumentasi perubahan dan bentuk
foto/video atau bentuk lainnya
Tahapan:
● Membuat perbandingan capaian
profil pendidikan dari tahun ke tahun
● Memberikan catatan terkait
perbandingan data baik yang
meningkat, menurun, atau tetap
● Merumuskan rekomendasi atas
temuan evaluasi
Lembar Monev 1
Evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan
kegiatan dan anggaran
Lembar Monev 2
Pencatatan dan dokumentasi perubahan
Lembar Monev 3
Evaluasi capaian mutu
Kesesuaian antara rencana kerja dan
pelaksanaan
Identifikasi Hasil Peningkatan Mutu
Foto, video,
catatan perubahan
Analisis
Data
RKA SKPD
Hasil observasi
dan pengamatan
Platform
Rapor
Pendidikan
Bukti-bukti Perubahan
Lbr
Kerja
Dokumen
Terdapat 3 bentuk Monitoring dan Evaluasi

89
Monev 1: Kegiatan dan pembelanjaan yang telah dilaksanakan diupdate
dalam RKA SKPD
Aktivitas PIC
Pelaksanaan
Kegiatan
Budget Realisasi
Review
Kegiatan
Rekomendasi
ke depan
1. Perhitungan dan
pemetaan kecukupan
guru
Kadis, kabid PTK 12 Feb 2022 50,000,000 40,000,000 Terdapat 1
kota belum
didata
Melanjutkan
pemetaan
2. Pengajuan formasi
guru ASN
Kadis, Kabid PTK 2 Mar 2022 150,000,000 150,000,000 Sesuai
rencana
DIlakukan
berkala
3. Distribusi guru Kepala daerah,
Kadis
15 Jul 2022 50,000,000 40,000,000 Terdapat 2
orang guru
yang belum
rotasi
Melanjutkan
rotasi
Berikut contoh rencana kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dan distribusi guru

90
Monev 2: Pencatatan Perubahan
Sebelum Sesudah
1. Pelatihan guru masih sedikit jumlahnya
2. Belum ada program khusus terkait peningkatan litarasi
dan numerasi di daerah
1. Jumlah pelatihan guru meningkat drastis terutama terkait literasi,
numerasi, dan karakter
2. Terdapat beberapa program inovatif untuk peningkatan literasi
dan numerasi bagi guru.
Unggah dokumentasi: Unggah dokumentasi:

91
Monev 3: Perbandingan capaian Profil Pendidikan
Hasil analisis:
1.Peningkatan kemampuan
numerasi disebabkan oleh
kegiatan tambahan pelajaran.
2.Peningkatan karakter siswa
disebabkan beragam kegiatan
baru terkait kedisiplinan, kerja
tim, dan ruang inovasi yang
diberikan lebih luas bagi siswa.
No Indikator 2021 2022 Delta 20..
A.1 Kemampuan Literasi 1.7 1.7 -
A.2 Kemampuan Numerasi 1.7 1.8 +0.1
A.3 Karakter 1.8 1.9 +0.1
No Indikator 2021 2022 Delta 20..
A.1.1 Kemampuan memahami bacaan informasional (non-fiksi) 89.0 89.0 -
A.1.2 Kemampuan memahami bacaan fiksi 88.0 75.0 -13.0
A.2.1 Domain bilangan 98.0 98.0 -
A.2.2 Aljabar 14.0 30.0 +16.0
A.2.3 Geometri 48.0 60.0 +12.0
A.2.4 Data dan ketidakpastian 53.0 45.0 -12.0
A.3.1
Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan YME, dan Berakhlak
Mulia
59.0 59.0 -
A.3.2 Gotong royong 48.0 48.0 -
A.3.4 Kreativitas 19.0 40.0 +21.0

92
Perencanaan Berbasis Data membantu pemerintah daerah dalam
peningkatan mutu layanan pendidikan
03
04
01 Pemerintah daerah merencanakan, menganggarkan kegiatan yang dapat
memenuhi SPM
Alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar (output).
Pemerintah daerah dapat memonitor dan mengevaluasi secara
berkesinambungan program kegiatan yang berdampak
Pencapaian pemenuhan SPM dan target indikator lain terukur dan terlihat
trend peningkatannya dari tahun ke tahun
02 Pemerintah daerah dapat menyusun target dan rencana jangka menengah
berdasarkan indikator prioritas SPM dan capaiannya

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
TERIMA KASIH
93

PowerPoint Presentation.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PowerPoint Presentation.pdf

Similar to PowerPoint Presentation.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PowerPoint Presentation.pdf