Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Tata-Laksana-Penilaian-Amdal-Sasongko.pptx
Similar to Tata-Laksana-Penilaian-Amdal-Sasongko.pptx (20)
Tata-Laksana-Penilaian-Amdal-Sasongko.pptx
- 1. Dr. Dwi P. Sasongko, M.Si. Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro PELATIHAN DASAR-DASAR AMDAL Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) 24 – 28 Januari 2022 TATA LAKSANA PENILAIAN AMDAL
- 2. DOKUMEN AMDAL (Pasal 26 PP 22/2021) FORMULIR KERANGKA ACUAN ANDAL RKL-RPL Informasi Umum Pelingkupan Metode Studi Deskipsi Kegiatan Rona Lingkungan Hidup Awal Prakiraan Dampak Penting Evaluasi Secara Holistik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
- 3. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan didasarkan pada Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Pasal 57 dan Pasal 79 PP 22/2021)
- 4. Contoh Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Lampiran I PP 5/2021 PP22/2021 Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan sama dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL
- 6. Pengajuan Pemeriksaan Formulir KA Pemeriksaan Formulir KA Pengisian Formulir Kerangka Acuan Penyusunan ANDAL, RKL-RPL Pengumumandan Konsultasi Publik Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Penanggungjawab Usahadan/atauKegiatan Tim Uji Kelayakan (TUK) Menteri,Gubernur,atau Bupati/Walikota Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Sesuai Mekanisme PP 22 Tahun 2021) Penerbitan Berita Acara Kesepakatan Formulir KA Penilaian Administrasi ANDAL & RKL-RPL Penilaian Substansi ANDAL dan RKL- RPL RekomendasiTUK SPT dari Pengumuman = 10 hari Kerja PemeriksaanFormulir KerangkaAcuan 10 hari kerja (semenjak Formulir KA diterima secara lengkap) PenilaianANDAL danRKL-RPL 50 hari kerja, (termasuk perbaikan dokumen) 10 hari kerja Surat Keputusan Perizinan Berusaha 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11a Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 11b SKKL sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha Pengajuan Penilaian ANDAL dan RKL- RPL 7 PersetujuanLingkungan Dikembalikan untuk diperbaiki, dalam hal diperlukan perbaikan
- 7. PEMERIKSAAN FORMULIR KERANGKA ACUAN Ketidaksetujuan Formulir Kerangka Acuan Pengisian Formulir KA oleh Penanggungjawab Pemeriksaan Berkas Kelengkapan: Kesesuaian Format Form KA Sekretariat Tim Uji Kelayakan Pemeriksaan Formulir KA Persetujuan Formulir Kerangka Acuan Berita Acara Kesepakatan disetujui ditolak Rapat Teknis Tim Uji Kelayakan Dapat dibantu oleh Penyusun Amdal Bersertifikat Berita Acara
- 8. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS FORMULIR KERANGKA ACUAN No. Muatan Formulir Kerangka Acuan Ada Tidak Ada Keterangan 1 Tabel Informasi Umum berupa: a. Nama Usaha dan/atau Kegiatan a. Nama dan Jabatan Penanggungjawab a. Penyusun Amdal a. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan a. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan a. Hasil Pelibatan Masyarakat 2 Tabel Pelingkupan memuat informasi: a. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Lingkungan a. Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan a. Komponen rona lingkungan terkena dampak a. Dampak potensial a. Evaluasi dampak potensial a. Dampak Penting hipotetik a. Batas wilayah studi, yang meliputi: - Batas proyek - Batas ekologis - Batas sosial - Batas administrasi a. Batas waktu kajian 3 Tabel Metode Studi: a. Metode pengumpulan dan analisis data a. Metode prakiraan Dampak Penting yang akan digunakan a. Metode evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan Dalam pemeriksaan kelengkapan berkas, BELUM dibutuhkan kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah
- 9. KESEPAKATAN HASIL PEMERIKSAAN FORMULIR KERANGKA ACUAN FORMULIR KA DISETUJUI Kesepakatan BWS Kesepakatan Batas Waktu Kajian Kesepakatan Metode Studi Lama penyusunan Andal dan RKL-RPL (sesuai kategori Amdal) Kesepakatan DPH
- 10. • Kesepakatan Dampak Penting Hipotetik • Kesepakatan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian • Kesepakatan Metode Studi; dan • Lama Waktu Penyusunan Andal dan RKL-RPL Kategori A paling lama 180 hari, kategori B paling lama 120 hari dan kategori C paling lama 60 hari. BERITA ACARA KESEPAKATAN FORMULIR KERANGKA ACUAN
- 11. Dokumen Amdal Berkualitas Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Sumber Daya Penyusun Tim Uji Kelayakan Kompleksitas Kegiatan Kondisi Lingkungan Tapak Dan Sekitarnya Faktor Eksternal Lainnya PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL Uji Tahap Proyek • Lokasi kegiatan sesuai dengan RTRW • Andal dan RKL-RPL pada tahap perencanaan • Sudah memiliki DED/belum Uji Kualitas Dokumen • Uji konsistensi • Uji keharusan • Uji relevansi • Uji kedalaman Persetujuan Teknis • Sudah dimiliki saat mengajukan penilaian Andal dan RKL-RPL Tim Uji Kelayakan
- 12. Kriteria dan Jenjang Uji UJI ADMINISTRASI UJI TAHAP PROYEK UJI MUTU/KUALITAS DOKUMEN KONSISTENSI KEHARUSAN RELEVANSI Sumber : Adiwibowo, 2002 KEDALAMAN
- 13. PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SK Tidak Layak oleh Menteri/ Gubernur /Bupati/ Walikota Andal dan RKL- RPL oleh Penanggung- jawab kegiatan - Kesesuaian lokasi dengan RTRW - Persetujuan awal pemerintah (keg Pemerintah) - Pertek - Keabsahan LPJP - Hasil konsultasi publik - Sistematika penyusunan Andal dan RKL-RPL Sekretariat Tim Uji Kelayakan REKOMENDASI HASIL PENILAIAN AKHIR DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL SKKL oleh Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota LAYAK TIDAK LAYAK lengkap Penilaian Administrasi PENILAIAN SUBSTANSI Rapat Tim Uji Kelayakan Tidak lengkap Penilaian hasil perbaikan oleh TUK Penilaian Mandiri oleh Tim Uji Kelayakan (TUK) Berita Acara Sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan PROSES PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL berikut perbaikan paling lama 50 hari kerja sejak dinyatakan lengkap Administrasi
- 14. UJI ADMINISTRASI ANDAL DAN RKL-RPL No. Kelengkapan Administrasi Ada Tidak Ada Keterangan 1. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana Tata Ruang 2. Persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana usaha dan/atu kegiatan oleh Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan 3. Persetujuan Teknis terkait rencana usaha dan/atau kegiatan (pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas) 4. Keabsahan tanda bukti sertifikasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL dilaukan oleh LPJP Amdal 5. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal 6. Hasil konsultasi publik 7. Permohonan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL a. Draft dokumen Andal b. Draft dokumen RKL-RPL 8. Dokumen Andal a. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan. a. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses, dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak. a. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. a. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak mempengaruhi kelengkapan administrasi) a. Muatan Andal sudah sesuai dengan pedoman penyusunan. 1) Pendahuluan; 2) Deskrispi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta alternatifnya 3) Deskripsi rona lingkungan hidup rinci; 4) Hasil dan Evaluasi Pelibatan Masyarakat 5) Penetapan Dampak Penting Hipotetik (DPH), Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian 6) Prakiraan dampak penting dan Penentusan Sifat Penting Dampak; 7) Evaluasi secara holistrik terhadap dampak lingkungan; 8) Daftar pustaka; dan 9) Lampiran
- 15. No. Kelengkapan Administrasi Ada Tidak Ada Keterangan 3. Dokumen RKL-RPL a. Muatan RKL-RPL sudah sesuai pedoman penyusunan. 1) Pendahuluan; 2) Rencana pengelolaan lingkungan hidup; 3) Rencana pemantauan lingkungan hidup 4) Pernyataan dan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL; 5) Daftar pustaka; dan 6) Lampiran a. Matriks atau Tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen: 1) Dampak lingkungan; 2) Sumber dampak; 3) Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup; 4) Bentuk pengelolaan lingkungan hidup; 5) Lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 6) Periode pengelolaan lingkungan hidup;dan 7) Institusi pengelolaan lingkungan hidup; a. Peta pengelolaan lingkungan hidup a. Matriks atau Tabel Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen: 1) Dampak yang dipantau 2) Bentuk pemantauan lingkungan hidup 3) Institusi pemantau lingkungan hidup a. Peta pemantauan lingkungan hidup UJI ADMINISTRASI ANDAL DAN RKL-RPL
- 16. PENILAIAN SUBSTANSI ANDAL DAN RKL-RPL UJI TAHAP PROYEK No. Kelengkapan Administrasi Ya Tidak Keterangan 1. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang 2. Dokumen Andal dan RKL-RPL yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan masih dalam tahap perencanaan. Catatan: Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen Andal, dan dokumen RKL-RPL telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka pengajuan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL wajib ditolak oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
- 17. PENILAIAN SUBSTANSI ANDAL DAN RKL-RPL UJI KUALITAS DOKUMEN •Uji konsistensi •Uji keharusan •Uji kedalaman •Uji relevansi Uji konsistensi •Konsistensi antara DPH dari hasil pelingkupan dengan metode studi •Konsistensi antara DPH dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal, prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak., evaluasi secara holistik serta RKL-RPL •Konsistensi Dampak lingkungan yang tertera di Form KA, Andal dan RKL-RPL
- 18. PENILAIAN SUBSTANSI ANDAL DAN RKL-RPL UJI KUALITAS DOKUMEN •Uji konsistensi •Uji keharusan •Uji kedalaman •Uji relevansi Uji keharusan •Proses pelingkupan, dengan hasil: DPH, Batas Wilayah Studi, Batas Waktu Kajain, Metode Studi •Dampak penting: prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting dampak •Evaluasi holistik: penentukan kelayakan LH •Dampak yang dikelola dan dipantau serta RKL- RPL dampak
- 19. PENILAIAN SUBSTANSI ANDAL DAN RKL-RPL UJI KUALITAS DOKUMEN •Uji konsistensi •Uji keharusan •Uji kedalaman •Uji relevansi Uji kedalaman Perumusan hasil studi Andal dan RKL-RPL dilakukan menggunakan data dan metodologi serta sesuai kaidah ilmiah: • Memastikan data rona lingkungan hidup telah diambil dan didapatkan sesuai metodoogi yang disetujui dalam form KA • Memastikan prakiraan besaran dampak dapat menggambarkan perubahan kualitas lingkungan • Memastikan evaluasi holistik menggunakan metodooi yang disetujui dalam form KA, dapat mengevaluasi keterkaitan pengaruh dampak terhadap lingkungan
- 20. PENILAIAN SUBSTANSI ANDAL DAN RKL-RPL UJI KUALITAS DOKUMEN •Uji konsistensi •Uji keharusan •Uji kedalaman •Uji relevansi Uji relevansi • Kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan LH dengan dampak yang timbul • Kesesuaian arahan pemantauan LH dan bentuk pemantauan LH dengan dampak yang timbul • Kesesuaian antara lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak • Kesesuaian antara periode pengelolaan LH dengan waktu terjadinya dampak • Ketetapan institusi yang melakukanpengawasan dan institusi yang menerima laporan dengan dampak yang dikelola dan dipantau
- 21. TELAAHAN KRITERIA KELAYAKAN 10 Kriteria Kelayakan LH 1. Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang; 2. Kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalain peraturan perundang-undangan; 3. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menganggu kepentingan pertahanan keamanan; 4. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya. tata ruang, kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan; 5. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan Dampak Pentirrg yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; Pasal 47 PP Nomor 22/2021 UJI KELAYAKAN
- 22. UJI KELAYAKAN TELAAHAN KRITERIA KELAYAKAN 10 Kriteria Kelayakan LH 6. Kemampuan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulangi Dampak Penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan; 7. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarak atau emic view; 8. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempenganruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis; 9. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana ickasi Usaha dan/atau Kegiatan; 10. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud. Pasal 47 PP Nomor 22/2021
- 23. Dr. Dwi P. Sasongko, M.Si. HP: 081325040272, email: dwipsasongko@gmail.com Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro Gedung Pusat Pelayanan Penelitian dan Pengabdian LPPM Undip Komplek Widya Puraya, Kampus Tembalang Jl. Prof. Soedarto SH, Tembalang, Kota Semarang 50275 Tlp/Fax: 024-7460035, email: pplhundip@gmail.com Terima kasih