PENGANTAR_KESELAMATAN_TRANSPORTASI.pptx

KESEHATAN DAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI
(MANAJEMEN HSE/K3L)
Muhammad Abi Berkah Nadi

PENGANTAR KESELAMATAN TRANSPORTASI
MAJEMAN HSE/K3L
MEETING ONE
• SILABUS
• RUANG LINGKUP

MAJEMAN HSE/K3L
• MEETING TWO
• TUJUAN :
TUJUAN KESELAMATAN KERJAADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. MELINDUNGI TENAGA KERJA ATAS HAK KESELAMATANNYA
DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN UNTUK KESEJAHTERAAN
HIDUP DAN MENINGKATKANPRODUKSI SERTA PRODUKTIVITAS
NASIONAL
2. MENJAMIN KESELAMATAN SETIAP ORANG LAIN YANG BERADA
DI TEMPAT KERJA.
3. SUMBER PRODUKSI DIPELIHARA DAN DIPERGUNAKAN SECARA
DAN EFISIEN.

MAJEMAN HSE/K3L
• SEJARAH KESELAMATAN KERJA DI INDONESIA
• DENGAN SEJARAH PURBAKALA, MAKA KESELAMATAN
DAN KECELAKAAN JUGA SAMA TUANYA DENGAN
BANGSA INDONESIA.
• TETAPI SAAT ITU KESELAMATAN, BAIK UMUM MAUPUN
KHUSUS DALAM KAITAN PEKERJAAN, LEBIH BERSIFAT
PERORANGAN.
• KERAJAAN-KERAJAAN YANG DICIPTAKAN OLEH NENEK
MOYANG KITA DAHULU DITINJAU SEGI PENTING
KEHIDUPAN SAJA.

MAJEMAN HSE/K3L
• ABAD 17 BELANDA DATANG DI INDONESIA DIJADIKAN
PENGHASILANEKA RAGAM HASIL PERTANIAN DAN
PERTAMBANGAN YANG DIKIRIM KHUSUSNYA KE NEGERI BELANDA.
PENGELOLAAN INDUSTRI DISANA-SINI BERKEMBANG, AWAL
LAMBAT KEMUDIAN CEPAT, BERSAMA INDUSTRI KECIL-KECIL
MILIK RAKYAT.
SAMPAI ABAD KE 19 KEADAAN TIDAK BANYAK BERUBAH SAAT ITU
TELAH DIPERGUNAKAN KETEL UAP 120 YANG MERUPAKAN SUATU
TEKNOLOGI BARU ZAMAN ITU.
TAHUN 1898 DIPAKAI 2.277 KETEL UAP, LISTRIK SEBAGAI
PENERANGAN KADANG-KADANG SUMBER TENAGA PERLU
MENDAPATKAN PERHATIAN KESELAMATANNYA.

MAJEMAN HSE/K3L
• SELAMA PERANG DUNIA. KE II, TIDAK ADA HAL-HAL PENTING
YANG DAPAT DICATAT MENGINGAT ZAMAN ITU ADALAH KEADAAN
PERANG.
• SEJAK INDONESIA MERDEKA, KKESELAMATAN KERJA
BERKEMBANGAN SESUAI DENGAN DINAMIKA BANGSA INDONESIA.
• BEBERAPA TAHUN SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAN,
UNDANG-UNDANG KERJA DAN UNDANG-UNDANG KECELAKAAN
(KOMPENSASI) DI UNDANGKAN.
• DIDIRIKAN PULA LEMBAGA KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA, YANG MENGHIMPUN PROFESI KESELAMATAN KERJA.

MAJEMAN HSE/K3L
• LATAR BELAKANG SEJARAH,
• SETELAH BANGSA ROMAWI MENINGGALKAN INGGRIS SEKITAR 400
SM, INGGRIS KEMUDIAN TERPECAH-BELAH MENJADI SEJUMLAH
KERAJAAN KECILYANG DIPIMPIN OLEH RAJA-RAJA.
• KEADAAN INI MEMBUAT PARA RAJA TERSEBUT BERTINDAK TIDAK
ADIL DAN SEWENANG-WENANG. SITUASI INI BERLANJUT HINGGA
PARUH TERAKHIR ABAD KE SEMBILAN,
• KETIKA PENYATUAN NEGARA MULAI DILAKUKAN SECARA
BERTAHAP, SISTEM HUKUM INGGRIS TERSEBUT TIDAK
DIRANCANG,
• NAMUN BERKEMBANG, SECARA PERLAHAN SELAMA KURUN
WAKTU 100 TAHUN LEBIH,

MAJEMAN HSE/K3L
• MELALUI TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK MENGATASI
PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DAN KETIDAK ADILAN YANG
TERJADI.
• HINGGA KINIPUN SISTEM HUKUM TERSEBUT MASIH TERUS
MENGALAMI PERKEMBANGAN. BEBERAPA TEROBOSAN BESAR
DALAM PERKEMBANGANNYA DIRANGKUM DI BAWAH INI.
• ALFRED THE 871 – 901 > MENYATUKAN INGGRIS,
• > MENYIAPKAN BOOK OF DOOMS OR LAWS,
• > MEMPERKENALKAN STRUKTUR ADMINIS
• TRASI PEMERINTAHAN,

MAJEMAN HSE/K3L
• EDGAR 959 – 975 > MENYUSUN PENGADILAN SHINE, HUNDRED
• DAN BOROUGH UNTUK MENGURUSI DOOMS
• (HUKUM-HUKUM YANG DIJATUHKAN).
• EDWARD THE 1042 – 1066 > RAJA EFETIF PERTAMA
• CONFIESSOR > MEMPERKENALKAN KING’S JUSTICE,
• UNTUK MENJALANKAN PERADILAN
• YANG LEBIH KONSISTEN DI SELURUH
• INGGRIS.

MAJEMAN HSE/K3L
• EDWAR T 1272 – 1307
> MENDIRIKAN EDWARD THE LAW GIVER THE (SEMACAM BADAN
LEGISLATIF).
> MEMBUAT HOUSE OF LORDS (MAHKAMAH) AGUNG INGGRIS)
YANG MENGEPALAI APPEAL COURT (PENGADILAN BANDING).
• > MEMBENTUK TIGA DEPARTEMEN DI ADMINISTRASI KERAJAAN :
• - EXCHEQUER; MENGURUSI KEUANGAN.
• - CHANCEY; MENGURUSI KEARSIPAN.
• - WARDROBE; MENGURUSI SANDANG

MAJEMAN HSE/K3L
> MEMBENTUK KOMUNITAS PROFESI LEGAL,
> YAITU INNS OF COURT (SEMACAM ASOSIASI ADVOKAT);
CLEMENTS,LINCOLNS,
• > MELULUSKAN UNDANG-UNDANG YANG
> MENYATAKAN BAHWA CATATAN LEGAL INGGRIS DIMULAI
KETIKA RICHARD I NAIK TATA PADA TAHUN 1189 SEBGAI
• PENGHORMATAN ATAS USAHA HENRY II DALAM MEMBENTUK
SISTEM LEGAL.

MAJEMAN HSE/K3L
• PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KESELAMATAN KERJA
• ORGANISASI KESELAMATAN KERJA;
• ORGANISASI KESELAMATAN KERJA TERDAPAT PADA PEMERINTAH,
• DALAM IKATAN PROFESI, BADAN-BADAN KONSULTASI DI
MASYARAKAT, DI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN.
• PROGRAM PEMERINTAH KHUSUSNYA PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN BERSAMA-SAMA DENGAN PRAKTEK KESELAMATAN
KERJA DIPERUSAHAAN-PERUSAHAAN ISI MENGISI.
• SEHINGGA DICAPAI DITINGKAT KESELAMATAN DI PERUSAHAAN
YANG SETINGGI-TINGGINYA. SELAIN ITU, PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN PENERAPAN
KESELAMATAN KERJA DI PERUSAHANNYA DAPAT MEMPEROLEH
BANTUAN KEAHLIAN.
•

MAJEMAN HSE/K3L
• BADAN-BADAN KONSULTAN ATAU LEMBAGA-LEMBAGA
PENGUJIAN. PADA TINGKAT PERUSAHAAN, PENGUSAHA DAN
BURUH ADALAH KUNCI KE ARAH KEBERHASILAN PROGRAM
KESELAMATAN KERJA.
• IKATAN PROFESI MENINGKATAN PADA PROFESI KESELAMATAN
KERJA, AGAR MENUNJANG PROGRAM KESELAMATAN KERJA.
• ORGANISASI DI TINGKAT PERUSAHAAN,
• ORGANISASI KESELAMATAN KERJA DI TINGKAT PERUSAHAAN ADA
DUA JENIS, YAITU :
1.ORGANISASI SEBAGAI BAGIAN DARI STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAN DISEBUT BIDANG, BAGIAN, KESELAMATAN
KERJA.

MAJEMAN HSE/K3L
• OLEH KARENA MERUPAKAN BAGIAN ORGANISASI PERUSAHAAN,
MAKA TUGASNYA KONTINYU, PELAKSANAANNYA MENETAP DAN
ANGGARANNYA TERSENDIRI.
• KEGIATAN-KEGIATAN BIASANYA CUKUP BANYAK DAN EFEKNYA
TERHADAP KESELAMATAN KERJA YANG BANYAK DAN BAIK.
• KEDUDUKANNYA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BERBEDA-
BEDA.
2. PANITIA KESELAMATAN KERJA, YANG BIASANYA TERDIRI WAKIL
PIMPINAN PERUSAHAAN, WAKIL BURUH, TEKNISI KESELAMATAN
KERJA, DOKTER PERUSAHAAN DAN LAIN-LAIN.
KEADAANNYA BIASANYA PENCERMINAN PANITIA PADA UMUMNYA.
PEMBENTUKAN PANITIA DEMIKIAN ADALAH ATAS DASAR
KEWAJIBAN UNDANG-UNDANG.

MAJEMAN HSE/K3L
• LANDASAN FILOSOFI
• KERJA ADALAH HAKIKAT MANUSIA. KERJA MERUPAKAN WUJUD
AKTUALISASI DIRI MANUSIA YANG PALING MENDASAR.
• EKSISTENSI MANUSIA DIBERI MAKMANA OLEH KERJA SEBAGAI
REALITAS HIDU, MAKNA HIDUP SESEORANG TURUT DITENTUKAN.
• SEJAUH MANA SESEORANG MENGAKTUALISASIKAN DIRINYA
MELALUI AKTIVITAS DAN OUTPUT KERJANYA.
• BEBERAPA KONDISI HIDUP SEBAGAI KEBUTUHAN RIL MANUSIA
DITENTUKAN OLEH KUALITAS KERJA SEPERTI KEMAKMURAN,
KESEJAHTERAAN, KETENANGAN, KESENANGAN, KEDAMAIAN DAN
KEBAHAGIAAN HIDUP

MAJEMAN HSE/K3L
• KEMAKMURAN NEGARA BERARTI KESEJAHTERAAN SELURUH
RAKYAT INDONESIA.KESEJAHTERAAN MERATA KESEMUA RAKYAT.
• ADANYA DITRIBUSI KEKAYAAN DAN KERJA SECARA MERATA
KEPADA SEMUA RAKYAT. KEKAYAAN DAN KERJA SEBAGAI
• REALITAS HIDUP YANG SALING MENGANDAIKAN ADANYA PROSES
PENGELOLAAN MELALUI AKTIVITAS KERJA DAN KERJA MEMILIKI
• MAKNA UNTUK HIDUP MENGANDAIKAN ADANYA MATERI SEBAGAI
OBJEK AKTIVITAS KERJA.
• SEBAGAI HAK DASAR YANG TAK TERPISAHKAN DARI HIDUP
MANUSIA KERJA MEENTUKAN NILAI KEMANUSIAAN KITA.

MAJEMAN HSE/K3L
• PROTET K3 DI INDONESIA,
• WALAUPUNSECARA POLITIS DAN IDEOLOGIS SERTA NORMATIF
PARA PEKERJA CUKUP OLE NEGARA MELALUI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
• AKAN TETAPI DALAM IMPLEMENTASINYA JUSTRU KURANG
MENCERMINKAN PERLINDUNGAN TERSEBUT. PARA PEKERJA
DIEKSPLOITASISECARA TIDAK MANUSIAWI,
• TERMASUK EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR.
TINGKAT KECELAKAAN KERJA (OCCUPATION ACCIDENT) DAN
• RENDAHNYA DERAJAT KESEHATAN PEKERJA JUGA TINGGI
BAHKAN YANG TERTINGGI DI KAWASAN ASIA TENGGARA.

MAJEMAN HSE/K3L
• MEETING THREE
• PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.
• PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN ADALAH
SEMUA TINDAKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENCEGAHAN,
• PENGAMATAN DAN PEMADAM KEBAKARAN DAN MELIPUTI
PERLINDUNGAN JIWA DAN KESELAMATAN MANUSIA SERTA
PERLINDUNGAN HARTA KEKAYAAN.
• DENGAN MENINGKATNYA PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN YANG
MUDAH TERBAKAR, PENGINTENSIFAN PENCEGAHAN DAN
• PENANGULANGAN TERHADAP KEBALKARAN HARUS
DITINGKATKAN, AGAR KERUGIAN-KERUGIAN MENJADI SEKECIL
MUNGKIN.

MAJEMAN HSE/K3L
• PENCEGAHAN KEBAKARAN LEBIH DITEKANKAN KEPADA USAHA-
USAHA YANG MEMINDAHKAN ATAU MENGURANGI TERJADINYA
KEBAKARAN.
• PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PEANNGUK=LANGAN KORBAN
KEBAKARAN TEGANTUNG DARI LIMA PRINSIP POKOK ;
1. PENCEGAHAN KECELAKAAN SEBAGAI AKIBAT KECELAKAAN
ATAU KEADAAN PANIK.
• 2. PEMBUATAN BANGUNAN YANG TAHAN API,
• 3. PENGAWASAN YANG TERATUR DAN BERKALA
• 4. PENEMUAN KEBAKARAN PADA TINGKAT
5. PENGENDALIAN KERUSAKAN UNTUK MEMBATASI KERUSAKAN
SEBAGAI AKIBAT KEBAKARAN DAN TINDAKAN
PEMADAMANNYA.

MAJEMAN HSE/K3L
• PETUNJUK PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA.
• TUJUAN PETUNJUK PENCEGAHAN
• TUJUAN PETUNJUK INI ADALAH MELINDUNGI PARA PEKERJA,
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN DARI BENCANA KECELAKAAN,
YAITU DENGAN.
A. MEMPERSIAPKAN, MENYEDIAKAN DAN MEMASANG SARANA
PENCEGAHAN KECELAKAAN DAN ALAT-ALAT PELIDUNG DIR,
B. MENGADAKAN PEMERIKSAAN DAN INSPEKSI DINI UNTUK
MENGETAHUI POTENSI ATAU KEMUNGKINAN TERJADINYA
KECELAKAAN KERJA SEHINGGA DAPAT DICEGAH;

MAJEMAN HSE/K3L
C. MENYUSUN ORGANISASI SISTEM PENCEGAHAN BENCANA
KECELAKAAN, TERMASUK MENYEDIAKAN TENAGA AHLI
KESELAMATAN KERJA;
D. MEMINIMUMKAN DAMPAK BENCANA KECELAKAAN TERHADAP
MASYARAKAT,
ANTARA LAIN DENGAN MENEMPATKAN INSTANSI BERISIKO
TINGGI TERPISAH DARI PERUMAHAN DAN TEMPAT-TEMPAT
KONSENTRASI PENDUDUK SEPERTI RUMAH SAKIT, SEKOLAH-
SEKOLAH DAN PASAR;
• E. MENYUSUN RENCANA PENYELAMATAN DARURAT.

MAJEMAN HSE/K3L
• DALAM RANGKA PENCEGAHAN BENCANA KECELAKAAN
TERSEBUT, SETIAP PEJABAT YANG BERWENANG
• DI MASING-MASING NEGARA PERLU MENYUSUN SISTEM
PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA.
• DEMIKIAN SETIAP MANAJEMEN ATAU PIMPINAN PERUSAHAAN
PERLU MENYUSUN ORGANISASI ATAU PANITIA PEMBINA
KESELAMATAN DAN
• KESEHATAN KERJA SERTA RENCANA PENCEGAHAN KECELAKAAN
YANG TERPADU DENGAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA MASING-
MASING UNIT,
• JUGA DIPERLUKAN KERJASAMA DAN KONSULTASI YANG AKRAB
ANTARA SEMUA UNSUR, YAITU PEJABAT PEMERINTAH,
MANAJEMEN, PEKERJA DAN WAKIL-WAKIL ATAU ORGANISASI
MEREKA.

MAJEMAN HSE/K3L
• KECELAKAAN AKIBAT KERJA DAN PENCEGAHANNYA.
• SEBAB-SEBAB KECELAKAAN DAN ANALISANYA,
• KECELAKAAN ADA SEBABNYA, CARA PENGGOLONGAN SEBAB-
SEBAB KECELAKAAN DI BERBAGAI NEGARA TIDAK SAMA.
• NAMUN ADA KESAMAAN UMUM, YAITU, BAHWA KECELAKAAN
DISEBABKAN OLEH DUA GOLONGAN PENYEBAB;
1. TINDAK PERBUATAN MANUSIA YANG TIDAK
MEMENUHIKESELAMATAN (= UNSAFE HUMAN ACTS).
2. KEADAAN-KEADAAN LINGKUNGAN YANG TIDAK AMAN (= UNSAFE
CONDTIONS)

MAJEMAN HSE/K3L
• DARI PENYELIDIKAN-PENYELIDIKAN, TERNYATA FAKTOR
MANUSIA DALAM TIMBULNYA KECELAKAAN SANGAT PENTING.
• SELALU DITEMUI DARI HASIL-HASIL PENELITIAN, BAHWA 80 – 85 %
KECELAKAAN DISEBABKAN OLEH KELALAIAN ATAU KESALAHAN
MANUSIA.
• USAHA MENGKLLASIFIKASIKAN KECELAKAAN MENURUT 4
GOLONGAN SEPERTI DIURAIKAN DI ATAS ADALAH USAHA UNTUK
MENEMUKAN MENEMUKAN SEBAB-SEBAB KECELAKAAN.
• SETIAP KEADAAN ATAU FAKTOR INI ADALAH PENTING ARTINYA
BAGI TERJADINYA KECELAKAAN, TETAPI SERENTETAN.
• PERISTIWA KESELURUHANNYALAH YANG MENYEBABKAN
TERJADINYA KECELAKAAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• SEJARAH PENCEGAHAN KECELAKAAN AKIBAT KERJA.
A. SEJARAH PURBAKALA.
MASALAH KESELAMATAN DAN KECELAKAAN PADA UMUNYA SAMA
TUA DENGAN KEHIDUPAN MANUSIA.
DEMIKIAN JUGA, KESELAMATAN KERJA DIMULAI SEJAK MANUSIA
BEKERJA MANUSIA PURBA MENGALAMI KECELAKAAN-
KECELAKAAN,
DARI PADANYA BERKEMBANG PEENGETAHUAN TENTANG
BAGAIMANAAGAR KECELAKAAN TIDAK TIDAK BERULANG.

MAJEMAN HSE/K3L
• SUATU CATATAN KUNO TENTANG KESELAMATAN BANGUNAN
MENYATAKAN DENGAN JELAS, BAHWA PADA ZAMAN DAHULU-
KALA PUNTELAH TELAH DIBERIKAN PERHATIAN TERHADAPNYA.
• HAMURABI, YANG MNEJADI RAJA DI BAILONIA PADA ABAD KE-17
SEBELUM MASEHI, MENGATUR DALAM UNDANG-UNDANG DI
• NEGARANYA TENTANG HUKUMAN BAGI AHLI BANGUNAN YANG
MEMBANGUNRUMAH DAN BANGUNANNYA MENDTANGKAN
MALAPETAKA KEPADA PEMILIK BANGUNAN ATAU KELUARGANYA.
• ZAMAN MOZAI, PARA AHLI BANGUNAN TERSEBUT BERTANGGUNG
JAWAB PULA TERHADAP KESELAMATAN PARA PELAKSANA DAN

MAJEMAN HSE/K3L
• PEKERJA-PEKERJA PEMBANGUNAN, ANTARA LAIN TELAH
DIGARISKAN PULA PADA SAAT ITU PERSYARATAN KESELAMATAN
BANGUNAN.
• MASALAH-MASALA KESELAMATAN INI MELUAS KE YUNANI,
ROMAWI, DAN LAIN-LAIN.
B. AWAL MULA PENCEGAHAN,
KECELAKAAN-KECELAKAAN AKIBAT KERJA DALAM
PERINDUSTRIAN MULA-MULA TERJADI SECARA BESAR-BESARAN
KIRA-KIRA 150 TAHUN YANG LALU.

MAJEMAN HSE/K3L
• KETIKA KEMAJUAN-KEMAJUAN PESAT TEKNOLOGI MULAI
DITERAPKAN UNTUK PRODUKSI SECARA BESAR-BESARAN DENGAN
MESIN,
• SEDANGKAN PABRIK MERUPAKAN SUATU KESATUAN PROSES
KERJA. KEADAAN-KEADAAN SEBAGAI HASIL REVOLUSI INDUSTRI
DI SATU PIHAK MERUPAKAN SUATU KEMAJUAN YANG GEMILANG,
• DI PIHAK LAIN ADALAH BERTENTANGAN DENGAN
PERIKEMANUSIAAN DAN MEMERLUKAN PERBAIKAN.
• GERAKAN PERBAIKAN TERSEBUT DIPIMPIN OLEH ORANG-ORANG
YANG MERASA BAHWA MEREKA MEMILIKI TANGGUNG JAWAB
MORAL TERHADAP KESEJAHTERAAN KARYAWAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• PENCEGAHAN KECELAKAAN SEJAK SEMULA BERKEMBANG ATAS
PERJUANGAN PRIA ATAU WANITA YANG BERORIENTASI
KEPENTINGAN UMUM,
• DAN BERTIKAD MELINDUNGI PIHAK YANG LEMAH, PERJUANGAN
TERSEBUT PULA DILANDASI OLEH PENGELAMAN-PENGALAMAN
• YANG PENUH PENDERITAAN. TUJUAN MEREKA PADA AWAL
MULANYAADALAH MEMPENGARUHI PEMERINTAH,
• AGAR MELINDUNGI BURUH-BURH PABRIK (TERUTAMA ANAK-
ANAK), YANG SERING HIDUP DAN BEKERJA PADA KEADAAN-
KEADAAN SANGAT BURUK,
• SEPERTI BAHAYA PUTUS TANGAN ATAU JARI, PENYAKIT BERAT DAN
KERUSAKAN MORAL.

MAJEMAN HSE/K3L
• REVOLUSI INDUSTRI MULA-MULA TERJADI DI INGGRIS. DI ATAS
GERAKAN-GERAKANKEMANUSIAAN PERTAMA-TAMA DITUJUKAN
• BAGI PENGURANGAN JAM KERJA DAN PERLINDUNGAN
KESEHATAN ANAK-ANAK YANG TERUTAMA SANGAT MENDERITA
• AKIBAT DARI KONDISI-KONDISI PEKERJAAN. BARU TINGKAT
KEMUDIANLAH LANGKAH-LANGKAH DIAMIL UNTUK
PENCEGAHAN KECELAKAAN PADA UMUMNYA.
• ABAD KE 18 AKIBAT PENEMUAN-PENEMUAN TEKNOLOGI BARU,
PERINDUSTRIAN TEXTIL BERUBAH DI RUMAH-RUMAH MENJADI
INDUSTRI DI PABRIK.
• TENGA KERJA YANG BANYAK DIPERLUKAN, SEHINGGA
DIKERAHKAN ANAK-ANAK UNTUK PEKERJA TERSEBUT DENGAN
UPAH RELATIF MURAH.

MAJEMAN HSE/K3L
• PENCEGAHAN,
• KECELAKAAN-KECELAKAAN AKIBAT KERJA DAPAT DICEGAH
DENGAN :
1. PERATURAN PERUNDANGAN, YAITU KETENTUAN-KETENTUAN
YANG DIWAJIBKAN MENGENAI KONDISI-KONDISI KERJA PADA
UMUMNYA,
• PERENCANAAN, KONSTRUKSI, PERAWATAN DAN
PEMELIHARAAN, PENGAWASAN, PENGUJIAN DAN CARA KERJA
PERALATAN INDUSTRI.
• TUGAS-TUGAS PENGUSAHA DAN BURUH, LATIHAN, SUPERVISI
MEDIA, PPK, DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

MAJEMAN HSE/K3L
2. STANDARISASI, YAITU PENETAPAN STANDAR-STANDAR RESMI,
SETENGAH RESMI ATAU TAK RESMI MENGENAI MISALNYA
KONSTRUKSI YANG MEMENUHI SYARAT-SYARAT KESELAMATAN
JENIS-JENIS PERALATAN INDUSTRI TERTENTU,
PRAKTEK-PRAKTEK KESELAMATAN DAN HIGENE UMUM, ATAU
ALAT-ALAT PERLINDUNGAN DIRI.
3. PENGAWASAN, YAITU PENGAWASAN TENTANG DIPATUHINYA
KETENTUAN-KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG
DIWAJIBKAN.
4. PENELITIAN BERSIFAT TEKNIK, YANG MELIPUTI SIFAT DAN CIRI-
CIRI BAHAN-BAHAN YANG BERBAHAYA, PENYELIDIKAN
TENTANG PAGAR PENGAMAN,

MAJEMAN HSE/K3L
• PENGUJIAN ALAT-ALAT PERLINDUNGAN DIRI, PENELITIAN TENTANG
PENCEGAHAN PELEDAKAN GAS DAN DEBU,
• ATAU PENELAAHAN TENTANG BAHAN-BAHAN DAN DESAIN PALING
TEPAT UNTUK TAMBANG-TAMBANG PENGANGKAT DAN PERALATAN
PENGANGKAT LAINNYA.
5. RISET MEDIA, YANG MELIPUTI TERUTAMA PENELITIAN TENTANG
EFEK-EFEK FISIOLOGIS DAN PARTOLOGIS.
FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGIS, DAN KEADAAN-
KEADAAN FISIK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN.

MAJEMAN HSE/K3L
6. PENELITIAN PSIKOLOGIS, YAITU PENYELIDIKAN TENTANG POLA-
POLA LEJIWAAN YANG MENYEBABKAN TERJADINYA
KECELAKAAN.
7. PENELITIAN SECARA STATISTIK, UNTUK MENETAPKAN JENIS-
JENIS KECELAKAAN YANG TERJADI,
BANYAKNYA, MENGENAI SIAPA SAJA. DALAM PEKERJAAN APA
DAN APA SEBAB-SEBABNYA.
8. PENDIDIKAN, YANG MENYANGKUT PENDIDIKAN KESELAMATAN,
DLAM KURIKULUM TEKNIK, SEKOLAH-SEKOLAH PERNIAGAAN
ATAU KURSUS-KURSUS PERTUNGAN

MAJEMAN HSE/K3L
9. PELATIHAN-PELATIHAN, LATIHAN PRAKTEK BAGI TENAGA KERJA
KHUSUSNYA TENAGA KERJA YANG BARU, DALAM KESELAMATAN
KERJA.
10. PENGGAIRAHAN, YANG PENGGUNAAN ANEKA CARA PENYULUHAN
ATAU PENDEKATAN LAINUNTUK MENIMBULKAN SIKAP UNTUK
SELAMAT.
11. ASURANSI, YAITU INSENTIF FINANSIAL UNTUK MENINGKATKAN
PENCEGAHANKECELAKAAN MISALNYA DALAM BENTUK
PENGURANGAN PREMI YANG DIBAYAR OLEH PERUSAHAAN, JIKA
TINDAKAN-TINDAKAN KESELAMATAN SANGAT BAIK.

MAJEMAN HSE/K3L
12. USAHA KESELAMATAN PADA TINGKAT PERUSAHAAN, YANG
MERUPAKAN UKURAN PERTAMA EFEKTIF TIDAKNYA PENERAPAN
KESELAMATAN KERJA.
PADA PERUSAHAANLAH, KECELAKAAN-KECALAKAAN TERJADI,
SEDANGKAN POLA-POLA KECELAKAAN PADA SUATU
PERUSAHAAN SANGAT TERGANTUNG KEPADA TINGKAT
KESADARAN AKAN KESELAMATAN KERJA OLEH SEMUA PIHAK
YANG BERSANGKUTAN.
JELASLAH, AHWA UNTUK PENCEGAHAN KECELAKAAN AKIBAT KERJA
DIPERLUKAN KERJA SAMA ANEKA KEAHLIAN DAN PROFESI SEPERTI
PEMBUAT UNDANG-UNDANG,
PEGAWAI PEMERINTAH, AHLI-AHLI TEKINIK, DOKTER, AHLI ILMU
JIWA, AHLI STATISTIK, GURU-GURU, DAN SUDAH BARANG TENTU
PENGUSAHA DAN BURUH

MAJEMAN HSE/K3L
TEKNIK PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA.
DITINJAU DARI DUA SUB-SISTEM BESAR PERUSAHAAN
TEKNOSTRUKTURAL DAN SOSIO-PROSESUAL TEKNIK PENCEGAHAN
KCELAKAAN HARUS DIDEKATI DARI DUAASPEK DIATAS.
1. ASPEK PERANGKAT KERAS (PERALATAN, PERLENGKAPAN, MESIN,
LETAK).
2. ASPEK PERANGKAT LUNA ( MANUSIA, DAN SEGALA UNSUR YANG
BERKAITAN).
ASPEK MANUSIA (SDM),
PENCEGAHAN KECELAKAAN DIPANDANG DARI ASPEK
MANUSIANYA HARUS BERMULA PADA HARI PERTAMA KETIKA
SEMUA KARYAWAN MULAI BEKERJA.

MAJEMAN HSE/K3L
• SETIAP KARYAWAN HARUS DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS
URAIAN MENGENAI JABATANNYAYANG MENCAKUP FUNGSI,
• HUBUNGAN KERJA, WEWENANG DAN TANGGUNGGUGAT, TUGAS
DAN TANGGUNGJAWAB, SERTA SYARAT-SYARAT KERJANYA.
• SETELAH ITU HARUS DIPEGANG PRINSIP BAHWA KESALAHAN-
UTAMA SEBAGIAN BESAR KECELAKAAN, KERUGIAN,
• ATAU KERUSAKAN TERLETAK PADA KARYAWAN YANG KURANG
BERGAIRAH, KURANG TERAMPIL,
• KURANG TEPAT, TERGANGGU EMOSINYA, YANG PADA UMUMNYA
MENYEBABKAN KECELAKAAN DAN KERUGIAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• SISTEM PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN.
• SISTEM INI TERDIRI DARI ;
• 1. SISTEM ISYARAT BAHAYA KEBAKARAN DAN
• 2. SISTEM PEMADAMAN.
• SISTEM ISYARAT BAHAYA KEBAKARAN MERUPAKAN SISTEM YANG
MAMPU MENGANTIKAN TENAGA MANUSIA UNTUK MENGAWASI
• BAHAYA KEBAKARAN DALAM SUATU BANGUNAN GEDUNG PADA
WAKTU DI LUAR JAM KERJA.

MAJEMAN HSE/K3L
• MEETING FOUR
EMERGENCY RESPONSE PREPAREDNESS (KESIAPSIAGAAN DAN
TANGGAP DARURAT KECELAKAAN, KEBAKARAN).
• KECELAKAAN TERJADI TANPA ADISANGKA-SANGKA (EMERGENSI)
DALAM WAKTU SEKEJAPMATA. DI DALAM SETIAP KEJADIAN,
EMPAT FAKTOR BERGERAK DALAM SATU KESATUAN BERANTAI
YAKNI :
• A. FAKTOR LINGKUNGAN,
• B. FAKTOR FAKTOR BAHAYA,
• C. FAKTOR PERALATAN ITU SENDIRI DAN,
• D FAKTOR MANUSIA (SDM)

MAJEMAN HSE/K3L
• GAMBAR.1
BAHAYA
• PERALATAN KECELAKAAN MANUSIA
• LINGKUNGAN
• DILIHAT BAHWA BAIK BAHAYA MAUPUN LINGKUNGAN KEJADIAN
TIDAKLAH MERUPAKAN SUMBER KECELAKAAN.
• ASPEK PENCEGAHAN KECELAKAAN, DISAMPING MANUSIA HARUS
BERTINDAK SELAMAT, SEMUA PERALATAN DISELAMATKAN DARI
KECELAKAAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• SISTEM PENCEGAH (RESPONS), TERHADAP BAHAYA
KEBAKARAN/KECELAKAAN.
•
• TERDIRI DARI :
• 1. SISTEM ISYARAT BAHAYA KEBAKARAN DAN
• 2. SISTEM PEMADAMAN.
• SISTEM ISYARAT BAHAY (EMERGENCY RESPONSE) KEBAKARAN
MERUPAKAN SISTEM YANG MAMPU MENGGANTIKAN MANUSIA
• UNTUK MEGAWASI BAHAYA KEBAKARAN DALAM SUATU
BANGUNAN GEDUNG/KAPAL TERUTAMA SAAT DILUAR JAM KERJA.

MAJEMAN HSE/K3L
• KOMPONEN-KOMPONEN ISYARAT BAHAYA KEBAKARAN.
• 1. PANEL PENGAWAS DENGAN PEMBAGIAN DAERAH YANG DI AWAL
• 2. DETEKTOR : DETEKTOR PANAS (THERMAL DETECTOR), DETEK-
• TOR KEPULASAP (SMOKE DETECTOR), MANUAL
• BREAK GLASS CALL POINTS.
3. ISYARAT : BELALARM (ALARM BELL), HORN
4. INSTALASI PENGENDALI UNTUK MENGHUBUNGI BERBAGAI
KOMPONEN YANG MENJADI SATU SISTEM.

MAJEMAN HSE/K3L
• SISTEM INI BEKERJA SECARA AUTOMATIS MERESPONS SEGALA
KECELAKAAN, DETEKTOR-DETEKTOR YANG DITEMPATKAN PADA
• LOKASI-LOKASI TERTENTU YANG MENUNJUKAN GELAGAT BAHAYA
KEBAKARAN BAIK BERUPA PANAS, ASAP, MAUPUN
• “ BREAK GLASS CALL POINT “ YANG PECAH, SEGERA, SEGERA
ISYARAT TERSEBUT AKAN DITERUSKAN KE PANEL PENGAWAS
• YANG AKAN MEMBUNYIKAN ALARM TANDA BAHAYA SEHINGGA
PARA PETUGAS DENGAN SEGERA MENGETAHUI
• TERJADINYA BAHAYA KEBAKARAN DAN MELAKUKAN TINDAKAN-
TINDAKAN DARURAT (EMERGENCY) YANG DIPERLUKAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• KECELAKAAN.
• BUKAN TERJADI, TAPI DISEBABKAN OLEH KELEMAHAN DI SISI
MAJIKAN, PEKERJA, ATAU KEDUANYA. AKIBAT YANG
• DITIMBULKANNYA DAPAT MEMUNCULKAN TRAUMA BAGI
KEDUANYA. BAGI PEKERJA, CEDERA DAPAT BERPENGARUH
• TERHADAP PRIBADI, KELUARGA, DAN KUALITAS HIDUPNYA,
SEDANGKAN BAGI MAJIKAN, BERUPA KERUGIAN PRODUKSI,
• WAKTU TERBANG UNTUK PENYELIDIKAN, DAN YANG TERBURUK
BIAYA UNTUK PROSES HUKUM.

MAJEMAN HSE/K3L
• PRINSIP-PRINSIP PENCEGAHAN KECELAKAAN;
• SASARAN;
• 1. MENCEGAH TERJADI KECELAKAAN,
2. JIKA KECELAKAAN TERJADI, MENCEGAHNYA AGAR TIDAK
TERULANG KEMBALI.
PROSEDUR;
 MENGIDENTIFIKASI MASALAH,
 MENGHILANGKAN BAHAYA,
 MENGURANGI BAHAYA HINGGA SEMINIM MUNGKIN JIKA
PENGHILANGAN BAHAYA TIDAK DAPAT DILAKUKAN.
 MELAKUKAN PENILAIAN RISIKO RESIDUAL,
 MENGENDALIKAN RISIKO RESIDUAL.

MAJEMAN HSE/K3L
• IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA;
• > SEBELUM KEJADIAN.
• - PENILAIAN RISIKO,
• - INSPEKSI KESELAMATAN KERJA,
• > SETELAH KEJADIAN
• - PENYELIDIKAN KECELAKAAN NYARIS,
- MENERAPKAN PROSEDUR PELAPORAN KECELAKAAN YANG
NYARIS TERJADI.
DEFINISI,
BAHAYA – SESUATU YANG BERPOTENSI MENYEBABKAN
CEDERA/LUKA,

MAJEMAN HSE/K3L
RISIKO – KEMUNGKINAN KECELAKAAN AKAN TERJADI DAN
DAPAT MENGAKIBATKAN KERUSAKAN.
KECELAKAAN – SEBUAH KEJADIAN TAKTERDUKA YANG
MENYEBABKAN CEDERA ATAU KERUSAKAN.
NYARIS – SEBUAH KEJADIAN YANG NYARIS MENYEBABKAN
CEDRAATAU KERUSAKAN.
TEORI DOMINO HEINRICH.
SUATU KECELAKAAN BUKANLAH SUATU PERISTIWA TUNGGAL.
KECELAKAAN INI MERUPAKAN HASIL DARI SERANGKAIAN
PENYEBAB YANG SALING BERKAITAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• MENGGAMBARKAN RANGKAIAN PENYEBAB TERSEBUT (KEJADIAN
ATAU SITUASI) YANG MENGAWALI KECELAKAAN MENIMBULKAN
CEDERAATAU KERUSAKAN.
• GAMBAR DOMINO
• JIKA SATU DOMINO JATUH MAKA DOMINO INI AKAN MENIMPA
DOMINO-DOMINO LAINNYA, HINGGA DOMINO YANG TERAKHIR
PUN JATUH,

MAJEMAN HSE/K3L
• ARTINYA KECELAKAAN, JIKA SALAH SATU DARI DOMINO (SEBAB-
SEBAB) ITU DIHILANGKAN, MISALNYA, KITA MELAKUKAN
• TINDAKAN KESELAMATAN KERJA YANG BENAR, MAKA TIDAK
AKAN ADA KECELAKAAN, BEBERAPA CONTOH TIPIKAL
PENYEBABNYAADALAH :
• TEORI DOMINO HEINRICH,
• SITUASI KERJA,
• > PENGENDALIAN MANAJEMEN YANG KURANG,
• > STANDAR KERJA YANG MINIM,
• > TIDAK MEMENUHI STANDAR,
> PERLENGKAPAN YANG GAGAL ATAU TEMPAT KERJA YANG TIDAK
MENCUKUPI.

MAJEMAN HSE/K3L
• HUMAN ERROR,
• > KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN YANG MINIM,
• > MASALAH FISIK ATAU MENTAL,
• > MOTIVASI YANG MINIM ATAU SALAH PENEMPATAN,
• > PERHATIAN YANG KURANG.
• TINDAKAN TIDAK AMAN
• > TIDAK MENGIKUTI METODE KERJA YANG TELAH DISETUJUI,
• > MENGAMBIL JALAN PINTAS,
> MENYINGKIRKAN ATAU TIDAK MENGGUNAKAN PERLENGKAPAN
KESELAMATAN KEJA.
> KECELAKAAN,
KEJADIAN YANG TIDAK TERDUGA,
AKIBAT KONTAK DENGAN MESIN ATAU LISTRIK YANG
BERBAHAYA.

MAJEMAN HSE/K3L
KECELAKAAN,
> KEJADIAN YANG TIDAK TERDUGA,
> AKIBAT KONTAK DENGAN MESIN ATAU LISTRIK YANG
BERBAHAYA,
> TERJATUH,
> TERHANTAM MESIN ATAU MATERIAL YANG JATUH, DAN
SEBAGAINYA YANG MENGAKIBATKAN.
CEDERA/KERUSAKAN.
> TERHADAP PEKERJA,
# SAKIT DAN PENDERITAAN,
# KEHILANGAN PENDAPATAN,
# KEHILANGAN KUALITAS HIDUP.

MAJEMAN HSE/K3L
• > TERHADAP MAJIKAN.
• # KERUSAKAN PABRIK,
• # PEMBAYARAN KOMPENSASI,
• # KERUGIAN PRODUKSI,
• # KEMUNGKINAN PROSES PENGADILAN.
•
• CEDERA BERAT ATAU KEHILANGAN
• 1 WAKTU SELAMA 3 HARI.
• 7 UNTUK SETIAP CEDERA RINGAN
• 189 KECELAKAAN TANPA CEDERA
• SUMBER : HSG65, SEGITIGA KECELAKAAN

MAJEMAN HSE/K3L
• NYARIS.
> MEMBUDAYAKAN PELAPORAN KECELAKAAN YANG NYARIS
TERJADI,
> MENYELIDIKINYA UNTUK MENCEGAH KECELAKAAN SERIUS,
> MENUMBUHKAN BUDAYA TIDAK SALING MENYALAHKAN.
IDENTIFIKASI BAHAYA.
> DENGAN MELAKUKAN INSPEKSI,
> MELALUI PATROLI DAN INSPEKSI KESELAMATAN KERJA,
> LAPORAN DARI OPERATOR,
> LAPORAN DALAM JURNAL-JURNAL TEKNIS.

MAJEMAN HSE/K3L
• PENYINGKIRAN BAHAYA.
• > DENGAN SARANA-SARANA TEKNIS,
• > MENGUBAH PABRIK,
• > MENGUBAH MATERIAL,
• > MENGUBAH PROSES.
• PENGURANGAN BAHAYA.
• > DENGAN SARAN TEKNIS, MEMODIFIKASI PERLENGKAPAN,
• > PEMBERIAN PERLINDUNGAN /KUMBUH,
> PEMBERIAN ALAT PELINDUNG DIRI (PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT – PPE).

MAJEMAN HSE/K3L
• MELAKUKAN PENILAIAN SISA RISIKO.
> PENILAIAN RISIKO CARA-CARA YANG DIGUNAKAN MAJIKAN
UNTUK DAPAT MENGELOLA DENGAN BAIK RISIKO YANG
DIHADAPI OLEH PEKERJAAN DAN MEMASTIKAN BAHWA
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA MEREKA TIDAK
TERRKENA RISIKO SAAT BEKERJA.
> ISTILAH PENILAIAN RISIKO BERASAL DARI INDUSTRI ASURANSI
YANG MERUPAKAN SATU TAHAP PROSES DALAM MENENTUKAN
DAN MEMEPELUAS PERTANGGUNGAN YANG DITAWARKAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• MEETING FIVE.
• PERTOLONGAN PERTAMA (P3K).
• DIDEFINISIKAN SEBAGAI :
> PERAWATAN DARURAT HINGGA TENAGA MEDIS ATAU PERAWAT
TIBA DI TEMPAT,
> PERAWATAN CEDERA KECIL YANG TIDAK MEMERLUKAN
PERHATIAN MEDIS.
PETUGAS P3K INGGRIS YANG DILATIH OLEH PALANG MERAH
INGGRIS ATAU St. JOHN’S AMBULANCE BRIGADE TIDAK LAGI
DIAKUI KECUALI JIKA PELATIHNYA TELAH DISETUJUI OLEH HSE.

MAJEMAN HSE/K3L
 CAKUPAN FASILITAS KESEHATANNYA TERGANTUNG PADA
RISIKO YANG DIHADAPI, MISALNYA SEMAKIN TINGGI RISIKO,
SEMAKIN LUASLAH CAKUPAN FASILLITAS.
 JUMLAH PETUGAS P3K HARUS MENCUKUPI-SATU PETUGAS
UNTUK SETIAP LIMA PULUH PEKERJA UNTUK PEKERJAAN
BERISIKO RENDAH.
 PERBANDINGAN ANTARA JUMLAH PEKERJA DENGAN PETUGAS
P3K INI DISESUAIKAN APABILA RISIKO PEKERJAANNYA
MENINGKAT.
 HARUS TERDAPAT RUANG P3K JIKA :
# TAPAK TERSEBUT BERISIKO TINGGI,
# TAPAK TERSEBUT BERADA JAUH DARI RUMAH SAKIT,
MISALNYA DI DAERAH PEDESAAN,

MAJEMAN HSE/K3L
> AKSES KERUMAH SAKIT ATAU DOKTER SULIT DILAKUKAN,
MISALNYA DI DAERAH LALULINTAS YANG SANGAT MACET.
> JUMLAH YANG DIPEKERJAKAN DI TEMPAT TERSEBUT
MENSYARATKANNYA.
PEKERJA YANG BEKERJA JAUH DARI PUSAT.
> JIKA AREA KERJANYA BERISIKO RENDAH-TIDAK PERLU ADA
FASILITAS KESEHATAN.
> JIKA AREA KERJANYA BERADA DALAM PERSIL MAJIKAN LAIN-
PERGUNAKANLAH FASILITAS SETEMPAT.
> JIKA AREA KERJANYA BERISIKO TINGGI ATAU TIDAK MEMILIKI
AKSES KE FASILITAS PERTOLONGAN PERTAMA-KOTAK P3K
PERLU DIBAWA.

MAJEMAN HSE/K3L
• KOTAK P3K HARUS.
• > KUAT AGAR DAPAT MELINDUNGI ISINYA,
• > DAPAT DI ISI ULANG,
> BERISI KARTU PANDUAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA
KECELKAAN,
> DIGUNAKAN HANYA UNTUK BARANG-BARANG P3K, BUKAN
BARANG LALIN,
> JIKA LEBIH DARI SATU MAJIKAN YANG MENEMPATI SATU
BANGUNAN ATAU TAPAK, MEREKA DAPAT MENYEDIAKAN
FASILITAS BERSAMA,
> HARUS MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG FASILITAS P3K
DAN LOKASI PENEMPATANNYA.
> FASILITAS P3K HARUS MUDAH DIJANGKAU OLEH PARA TAMU,
KONTRAKTOR, KETIKA MEREKA TELAH DI BERI IZIN UNTUK DI
LINGKUNGAN PERUSAHAAN,

MAJEMAN HSE/K3L
• JIKA TERSEDIA RUANG P3K, RUANG TERSEBUT HARUS;
• > BERADA DIBAWAH PENGAWSAN PETUGAS P3K ATAU PERAWAT,
> MENYEDIAKAN PETUGAS P3K YANG SIAGA SELAMA ADA ORANG
YANG SEDANG BEKERJA DI PERSIL BERSANGKUTAN,
> MEMILIKI PETUGAS PENGGANTI YANG BERTANGGUNG JAWAB
TERHADAP SETIAP TINDAKAN P3K YANG DIBUTUHKAN JIKA
PETUGAS P3K TIDAK BERADA DI TEMPAT,
> MUDAH DIAKSES OLEH AMBULANS,
> CUKUP LUAS UNTUK MELETAKAN TEMPAT TIDUR,
> MEMILIKI PINTU YANG CUKUP LEBAR UNTUK DILALUI OLEH
KURSI RODA,

MAJEMAN HSE/K3L
> DIDESAIN DENGAN PERMUKAAN YANG DAPAT DIBERSIHKAN
DENGAN MUDAH,
> MEMILIKI AIR PANAS DAN DINGIN UNTUK KEPERLUAN MENCUCI
> DAPAT DI IDENTIFIKASI DENGAN MUDAH,
> MENYEDIAKAN TEMPAT BAGI PETUGAS P3K,
> DILENGKAPI DENGAN BUKU PENATALAKSANAAN (TREATMENT
BOOK) YANG DAPAT BERUPA BUKU KEGIATAN HARIAN
PERUSAHAAN UNTUK MENCATAT PENATALAKSANAAN YANG
DIALKUKAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• PETUGAS P3K HARUS;
• > DILATIH DALAM PELATIHAN YANG TELAH DISETUJUI OLEH HSE,
> TELAH MENERIMA PELATIHAN TERTENTU JIKA TERDAPAT
BAHAYA-BAHAY KHUSUS YANG MUNCUL,
> MENCATAT SELURUH PENATALAKSANAAN YANG DIBERIKAN,
> MENERIMA PELATIHAN SECARA TERAKHIR.
KOTAK P3K MINIMAL HARUS MEMUAT ;
> KARTU PETUNJUK,
> 20 BUNGKUS PERBAN BALUT STERIL BERPEREKAT,
> EMPAT BUNGKUS PERBAN BERSEGITIGA,
> 6 BUAH PENITI

MAJEMAN HSE/K3L
> 6 BUNGKUS PERBAN BALUT STERIL BERUKURAN SEDANG TANPA
OBAT,
> 2 BUNGKUS PERBAN BALUT STERIL BERUKURAN BESAR TANPA
OBAT,
> 3 BUNGKUS PERBAN BALUT STERIL BERUKRAN EKTRA BESAR
TANPA OBAT,
> 1 PASANG SARUNG TANGAN SEKALI-PAKAI,
> 2 TAMPAL MATA STERIL.
PASOKAN AIR KERAN ATAU STERIL DALAM BOTOL UNTUK MENCUCI
MATA SEBAIKNYA DISEDIAKAN. BARANG-BARANG TAMBAHAN YANG
DAPAT DISEDIAKAN MELIPUTI :

MAJEMAN HSE/K3L
• > TANDU ATAU BIDANG DATAR LAINNYA UNTUK MEMBAWA PASIEN,
• > SEPASANG GUNTING BAJAANTI KARAT BERUJUNG TUMPUL,
• > CELEMEK PLASTIK DAN SARUNG TANGAN SEKALI-PAKAI,
• > SELIMUT,
> TEMPAT SAMPAH UNTUK MEMBUANG KASA DAN BAJA
PEMABLUT YANG TELAH DIPAKAI.
KOTAK P3K UNTUK TGAS-LUAR BERISIKAN;
> KARTU PANDUAN P3K,
> 6 BUNGKUS PEMBALUT STERIL BERPEREKAT,
> 1 BUNGKUS PEMBALUT STERIL BERUKURAN SEDANG TANPA
OBAT

MAJEMAN HSE/K3L
• > 2 GULUNG PERBAN SELEBAR 1”,
• > 2 PENITI,
• > BEBERAPA BUNGKUS TISU BASAH,
• > 1 PASANG SARUNG TANGAN SEKALI-PAKAI,
PARA MAJIKAN DIBERI KEBIJAKSANAAN TERTENTU DALAM
MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHATAN.
PEMASOK ALAT-ALAT P3K DAPAT MEMBANTUNYA NAMUN
BERHATI-HATILAH DENGAN PARA SALESMAN YANG BERAMBISI
MENGEJAR TARGET PENJUALAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• PARA MEDIS HIGIENE PERUSAHAAN/INDUSTRI.
• SETIAP PETUGAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA HARUS
DIBANTU OLEH SEORANG PARA MEDIS HIGIENE PERUSHAAN DAN
KESEHATAN KERJA.
• TUGAS UTAMANYA ADALAH MEMELIHARA HIGIENE PERUSAHAAN,
MENDETEKSI GEJALA PENYAKIT AKIBAT KERJA, DAN MENGAMBIL
LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN ATAU PENANGGULANGAN
PERTAMA.
• PETUGAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DAN PARA
MEDIS HARUS BEKERJA SAMA SEERAT-ERATNYA DIBAWAH
PIMPINAN AHLI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
PERUSAHAAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• ERGONOMI.
• ADALAH ILMU DAN TEKNIK PENYESUAIAN ALAT KERJA DENGAN
FAAL DAN BIOLOGIS MANUSIA UNTUK MENCEGAH ATAU
• MENGURANGI KEJENUHAN, KELELAHAN DAN PENYAKIT
SEHINGGA TENAGA KERJA YANG BERSANGKUTAN DALAM KONDISI
OPTIMAL DAPAT BEKERJA SECARA PRODUKTIF.
• TERUSAN PANAMA ( PANAM CANNAL)

MAJEMAN HSE/K3L
• MEETING SIX
• ORGANISASI KESELAMATAN KERJA :
• ORGANISASI DALAM SUATU PERUSAHAAN DICIPTAKAN UNTUK
MENYEDIAKAN SARANA-SARANA MENCAPAI TUJUAN
PERUSAHAAN,
• SELAMA KESELAMATAN KERJA YANG MENJADI FOKUS PERHATIAN,
SUDAH SEPANTASNYA PERUSAHAAN MEMBUAT TINDAKAN
BERJAGA-JAGA,
• YANG TIDAK HANYA BERLAKU BAGI PARA PEKERJA, TETAPI JUGA
PARA TAMU YANG BERKUNJUNG, KONTRAKTOR YANG
DIPEKERJAKAN,
• PARA UNDANGAN, LINGKUNGAN SEKITAR, ATAU ANGGOTA
MASYARAKAT LAINNYA MUNGKIN TERKENA PENGARUH KEGIATAN
PERUSAHAAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• CARA-CARA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA
UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH SUATU ORGANISASI TELAH
BERJALAN EFEKTIF MELIPUTI;
• > MEMBERI PANUTAN,
• > MEMELIHARA KOMUNIKASI YANG BAIK,
• > MENJALANKAN KONSULTASI YANG EFEKTIF,
• > MEMINTA KOMITMEN DARI SEMUA PIHAK,
• > MEMBANGKITKAN RASA KEBERSAMAAN DENGAN ORGANISASI,
• > MENGAJAK PEKERJA UNTUK TERLIBAT DAN BERPERAN SERTA,
• > MERANCANG TUGAS DAN PEKERJAAN,
• > SISTEM PENGKAJIAN YANG KOMPETITIF,
• > BERKOMITMEN TERHADAP MUTU,
• > MENGUTAMAKAN KEPUASAN PELANGGAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• JENIS-JENIS ORGANISASI;
• FORMAL – STRUKTUR ORGANISASI DITENTUKAN OLEH PARA
DIREKTUR SEBAGAI ORGANISASSI YANG BERUTUJAN
KEUNTUNGAN BAGI PERUSAHAAN.
• INFORMAL – SEKELOMPOK ORANG DENGAN MINAT-MINAT
TERTENTU BERGABUNG BERSAMA.
• MEREKA MEMUTUSKAN SENDIRI BAGAIMANA MEREKA
BERPRILAKU DALAM LINGKUNGAN DI MANA MEREKA BEKERJA,
• MENETAPKAN TARGET KERJA MEREKA SENDIRI, SERINGKALI
JUSTRU BERTENTANGAN DENGAN TUNTUTAN ORGANISASI
FORMAL.

MAJEMAN HSE/K3L
• PEMENUHAN NORMA-NORMA YANG DITETAPKAN OLEH
KELOMPOK INFORMAL INI SERINGKALI MENJADI PRIORITAS BAGI
ORGANISASI FORMAL.
• RESMI – MISALNYA DEPARTEMEN PEMERINTAHAN. DALAM
KESEHATAN DAN KESELEMATAN KERJA. BENTUKNYA ADALAH
HEALTH AND COMMISSION AND EXECUTIVE.
• PROFESI – MISALNYA BERUPA INSTITUTION OF OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH, CHARTERED INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL
HEALTH OFFICER, BRITISH OCCUPATIONAL HYGIENE SOCIETY,

MAJEMAN HSE/K3L
• PERAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DALAM SUATU
ORGANISASI DILAKSANAKAN SECARA BERVARIASI TERGANTUNG
• PADA POSISI PELAKSANAANNYA DALAM HIRARKI DTRUKTUR
ORGANISASI. DENGAN DEMIKIAN.
• DIREKTUR PELAKSANA (MANAGING DIRECTOR)
> MENETAPKAN SUASANA ORGANISASI MEALUI SIKAP,
KOMITMEN, DAN KETERLIBATANNYA,
> MENGENDALIKAN SUMBER DAYA DAN MEMASTIKAN BAHWA
FASILITAS-FASILITAS UNTUK MENCAPAI TUJUAN KEBIJAKAN
KESELAMATAN KERJA SUDAH DISEDIAKAN,
> MENJAMIN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA UNTUK MASALAH-
MASLAH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DAN
MEMAASTIKAN KEEFEKTIFAN PENGGUNAANNYA,
> MEMIMPIN DENGAN MEMBERI PANUTAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• MANAJER PRODUKSI;
> BERTANGGUNG JAWAB MENGELOLA PEKERJAAN DAN
MEMASTIKANNYA SUDAH DILAKSANAKAN DENGAN AMAN,
> MENDISKUSIKAN MASALAH-MASALAH KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA DENGAN PARA PEKERJA,
> MENYETUJI ATURAN-ATURAN DAN PRAKTIK KESELAMATAN
KERJA,
> MEMASTIKAN ATURAN-ATURAN KESELAMATAN KERJA
TERSEBUT SUDAH DITAATI,
> MENYEDIAKAN SARANA-SARANA (PEKERJAAN, MATERIAL, DAN
KEUANGAN) UNTUK MENCAPAI DAN MEMELIHARA TEMPAT
KERJA YANG AMAN,
> MEMIMPIN KOMITE KESELAMATAN KERJA,
> MEMIMPIN DENGAN MEMBERI PANUTAN

MAJEMAN HSE/K3L
• PENSEHAT KESELAMATAN KERJA
> MEMBERI MASUKAN TENTANG MATERI-MATERI KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA KEPADA PARA MANAJER,
> MENGELOLA PERTEMAN KOMITE KESELAMATAN KERJA TETAPI
TIDAK MEMBUAT NOTULEN,
> BERTINDAK SEBAGAI PENGHUBUNG DENGAN ORGANISASI-
ORGANISASI KESELAMATAN KERJA DI LUAR PERUSAHAAN
SEPERTI HSE,RoSPA, BSC, KELOMPOK-KELOMPOK
KESELAMATAN KERJA LOKAL SETEMPAT.

MAJEMAN HSE/K3L
• MANDOR/PENANGGUNG JAWAB/PENYELIA
• > MERUPAKAN MANAJER DI LINI TERDEPAN,
> MEMERIKSA APAKAH ATURAN KESELAMATAN KERJA SUDAH
DITAATI,
> MEMASTIKAN PERMESINAN DAN PERLENGKAPAN AMAN
DIGUNAKAN,
> MENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN ATURAN
KESELAMATAN KERJA,
> MEMINTA PEKERJA MELAKSANAKAN PROGRAM KESELAMATAN
KERJA.

MAJEMAN HSE/K3L
• PERWAKILAN KESELAMATAN KERJA
> MEWAKILI PARA PEKERJA DALAM MENYAMPAIKAN MASALAH
KESELAMATAN KERJA,
> MELAKSANAKAN INSPEKSI DAN INVESTIGASI DENGAN
PERSETUJUAN DARI MANAJER,
> MEMASTIKAN PARA PEKERJA MENGIKUTI ATURAN
KESELAMATAN KERJA,
KOMITE KESELAMATAN KERJA
> MEMEPERHATIKAN LAPORAN PARA MANAJER DAN PENASEHAT
KESELAMATAN KERJA TENTANG MASALAH KESELAMATAN,
> MENANGGAPI STANDAR DAN PRAKTIK KESELEMATAN KERJA
SERTA MEMBUAT SARAN-SARAN PERBAIKAN,
> MEMASTIKAN PARA PEKERJA SENANTIASA MEMPEROLEH
INFORMASI TENTANG KESELAMATAN KERJA.

MAJEMAN HSE/K3L
• ORGANISASI DAN KINERJA KESELAMATAN KERJA PERUSAHAAN
HARUS MENCERMINKAN ORGANISASI DAN KINERJA DIBAGIAN
• MANAPUN DALAM PERUSAHAAN, TERUTAMA DIMANA REGISTRASI
BS EN ISO 9001 DAN 14001 BERADA.
• THE INSTITUTION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (IOSH)
• > ORGANISASI PROFESI YANG DIAKUI,
> MENETAPKAN STANDAR-STANDAR PROFESI UNTUK PRAKTIS
PENASEHAT KESELAMATAN KERJA,
> MEWAKILI KEPENTINGAN PARA PRAKTISI KESELAMATAN KERJA

MAJEMAN HSE/K3L
• THE NATIONAL EXAMINATION BOARD INI OCCUPATIONAL SAFETY
AND HEALTH (NEBOSH)
> BADAN PENGUJI MATERI-MATERI KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA YANG DIAKUI
• > INDEPENDEN DAN SWA-DANA.
• NATIONAL TRAINING ORGANIZATION FOR EMPLOYMENT
(EMPLOYMENT NTO)
> BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENGEMBANGKAN STANDAR
KOMPETENSI KEJUJURAN ATAU VOCATIONAL STANDARDS OF
COMPETENCE (NVQs) DALAM BEBERAPA BIDANG PEKERJAAN
TERMASUK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA.

MAJEMAN HSE/K3L
• THE ROYAL SOCIETY FOR PREVENTION OF ACCIDENTS (RoSPA)
• > ORGANISASI KESELAMATAN KERJA TERBESAR DI INGGRIS,
> LINGKUPNYA MELIPUTI KESELAMATAN KERJA DALAM SEMUA
KEGIATAN KERJA DAN PARIWISATA,
> MENYEDIAKAN PELATIHAN DAN KONSULTASI KESELAMATAN
KERJA,
• > MENYELENGGARAKAN PAMERAN KESELAMATAN KERJA.
• BRITISH SAFETY COUNCIL (BSC)
• > ORGANISASI KESELAMATAN KERJA INDEPENDEN
> MENYEDIAKAN PELATIHAN DAN KONSULTASI KESELAMATAN
KERJA,
• > MEMILIKI LOBI KESELAMATAN KERJA YANG KUAT.

MAJEMAN HSE/K3L
• BRITISH STANDARDS INSTITUTION
• > ORGANISASI INI SEBENARNYA BUKANLAH ORGANISASI
KESELAMATAN KERJA TETAPI BANYAK STANDAR KERJANYA YANG
MEMUAT KETENTUAN KESELAMATAN KERJA.
• INDUSTY SAETY BODIES (BADAN KESELAMATAN KERJA INDUSTRI)
• > DIKELOLA OLEH DAN DALAM INDUSTRI TERTENTU,
> SERINGKALI BEKERJA SAMA DENGAN HSE MELALUI KOMITE
PENASEHAT INDUSTRI,
> MENETAPKAN STANDAR YANG KHUSUS BERLAKU PADA INDUSTRI
MASING-MASING,
> MENYERAHKAN DAN MEMPERCAYAKAN KEPADA PARA MAJIKAN
UNTUK MENGIMLEMENTASIKAN STANDAR TERSEBUT.

MAJEMAN HSE/K3L
• PERAN MANAJEMEN.
• PARA MANAJER MEMILIKI KAITAN LANGSUNG DENGAN
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA KARENA MEREKA MEILIKI
KENDALI DAN BOLEH MEMBERIKAN INSTRUKSI.
• PARA MANAJER JUGA MENJADI PUSAT PERHATIAN SEKIAN
BANYAK PEKERJA.
• CARA MANAJER BERSIKAP (PANUTAN YANG MEREKA BERIKAN)
DAN KEPEDULIAN YANG “TERLIHAT”,
• ATAS KESEHATAN DAN KSELAMATAN KERJA MENJADI FAKTOR
PENTING YANG DAPAT MEMPENGARUHI SIKAP PARA PEKERJA.

MAJEMAN HSE/K3L
• PARA MANAJER DAPAT MEMPENGARUHI KESELAMATAN KERJA
DENGAN CARA;
 MENETAPKAN KEBIJAKAN YANG MENUNTUT KINERJA
KESELAMATAN KERJA YANG TINGGI,
> MENYEDIAKAN SUMBER DAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN
KEBIJAKAN TERSEBUT,
> MEMASTIKAN BAHWA SUMBER DAYA YANG DISEDIAKAN TERSEBUT
TELAH DIMANFAATKAN DENGAN BENAR DAN EFEKTIF,

MAJEMAN HSE/K3L
> MEMBERIKAN KEBEBASAN DAN KEWENANGAN SEPERLUNYA
KEPADA PARA MANAJER DI TINGKAT LOKAL UNTUK MENCAPAI
STANDAR-STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
TINGKAT TINGGI DENGAN CARA-CARA MEREKA SENDIRI
(MEMACU INISIATIF DAN KOMITMEN),
> TETAP MENJAGA PARA MANAJER LOKAL UNTUK BERTANGGUNG
JAWAB ATAS KINRJA KESELAMATAN KERJA MEREKA,
MENUNJUKAN KOMITMEN TERHADAP KESELAMATAN KERJA
DENGAN :
1. MELIBATKAN DIRI DALAM MASALAH-MASALAH KESEHATAN
DAN KESELAMATAN KERJA,
2. MENDORONG STNDAR KESELAMATAN KERJA YANG TINGGI
DENGAN PENDEKATAN PROAKTIF,

MAJEMAN HSE/K3L
3. MEMASTIKAN MASALAH-MASALAH KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA TELAH DIMASUKAN KEDALAM AGENDA-
AGENDA KERJA,
4. MEMBERIKAN PERHATIAN KEPADA KESELAMATAN KESEHATAN
DAN KESELAMATAN KERJAYANG SAMA BOBOTNYA DENGAN
PERHATIAN PADA PRODUKSI, KEUANGAN, PENJUALAN,
5. BANYAK MENGETAHUI ISU-ISU KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA KETIKA MENGUNJUNGI TEMPAT KERJA DAN
MEMBAHASNYA DENGAN PARA PEKERJA,
PERAN PARA MAJIKAN DAN MANAJER ADALAH MEMBIMBING DAN
MENGENDALIKAN MASALAH-MASALAH KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA.

MAJEMAN HSE/K3L
• MEETING SEVEN
• SISTEM MANAJEMEN K3 DI BEBERAPA NEGARA;
• BEBERAPA NEGARA DUNIA SUDAH MENGEMBANGKAN SENDIRI
SEBUAH SISTEM MANAJEMEN K3.
• BERATI INI MENUNJUKAN ADANYA PERHATIAN YANG KUAT DARI
NEGARA-NEGARA TERSEBUT.
• KEBANYAKAN SISTEM YANG DITETAPKAN DI NEGARA
BERSANGKUTAN DIBUAT DALAM BENTUK SEBUAH UNDANG-
UNDANG ATAU KETETAPAN MENETRI.

MAJEMAN HSE/K3L
• DI INDIA DAN MALAYSIA, PERATURAN K3 YANG DIBUAT DALAM
ISTILAH UMUM HANYA MENYEBUTKAN BAHWA PENGUSAHA
BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENGELOLA K3,
• TIDAK SECARA KHUSUS MENJELASKAN SUATU SISTEM
MANAJEMEN K3, DI AUSTRALIA, PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
K3 DIATUR DITINGKAT NEGARABAGIA.
• PEMERINTAH AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU TELAH
MELAKUKAN KESEPAKATAN NORMAL UNTUK MEMBUAT SUATU
• ORGANISASI DUNIA YANG DIKENAL DENGAN THE JOINT
ACCREDITATION SYSTEM OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND (JAS-
ANZ)
• CHINA DAN THALAND MEMBUAT SEBUAH STANDAR SISTEM
MANAJEMEN K3 YANG DIKENAL DENGAN

MAJEMAN HSE/K3L
• DENGAN TRIAL STANDAR DAN TIS 18000 SERIES. JADI
SETIAP NEGARA MELAKUKAN PENDEKATAN YANG
• BERBEDA TERMASUK PIHAK YANG BERTANGGUNG
JAWAB DALAM MENETAPKAN TERSEBUT.
• INTINYA MEMILIKI TUJUAN YANG SAMA , DALAM TABEL
DI HALAMAN SEBELAH AKAN KITA LIHAT FUNGSI
PEMERINTAH DALAM SISTEM MANAJEMEN K3.

MAJEMAN HSE/K3L
NEGARA PENANGGUNGJAWAB ATURAN ISI SISTEM SERTIFIKAT
AUSTRALIA
SELANDIA
BARU
KOMISI NASIONAL K3
GUBERNUR NEGARA
BAGIAN, AGENSI YG
TERKAIT PADA JAS-
ANZ
THE
NASIONAL
OHS
IMPROVEME
NT BY NOHSC
PEDOMAN BAGI
NEGARA-NEGARA
BAGIAN,DUKUNG
AN UTK AS/NZS
4801
PENGENDALI JAS-
ANZ YG
DIAKREDITASI
BADAN SERTIFIKAT
SMK3
CHINA KOMISI NASIONAL
EKONOMI DAN
PERDAGANGAN,BIRO
NASIONAL PENGAWA
SAN KEAMANAN PRO
DUKSI.
OHSMS TRIAL
STANDAR
MATERI
PEDOMAN BAGI
BIRO DAN
KOMISI
PEDOMAN
AKREDITASI
ORGANISASI
SERTIFIKAT DAN
KOMISI REGISTRASI
AUDITOR KOMISI
PEDOMAN
HONGKON
G
DEPATEMEN
PERBURUHAN
KERANGKA
KERJA
PARLEMEN
UTK SMK3
PEDOMAN
DEWAN K3
RENCANA AUDIT
PADA TINGKAT
NASIONAL
INDIA MENTERI
PERBURUHAN,DIREKT
ORAT JENDRAL
INDUSTRI DAN
STANDAR K3 NA BUKAN PADA
TINGKAT NASIONAL

MAJEMAN HSE/K3L
NEGARA PENANGGUNGJAWAB ATURAN ISI SISTEM SERTIFIKAT
MALAYSIA MENTERI SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM)
UNDANG-
UNDANG K3
OHSHSAS18001
BAGI STANDAR
ORGANISASI
SERTIFIKAT OHSAS
18001 OLEH SIRIM
QAS Sdn Bhd
SINGAPORA MENTERI TENAGA
KERJA
REGULASI
INDUSTRI
KODE PRAKTIS
UTK AMK3
TIDAK
MEMPERSYARATK
AN SERTIFIKAT
THAILAND MENETERI
PERBURUHAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN PERINDUSTRIAN
TIS 18000 PEDOMAN
SMK3
KHUSUSNYA
BAGI
PERUSAHAAN
KECIL DAN
MENENGAH
SERTIFIKAT TIS
18000 OLEH
INSTITUSI
SERTIFIKASI
SISTEM
MANAJEMEN.

MAJEMAN HSE/K3L
• HUBUNGAN OHSAS 18001 PERMENAKER 05/MEN/1996
• SEPERTI TELAH DIJELASKAN SEBELUMNYA, ISO 9000 DAN ISO 14000
DITERBITKAN OLEH LEMBAGA ISO YANG BERKEDUDUKAN DI
• JENEWA, SWISS, SEDANGKAN OHSAS 18000 DITERBITKAN ATAS
KERJASAMA ORGANISASI-ORGANISASI DUNIA, ANTARA LAIN :
• 1. NATIONAL STANDARDS AUTHORITY OF IRELAND,
• 2. SOUTH AFRICAN BUREAU OF STANDARDS,
• 3. JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION,
• 4. BRITISH STANDARDS INSTITUTION,
• 5. BUREAUS VERITAS QUALITY INTERNATIONAL,
• 6. DET NORSKE VERITAS,
• 7. LYOYDS REGISTER QUALITY ASSURANCE

MAJEMAN HSE/K3L
• 8. NATONAL QUALITY ASSURANCE,
• 9. SFS CERTFICATION,
• 10. SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES,
• 11. ASSOCIATION ESPANOLA DE NORMALIZATION Y CERTIFICATION
• 12. INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT ORGANIZATION LTD,
• 13. SIRIM QAS Sdn Bdn,
• 14. INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES,
• 15. THE HIGH PRESSURE GAS SAFETY INSTITUTE OF JAPAN,
• 16. THE ENGINEERING EMPLOYERS FEDERATION,
• 17. SINGAPORE PRODUCTIVITY AND STANDARS BOARD,
• 18. INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZATION Y CERTIFICATION

MAJEMAN HSE/K3L
• OHSAS 18000 YANG SEKARANG KITA KENAL MEMILIKI STRUKTUR
YANG MIRIP DENGAN ISO 14001 – 1996.
• DENGAN DEMIKIAN OHSAS 18001 LEBIH MUDAH DIINTEGRASIKAN
DENGAN ISO 14000, WALAU DAPAT JUGA DIINTEGRASIKAN DENGAN
ISO 9000
• INDONESIA SENDIRI JUGA TELAH MENGEMBANGKAN SISTEM
MANAJEMEN K3 SEJENIS YANG DIKENAL PERMENAKER
05/MEN/1996.
• BERBEDA DENGAN OHSAS 18000 YANG SISTEM AUDITNYA HAMPIR
SAMA DENGAN ISO 14000 ATAU ISO 9000 YANG DIAUDIT OLEH BADAN
SERTIFIKASI MANAPUN,

MAJEMAN HSE/K3L
• KHUSUS UNTUK PERMENAKER 05/MEN/1996 YANG MERUPAKAN
PENILAIAN-PENILAIAN KINERJA HANYA BISA DIAUDIT OLEH
SUCOFINDO.
• PERBEDAAN LAIN DARI OHSAS 18001 DAN PERMENAKER
05/MEN/1996 MEMILIKI PEMBAGIAN JUMLAH/JENIS ELEMEN
• UNTUK JENIS PERUSAHAAN YANG TERGANTUNG BESAR KECIL
PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN.
• SEDANG PERSYARATAN UNTUK OHSAS 18001 BERLAKU UNTUK
SEMUA JENIS ORGANISASI TANPA MEMPERHATIKAN BESAR
KECILNYA PERUSAHAAN ITU.

MAJEMAN HSE/K3L
• PENERAPAN PERMENAKER 05/MEN/1996 DIBAGI MENJADI TIGA
TINGKATAN :
1. PERUSAHAAN KECIL ATAU PERUSAHAAN DENGAN TINGKAT
RISIKO RENDAH HARUS MENERAPKAN SEBANYAK 64 KRITERIA,
2. PERUSAHAAN SEDANG ATAU PERUSAHAAN DENGAN TINGKAT
RISIKO MENENGAH HARUS MENERAPKAN SEBANYAK 122
KRITERIA,
3. PERUSAHAAN BESAR ATAU PERUSAHAAN DENGAN TINGKAT
RISIKO TINGGI HARUS MENERAPKAN SEBANYAK 166 KRITERIA.

MAJEMAN HSE/K3L
• KEBERHASILAN PENERAPAN PERMENAKER 05/MEN/1996
DI TEMPAT KERJA DIUKUR SEBAGAI BERIKUT ;
A. UNTUK TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN 0 – 59 % DAN
PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANGAN
(NONCONFORMANCE) DIKENAI TINDAKAN HUKUM,
B. UNTUK TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN 60 – 64 %
DIBERIKAN SERTIFIKASI DAN BENDERA PERAK,
C. UNTUK TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN 85 100% DIBERIKAN
SERTIFIKAT DAN BENDERA EMAS

MAJEMAN HSE/K3L
• TABEL. 1
• KECIL ( 64 KRITERIA ) SEDANG ( 122 KRITERIA ) BESAR
• ( 166 KRITERIA )
0 – 59 % TINDAKAN
HUKUM
TINDAKAN
HUKUM
TINDAKAN
HUKUM
60 – 64 % BENDERA PERAK
SERTIFIKAT
BENDERA PERAK
SERTIFIKAT
BENDERA PERAK
SERTIFIKAT
85 – 00 % BENDERA EMAS
SERTIFIKAT
BENDERA EMAS
SERTIFIKAT
BENDERA EMAS
SERTIFIKAT

MAJEMAN HSE/K3L
• WALAUPUN OHSAS 18001 DAN PERMENAKER 05/MEN/1966 MEMILIKI
SISTEM PENILAIAN YANG BERBEDA TETAPI SISTEM PENERAPAN,
• DOKUMEN DAN TUJUANNYA MEMILIKI KESAMAAN. BEBERAPA
PERUSAHAAN DI INDONESIA MENCOBA MENGINTEGRASIKAN
• PENERAPAN OHSAS 18001 DAN PERMENAKER 05/1996. OHSAS 18001
SESUAI UNTUK BERBAGAI ORGANISASI YANG BERKENINGINAN
UNTUK ;
1. MEMBUAT SEBUAH SISTEM MANAJEMEN K3 YANG
BERGUNAUNTUK MENGURANGI ATAU MENHILANGKAN
TINGKAT RISIKO YANG MENIMPA KARYAWAN ATAU PIHAK
TERKAIT YANG TERKENA DAMPAK AKTIVITAS ORGANISASI

MAJEMAN HSE/K3L
2. MENERAPKAN, MEMELIHARA DAN MELAKUKAN PERBAIKAN
BERKELANJUTAN SEBUAH SMK3,
3. MELAKUKAN SERTIFIKASI ATAU MELAKUKAN PENILAIAN
SENDIRI.
HAL YANG HARUS DI INGAT TERHADAP OHSAS 18001 ATAUPUN
PERMENAKER 05/1996 BUKANLAH STANDAR KESELAMATAN
PRODUK ATAU JASA YANG DIJUAL, AKAN TETAPI SEBUAH SISTEM
MANAJEMEN YANG MENGATUR BAGAIMANA K3 DITERAPKAN PADA
AKTIVITAS-AKTIVITAS ORGANISASI.

MAJEMAN HSE/K3L
• DAFTAR KLAUSUL/ELEMEN STANDAR OHSAS 18001 DAN
PERMENAKER 05/96
ISO 18001 PERMENAKER 05/1996
KLAUSUL KLAUSUL ELEMEN ELEMEN
4.2 OH & POLICY 1 PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN KOMIT
MEN
4.3.1 PLANNING FOR HAZARD
IDENTIFICATION,RISK
ASSESSMENT AND RISK
CONTROL
2 STRATEGI
PENDOKUMENTASIAN
4.3.2 LEGALAND OTHER
REQUIREMENTS
3 PENINJAUAN ULANG
DESAIN DAN KONTRAK
4.3.3 OBJECTIVE 4 PENGENDALIAN
DOKUMEN

MAJEMAN HSE/K3L
KLAUS
UL
KLAUSUL ELEMEN ELEMEN
4.3.4 OH &S MANAGEMENT
PROGRAM
5 PEMBELIAN
4..4.1 SRUCTURE AND
RESPONSIBILITY
6 KEAMANAN BEKERJA
BERDASARKAN SMK3
4.4.2 TRAINING AWARENESS AND
COMPETENCE
7 STANDAR PEMANTAUAN
4.4.3 CONSULTATION AND
COMMUNICATION
8 PELAPORAN DAN
PERBAIKAN
4.4.4 DOKUMENTATION 9 PENGELOLAAN
MATERIAL DAN
PERPINDAHANNYA
4.4.5 DOKUMENT AND DATA
CONTROL
10 PENGUMPULAN DAN
PENGGUNAAN DATA

MAJEMAN HSE/K3L
KLAUSUL KLAUSUL ELEMEN ELEMEN
4.4.6 OPERATION CONTROL 11 AUDIT SMK3
4.4.7 EMERGENCY
PREPAREDNESS AND
RESPONSE
12 PENGEMBANGAN
KETRAMPILAN DAN
KEMAMPUAN
4.5.1 PERFORMANCE
MEASUREMENT AND
MONITORING
4.5.2 ACCIDENTS,
INCIDENTS,NONCONFOR
MATION AND
CORRECTIVE AND
PREVENTIVE ACTION
4.5.3 RECORDS AND RECORDS
MANAGEMENT
4.5.4 AUDIT
4.6 MANAGEMENT REVIEW

• KE VIII ( EIGHT )
• UJIAN TENGAH SEMESTER
• UTS
PENGANTAR KESELAMATAN
TRANSPORTASI
MAJEMAN HSE/K3L

MAJEMAN HSE/K3L
• MEETING IX (NINE)
• MANAJEMEN RISIKO.
• RISIKO MERUPAKAAN SESUATU YANG SERING MELEKAT DALAM
AKTIVTAS, KEGIATAN APAPUN YANG KITA LAKUKAN PASTI
MEMILIKI POTENSI RISIKO.
• ORANG BEKERJA MEMILIKI RISIKO DIPECAT, SEORANG
PENGUSAHAA MENGHADAPI KEBANGKRUTAN SEBAGAI RISIKO
TERBESARNYA.
• YANG TERPENTING HARUS KITA LAKUKAN BUKAN LARI DARI
RISIKO YANG AKAN TERJADI.

MAJEMAN HSE/K3L
• TETAPI BAGAIMANA MENGELOLA POTENSI RISIKO YANG TIMBUL
SEHINGGA PELUANG TERJADI ATAU AKIBAT YANG
DITIMBULKANNYA TIDAK BESAR.
• DENGAN MENGETAHUI TINGKAT RISIKO YANG AKAN TERJADI
MAKA KITA AKAN TAHU BAGAIMANA MENGURANGI DAMPAK YANG
DITIMBULKANNYA.
• DENGAN DEMIKIAN KITA DAPAT MENGENDALIKAN RISIKO
TERSEBUT, SEHINGGA AKTIVITAS KITA DAPAT BERJALAN DENGAN
LANCAR DAN AMAN.
• KONSEP SEPERTI INILAH YANG KITA NAMAI DENGAN MANAJEMEN
RISIKO

MAJEMAN HSE/K3L
• MANAJEMEN RISIKO MERUPAKAN INTI DARI SISTEM MANAJEMEN
K3, KARENA ITU SECARA KHUSUS OHSAS 18001 DAN PERMENAKER
05/MEN/1996 MEMPERSYARATKAN ADANYA PENGELOLAAN RISIKO.
• SEBUAH ORGANISASI DAPAT MENERAPKAN METODDE
• PENGENDALIAN RISIKO APAPUN SEJAUH METODE TERSEBUT
MAMPU MENGINDENTIFIKASI.
• MENGEVALUASI DAN MEMILIH PRIORITAS RISIKO DAN
MENEGNDALIKAN RISIKO DENGAN MELAKUKAN PENDEKATAN
JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG.

MAJEMAN HSE/K3L
• IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN RISIKO
KECELKAAN,
• KEBIJAKAN
•
•
• AUDIT UMPAN BALIK DARI
• PENGUKURAN KINERJA
• PENERAPAN DAN OPERASI
PERENCANAAN

MAJEMAN HSE/K3L
• BAGAN MANAJEMEN RISIKO
KLASIFIKASI AKTIVITAS KERJA
IDENTIFIKASI BAHAYA
MENENTUKAN RISIKO
MENYUSUN PRIORITAS TINDAK LAMJUT
MEMILIH SASARAN PENTING
BAGI SASARAN YG DIANGGAP PENTING DIBERI
NIALAI PENCAPAIAN JIKA MEMUNGKINKAN
MEMBUAT PROGRAM
MENERAPKAN PROGRAM
TINJAUAN
SASARAN YANG
TIDAK MASUK
KRITERIA
PENTING
DISIMPAN
UNTUK
PROGRAM
BERIKUTNYA

MAJEMAN HSE/K3L
• PERENCANAAN UNTUK IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN
PENGENDALIAN RISIKO.
• ORGANISASI HARUS MEMBUAT DAN MEMELIHARA PROSEDUR
UNTUK MELAKUKAN IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO,
• PENERAPAN KENDALI PENGUKURAN YANG DIPERLUKAN
MENCAKUP :
• > AKTIVITAS RUTIN DAN NONRUTIN
> AKTIVITAS PERSONAL YG MEMILIKI AKSES PADA TEMPAT KERJA
(MENCAKUP SUBKONTRAKTOR DAN PENGUNJUNG),
> FASILITAS TEMPAT KERJA, YG DISEDIAKAN OLEH ORGANISASI
ATAU PIHAK LAINNYA.

MAJEMAN HSE/K3L
• ORGANISASI HARUS MEMASTIKAN BAHWA HASIL DARI PENILAIAN
TERSEBUT DAN PENGARUH PENGENDALIAN INI
• DIPERTIMBANGKAN DALAM MEMBUAT SASARAN K3L, ORGANISASI
HARUS MENDOKUMENTASIKAN DAN MEMELIHARA INFORMASI
TERBARU.
• METODOLOGI UNTUK MENGINDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN
RISIKO HARUS :
> TERDEFINISI DENGAN MEMPERHATIKAN LINGKUP
ORGANISASI,SIFAT DAN WAKTU UNTUK MEMASTIKAN
ORGANISASI LEBIH PROAKTIF KETIMBANG REAKTIF.M
> ENYEDIAKAN KLASISFIKASI RISIKO DAN IDENTIFIKASINYA
UNTUK DIELIMINASI ATAU DIKENDALIKAN DENGAN
PENGUKURAN SEBAGAIMANA YG DIJELASKAN PADA 4.3.3 DAN
4.3.4.

MAJEMAN HSE/K3L
> KONSISTEN DENGAN PENGALAMAN OPERASI DAN KEMAMPUAN
KENDALI PENGUKURAN RISIKO.
> MENYEDIAKAN INPUT PADA KETENTUAN PERSYARATAN
FASILITAS, IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN DAN/ATAU
PENGEMBANGAN KENDALI OPERASIONAL.
> MENYEDIAKAN TINDAKAN YG DIPERSYARATKAN UNTUK
MEMASTIKAN KEEFEKTIFAN DAN JANGKA WAKTU
PENERAPANNYA PADA SAAT MONITORING.

MAJEMAN HSE/K3L
• PERSYARATAN PERMENAKER 05/MEN/1996.
• PERENCANAAN IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN
PENGENDALIAN RISIKO.
• IDENTIFIKASI BAHAY, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO
DARI KEGIATAN, PRODUK BARANG DAN JASA HARUS
• DIPERTIMBANGKAN PADA SAAT MERUMUSKAN RENCANA UNTUK
MEMENUHI KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
• DAN LINGKUNGAN HARUS DITETAPKAN DAN DIPELIHARA
PROSEDURNYA.

MAJEMAN HSE/K3L
• IDENFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN
RISIKO
• TERKAIT DENGAN AKTIVITAS HARUS DIPASTIKAN
SESUAI, CUKUP DAN SELALU TERSEDIA.
• SELAKU ORGANISASI HARUS MENGINDENTIFIKASI ,
MENGEVALUASI DAN MENGENDALIKAN RISIKO K3L DI
SEMUA KTIVITAS – AKTIVITASNYA,
• DAN SEMUA TAHAPAN INI MENJADI DASAR DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SISTEM
MANAJEMEN K3L.

MAJEMAN HSE/K3L
• ORGANISASI MEMPERTIMBANGKAN RISIKO YG DIHADAPINYA
SEBAGAI DASAR MEMBUAT SISTEM MANAJEMEN K3L.
• TINJAUAN AWAL MENCAKUP :
• A. PERSYARATAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
• B. INDENTIFIKASI RISIKO K3L YG DIHADAPI ORGANISASI,
• C. REKAMAN-REKAMAN SEMUA DARI PROSES DAN PROSEDUR,
D. EVALUASI UMPAN BALIK DARI INVESTIGASI INSIDEN
SEBELUMNYA KECELAKAAN DA KEADAAN DARURAT.

MAJEMAN HSE/K3L
• KONDISI OPERASI NORMAL, TIDAK NORMAL DAN
KONDISI DARURAT YG POTENSIALJUGA HARUS
MENDAPATKAN PERHATIANM.
• YG TIDAK KALAH PENTING HARUS KITA INGAT ADALAH KETIKA
MELAKUKAN IDNETIFIKASI BAHAYA POTENSIAL KITA TIDAK SAJA
MELAKUKANNYA PADA PEKERJAAN OPERASIONAL SAJA.
• TAPI JUGA SEGALA ASPEK LAINNYA YG MASIH TERMASUK DI
DALAM LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3L, SEPERTI
PEMELIHARAAN, HOUSE KEEPING,

MAJEMAN HSE/K3L
• SUMBER DATA YANG DAPAT DIGUNAKAN ADALAH :
• * PERSYARATAN DAN PERATURAN K3L,
• * KEBIJAKAN K3L,
• * REKAMAN INSIDEN DAN KECELAKAAN KERJA,
• * LAPORAN KETIDAK SESUAIAN,
• * HASILAUDIT,
• * KOMUNIKASI PADA KARYAWAN DAN PIHAK TERKAIT,
• * INFORMASI DARI TINJAUAN AKTIVITAS K3L KARYAWAN,
* INFORMASI DARI PERUSAHAAN SEJENIS BERUPA INSIDEN DAN
KECELAKAAN KERJAYG TERJADI,
* INFORMASI PADA FASILITAS, PROSES DAN KEGIATAN
ORGANISASI, MENCAKUP PROSEDUR, DATA PEMANTAUAN,
DATA LINGKUNGAN DAN TEMPAT KERJA.

MAJEMAN HSE/K3L
• MEETING TEN (X)
• PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN.
• PERSYARATAN OHSAS 18001, PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN,
• ORGANISASI MENETAPKAN DAN MEMELIHARA PROSEDUR UNTUK
MEMANTAU DAN MENGUKUR KINERJA K3L SELANG WAKTU
TERENCANA. PROSEDUR INI HARUS TERSEDIA UNTUK :
1. PENGUKURAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF, SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN ORGANISASI,
2. PEMANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN K3L,

MAJEMAN HSE/K3L
2. LANGKAH REAKTIF KINERJA UNTUK MEMANTAU KECELAKAAN,
PENYAKIT, INSIDEN (MENCAKUP HAMPIR – KENA) DAN BUKTI
HISTORIK LAINNYA DARI KEKURANGAN K3L,
3. REKAMAN DATA DAN HASIL PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN
YG CUKUP UNTUK MEMUDAHKAN AKIBAT ANALISIS TINDAKAN
PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN.
BILA ALAT PEMANTAU DIPERSYARATAN UNTUK PENGUKURAN
DAN PEMANTAUAN KINERJA, ORGANISASI HARUS MENETAPKAN
DAN MEMELIHARA PROSEDUR KALIBRASI DAN MEMELIHARA
PERALATAN TERSEBUT. KALIBRASI DAN AKTIVITAS SERTA HASIL
PEMELIHARAAN HARUS DISIMPAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• PERSYARATAN PERMENAKER 05/MEN/1996.
• 4. PENGUKURAN DAN EVALUASI,
• PERUSAHAAN HARUS MEMILIKI SISTEM UNTUK MENGUKUR,
MEMANTAU DAN MENGEVALUASI KINERJA SISTEM MANAJEMN
• K3L DAN HASILNYA HARUS DIANALISIS GUNA MENENTUKAN
KEBERHASILAN ATAU MELAKUKAN IDENTIFIKASI TINDAKAN
PERBAIKAN.
5. INSPEKSI DAN PENGUJIAN.
PERUSAHAAN HARUS MENETAPKAN DAN MEMELIHARA
PROSEDUR INSPEKSI, PENGUJIAN DAN PEMANTAUAN YG BER-

MAJEMAN HSE/K3L
• KAITAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA,
• FREKUENSI INSPEKSI DAN PENGUJIAN SECARA UMUM MELIPUTI :
 PERSONALA YG TERLIBAT HARUS MEMPUNYAI PENGALAMAN
DAN KEAHLIAN YG CUKUP.
 CATATAN INSPEKSI, PENGUJIAN DAN PEMANTAUAN YG SEDANG
BERLANSUNG HARUS DIPPELIHARA DAN TERSEDIA BAGI
MANAJEMEN, TENAGA KERJA DAN KONTRAKTOR KERJA YG
TERKAIT.
 PERALATAN DAN METODE PENGUJIAN PENGUJIAN YG
MEMADAI HARUS DIGUNAKAN UNTUK MENJAMIN TELAH
DIPENUHINYA STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA.

MAJEMAN HSE/K3L
 TINDAKAN PERBAIKAN HARUS DILAKUKAN SEGERA PADA SAAT
DITEMUKAN KETIDAK SESUAIAN TERHADAP PERSYARATAN
KESELAMATAN DAN KESEHETAN KERJA DARI HASIL INSPEKSI,
PENGUJIAN DAN PEMANTAUAN.
 PENYELIDIKAN YG MEMADAI HARUS DILAKSANAKAN UNTUK
MENEMUKAN INTI PERMASALAHAN DARI SUATU INSIDEN,
 HASIL TEMUAN HARUS DI ANALISIS DAN DITINAJAU ULANG.
 KLAUSAL INI DITERAPKAN UNTUK SEMUA ASPEK YG TERKAIT
DENGAN PENCAPAIAN KINERJA K3L.
 KLAUSAL 4.5.1 OHSAS 18000 DAN 4 PERMENAKER 05/MEN/1996
MENGATUR BAGAIAMANA SEBUAH ORGANISASI MELAKUKAN
PENGUKURAN DAN ANALISIS TERHADAP KINERJA SISTEM
MANAJEMEN K3L.

MAJEMAN HSE/K3L
 UNTUK ITU ORGANISASI HARUS MENETAPKAN KETENTUAN
MONITORING, PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN YG
DIPERLUKAN.
 ADALAH TANGGUNG JAWAB ORGANISASI MENENTUKAN ASPEK-
ASPEK APA SAJA YG HARUS DIUKUR, METODE YG DIGUNAKAN,
KAPAN DILAKUKAN PENGUKURAN PENGUKURAN DAN
PEMANTAUAN KINERJAATAS ASPEK-ASPEK BERIKUT INI :
* PENCAPAIAN KEBIJAKAN DAN SASARAN K3L,
* KEFEKTIPAN PENERAPAN SARANA PENGENALI RISIKO,
* PROGRAM PEMAHAMAN, PELATIHAN, KOMUNIKASI DAN
KONSULTASI PADA KARYAWAN DAN PIHAK TERKAIT.

MAJEMAN HSE/K3L
* INFORMASI YG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENINJAUAN
ATAU MEMPERBAIKI SISTEM MANAJEMEN K3L YG
DIGUNAKAN,
* KETIDAK SESUAIAN YG TERJADI DALAM LINGKUP SISTEM
MANAJEMEN K3L SEPERTI KECELAKAAN, KERSAKAN DAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA.
INPUT YG DIGUNAKAN DALAM MENERAPKAN TAHAPAN INI :
* HASIL IDENTIFIKASI BAHAYA POTENSIAL, PENILAIAN DAN
PENGEMDALIAN RISIKO,
* PERSYARATAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
* KEBIJAKAN DAN SASARAN K3L,

MAJEMAN HSE/K3L
* PROSEDUR PENANGANAN KETIDAK SESUAIAN,
* HASIL PENGUJIAN DAN KALIBRASI PERALATAN (MENCAKUP
KONTRAKTOR),
* REKAMAN PELATIHAN (MENCAKUP PEMASOK),
* LAPORAN MANAJEMEN.
TUJUAN KITA MELAKUKAN PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN
KINERJAADALAH :
* MENENTUAN SEJAUHMANA PROGRAM K3L DITERAPKAN DAN
PENCAPAIANNYA,
* MELAKUKAN PEMERIKSAAN APAKAH PENGENDALIAN RISIKO
TELAH DITERAPKAN DAN EFEKTIF.
* MEMPROMOSIKAN PENERAPAN RENCANA DAN PENGENDALIAN
RISIKO UNTUK MEMBERIKAN UMPAN BALIK BAGI SEMUA
PIHAK,

MAJEMAN HSE/K3L
* MENJEDIAKAN INFORMASI YG DAPAT DIGUNAKAN DALAM
MELAKUKAN PENINJAUAN, DAN JUGA SANGAT PENTING UNTUK
MELAKUKAN PERBAIKA N TERHADAP SISTEM MANAJEMEN K3L,
ADA BEBERAPA INDIKATOR YG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK
MENGUKUR KINERJA K3L, DATA KECELAKAAN KERJA DAPAT
DIGUNAKAN SEBAGAI INIDIKATOR LANGSUNG KINERJA K3L,
MESKIPUN SEBAIKNYA DALAM MENGUKUR KINERJA K3L TIDAK
HANYA MENGGUNAKAN DATA KECELAKAAN SAJA,
TETAPI JUGA MENGGUNAKAN INDIKATOR LAINNYA SEPERTI
STANDAR HAOUSE – KEEPING, PENGGUNAAN APD, DAN KETENTUAN
AMBANG BATAS.

MAJEMAN HSE/K3L
• PENGENDALIAN MELALUI AUDIT,
• APAKAH PROGRAM DARI OGANISASI TERSEBUT BERHASIL ATAU
TIDAK. ALAT ATAU CARA TESEBUT DIMANAKAN AUDIT.
• PROSES AUDIT DAPAT BERJALAN JIKA KETENTUAN MENGENAI
BAROMETER STANDAR PENILAIAN TELAH SITENTUKAN
SEBELUMNYA.
• BAROMETER STANDAR PENILAIAN MANAJEMEN KK3L ADALAH
OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY ADMINISTRASION SYSTEM
(OHSAS) 18000.
• PENGERTIAN.
• MENURUT MULYADI, AUDITING ADALAH SUATU PROSES
SISTIMATIK UNTUK MEMPEROLEH MENEVALUASI BUKTI,

MAJEMAN HSE/K3L
• BUKTI SECARA OBJEKTIF MENGENAI PERNYATAAN TENTANG
KEGIATAN DAN KEJADIAN EKONOMI,
• TUJUAN UNTUK MENETAPKAN TINGKAT KESESUAIAN ANTARA
PERNYATAAN-PERNYATAAN TERSEBUT DENGAN
• KRITERIA-KRITERIA YG TELAH DITETAPKAN SERTA PENYAMPAIAN
HASIL-HASILNYA KEPADA PEMAKAI YG BERKEPENTINGAN,
• AUDIT MERUPAKAN SERANGKAIAN TINDAKAN PEMERIKSAAN
TERHADAP KEGIATAN-KEGIATAN DAN BUKTI-BUKTI UNTUK
MENDAPATKAN KESESUAIN,
• ANTARA TINDAKAN-TINDAKAN DENGAN BUKTI-BUKTI YG ADA
BERDASARKAN KRITERIA-KRITERIAYG TELAH DITETAPKAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• MEETING ELEVEN
• LINGKUNGAN KERJA YG BAIK MEMILIKI PENGARUH
BESAR TERHADAP KESEHATAN DAN TERHADAP SIKAP
PARA PEKERJAAN MEREKA.
• SELAIN IUT, ATMOSFER DAN TEMPAT KERJA DAN
BAGAIMANA ATMOSFER TERSEBUT BERSIH DARI
• UAP-UAP BERBAHAYA MEMILIKI PENGARUH YG BESAR
TERHADAP KOMUNITAS MASYARAKAT SEKITARNYA.

MAJEMAN HSE/K3L
• THE CONTROL OF SUBSTANCES HAZARDOUS TO HEALTH
REGULATION 2002 ( COSHH),
• BETUJUAN MENYEDIAKAN PERLINDUNGAN KESEHATAN BAGI
PEKERJA DI TEMPAT KERJA DAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT 1990 (EPA),
• DIKELUARKAN UNTUK MELINDUNGI KOMUNITAS MASYARAKAT
DARI RENTANG POTENSIAL BAHAYA KESEHETAN YG LUAS,
• TERMASUK YG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN-KEGIATAN KERJA.
METODE PEMBUANGAN LIMBAH-LIMBAH BERBAHAYA DIATUR
DALAM THE SPECIAL WASTE REGULATIONS 1996 SEBAGAI REGULASI
PERBAIKAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• THE ENVIRONMENT PROTECTION ACT,
• KETETAPAN INI DIKELUARKAN UNTUK MENJAWAB SELURUH
PERTANYAAN TENTANG POLUSI LINGKUNGAN DAN BERTUJUAN
• MENGATUR POLUSI DARI INDUSTRI, RUMAH TANGGA, DAN
SUMBER – SUMBER LAIN DI KOMUTAS MASYARAKAT. POLUSI YG
DIHASILKAN DARI KEGIATAN-KEGIATAN KERJA.
• KETETAPAN TERSEBUT, MENDIFINISIKAN :
• 1. POLUTAN SEBAGAI :
• * LIMBAH PADAT YG DIBUANG KE TANAH,
* LIMBAH CAIR YG DIBUANG BAIK KE TANAH MAUPUN KE
SALURAN AIR

MAJEMAN HSE/K3L
• * DIBUANG KE ATMOSFER,
• * BISING DALAM KOMUNITAS MASYSRAKAT.
LIMBAH TERKENDALI SEBAGAI :
* LIMBAH RUMAH TANGGA,
* LIMBAH INDUSTRI,
* LIMBAH USAHA – USAHA KOMERSIAL.
LIMBAH KHUSUS SEBAGAI :
* LIMBAH TERKENDALI YG SEDEMIKIAN BERBAHAYANYA
SEHINGGA MEMBUTUHKAN PROSEDUR PEMBUANGAN KHUSUS,
YG BERBAHAYA BAGI KEHIDUPAN ATAU BERUPA CAIRAN
DENGAN TITIK NYALA 21º C ATAU DI BAWAHNYA.

MAJEMAN HSE/K3L
• ADA TIGA PENDEKATAN YG DIPAKAI, YAITU :
1. AIR POLLUTION CONTROL (APC) ATAU PENGENDALIAN POLUSI
UDARA :
* BERKAITAN DENGAN BUANGAN KE ATMOSFER,
* DITEGAKKAN OLEH PETUGAS OTORITAS LOKAL.
2. INTEGRATED POLLUTION CONTROL (IPC) ATAU PENGENDALIAN
POLUSI TERPADU :
BERKAITAN DENGAN PEMBUANGAN KE :
* UDARA,
* TANAH,
* SALURAN AIR,
* DITEGAKKAN OLEH INSPEKTUR MANAJEMEN LINGKUNGAN
ATAU ENVIRONMENT AGENCY INSPECTOR

MAJEMAN HSE/K3L
• 3. PENGENDALIAN BUANGAN KE TANAH.
MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA MENTERI UNTUK :
* MENENTUKAN STANDAR PENGENDALIAN YG HARUS DIPENUHI
* MENETAPKAN PROSES-PROSES YG MEMBUTUHKAN OTORITAS,
* MENERBITKAN OTORISASI UNTUK PROSES-PROSES YG
DITETAPKAN TERSEBUT,
* MENEMPATKAN SYARAT-SYARAT PADA OTORISASI YG
MEMBUTUHKAN PENGGUNAAN TEKNIK-TEKNIK TERBAIK YG
TERSEDIA TANPA MENGELUARKAN BIAYA YG BERLEBIHAN (BEST
AVAILABLE TECNIQUES NOT ENTAILING EXCESSIVE COST –
(BATNEEC),
* MEMUNGUT BIAYA UNTUK PENERBITAN OTORISASI.

MAJEMAN HSE/K3L
• BANDING ATAS PENERBITAN, PENARIKAN KEMBALI, DAN
PERUBAHAN OTORISASI DISAMPAIKAN KEPADA SEKRETARIS
NEGARA.
• TIDAK SEORANGPUN BOLEH MELANJUTKAN PROSES YG
DITETAPKAN (PRESCRIBED PROCESS) TANPA OTORISASI.
• PENEGAKAN OLEH INSPEKTUR DILAKUKAN TERHADAP :
* BADAN LINGKUNGAN ATAU ENVIRONMENT AGENCY (EA) YG
DITUNJUK OLEH MENTERI,
* OTORITAS PEMBERSIHAN SUNGAI (RIVER PURIFICATION
AUTHORITY),
* OTORITAS SETEMPAT.

MAJEMAN HSE/K3L
• WEWENANG INSPEKTUR ADALAH :
* MEMASUKI PERSIL DI MANA PROSES-PROSES KERJA YG
DITETAPKAN SEDANG DILAKUKAN,
* MENERBITKAN PEMBERITAHUAN PENEGAKAN (ENFORCEMENT
NOTICES) {SERUPA DENGAN PEMBERITAHUAN PENINGKATAN
(IMPROVEMENT NOTICES) DALAM HSW],
* MENERBITKAN PEMBERITAHUAN PELARANGAN (PROBIHITION
NOTICES) [ SERUPA DENGAN PEMBERITAHUAN LARANGAN
(PROHIBITION NOTICES) DALAM HSW],
* MELAKUKAN PENYELIDIKAN,

MAJEMAN HSE/K3L
* MENGUKUR DAN MENGAMBIL GAMBAR,
* MENGAMBIL SAMPLE,
* MEMINTA INFORMASI,
* MEMERIKSA CATATAN,
* MENDAPATKAN BANTUAN DALAM PENYELIDIKAN,
* JIKA BAHAYA MENGACAM, MEMBUAT SUBSTANSI-SUBSTANSI
TERSEBUT TIDAK BERBAHAYA.

MAJEMAN HSE/K3L
• MEMAKSA OTORITAS UNTUK ;
• * MENYIMPAN DAFTAR PROSES DAN OTORISASI YG DITETAPKAN,
• * MEMBUAT DAFTAR TERSEBUT SIAP DIPERIKSA OLEH PUBLIK,
BANDING TERHADAP SUATU SURAT PEMBERITAHUAN DITUJUKAN
KEPADA SEKRETARIS NEGARA.
DALAM PENUNTUTAN PERKARA, PEMBELAAN TERDAKWAADALAH
DENGAN MEMBUKTIKAN YG BERSANGKUTAN TELAH
MELAKSANAKAN BATNEEC,
SUATU IZIN MANAJEMEN LIMBAH (WASTE MANAGEMENT LICENSE)
DIBUTUHKAN UNTUK MENJAGA, MEMPERLAKUAKAN ATAU
MEMBUANG LIMBAH TERKENDALI KE TANAH.

MAJEMAN HSE/K3L
• PETUGAS-PETUGAS OTORITAS SETEMPAT MENGINSPEKSI
PELANGGARAN KECILATAS UNDANG-UNDANG YG MELIPUTI :
• * PEMBUANGAN KE ATMOSFER,
* KEBISINGANYG DIPANCARKAN DARI PERSIL, YG MERUGIKAN
KESEHATAN ATAU MENGGANGU.
MEMELIHARA LINGKUNGAN YG BAIK PADA SAAT BEKERJA
MERUPAKAN PERTIMBANGAN KOMERSIALYG BERGUNA DAN
MEMILIKI BANYAK KEUNTUNGAN BAGI ANGKATAN KERJA DAN BAGI
KOMUNITAS MASYARAKAT SETEMPAT.

MAJEMAN HSE/K3L
• PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
• PENYELENGGARA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM :
1. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH,
2. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM;
a. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DARI
PENGOPERSIAN KAPAL DAN,
b. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DARI
KEGIATAN KEPELABUHANAN.

MAJEMAN HSE/K3L
3. SELAIN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN MARITIM JUGA DILAKUKAN TERHADAP;
a. PEMBUANGAN LIMBAH DI PERAIRAN; DAN
b. PENUTUHAN KAPAL.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DARI
PENGOPERASIAN KAPAL,
SETIAP AWAK KAPAL WAJIB MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
TERJADINYA PENCEMARAN LINGKUNGAN YG BERSUMBER DARI
KAPAL

MAJEMAN HSE/K3L
1. KAPAL DENGAN JENIS DAN UKURAN TERTENTU YG DIOPERSIKAN WAJIB
DILENGKAPI PERALATAN DAN BAHAN PENANGGULANGAN
PENCEMARAN MINYAK DARI KAPAL YG MENDAPAT PENGESAHAAN DARI
PEMERINTAH.
2. KAPAL DENGAN JENIS DAN UKURAN TERTENTU YG DIOPERSIKAN WAJIB
DILENGKAPI POLA PENANGGULANGAN PENCEMARAN MINYAK DARI
KAPAL MENDAPAT PENGESAHAN DARI PEMERINTAH.
3. SETIAPA KAPAL DILARANG MELAKUKAN PEMBUANGAN LIMBAH, AIR
BALAS, KOTORAN, SAMPAH, SERTA SERTA BAHAN KIMIA BERBAHAYA
DAN BERACUN KE PERAIRAN.
4. JARAK PEMBUANGAN, VOLUME PEMBUANGAN, DAN KUALITAS
BUANGAN TELAH SESUAI DENGAN SYARAT YG DITETAPKAN DALAM
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MAJEMAN HSE/K3L
5. SETIAP KAPAL DILARANG MENGELUARKAN GAS BUANG MELEBIHI
AMBANG BATAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-INDANGAN.
6. SETIAP NAKHODA ATAU PENANGGUNG JAWAB UNIT KEGIATAN
LAIN DI PERAIRAN BERTANGGUNG JAWAB MENANGGULANGI
PENCEMARAN YG BERSUMBER DARI KAPAL DAN/ATAU
KEGIANNYA.
7. SETIAP NAKHODA ATAU PENANGGUNG JAWAB UNIT KEGIATAN
LAIN DI PERAIRAN WAJIB SEGARA MELAPORKAN KEPADA
SYAHBANDAR TERDEKAT DAN/ATAU UNSUR PEMERINTAH LAIN YG
TERDEKAT MENGENAI TERJADINYA PENCEMARAN
PERAIRAN YG DISEBABKAN OLEH KAPALNYA ATAU YG BESUMBER
DARI KEGIATANNYA,
APABILA MELIHAT ADANYA PENCEMARAN DARI KAPAL, DAN/ATAU
KEGIATAN LAIN DI PERAIRAN.

MAJEMAN HSE/K3L
8. UNSUR PEMERINTAH LAINNYA YG TELAH MENERIMA INFORMASI
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS WAJIB MENERUSKAN
LAPORAN MENGENAI ADANANYA PENCEMARAN PERAIRAN
KEPADA SYAHBANDAR TERDEKAT ATAU KEPADA INSTITUSI YG
BERWENANG.
9. SYAHBANDAR SEGERA MENERUSKAN LAPORAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DIATAS KEPADA INSTITUSI YG BERWENANG UNTUK
PENANGGULANGAN LEBIH LANJUT.
10. PEMILIK ATAU OPERATOR KAPAL BERTANGGUNG JAWAB
TERHADAP PENCEMARAN YG BERSUMBER DARI KAPALNYA.
11. UNTUK MEMENHI TANGGUNG JAWAB SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DIATAS PEMILIK ATAU OPERATOR KAPAL WAJIB
MENGASURANSIKAN TANGGUNG JAWABNYA.

MAJEMAN HSE/K3L
12. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENCEGAHAN DAN
PENANGGULAN PENCEMARAN AKIBAT PENGOPERASIAN
KAPAL DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.
13. PENGANGKUTAN LIMBAH BARANG BERBAHAYA DAN BERACUN
DENGAN KAPAL WAJIB MEMPERHATIKAN SPECIFIKASI KAPAL
UNTUK PENGENGKUTAN LIMBAH.
14. SPECIFIK KAPAL YG DIMAKSUD DAN TATA CARA
PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN YG DITETAPKAN OLEH
MENTERI.
15. KAPAL YG MENGANGKUT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN WAJIB MEMILIKI STANDAR OPERASIONAL DAN
PROSEDUR TANGGAP DARURAT SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DARI
KEGIATAN KEPELABUHANAN.
1. PENOPERSIAN PELABUHAN WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN
UNTUK MENCEGAH TIMBULNYA PENCEMARAN YG BERSUMBER
DARI KEGIATAN DI EPALBUHAN.
2. SETIAP PELABUHAN WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN
PERALATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN SESUAI
DENGAN BESARAN DAN JENIS KEGIATAN.
3. SETIAP PELABUHAN WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN BAHAN
PENANGGULANGAN PENCEMARAN SESUAI DENGAN BESARAN
DAN JENIS KEGIATAN.

MAJEMAN HSE/K3L
4. OTORITAS PELABUHAN WAJIB MEMILIKI STANDAR DAN
PROSEDUR TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN
PENCEMARAN.
5. OTORITAS PELABUHAN UNIT PENYELENGGARA
PELABUHAN, BADAN USAHA PELABUHAN, DAN PENGELOLA
TERMINAL KHUSUS WAJIB MENANGGULANGI PENCEMARAN
YG DIAKIBATKAN OLEH PENGOPERASIAN PELABUHAN.
6. UNTUK MENAMPUNG LIMBAH YG BERASAL DARI KAPAL DI
PELABUHAN, OTORITAS PELABUHAN, UNIT PENYELENGGARA
PELABUHAN, BADAN USAHA PELABUHAN, DAN PENGELOLA
TERMINAL KHUSUS WAJIB DAN BERTANGGUNG JAWAB
MENYEDIAKAN FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH.

MAJEMAN HSE/K3L
7. MANAJEMEN PENGELOLAAN LIMBAH DILAKSANAKAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
8. PENGANGKUTAN LIMBAH KETEMPAT PENGUMPULAN,
PENGOLAHAN, DAN PEMUSNAHAN AKHIR DILAKSANAKAN
BERDASARKAN KETENTUAN YG DITETAPKAN OLEH MENTERI YG
BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.
9. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PELABUHAN DIATUR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH.

MAJEMAN HSE/K3L
• PEMBUANGAN LIMBAH DI PERAIRAN,
1. PEMBUANGAN LIMBAH DI PERAIRAN HANYA DAPAT
DILAKUKAN PADA LOKASI TERTENTU YG DITETAPKAN OLEH
MENETERI DAN MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU.
2. PEMBUANG LIMBAH SEBAGAIMANA MAKSUD DIATAS WAJIB
DILAPORKAN KEPADA INSTITUSI YG TUGAS DAN FUNGSINYA DI
BIDANG PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (KPLP).
3. KETENTUANLEBIH LANJUT MENGENAI PEMBUANGAN LIMBAH
DI PERAIRAN DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.

MAJEMAN HSE/K3L
4. PENUTUHAN KAPAL WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN MARITIM.
5. LOKASI PENUTUHAN KAPAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS
DITENTUKAN OLEH MENTERI.
6. PERSYARATAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM UNTUK
KEGIATAN PENUTUHAN KAPAL SEBAGAIMANAN DIMAKSUD DIATAS
DIATUR DENAGN PERTURAN MENTERI.
SANKSI ADMINISTRATIF.

MAJEMAN HSE/K3L
SANKSI ADMINISTRATIF.
1. SETIAP ORANG YG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 230, AYAT (2), PASAL 233 AYAT (3), PASAL
234, PASAL 235, ATAU PASAL 239 AYAT (2) DIKENAKAN SANKSI
ADMINSTRATIF BERUPA :
A. PERINGATAN,
B. DENDAADMINISTRASI
C. PEMBEKUAN IZIN, ATAU
D. PENCABUTAN IZIN.
2. KETENTUAN LBIH LANJUT MENGENAI TATA CARA DAN
PROSEDUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (10 DIATUR DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH

MAJEMAN HSE/K3L
• MEETING XII ( TWO)
• STUDY KASUS ( CASES STUDY)

MAJEMAN HSE/K3L
• MEETING XIII( TERTEEN)
• TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN.
• TANGGUNG JAWAB ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA,
• HUKUM-HUKUM INGGRIS MEWAJIBKAN PARA MAJIKAN
(TERMASUK DIREKTUR PIMPINAN, REKANAN ATAU PEMILIK).
• UNTUK MEMASTIKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA,
DIPERUSAHAAN-PERUSAHAAN BESAAR, PELAKSANA HARIAN
• KEWAJIBAN INI DIDELEGASIKAN KEPADA PARA MANAJER
LAPANGAN YG DIBERI KEWENANGAN SECUKUPNYA UNTUK
MEMENUHINYA.

MAJEMAN HSE/K3L
• PERLU DIPERHATIKAN BAHWA TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA
• LINGKUNGAN, TIDAK DAPAT DIDELEGASIKAN OLEH PARA
NMAJIKAN, YG DAPAT DIDELEGASIKAN ADALAH PELAKSANAAN
• ATAU PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWABNYA, KEWAJIBAN-
KEWAJIBAN YG DIBEBANKAN KEPADA PARA MAJIKAN ADALAH
OLEH.
• 1. HEALTH AND SAFETY AT WORK, ENVIMENTAL, ACT 1974 (HSWE),
2. MANAJEMEN OF HEALTH AND SAFETY AT WORK, ENVIRONMENT
REGULATION 1999 (MHSWE),
3. WORKPLACE (HEALTH,SAFETY AND WELFARE) 1992 (MHSW
REGS)

MAJEMAN HSE/K3L
• DIKUALIFIKASIKAN MENURUT KALIMAT’SEJAUH YG DAPAT
DIPRAKTEKKAN SECARA NALAR’ ( SO FAR AS IS REASONABLY
PRACTICABLE).
• MAKSUD KALIMAT TERSEBUT DISAMPAIKAN OLEH LORD JUSTICE
ASQUITH PADA TAHUN (1949) I ALL ER 743 SEBAGAI :
• “ DAPAT DIPRKTEKAN SECARA NALAR” MERUPAKAN ISTILAH YG
MAKNANYA LEBIH SAMPIT KETIMBANGAN’ MUNGKIN SECARA
• FISIK’ DAN ISTILAH INI MENYIRATKAN BAHWA SUATU PERHITUNGAN
HARUS DIBUAT DENGAN MELAKUKAN RISIKO
• DALAM SATU SISI, DAN PENGORBANAN, BAIK WAKTU, UANG, ATAU
TENAGA,

MAJEMAN HSE/K3L
• YG DILIBBATKAN DAN UPAYA-UPAYA YG PERLU UNTUK MENGHINDARI
RISIKO TERSEBUT, DAN SISI LAIN, BAHWA, JIKA TERJADI KETIDAK
• SEIMBANG SECARA KASAR DI ANTARA KEDUANYA, RISIKO TERSEBUT
MENJADI TIDAK SIGNIFIKAN BAHWA DALAM KAITANNYA DENGAN
• PENGORBANAN TESEBUT, ORANG YG MENERIMA TUGAS TERSEBUT
AKAN MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB DALAM MEMBUKTIKAN
• KEPATUHANNYA BUKANLAH YG DAPAT DIPRAKTEKAN SECARA NALAR.
PERHITUNGAN TADI DIBUAT SEBELUM TERJADINYA KECELAKAAN YG
DIADUKAN’

MAJEMAN HSE/K3L
• JIKA DITAFSIRKAN SECARA LUAS INI BERARTI BAHWA UPAYA
PROTEKSI HARUS DIPERTIMBANGKAN SEBELUM KECELAKAAN
KERJA TERJADI,
• DAN APABILA BIAYA YG HARUS DIKELUARKAN UNTUK
MELAKSANAKAN UPAYA-UPAYA PROTEKSI ITU LEBIH BESAR
DARIPADA KEUNTUNGAN YG AKAN DIPEROLEH,
• MAKA KLAUSUL UPAYA TERSEBUT BUKANLAH YG DAPAT
DIPRAKTEKAN SECARA NALAR,
• AKAN TETAPI, JIKA ARGUMENTASI INI DIGUNAKAN SEBAGAI
ALASAN UNTUK TIDAK MELENGKAPI PERUSAHAAN DENGAN
UPAYA-UPAYA PROTEKSI YG DIPERLUKAN,

MAJEMAN HSE/K3L
• MAKA PERLU DIVALIDASI DI PENGADILAN SEANDAINYA TERJADI
KECELAKAAN KERJA ATAU KETIKA PENYIDIK MELAKUKAN
PENYIDIKAN ATAS KECELAKAAN KERJA TERSEBUT.
• KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YG DILIMPAHKAN KEPADA PARA
MAJIKAN DALAM BUTIR HSW ADALAH SEJAUH DAPAT
DIPRATEKAN SECARA NALAR UNTUK :
 MEMBUAT SUATU TERTIB YG MENJAMIN KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA,
 MENYEDIAKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA YG
AMAN,
 MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM KERJA YG AMAN,

MAJEMAN HSE/K3L
> MEMASTIKAN PENGGUNAAN, PENANGANAN, PENYIMPANAN, DAN
PENGIRIMAN YG AMAN, BAIKA BARANG-BARANG
(PERLENGKAPAN) MAUPUN SUNSTANSINYA (BAHAN KIMIA),
 MENJAGA AGAR PARA PEKERJA DAN PIHAK LAIN
(KONTRAKTOR, TAMU, DLL), YG BERADA DI TAPAK KERJA
SENANTIASA MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG MASALAH
DAN TERTIB KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
 MENYEDIAKAN INSTRUKSI-INTRUKSI DAN PELATIHAN –
PELATIHAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA YG
MEMADAI,
 MEMASTIKAN PENYEDIAAN DIJALANKAN DENGAN BENAR DAN
KOMPETEN,

MAJEMAN HSE/K3L
> MENJAGA TEMPAT KERJA SELALU DALAM KONDISI BAIK,
> MEMASTIKAN LINGKUNGANKERJA TIDAK AKAN
MENIMBULKAN RISIKO BAGI KESEHATAN,
 MENYEDIAKAN FASILITAN KENYAMAN YG MEMADAI,
 MEMILIKI KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
TERTULIS UNTUK PERUSAHAAN JIKA JUMLAH PEKERJA LIMA
ORANG ATAU LEBIH,
 JIKA MEMILIKI SERIKAT PEKERJA, MENGAKUI PERWAKILAN
YG DITUNJUK OLEH SERIKAT PEKERJA UNTUK MASALAH
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA,

MAJEMAN HSE/K3L
 MEMBAHAS MASALAH-MASALAH KESEHATAN DANA
KESELAMATAN KERJA DENGAN PERWAKILAN DAN PEKERJA,
 MEMBENTUK KOMITE KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
JIKA DIMINTA OLEH DUAATAU LEBIH PERWAKILAN PEKERJA
(PEMBENTUKA KOMITE KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
YG SUKARELA TIDAK BOLEH DICEGAH),
 JIKA PERSILNYA DITINGGALI DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA,
DENGAN PERUSAHAAN TETANGGA DALAM MASALAH-MASALA
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA,
 TIDAK MENGELUARKAN UAP DAN DEBU YG BERACUN ATAU YG
BEBAHAYA,

MAJEMAN HSE/K3L
 TIDAK MENGENAKAN BIAYA ATAS PEMBERIAN ALAT
PELINDUNG DIRI (PPE) PERSONNEL PROTECTIVE EQIUPMENT).
KEWAJIBAN JUGA DIBEBANKAN KEPADA :
 PEKERJA :
* MENJAGA DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN DARI PENGARUH
KEGIATAN-KEGIATAN ATAU KELALAIAN –KELALAIAN
KERJA.
* BEKERJA SAMA DENGAN MAJIKANDALAM MEMATUHI
KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YG BERLAKU.
 SETIAP ORANG.
* TIDAK MENGGUNAKAN TANPA IZIN ATAU MENYALAH
GUNAKAN BARANG-BARANG YG DISEDIAKAN UNTUK
MEMENUHI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

MAJEMAN HSE/K3L
* MELAPORKAN SETIAP SITUASI YG BERBAHAYA KEPADA
MANAJER LOKAL.
> PEMILIK LAHAN,
* MEMLIHARA KEAMANAN AREA-AREA UMUM DI BAWAH
PENGENDALIANNYA, MISALNYA PINTU MASUK, GANG,
TANGGA, LIFT,
* MEMASTIKAN SETIAP TAPAK YG DISEDIAKAN AMAN UNTUK
DIGUNAKAN.
> PEMASOK PERLENGKAPAN DAN SUBSTANSI:
* MELAKUKAN PENGUJIAN TERLEBIH DAHULU UNTUK
MEMASTIKAN PERLENGKAPAN YG DIBAWANYAAMAN,
* MELAKUKAN PENGUJIAN UNTUK MENENTUKAN
KARAKTERISTIK KIMIAWI SUBSTANSI YG DIPASOK

MAJEMAN HSE/K3L
•
• * MELENGKAPI PEMAKAI DENGAN :
• a. INFORMASI TENTANG BATASAN DALAM DESAINNYA,
• b. PETUNJUK TERTULIS TENTANG PEMAKAIAN YG AMAN,
c. RINCIAN BAHAYA SUBSTANSI-SUBSTANSI YG DIPASOKNYA
DAN TINDAKAN PENCEGAHAN YG DILAKUKAN [ LEMBAR
DATA KESELAMATAN BAHAN (SAFETY DATA SHEETS – MSDS)].
KEWAJIBANSELANJUTNYA MENURUT REGULASI MHSW DAN WHSW
ADALAH UNTUK :
> MEMBUAT PENILAIAN RISIKO,
> MENGINTEGRASIKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
KE DALAM SISTEM MANAJEMEN,

MAJEMAN HSE/K3L
 MENYEDIAKAN PENGAWAS KESEHATAN JIKA RISIKONYA
LAYAK,
> MEMILIKI PENSEHAT KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
YG CAKAP,
> MENGAMBIL TINDAKAN PENCEGAHAN-KHUSUS TERHADAP
WANITA HAMIL, WANITA MENYUSUI DAN ANAK-ANAK JIKA
DIPEKERJAKAN.

MAJEMAN HSE/K3L
• MEETING XIV (FOURTEEN)
• EVALUASI DAN PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN K3L,
PEMANTAUAN PROAKTIF DAN REAKTIF,
ORGANISASI YG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN K3L PERLU
MELAKUKAN PEMANTAUAN YG PROAKTIF DAN REAKTIF.
PEMANTAUAN PROAKTIF DAN REAKTIF INI TERKADANG JUGA
DIGUNAKAN DALAM MENENTUKAN SEJAUH MANA SASARAN
TERCAPAI.

MAJEMAN HSE/K3L
• PEMANTAUAN PROAKTIF :
• PEMANATAUAN PROAKTIF DIGUNAKAN DALAM MELAKUKAN
PEMERIKSAAN KESESUAIAN TERHADAP AKTIVTAS K3L
ORGANISASI.
• DATA PROAKTIF DIGUNAKAN UNTUK MEMANTAU KESESUAIAN
PENGENDALIAN RISIKO,
• JADI DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENILAIAN
RISIKO. PEMANATAUAN PROAKTIF BIASANYA DIJADIKAN BAGIAN
RENCANA PENGENDALI.
• BUKTI-BUKTI DARI PEMANATAUAN PROAKTIF DIGUNAKAN UNTUK
MENINJAU DAN MELAKUKAN PERBAIKAN PENERAPAN
PENGENDALI.

MAJEMAN HSE/K3L
• CONTOH : MELAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA DAN
INSPEKSI SECARA BERKALA.
• CONTOH HASIL DATA PEMANTAUAN PROAKTIF,
PERSEPSI PERSONAL PADA
KOMITMEN K3L MANAJEMEN
PRILAKU KARYAWAN PADA RISIKO DAN
PENGENDALIANNYA
JUMLAH PELATIHAN K3L PEMAHAMAN KARYAWAN PADA PADA
RISIKO DAN PENGENDALIANNYA
KEEFEKTIFAN PELATIHAN FREKUENSI DAN KEEFEKTIFAN
BRIEFING K3L
SEJAUH MANA RENCANA DAN
SASARAN DIBUAT DAN DICAPAI
LAPORAN K3L
SEJAUH MANA KEBIJAKAN K3L
DIKOMUNIKASIKAN
WAKTU UNTUK MENERAPKAN
TINDAKAN LANJUT KELUHAN ATAU
SARAN
KESESUAIAN PENGENDALIAN RISIKO LAPORAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
BERKALA
JUMLAH DAN KEEFEKTIFAN INSPEKSI K3L PENGGUNAAN APD

MAJEMAN HSE/K3L
PEMANTAUAN REAKTIF
PEMANTAUAN REAKTIF DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN
INVESTIGASI, ANALISIS DAN REKAMAN ATAS KETIDAK SESUAIAN
SISTEM MANAJEMEN K3L,
PEMANTAUAN REAKTIF BERGUNA BAGI ASESOR UNTUK
> MEMBERIKAN PERKIRAAN PELUANG DAN KONSEKUENSI
BAHAYA YG TERJADI
> MENETUKAN JENIS PENGENDALIAN YG SESUAI.
CONTOH : KECELAKAAN, KERUSAKAN, PENYAKIT AKIBAT KERJA.
TINGKAT KESESUAIAN DENGAN PERATURAN DAN UNDANG-
UNDANG
FREKUENSI AUDIT
WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN REKOMONDASI AUDIT

MAJEMAN HSE/K3L
• CONTOH HASIL DATA PEMANTAUAN REAKTIF
TINDAKAN YG TIDAK AMAN DATAABSENSI KARYAWAN KARENA
SAKIT (BERHUBUNGAN
DENGANPEKERJAAN ATAU YG TIDAK
BEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN )
KEJADIAN YG TIAK AMAN KELUHAN YG DISAMPAIKAN
ANGGOTA MASYARAKAT
KONDISI NYARIS CELAKA LAPORAN KECELAKAAN YG
MENGAKIBATKAN TERHENTINYA
PEKERJAAN LEBIH DARI TIGA HARI
KERUSAKAN AKIBAT KECELAKAAN
KEHILANGAN WAKTU AKIBAT
KECELAKAAN
LAPORAN KECELAKAAN MAJOR
LAPORAN BAHAYA YG TERJADI
KRITIK PEMERINTAH

MAJEMAN HSE/K3L
• TEKNIK PENGUKURAN.
• ORGANISASI PERLU MENENTUKAN PEMANTAUAN DAN PERIODE
PEMANTAUAN YG DILAKUKAN.
• FREKUENSI PEMANTUAN KADANGA DITENTUKAN OLEH
PERATURAN YG TERKAIT.
• JIKA HAL INI DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG ATAU DALAM
BUKU MANUAL MESIN,
• MAKA SEBAIKNYA ORGANISASI MENGACU PADA KETENTUAN
TERSEBUT.
• SELAIN ITU ORGANISASI DAPAT MENJADWALKAN INSPESI
BERDASARKAN HASIL IDENTIFIKASI BAHAYA POTENSIAL,

MAJEMAN HSE/K3L
• PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO, NANTINYA ORGANISASI
MEMBUAT JADWAL PEMANTAUAN ATAU INSPEKSI ATAU INSPEKSI
TERSEBUT SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM MANAJEMEN K3L NYA.
• PEMANTAUAN RUTIN TERHADAP PROSES, TEMPAT KERJA
DILAKUKAN SESUAI DENGAN RENCANA PEMANTAUAN YG
DITETAPKAN OLEH MANAJER.
• SUPERVISOR MELAKUKAN PENGECEKAN TERHADAP AKYIVITAS-
AKTIVITAS KRITIS AGAR MEMENUHI PROSEDUR K3L,
• DAFTAR PERIKSA PENTING DALAM PEMANTAUAN RUTIN INI.

MAJEMAN HSE/K3L
• CONTOH METODE PENGUKURAN KINERJA K3L
HASIL PROSES IDENTIFIKASI BAHAYA POTENSIAL, PENILAIAN DAN
PENGENDALIAN RISIKO
PENGGUNAAN DAFTAR PERIKSA PADA INSPEKSI TEMPAT KERJA
INSPEKSI K3L
EVALUASI TERHADAP PERALATAN, PLANT, MATERIAL, DAN
TEKNOLOGI YG BARU DIKENALKAN
SAMPLE SAFETY
SAMPEL LINGKUNGAN, SEPERTI PENGUKURAN DAMPAK PAPARAN
BAHAN KIMIA, ATAU FISIK (SEPERTI KEBISINGAN) DAN KEMUDIAN
MELAKUKAN KESESUAN DENGAN STANDAR KOPETENSI PERSONEL
YG TERKAIT DENGAN K3L
ANALISIS DOKUMEN DAN REKAMAN
BENCHMARKING DENGAN PERUSAHAAN SEJENIS
SURVEY KARYAWAN

MAJEMAN HSE/K3L
• INSPEKSI,
• a. INSPEKSI PERALATAN,
PERUSAHAAN PERLU MELAKUKAN INVENTORI ATAS SEMUA
PERALATAN YG DIMILIKINYA TERUTAMA UNTUK PERALATAN
YG MEMILIKI PERANGKAT HUKUMNYA DAN MELAKUKAN
INSPEKSI SESUAI PERSYARATAN,
b. INSPEKSI KONDISI KERJA,
KRITERIA KONDISI KERJA YG SESUAI PERLU DITETAPKAN DAN
DIDOKUMENTASIKAN,
PADA INTERVAL YG SESUAI, ORGANISASI MELAKUKAN INSPEKSI
TERHADAP KRITERIA YG ADA,
KRITERIA-KRITERIA INI DIBUAT DIDALAM DAFTAR PERIKSA,
JADI KETIDAK SESUAIAN YG DITEMUKAN DI LAPANGAN DAPAT
SEGERA DIKETAHUI BERDASARKAN DAFTAR PERIKSA INI.

MAJEMAN HSE/K3L
• c. VERIFIKASI HASIL INSPEKSI,
• VERIFIKASI HASIL INSPEKSI DIPERLUKAN UNTUK MELAKUKAN
EVALUASI ATAS IMPEKSI YG DILAKUKAN,
• AGAR DATA YG DIPEROLEH SELAMA INSPEKSI DAPAT
DITINDAKLAJUTI DAN DIPERBAIKI JIKA ADA KETIDAKSESUAIAN YG
DITERIMA.
d. REKAMAN INSPEKSI,
REKAMAN HARUS DISIMPAN SEBAGAI BUKU PELAKSANAAN
INSPEKSI,
REKAMAN INSPEKSI MERUPAKAN DATA YG SANGAT PENTING
UNTUK MENGIDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN

MAJEMAN HSE/K3L
• PERALATAN UKUR,
• PERALATAN UKUR DIPERLUKAN UNTUK MENILAI KONDISI K3L
DALAM PERUSAHAAN,
• UNTUK ITU ORGANISASI HARUS MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN
PENGENDALIAN TERHADAPALAT UKUR.
• ORGANISASI JUGA HARUS MENGETAHUI TINGKAT
KEAKURATANNYA BILA DIPERLUKAN,
• PROSEDUR MENJELASKAN BAGAIMANA PENGUKURAN
DILAKUKAN PERALATAN YG DIGUNAKAN UNTUK PENGUKURAN
• K3L HARUS DIPELIHARA DAN DISIMPAN PADA TEMPAT YG
SESUAIAN,

MAJEMAN HSE/K3L
• HARUS MEMILIKI NILAI KEAKURATAN YG DIPERSYARATKAN, BILA
ADA PERSYARATAN YG MENENTUKAN, BAIK ITU PERSYARATAN
• NASIONAL, ATAAUPUN INTERNATIONAL, MAKA ORGANISASI HARUS
MELAKUKAN KALIBRASI TERHADAP ALAT-ALAT UKUR YG
DIPUNYAI.
• BILA TIDAK ADA REFRENSI NASIONAL / INTERNATIONAL MAKA
DASAR UNTUK MELAKUKAN KALIBRASI INI HARUS DISIMPAN.
• KETENTUAN YG HARUS DIATUR :
• > FREKUENSI KALIBRASI,
• > REFRENSI PADA METODE TES, BILAADA,
• > IDENTIFIKASI PERALATAN YG DIGUNAKAN UNTUK KALIBRASI,
> TINDAKAN DILAKUKAN BILA ALAT UKUR DITEMUKAN
MELEWATI BATAS KALIBRASI.

MAJEMAN HSE/K3L
• KALIBRASI UKUR HARUS DILAKUKAN PADA KONDISI YG SESUAI,
PROSEDUR PERLU MENGATUR KETENTUAN UNTUK KALIBRASI YG
SULIT DILAKUKAN ATAU KRITIS,
• REKAMAN SEGALA KEGIATAN DIUKUR, SEPERTI KALIBRASI,
PEMELIHARAAN DAN HASIL –HASILNYA HARUS DISIMPAN.
• REKAMAN JUGA MEMBERIKAN RINCIAN DARI HASIL PENGUKURAN
SEBELUM DAN SETELAH PENYETELAN,
• PENGGUNA ALAT HARUS MENGETAHUI STATUS KALIBRASI ALAT
UKUR YG DIGUNAKANNYA.
• BILA ALAT UKUR TIDAK DIKETAHUI STATUSKALIBRASINYA ATAU
BELUM DILAKUKAN KALIBRASI,

MAJEMAN HSE/K3L
• MAKA ALAT UKUR TERSEBUT TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK
ITU, PADAALAT TERSEBUT PADAALAT TERSEBUT HARUS
• DITEMPELKAN SEMACAM TANDA UNTUK MEMBERI TAHU BAHWA
ALAT TERSEBUT HARUS DITEMPELKAN SEMACAM TANDA UNTUK
• MEMBERI TAHU BAHWA ALAT TERSEBUT SUDAH DIKALIBRASI. INI
HARUS DIATUR DALAM PROSEDUR.
• PERALATAN PEMASOK,
• PERALATAN UKUR YG DIGUNAKAN OLEH PEMSOK HARUS
MEMILIKI PENGENDALIAN YG SAMA DENGAN ALAT UKUR
ORGANISASI,
• UNTUK ITU PEMASOK HARUS MEMBERIKAN JAMINAN BAHWA
PERALATAN MEREKA MEMENUHI PERSYARATA.
• KARENA ITU, ORGANISASI DAPAT MEMINTA PADA PEMASOK
SALINAN DARI HASIL TES ALAT TERSEBUT.

PENGANTAR_KESELAMATAN_TRANSPORTASI.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PENGANTAR_KESELAMATAN_TRANSPORTASI.pptx

Similar to PENGANTAR_KESELAMATAN_TRANSPORTASI.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

PENGANTAR_KESELAMATAN_TRANSPORTASI.pptx