Pemerintah Indonesia membentuk 85 pengadilan baru termasuk Pengadilan Agama Ngamprah untuk memperluas akses masyarakat akan keadilan. Pengadilan Agama Ngamprah secara resmi dibuka pada 2018 dan bertugas melayani 15 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Profil dan statistik perkara PA Ngamprah 2022.pptx
1.
2. Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada
masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, Pemerintah
Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI membentuk 85 Pengadilan baru. Melalui Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 dibentuklah Pengadilan Agama Ngamprah bersama beberapa
Pengadilan Agama lainnya.
Dari keluarnya Kepres tersebut, Mahkamah Agung melakukan berbagai persiapan, baik sarana prasarana,
anggaran maupun sumber daya manusia untuk pengadilan-pengadilan baru tersebut. Pada tanggal 22 Oktober
2018, akhirnya Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di Melounguane, Kabupaten
Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara meresmikan berdirinya Pengadilan Agama Ngamprah bersama
dengan pengadilan-pengadilan lainnya.
Pada tanggal 5 November 2018, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, S.IP. meresmikan operasional Pengadilan
Agama Ngamprah. Sementara waktu Pengadilan Agama Ngamprah mendapatkan pinjam pakai gedung dari
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu Lantai 1 Masjid Agung Ash Shiddiq Komplek Pemda Bandung Barat.
Pengadilan Agama Ngamprah bertugas melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Bandung
Barat yang meliputi 15 kecamatan. Sebelumnya, masyarakat Kabupaten Bandung Barat harus menempuh jarak
yang cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan pengadilan, yaitu di Pengadilan Agama Cimahi. Adapaun
Pengadilan Agama Cimahi sampai sebelum keluarnya Kepres 15 Tahun 2016 melayani masyarakat dari 3 (tiga)
daerah, yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
Dengan terbitnya Kepres 15 Tahun 2018, Wilayah Yurisdiksi PA Cimahi berkurang menjadi Kota Cimahi saja,
sementara untuk Kabupaten Bandung oleh PA Soreang, dan Kabupaten Bandung Barat oleh Pengadilan Agama
Ngamprah.