Dokumen tersebut merupakan penulisan ilmiah tentang sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia melalui gerakan koperasi. Ia menjelaskan sejarah perkembangan koperasi di Indonesia sejak zaman kolonial hingga kemerdekaan, serta pentingnya koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan berdasarkan konstitusi. Dokumen ini juga membahas faktor-faktor kunci keberhasilan koperasi seperti pemahaman identitas koperasi dan memenuhi ke
Sistem ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi indonesia
1. PENULISAN ILMIAH
SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MELALUI GERAKAN
KOPERASI INDONESIA
TUGAS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
AHMAD LISCA ABDILLAH ARDIWINATA
2EA21
NPM:10210395
S1 Management Ekonomi
Universitas Gunadarma
2011
1|Page
Penulisan Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi Indonesia
2. KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah S.W.T. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayat nya. Sehingga penulis
dapat menyelesaikan penulisan ilmiah walaupun melalui beberapa kendala dan permasalahan
sebelumnya. Tapi dapat terselesaikan juga penulisan ilmiah dengan judul “SISTEM EKONOMI
KERAKYATAN MELALUI GERAKAN KOPERASI INDONESIA”.
Sebelumnya penulis juga ingin berterima kasih terhadap pihak-pihak yang banyak membantu baik
dari segi dukungan, dan lainnya. Saya juga berterima kasih karena telah berbagi ilmu terhadap saya
dan membantu menyusun penulisan ilmiah ini hingga dapat diselesaikan.
Karya tulis ini diselesaikan demi memenuhi tugas Manajemen Sumber Daya Manusia. Penulis
menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Kritik dan Saran pembaca diharapkan
penulis untuk membantu pengembangan karya tulis dari penulis agar lebih baik ke depannya.
Bekasi, Oktober 2011
Ahmad Lisca Abdillah Ardiwinata
2|Page
Penulisan Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi Indonesia
3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................... 1
Daftar Isi ................................................................... 2
BAB I Pendahuluan ....................................................................... 3
A. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia ..................................... 3
B. Sistem Ekonomi di Indonesia ............................................................. 4
BAB II Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi Indonesia .................... 7
BAB III Penutup ....................................................................... 8
3|Page
Penulisan Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi Indonesia
4. BAB I
PENDAHULUAN
A. SEJARAH PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI DI INDONESIA
Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil
dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi
tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang
ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya
sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi
yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia
sesamanya.
Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan
sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong
para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman
dengan bunga yang tinggi.Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di
Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang
asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan
menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank
Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena
mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan
mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-
lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan
memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan
lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu
berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan
Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa
, rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyak Indonesia (BRI). Semua itu
adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.
Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:
1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan
penyuluhan tentang koperasi.
4|Page
Penulisan Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi Indonesia
5. 2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik,
khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan
pemerintah jajahan itu.
Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan
koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op
de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.
Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan
ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional
Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi
untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan
koperasi kumiyai.Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan
menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia
mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai
Hari Koperasi Indonesia.
B. SISTEM EKONOMI DI INDONESIA
Dalam perkembangan globalisasi seperti kita saksikan saat ini ternyata tidak makin mudah
menyajikan pemahaman tentang adanya sistem ekonomi Indonesia. Kaum akademisi Indonesia
terkesan makin mengagumi globalisasi yang membawa perangai “kemenangan” sistem
kapitalisme Barat. Sikap kaum akademisi semacam ini ternyata membawa pengaruh besar
terhadap sikap kaum elit politik muda Indonesia, yang mudah menjadi ambivalen terhadap sistem
ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya.
Pemahaman akan sistem ekonomi Indonesia bahkan mengalami suatu pendangkalan tatkala sistem
komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur dinyatakan runtuh. Kemudian dari situ ditarik
kesimpulan kelewat sederhana bahwa sistem kapitalisme telah memenangkan secara total
5|Page
Penulisan Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi Indonesia
6. persaingannya dengan sistem komunisme. Dengan demikian, dari persepsi simplisistik semacam
ini, Indonesia pun dianggap perlu berkiblat kepada kapitalisme Barat dengan sistem pasar-
bebasnya dan meninggalkan saja sistem ekonomi Indonesia yang “sosialistik” itu.
Kesimpulan yang misleading tentang menangnya sistem kapitalisme dalam percaturan dunia ini
ternyata secara populer telah pula “mengglobal”. Sementara pemikir strukturalis masih
memberikan peluang terhadap pemikiran obyektif yang lebih mendalam, dengan membedakan
antara runtuhnya negara-negara komunis itu secara politis dengan lemahnya (atau kelirunya)
sistem sosialisme dalam prakteknya.
Pandangan para pemikir strukturalis seperti di atas kurang lebihnya diawali oleh fenomena
konvergensi antara dua sistem raksasa itu (kapitalisme dan komunisme) a.l. seperti dkemukakan
oleh Raymond Aron (1967), bahwa suatu ketika nanti anak-cucu Krushchev akan menjadi
“kapitalis” dan anak-cucu Kennedy akan menjadi “sosialis”.
Mungkin yang lebih benar adalah bahwa tidak ada yang kalah antara kedua sistem itu. Bukankah
tidak ada lagi kapitalisme asli yang sepenuhnya liberalistik dan individualistik dan tidak ada lagi
sosialisme asli yang dogmatik dan komunalistik.
Dengan demikian hendaknya kita tidak terpaku pada fenomena global tentang kapitalisme vs
komunisme seperti dikemukakan di atas. Kita harus mampu mengemukakan dan melaksanakan
sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk mencapai
kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengabaikan hak dan
tanggung jawab global kita.
Globalisasi dengan “pasar bebas”nya memang berperangai kapitalisme dalam ujud barunya.
Makalah ini tidak dimaksudkan untuk secara khusus mengemukakan tentang hal-hal mengapa
globalisasi perlu kita waspadai namun perlu dicatat bahwa globalisasi terbukti telah
menumbuhkan inequality yang makin parah, melahirkan “the winner-take-all society” (adigang,
adigung, aji mumpung), disempowerment dan impoversishment terhadap si lemah. Tentu
tergantung kita, bagaimana memerankan diri sebagai subyek (bukan obyek) dalam ikut
membentuk ujud globalisasi. Kepentingan nasional harus tetap kita utamakan tanpa mengabaikan
tanggungjawab global. Yang kita tuju adalah pembangunan Indonesia, bukan sekedar
pembangunan di Indonesia.
BAB II
6|Page
Penulisan Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi Indonesia
7. EKONOMI KERAKYATAN MELALUI GERAKAN KOPERASI INDONESIA
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.Dimana
ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat
kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang
dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah
(UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan
terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan
kepentingan masyarakat lainnya.
Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena
memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang
menyebutkan bahwa, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok
dengan asas kekeluargaan itu adalah Koperasi.
Dewasa ini, di dunia ada dua macam model Koperasi. Pertama, adalah Koperasi yang dibina oleh
pemerintah dalam kerangka sistem sosialis. Kedua, adalah Koperasi yang dibiarkan berkembang di
pasar oleh masyarakat sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Jika badan usaha milik negara merupakan
usaha skala besar, maka Koperasi mewadahi usaha-usaha kecil, walaupun jika telah bergabung
dalam Koperasi menjadi badan usaha skala besar juga.
Bung Hatta sendiri menganjurkan didirikannya tiga macam Koperasi. Pertama, adalah Koperasi
konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, adalah Koperasi
produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, adalah
Koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan
modal.
Mengkaji kisah sukses dari berbagai koperasi, terutama koperasi di Indonesia, kiranya dapat
disarikan beberapa faktor kunci yang urgent dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi.
Diantara faktor penting tersebut, antara lain:
7|Page
Penulisan Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi Indonesia
8. a. Pemahaman pengurus dan anggota akan jati diri koperasi (co-operative identity) yang antara
lain dicitrakan oleh pengetahuan mereka terhadap „tiga serangkai‟ koperasi, yaitu pengertian
koperasi (definition of co-operative), nilai-nilai koperasi (values of co-operative) dan
prinsip-prinsip gerakan koperasi (principles of co-operative)
b. Dalam menjalankan usahanya, pengurus koperasi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan
kolektif anggotanya (collective need of the member) dan memenuhi kebutuhan tersebut.
Proses untuk menemukan kebutuhan kolektif anggota sifatnya kondisional dan lokal
spesifik.
c. Kesungguhan kerja pengurus dan karyawan dalam mengelola koperasi. Disamping kerja
keras, figur pengurus koperasi hendaknya dipilih orang yang amanah, jujur serta transparan.
d. Kegiatan (usaha) koperasi bersinergi dengan aktifitas usaha anggotanya.
8|Page
Penulisan Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi Indonesia
9. BAB III
PENUTUP
Ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan pemihakan kepada pelaku
ekonomi lemah kiranya pantas mendapatkan prioritas utama penanganan. Hal ini bukan saja karena
ekonomi kerakyatan memiliki pijakan konstitusional yang kuat, namun juga karena ia gayut
langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil yang secara obyektif perlu lebih diberdayakan agar
mampu menjadi salah satu „engine‟ bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (social welfare) dan
sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan „kue pembangunan‟ sejalan dengan program
pengentasan kemiskinan (poverty alleviation).
Sudah sepantasnya dalam keadaan ekonomi yang menjerat seperti ini, sebagai bagian dari rakyat,
juga calon pemimpin bangsa, sudah sepatutnya kita harus bersama sama mengembangkan gerakan
koperasi di Indonesia, sehingga nantinya koperasi dapat menjadi alternatif kekuatan lain ekonomi
indonesia, yang tidak hanya menyejahterakan anggotanya tapi juga membantu menyeimbangkan
perekonomian Indonesia.
9|Page
Penulisan Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi Indonesia