SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
PENGGABUNGAN
(MERGER), PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMISAHAN
PENGGABUNGAN (MERGER)
 UU Lama
 Rancangan Penggabungan & Peleburan
disusun bersama oleh Direksi dari
perseroan yang akan melakukan
penggabungan & peleburan (Ps. 102 ayat
(2))
 Belum diatur
 Belum diatur
 Perseroan yang menggabungkan diri
menjadi BUBAR (Ps.106 ayat (1))
 UU Baru
 Direksi yang akan menggabungkan dan
menerima penggabungan menyusun
Rancangan (Ps. 123 ayat (1))
(Note: bersama atau masing-
masing???!!!)
 Persetujuan dari instansi terkait jika
dibutuhkan (Ps.123 ayat (4))
 Isi Rancangan ditambah beberapa butir,
yaitu: (Ps.123 ayat (2)) -
-- Rencana kelanjutan
– Cara penyelesaian status Direksi dan
Dewan Komisaris
 Perseroan yang menggabungkan diri
menjadi BERAKHIR KARENA HUKUM
(Ps.122 ayat (1))
PENGAMBILALIHAN
 Belum diatur
 Belum diatur
 Belum diatur
 P. saham langsung dari pmgng saham tidak perlu
menyampaikan maksudnya kepada Direksi
perseroan yang diambil alih dan Rancangan
pengambilalihan, serta persetujuan Dewan
Komisaris (Ps.125 ayat (7))
 P.saham langsung dari pmgng saham wajib
memperhatikan:
1. ketentuan dalam AD perseroan yang diambilalih
tentang pemidahan hak atas saham
2. perjanjian perseroan tersebut dengan pihak lain
(Pasal 125 ayat (7))
 Pengambilalihan saham langsung dari pemegang
saham juga berlaku ketentuanPs.127 ayat (8))
1. Pengumuman rancangan pengambilalihan di
Surat Kabar dan pengumuman tertulis kpd
Karyawan (Ps.127 ayat (2))
Note: Ps.125 ayat (7) tdk mberlakukn Rancngn
pengambilalihan (????)
2. Kreditur dapat mengajukan keberatan
R
a nc a ng a n
Pers
et ujua n Kom is
a ris
PENG UM UM A N
Pem a ng g ila n RUPS
KE
BE
R
AT
AN
Kre d itur
R U P S
S
E
T
UJU
Perub a ha n
AD
T
a np a Perub a ha n
AD
AKT
A NO T
AR
IS
T
IDAK S
E
T
UJU
Kre d itur
Dis
a m p a ika n kp d
Ment eri ut k Da ft a r
Perus
a ha a n
Pe me g a ng
S
a ha m
Pers
et ujua n
Ment eri
(Ps
.21 a ya t (1))
Pem b erit a hua n
Ment eri
(Ps
.21 a ya t (3))
Kep ut us
a n Ment eri
PE
NGUMUMAN
d i S
ura t Ka b a r
B
erha k m em int a
Pers
ero a n m em b eli
kem b a li s
a ha m nya
(Ps
.62)
Dis
eles
a ika n d i
RUPS
P4 d a p a t t erus
d ila ks
a na ka n
(Ps
.126 (3))
P4 t id a k
d a p a t
d ila ks
a na ka n
(Ps
.127 (7))
30 ha ri
14 ha ri
30 ha ri
30 ha ri
PEMISAHAN
 Belum diatur
 Belum diatur
 Pemisahan dapat dilakukan dengan 2
(dua) cara yaitu: (Ps.135)
1. Pemisahan Murni
a. seluruh aktiva dan pasiva perseroan
beralih karena hukum kepada 2 (dua)
persero lain/lebih
b. perseroan yang melakukan pemisahan
BERAKHIR KARENA HUKUM
2. Pemisahan Tidak Murni
a. seluruh aktiva dan pasiva perseroan
beralih karena hukum kepada 2 (dua)
persero lain/lebih
b. perseroan yang melakukan
pemisahan TETAP ADA
 Berlaku bagi Perseroan Terbuka (Ps.137)
PEMERIKSAAN TERHADAP
PERSEROAN
 Belum diatur
 Belum diatur
 Belum diatur
 Permohonan diajukan setelah
Pemohon terlebih dulu meminta
data/keterangan kepada
Perseroan melalui RUPS dan
tidak diberi (Ps.138 ayat (4))
 Ahli tidak boleh berasal dari
(salah satunya) ”konsultan”
(???) yang telah ditunjuk
perseroan (Ps.139 ayat (4))
 Jangka waktu pemeriksaan 90
hari (Ps. 139 ayat (4))Salinan
laporan pemeriksaan paling
lambat 14 hari (Ps.140 ayat (2))
PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN
BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM
 Belum diatur
 Belum diatur
 Belum diatur
 Kreditur menjadi salah satu pemohon untuk
pembubaran perseroan (Ps.117 ayat (1) c)
 - Pencatatan dalam Daftar Perusahaan
dilaksanakan oleh Likuidator (Ps.118 ayat
(1) a)
- Pengumuman oleh Likuidator (Ps.118 ayat
(1) b, c)
 Penyebab terjadi pembubaran ditambah beberapa butir, yaitu:
(Ps.142 ayat (1) d, e, f)
- dengan dicabutnya putusa pailit yang berkekuatan hukum
tetap, akibat harta perseroan tidak cukup; untuk membayar
biaya kepailitan
- harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit dalam
keadaan insolvensi;
-karena dicabutnya izin usaha perseroan yang mewajibkan
perseroan dilikuidasi.
 Tanggung jawab renteng apabila Direksi, Dewan Komisaris dan
Perseroan melakukan perbuatan hukum setelah perseroan
bubar kecuali diperlukan untuk pemberesan kekayaan (Ps.142
ayat (5))
 Kehilangan status badan hukum setelah selesai likuidasi dan
pertanggungjawaban likuidator diterima RUPS atau Pengadilan
yg menujukknya (Ps.143 ayat (1))
 - Tidak diatur
 - Pencatatan dalam Daftar Perusahaan dilakukan oleh Menteri
(Ps.147 ayat (1) b)
- Pengumuman tetap oleh Likuidator (Ps.147 ayat (1) a)
Perm o ho na n Pem b ub a ra n
Penet a p a n Peng a d ila n
(t m s
k m enunjuk Likuid a t o r)
1. Peng um um a n kp d KR
E
DIT
U
R
2. Pem b erit a hua n kp d Ment eri
Peng a jua n T
a g iha n o leh KR
E
DIT
U
R
a t a u
Keb era t a s
n a t s renc a na p em b a g ia n keka ya a n
PE
MB
E
R
E
S
AN Keb era t a n d a n T
a g iha n DIT
OLAK Likuid a t o r
BE
R
A KHIR
NYA ST
A T
US
BA DA N HUKUM
- Pe ng um um a n ha sil a khir
- Pe m b e rit a hua n kp d M e nt e ri
M e nt e ri m e ng um um ka n d i Be rit a
Ne g a ra
Kre d it ur m e ng a juka n Gug a t a n
M e nt e ri m e nc a t a t b e ra khirnya
st a t us hukum d i Da ft a r
Pe rusa ha a n
- R
UPS m e m b e ri p e luna sa n &
p e m b e b a sa n
- Pe ng a d ila n m e ne rim a
p t g g ja w a b a n Likuid a t o r
30 ha ri
60 ha ri
60 ha ri
30 ha ri
BIAYA
 Belum diatur  Pengenaan biaya pada
beberapa produk
hukum (Ps.153)
KETENTUAN LAIN
 Akan dibentuk Tim yang bertugas untuk
mengkaji Akta Pendirian dan perubahan AD
untuk disampaikan pada Menteri (Ps.156)
KETERANGAN PERALIHAN
 Wajib diperhatikan adalah: (Ps.157)
 AD perseroan dan perubahannya yang telah memiliki status
badan hukum serta didaftarkan sebelum UU ini tetap berlaku;
 AD perseroan yang belum memiliki status badan hukum dan
perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri
pada saat UU ini berlaku, wajib disesuaikan dengan UU ini;
 Perseroan yang telah memiliki status badan hukum berdasarkan
peraturan perundang-undangan (ini ???!!!), dalam jangka waktu
1 (satu) tahun setelah berlakunya UU ini wajib menyesuaikan
AD-nya dengan ketentuan UU ini;
 Perseroan yang yang tidak menyesuaikan AD-nya sesuai
dengan ketentuan di atas dapat dibubarkan berdasarkan
putusan PN atas permohonan kejaksaan atau pihak yang
berkepentingan.
KETERANGAN PENUTUP
 Peraturan Pelaksana (PP) daru UU
No.1/1995, TETAP BERLAKU
 UU No.1/1995, dinyatakan DICABUT
dan TIDAK BERLAKU
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)
 Perseroan di bidang bersangkutan dengan
sumber daya alam wajib CSR
 CSR dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya perseroan
 Perseroan yang tidak melaksanakan
kewajiban CSR dikenai sanksi

More Related Content

Recently uploaded

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 

Recently uploaded (12)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 

Featured

Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 

Featured (20)

Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 

Presentasi Merger, Peleburan, Akuisisi, Pemisahan dan Ketentuan Lain.ppt

  • 2. PENGGABUNGAN (MERGER)  UU Lama  Rancangan Penggabungan & Peleburan disusun bersama oleh Direksi dari perseroan yang akan melakukan penggabungan & peleburan (Ps. 102 ayat (2))  Belum diatur  Belum diatur  Perseroan yang menggabungkan diri menjadi BUBAR (Ps.106 ayat (1))  UU Baru  Direksi yang akan menggabungkan dan menerima penggabungan menyusun Rancangan (Ps. 123 ayat (1)) (Note: bersama atau masing- masing???!!!)  Persetujuan dari instansi terkait jika dibutuhkan (Ps.123 ayat (4))  Isi Rancangan ditambah beberapa butir, yaitu: (Ps.123 ayat (2)) - -- Rencana kelanjutan – Cara penyelesaian status Direksi dan Dewan Komisaris  Perseroan yang menggabungkan diri menjadi BERAKHIR KARENA HUKUM (Ps.122 ayat (1))
  • 3. PENGAMBILALIHAN  Belum diatur  Belum diatur  Belum diatur  P. saham langsung dari pmgng saham tidak perlu menyampaikan maksudnya kepada Direksi perseroan yang diambil alih dan Rancangan pengambilalihan, serta persetujuan Dewan Komisaris (Ps.125 ayat (7))  P.saham langsung dari pmgng saham wajib memperhatikan: 1. ketentuan dalam AD perseroan yang diambilalih tentang pemidahan hak atas saham 2. perjanjian perseroan tersebut dengan pihak lain (Pasal 125 ayat (7))  Pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham juga berlaku ketentuanPs.127 ayat (8)) 1. Pengumuman rancangan pengambilalihan di Surat Kabar dan pengumuman tertulis kpd Karyawan (Ps.127 ayat (2)) Note: Ps.125 ayat (7) tdk mberlakukn Rancngn pengambilalihan (????) 2. Kreditur dapat mengajukan keberatan
  • 4. R a nc a ng a n Pers et ujua n Kom is a ris PENG UM UM A N Pem a ng g ila n RUPS KE BE R AT AN Kre d itur R U P S S E T UJU Perub a ha n AD T a np a Perub a ha n AD AKT A NO T AR IS T IDAK S E T UJU Kre d itur Dis a m p a ika n kp d Ment eri ut k Da ft a r Perus a ha a n Pe me g a ng S a ha m Pers et ujua n Ment eri (Ps .21 a ya t (1)) Pem b erit a hua n Ment eri (Ps .21 a ya t (3)) Kep ut us a n Ment eri PE NGUMUMAN d i S ura t Ka b a r B erha k m em int a Pers ero a n m em b eli kem b a li s a ha m nya (Ps .62) Dis eles a ika n d i RUPS P4 d a p a t t erus d ila ks a na ka n (Ps .126 (3)) P4 t id a k d a p a t d ila ks a na ka n (Ps .127 (7)) 30 ha ri 14 ha ri 30 ha ri 30 ha ri
  • 5. PEMISAHAN  Belum diatur  Belum diatur  Pemisahan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: (Ps.135) 1. Pemisahan Murni a. seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) persero lain/lebih b. perseroan yang melakukan pemisahan BERAKHIR KARENA HUKUM 2. Pemisahan Tidak Murni a. seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) persero lain/lebih b. perseroan yang melakukan pemisahan TETAP ADA  Berlaku bagi Perseroan Terbuka (Ps.137)
  • 6. PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN  Belum diatur  Belum diatur  Belum diatur  Permohonan diajukan setelah Pemohon terlebih dulu meminta data/keterangan kepada Perseroan melalui RUPS dan tidak diberi (Ps.138 ayat (4))  Ahli tidak boleh berasal dari (salah satunya) ”konsultan” (???) yang telah ditunjuk perseroan (Ps.139 ayat (4))  Jangka waktu pemeriksaan 90 hari (Ps. 139 ayat (4))Salinan laporan pemeriksaan paling lambat 14 hari (Ps.140 ayat (2))
  • 7. PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM  Belum diatur  Belum diatur  Belum diatur  Kreditur menjadi salah satu pemohon untuk pembubaran perseroan (Ps.117 ayat (1) c)  - Pencatatan dalam Daftar Perusahaan dilaksanakan oleh Likuidator (Ps.118 ayat (1) a) - Pengumuman oleh Likuidator (Ps.118 ayat (1) b, c)  Penyebab terjadi pembubaran ditambah beberapa butir, yaitu: (Ps.142 ayat (1) d, e, f) - dengan dicabutnya putusa pailit yang berkekuatan hukum tetap, akibat harta perseroan tidak cukup; untuk membayar biaya kepailitan - harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi; -karena dicabutnya izin usaha perseroan yang mewajibkan perseroan dilikuidasi.  Tanggung jawab renteng apabila Direksi, Dewan Komisaris dan Perseroan melakukan perbuatan hukum setelah perseroan bubar kecuali diperlukan untuk pemberesan kekayaan (Ps.142 ayat (5))  Kehilangan status badan hukum setelah selesai likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima RUPS atau Pengadilan yg menujukknya (Ps.143 ayat (1))  - Tidak diatur  - Pencatatan dalam Daftar Perusahaan dilakukan oleh Menteri (Ps.147 ayat (1) b) - Pengumuman tetap oleh Likuidator (Ps.147 ayat (1) a)
  • 8. Perm o ho na n Pem b ub a ra n Penet a p a n Peng a d ila n (t m s k m enunjuk Likuid a t o r) 1. Peng um um a n kp d KR E DIT U R 2. Pem b erit a hua n kp d Ment eri Peng a jua n T a g iha n o leh KR E DIT U R a t a u Keb era t a s n a t s renc a na p em b a g ia n keka ya a n PE MB E R E S AN Keb era t a n d a n T a g iha n DIT OLAK Likuid a t o r BE R A KHIR NYA ST A T US BA DA N HUKUM - Pe ng um um a n ha sil a khir - Pe m b e rit a hua n kp d M e nt e ri M e nt e ri m e ng um um ka n d i Be rit a Ne g a ra Kre d it ur m e ng a juka n Gug a t a n M e nt e ri m e nc a t a t b e ra khirnya st a t us hukum d i Da ft a r Pe rusa ha a n - R UPS m e m b e ri p e luna sa n & p e m b e b a sa n - Pe ng a d ila n m e ne rim a p t g g ja w a b a n Likuid a t o r 30 ha ri 60 ha ri 60 ha ri 30 ha ri
  • 9. BIAYA  Belum diatur  Pengenaan biaya pada beberapa produk hukum (Ps.153)
  • 10. KETENTUAN LAIN  Akan dibentuk Tim yang bertugas untuk mengkaji Akta Pendirian dan perubahan AD untuk disampaikan pada Menteri (Ps.156)
  • 11. KETERANGAN PERALIHAN  Wajib diperhatikan adalah: (Ps.157)  AD perseroan dan perubahannya yang telah memiliki status badan hukum serta didaftarkan sebelum UU ini tetap berlaku;  AD perseroan yang belum memiliki status badan hukum dan perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat UU ini berlaku, wajib disesuaikan dengan UU ini;  Perseroan yang telah memiliki status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (ini ???!!!), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU ini wajib menyesuaikan AD-nya dengan ketentuan UU ini;  Perseroan yang yang tidak menyesuaikan AD-nya sesuai dengan ketentuan di atas dapat dibubarkan berdasarkan putusan PN atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.
  • 12. KETERANGAN PENUTUP  Peraturan Pelaksana (PP) daru UU No.1/1995, TETAP BERLAKU  UU No.1/1995, dinyatakan DICABUT dan TIDAK BERLAKU
  • 13. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  Perseroan di bidang bersangkutan dengan sumber daya alam wajib CSR  CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan  Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenai sanksi