Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan BPJS, termasuk kepesertaan, iuran, manfaat jaminan kesehatan, koordinasi manfaat, dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan terkait pekerja anak, pekerja muda, pekerja wanita, waktu kerja, istirahat, dan tempat kerja.

1. BPJS KESEHATAN - PELAYANAN KESEHATAN
PELATIHAN REGULER TRAINING CENTRE
TC Sukamandang, 2 Desember 2020 By Muliadi

2. Pengantar
Kepesertaan
Iuran
Manfaat Jaminan Kesehatan
Koordinasi Manfaat
Fasilitas Kesehatan

3. PENGANTAR

4. PERSPEKTIF MEDIS:
“spesialisasi dalam ilmu kesehatan (kedokteran) beserta
praktiknya yang bertujuan agar pekerja (masyarakat
pekerja) memperoleh derajat kesehatan setinggi-
tingginya, baik fisik atau mental, maupun sosial melalui
usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-
penyakit (gangguan kesehatan) yang diakibatkan faktor-
faktor pekerjaan serta terhadap penyakit-penyakit umum”
PERSPEKTIF HUKUM TENAKER :
“kumpulan aturan (kaidah/norma) yang berisikan
usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari kejadian atau
keadaan ketenagakerjaan yang merugikan atau dapat
merugikan kesehatan karena melakukan pekerjaan
dalam suatu hubungan kerja”

5. Kesehatan kerja adalah bagian dari hukum ketenagakerjaan yang paling
banyak dibahas serta dibuatkan peraturan perundang-undangannya
dibanding peraturan di bidang ketenagakerjaan lainnya, dengan alasan:
a. Apabila peraturan di bidang kesehatan kerja tidak diprioritaskan, maka
banyak peraturan di bidang ketenagakerjaan lainnya akan kehilangan
(kekurangan) makna;
b. peraturan di bidang kesehatan kerja merupakan bentuk peraturan yang
langsung menampakkan perlindungannya terhadap pekerja dengan
meletakkan kewajiban-kewajiban pada perusahaan (pengusaha)

7. 7

8. 8

9. 9
Kepesertaan dan Iuran

10. 10
A
PEKERJA ANAK
B
PEKERJA ORANG MUDA
C
PEKERJA WANITA
D
WAKTU KERJA
E
WAKTU ISTIRAHAT
F
TEMPAT KERJA

11. 11
Berdasarkan PEMENAKER No. 01/MEN/1987 tentang Perlindungan Anak Yang
Terpaksa Harus Bekerja menyebutkan bahwa anak yang bekerja harus
dikarenakan keterpaksaan dan mendapat izin dari orang tua (wali/pengasuhnya).
Selain itu, berdasarkan pasal 69 sd 71 UU No. 13 tahun 2003 dinyatakan bahwa
perusahaan yang terpaksa mempekerjakan anak wajib memenuhi ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:
A
PEKERJA ANAK
a. Membuat perjanjian kerja dengan orang tua / wali;
b. waktu kerja maksimal 3 jam setiap harinya;
c. pekerjaan dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
d. memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja Pekerja anak;
e. adanya hubungan kerja yang jelas;
f. memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12. 12
Selain itu, PEMENAKER No. 01/MEN/1987 juga menyatakan bahwa anak yang
terpaksa bekerja D I L A R A N G melakukan pekerjaan-pekerjaan:
• Pekerjaan dalam tambang, lobang di dalam tanah atau tempat mengambil
logam dan bahan-bahan lain di dalam tanah;
• pekerjaan di kapal sebagai tukang api (tukang baubara);
• pekerjaan mengangkat barang-barang berat;
• pekerjaan yang berhubungan dengan alat-alat produksi dan bahan-bahan
berbahaya;
• dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk, semisal:
- perbudakan dan sejenisnya;
- pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
- pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan dan melibatkan anak untuk
produksi dan perdagangan miras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya;
- semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral
anak;

13. B
PEKERJA ORANG MUDA
Pengertian orang muda adalah anak yang berusia lebih dari 12 tahun namun
belum genap berusia 18 tahun.
Pada dasarnya, orang muda boleh melakukan semua jenis pekerjaan namun
oleh UU diberikan batasan sebagai berikut:
• Tidak boleh melakukan pekerjaan pada malam
hari, keecuali menurut sifat dan jenis pekerjaan
tersebut harus dilakukan pada malam hari;
• Tidak boleh melakukan pekerjaan di dalam
tambang, lobang di dalam tanah atau tempat
mengambil logam dan bahan-bahan lain di
dalam tanah;
• Tidak boleh menjalankan pekerjaan yang
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya

14. C
PEKERJA WANITA
Yang dimaksud pekerja wanita adalah pekerja wanita yang telah dewasa, karena
akan digolongkan oleh hukum sebagai pekerja anak atau pekerja orang muda
bila berusia di bawah 18 tahun (belum dewasa).
Pada dasarnya diperkenankan melakukan semua jenis pekerjaan dan
pengaturannya sama dengan apa yang diatur pada pekerjaan yang dilakukan
orang muda

15. D
WAKTU KERJA
Berdasarkan pasal 77 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 (UUKK), waktu kerja adalah:
• Untuk 6 hari kerja adalah 7 jam setiap harinya atau sama dengan 40 jam setiap
minggunya;
• Untuk 5 hari kerja adalah 8 jam setiap harinya atau sama dengan 40 jam setiap
minggunya;
Berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan diperkenankan terjadi waktu kerja di luar
waktu yang telah ditetapkan atau yang biasa disebut “lembur” atau waktu kerja
tambahan.
Menurut pasal 78 UUKK, waktu lembur yang diperkenankan adalah tidak lebih 3
jam setiap harinya atau sama dengan 14 jam setiap minggunya

16. E
WAKTU ISTIRAHAT
Berdasarkan pasal 79 UUKK dikenal beberapa macam waktu istirahat, yaitu:
1. Istirahat antara jam kerja, yaitu minimal setengah jam setelah
4 jam bekerja terus menerus;
2. istirahat mingguan, yaitu satu hari untuk 6 hari kerja dan 2 hari
untuk 5 hari kerja;
3. cuti tahunan, yaitu minimal 12 hari jika pekerja telah bekerja
12 bulan terus menerus;
4. istirahat panjang, yaitu minimal 2 bulan dan dilaksanakan
pada tahun ke-7 dan tahun ke-8 setelah pekerja bekerja
selama 6 tahun terus menerus;
5. hari libur nasional sebagaimana penetapan pemerintah;
6. istirahat “haid” dan hamil atau pun melahirkan/keguguran bagi
pekerja wanita, yaitu:
• Pengusaha tidak boleh mewajibkan pekerja wanita pada hari I
dan hari II terjadi haid untuk melakukan pekerjaan;
• 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan;
• 1,5 bulan setelah keguguran atau berdasarkan surat
keterangan dokter bila harus beristirahat lebih dari 1,5 bulan;

17. F
TEMPAT KERJA
“tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja melakukan
pekerjaan baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air di
dalam air maupun di udara yang masih berada di wilayah
kekuasaan hukum RI “
Lingkungan kerja yg sehat adlh lingkungan kerja yg
bersih & tidak menimbulkan Penyakit Akibat Kerja,
sesuai dgn per-UU-an yg berlaku.

18. 18

19. 19
Anggota Keluarga yang Ditanggung

20. 20

21. 21

22. 22

23. 23

24. 24

25. 25
Iuran JK bagi Penerima Upah (Pegawai
Perusahaan), sebesar 5 % dari gaji pokok dan
Tunjangan Tetap, dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. 4 % ( empat persen ) dibayar oleh pemberi
kerja (Perusahaan); dan
2. 1 % ( satu persen) dibayar oleh peserta

26. 26
Manfaat Jaminan Kesehatan

27. 27

28. 28

29. 29

30. 30

31. 31

32. 32

33. 33

34. 34

35. 35

36. 36

37. 37
Koordinasi Manfaat

38. 38
Koordinasi Manfaat
Pelkes Tingkat
Pertama

39. 39
Fasilitas Kesehatan

40. 40
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan
• memenuhi persyaratan
(credentialing)
• wajib bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan
Fasilitas
Kesehatan
milik
Pemerintah
• memenuhi persyaratan
(credentialing)
• dapat menjalin kerjasama
dengan BPJS Kesehatan
Fasilitas
Kesehatan
milik swasta

41. 41
Klinik Aneka Inti Persada (Kode Faskes 0061B045)
Klinik Bahari Gembira Ria (Kode Faskes 0077B003)
Klinik PT GPI (Kode Faskes 0088B009)
Klinik Pratama PT BNS (Kode Faskes 0059B002)
Klinik PT KLR-Sukamandang (Kode Faskes 0268B004)
Klinik Sentral PT BSS (Kode Faskes 0282B004)
Klinik Sentral ASE (Kode Faskes 0381B001)
Klinik Matalok Estate (Kode Faskes 0282B003
Klinik Central Area Pamukan (Kode Faskes 0282B006)
Klinik Tamaco Graha Krida (Kode Faskes 0313B001)
Fasilitas Kesehatan Milik Perusahaan Kredensialing BPJS Kesehatan

42. THANK YOU