Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara hukum dan perlindungan serta penegakan hukum. Secara ringkas, dibahas mengenai pengertian negara hukum, tujuan hukum, penggolongan hukum, sumber hukum, pengertian perlindungan dan penegakan hukum, faktor penentu keberhasilannya, serta dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum.

1. Point – point materi
pembelajaran
A. KONSEP NEGARA HUKUM
1. Pengertian Negara hukum
2. Tujuan hukum
3. Penggolongan hukum
4. Sumber hukum
B. PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. Pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum
2. Faktor penentu keberhasilan perlindungan dan penegakan
hukum
3. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum

2. .
KONSEP NEGARA
HUKUM

3. Pengertian Negara Hukum
“hukum adalah kumpulan peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat
dan bersifat memaksa orang agar menaati tata tertib dalam masyarakat serta
memberikan sanksi yang tegas ( Hukuman ) terhadap siapa saja yang melanggarnya.

4. 1. Prof.E.M. Meyers
“ hukum adalah Semua aturan yang
mengandung pertimbangan kesusilaam,
di tujukan kepada tingkah laku manusia
dalam masyarakat, dan menjadi
pedoman bagi penguasa negara dalam
melakukan tugasnya”

5. 2. Drs. E.Utrecht,S.H
“ hukum adalah Himpunan peraturan
(perintah dan larangan ) yang mengurus tata
tertib masyarakat, harus di taati oleh
masyarakat “

6. 3. J.C.T. Simorangkir
“hukum adl Peraturan-
peraturan yang bersipat
memaksa yang menentukan
tingkah laku manusia dalam
lingkungan masyarakat yang
dibuat oleh badan-badan
resmi yang berwajib dan
pelanggaran terhadap
peraturan tadi berakjibat
diambilnya tindakan dengan
hukum tertentu “

7. 4. Hugo de groot
‘’Hukum adl peraturan
tentang perbuatan moral
yang menjamin tentang
keadilan”

8. “Hukum adl keseluruhan syarat yang
dengan ini dikehendaki bebas dari
orang yang dapat menyesuaikan diri
dengan kehendak yang bebas dari
orang lain, menurut peraturan hukum
tentang kemerdekaan”
5. Immanuel kant

9. TUJUAN HUKUM
“ Tujuan hukum Nasional adl ingin mengatur secara pasti hak-hak dan
kewajiban lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, dan setiap
warga negara agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan dan
tindakan demi terwujdunya tujuan nasional bangsa. “

10. a. Tujuan hukum adal menyelenggarakan keadilan
dan ketertiban sebagai syarat untuk
mendatngkan kemakmuran dan kebahagiaan
( Prof. Soebakti, S.H)
b. Tujuan hukum adl bertujuan mengatur
pergaulan hidup secara damai
( Prof. I.J. Van Apeldorn )
C. Tujuan hukum adl mewujudkan
kebahagiaan yang sebesar-besarnya
bagi sebanyak mungkin orang
( Jeremy Bantham)
Tujuan hukum secara
umum

11. PENGGOLONGAN HUKUM
uud
1. Berdasarkan bentuknya
a. Hukum tertulis
“ peraturan yang tertulis
dan terwujud dalam
lembaran-lembaran”
b. Hukum tidak tertulis
“ peraturan yang tidak
tertulis secara resmi.
Tetapi tetap dipatuhi
oleh masyarakat”
UUD 1945,
undang-undang,
dan PP
Adat istiadat,
kebiasaan,
hukum agama

12. 2. berdasarkan wilayah berlakunya
1. Hukum lokal:
hukum yang hanya
berlaku pada
daerah/masyarakat
tertentu
2. Hukum nasional
: hukum yang
berlaku bagi
seluruh wilayah
negara
3. Hukum
internasional :
hukum yang
memuat
aturan-aturan
dalam
hubungan
antar bangsa
Peraturan
daerah UUD 1945, PP,Perpres Statua roma,
PBB, perjnjian
bilateral

13. 3. Berdasarkan Fungsinya
1. Hukum materil: hukum yang
beirisi perintah dan larangan
-hukum perdata
2. Hukum formal : hukum yang
mengatur tata cara melaksankan
serta memperthankan isi dari
hukum materil
- Hukum acara pidana
4. Berdasarkan waktu
berlakunya
1. Hukum positif : hukum yang berlaku
sekarang ( ius constitutum)
- UUD 1945
2. Hukum yang berlaku pasa masa
datang: hukum yang berlaku pada masa
datang( ius constituendum)
- Uud pembuagan limbah
- 3. hukum antar waktu( transtitoir):
hukum mengenai hubungan antar
peristiwa hukum yang berlaku saat
sekarang dengan hukum yang berlaku
pada masa lalu
- - pasal aturan tentang peralihan UUD
1945 Sebelum amandemen

14. 5. Berdasarkan isi masalahnya
1. Hukum privat ( hukum sipil) : hukum yang
mengatur tentang hubungan personal dan
mneyangkut masalah pribadi ( hukum waris,
hukum dagang, hukum jual beli, hukum kawin)
2. Hukum publik : hukum yang mengatur hubungan
antar alat kelengkapan negara dan warga negara
yang menyangkut kepntingan umum ( hukum tata
negara, hukum tata usha negara, dan hukum
internasional )
6. Berdasarkan sifatnya
1. Hukum kaidah yang memaksa: hukum yang didalam
keadaan harus ditaati dan memiliki daya ikat yang bersifat
mutlak ( ketentuan pasal KUH pidana)
2. kaidah hukum yang mengatur dan melengkapi: kaidah
hukum yang dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yg
bersangkutan dengan jalan mebuatnya ketentuan khusus
dalam satu perjanjian yang mereka adakan
( ketentuan pasal 115 KUH Perdata)

15. MACAM-MACAM HUKUM
1. Hukum perdata
2. Hukum dagang
3. Hukum pidana
4. Hukum administrasi

17. Sumber-sumber hukum
• 1. Pengertian sumber hukum
• “ adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan
memaksa , artinya kekuasaan memaksa di sini adalah apabila seseorang melanggar
aturan yang ada tsb, ia akan dikenai sanksi yang tegas dan nyata”
• Macam-macam sumber hukum
a. undang-undang
b. Kebiasaan ( hukum tidak tertulis )
c. Yurispridensi
d. Traktat
e. Doktrin

18. Sumber Materil
Sumber Formil
Sumber Hukum
Tata Negara
Undang-Undang
Kebiasaan Traktat Yurisprudensi Doktrin

19. 1. Undang-undang
UUD adl hukum yang telah di
sahkan oleh badan legilsiatif
atau unsur ketahanan yang
lainnya
UUD ini terbagi menjadi dua
1. UUD tertulis; Hukum yang
dicantumkan dalam
berbagai perpu. Cth UUD,
perda
2. UUD tidak tertulis; hukum
yang sma seperti
kebiasaan hukum adat
yang berkembang di
masyarakat.

20. 2. Kebiasaan ( hukum tidak tertulis )
“kebiasaan adl perbuatan
yang di ualng-ulang
terhadap hal yang sama,
kemudian diterima serta
diakui oleh masyrakat
sebagai norma bersama”

21. 3. Yurisprudensi
yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu atas suatu perkara yang tidak
atau belum diatur dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lainnya
dalam memutuskan perkara serupa.

22. 4. Traktat
• Traktat adl perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih
mengenai persoalan tertentu yang menjadi kepentingan
negara yang bersangkutan

23. 5. Doktrin
• Doktrin adl pendapat para ahli hukum terkemuka
yang diajdikan sebagai dasar ataupun asas-asas
penting dalam hukum dan penerapannya

24. B. PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
“Menurut andi hamzah perlindungan adl sebagai daya
upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang
atupun lembaga pemerintah dan swasta yang
bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan,
dan pemenuhan kesejahtraan hidup sesuai dengan
hak hak yang ada “
“simanjuntak mengartikan sebagai upaya
pemerintah untuk menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada warganya agar hak-
haknya sebagai seorang warga negara
tidak dilanggar, dan bagi yang
melanggarnya akan dikenakan sanksi sesaui
peraturan yang berlaku”

25. Unsur-unsur perlindungan
hukum
1. Adanya perlindunan dari
pemerintah kepada warganya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan
hak-hak warga
negara
4. Adanya saksi
hukuman bagi pihak
yang melanggarnya

26. Contoh Perlindungan Hukum :
1. UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen. Dalam UU ini diatur segala yang menjadi
hak dan kewajiban antara produsen dengan konsumen.
2. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual (HaKI)
meliputi hak cipta, hak atas kekayaan industri.
Misalnya :
1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
3) UU No. 13 tahun 2016 tentang Hak Paten
4) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman.

27. Pentingnya perlindungan dan
penegakan hukum
1. Tegaknya supermasi hukum ( hukum
mempunyai kekuasaan mutlak dalam
mangatur pergaulan manusia dalam berbagi
macam kehidupan
2. Tegaknya keadilan ( mewujudkan keadilan bagi
setiap warga negara
3. Mewujudkan perdamian dalam kehidupan
bermsyarakat ( kehidupan yang diwarnai suasana damai
merupakan setiap orang

28. Faktor penentu
keberhasilan
Hukumnya
Penegaka
hukum
Masyarakat Sarana fasilitas
yang mendukung
penegak hukum
Kebudayaan

29. Dasar hukum perlindungan dan
penegakan hukum
1. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 “ kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelanggrakan peradilan guna menegakan hukum
dan keadilan “
2. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 “ segala warga negara
bersamaan kedudukannya di falam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjungjung tinggi hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

30. 3. Pasal 2D ayat 1 UUD 1945 “ setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”
4. Pasal 28I ayat 5 UUD 1945 “Untuk menegakan
keadilan dan melindungi ham diamin, diatur dan di
tuangkan dalam peraturan perundang-undangan”
5. Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 “Kepolisian
negara Ri sebagai alat yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat
bertugas melindungi, mengayoni, dan
melayani masyarakat serta menegakan
hukum”

31. sss